Perundingan Doha Harus Adil


INDONESIA menilai hasil adil dan seimbang dari Putaran Perundingan Doha harus pada kesepakatan mengenai konsep fleksibilitas special products dan special safeguards mechanism. Bagi Indonesia, fleksibilitas ini sangat diperlukan karena mayoritas penduduknya sangat bergantung pada sektor pertanian.

Hal itu ditegaskan Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu, yang memimpin Delegasi RI ke Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri G-33, G-20 dan NAMA-11 di Jenewa, Swiss, 11 Juni 2007.

Mendag dalam siaran persnya kemarin menjelaskan, pertemuan ini diselenggarakan sebagai upaya konsolidasi kelompok negara berkembang yang ikut mendorong tercapainya kesepakatan modalitas perundingan bidang pertanian dan barang industri (NAMA) dalam perundingan Doha Development Agenda WTO.

Sebagai kelompok negara berkembang, G-33, G-20 dan NAMA-11 berkepentingan menjaga agar kesepakatan akhir Putaran Doha tetap mencerminkan keseimbangan dan mengakomodasi aspirasi serta kepentingan pembangunan di negara berkembang

Pertemuan kali ini memiliki peran strategis dalam mengevaluasi serta menyikapi perkembangan terakhir perundingan di tengah-tengah menguatnya keinginan politik– namun mendesaknya, untuk menyelesaikan Putaran Doha pada akhir tahun 2007.

Pada Pertemuan ini, Mendag mengusulkan diadakannya technical workshop untuk melakukan exercise terhadap indikator SPs di Jenewa dalam beberapa minggu mendatang. Usulan ini mendapat dukungan penuh negara anggota G-33.

Pertemuan G-33 selanjutnya sepakat untuk mengeluarkan sebuah G-33 Ministerial/High Officials Coordination Meeting Press Statement yakni, menyatakan kesiapan G-33 untuk memberikan kontribusinya secara konstruktif terhadap kemajuan perundingan asalkan tetap mengamankan tujuan pembangunan serta nasib para petani kecil dan miskin di negara berkembang.

Menteri Perdagangan RI juga mengikuti Pertemuan Tingkat Menteri G-20 yang diadakan segera setelah Pertemuan G-33 berakhir. Dalam Pertemuan in, Mari Pangestu menekankan pentingnya meningkatkan kesatuan serta solidaritas diantara sesama kelompok negara berkembang.

Tujuan Pembangunan Doha hanya dapat tercapai jika seluruh negara berkembang dapat bersatu padu dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan.

Pertemuan G-20 ini juga telah mengeluarkan sebuah press statement yang menekankan pentingnya tingkat pemotongan overall trade distorting support secara efektif dan substansial dengan disertai disiplin yang ketat.

Terkait dengan keseimbangan isu-isu perundingan pertanian, posisi G-20 di tiga pilar pertanian (bantuan domestik, akses pasar dan kompetisi ekspor) telah mendapat dukungan luas sebagai titik tengah posisi perundingan (center of gravity).

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri NAMA-11, Menteri Mari Pangestu menegaskan sikap Indonesia bahwa koefisien 10 untuk negara maju dan koefisien 15 untuk negara berkembang bukan merupakan kompromi kesepakatan NAMA yang dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan semakin kecil tingkat koefisien, maka semakin besar tingkat pemotongan tarif.

Dampak tingkat liberalisasi yang ekstrim sebagai akibat pemotongan tarif yang tajam tersebut berada diluar kapasitas yang dapat diterima oleh negara berkembang.

Pertemuan NAMA-11 ini berhasil menyepakati sebuah komunike bersama yang menggarisbawahi pentingnya tingkat ambisi yang seimbang dalam perundingan pertanian dan NAMA. Negara maju tidak dapat memaksa negara berkembang untuk membuka pasarnya secara progresif di sektor NAMA, sedangkan dalam sektor pertanian, negara maju tetap menolak pemotongan subsidi pertanian di bawah tingkat subsidi saat ini.

Sedangkan besaran selisih koefisien antara koefisien NAMA negara berkembang dan negara maju paling sedikit 25 poin, merupakan refleksi prinsip ‘less than full reciprocity’ (atau fleksibilitas yang mencerminkan tingkat pembangunan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang) yang mengharuskan negara maju memberikan kontribusi lebih besar daripada negara berkembang.

Di samping rangkaian Pertemuan Kelompok G-33, G-20 dan NAMA-11, Menteri Perdagangan RI selama berada di Jenewa juga telah mengadakan pertemuan dengan Dirjen WTO, Pascal Lamy.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Unjuk rasa puluhan aktivis Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dengan membawa spanduk bertulisan “WTO Out of Agriculture” di depan Hotel Borobudur, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam aksinya mereka menolak pertemuan antara Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dengan Sekjen WTO Pascal Lamy. (TEMPO/ Fransiskus S)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s