Panglima TNI Kaji Rencana
Komnas HAM Panggil Dankormar

TERKAIT dengan rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang akan memanggil Komandan dan Korps Marinir (dankomar) untuk memberikan keterangan soal terjadi pelanggaran HAM dalam insiden penembakan yang dilakukan oknum marinir AL yang menewaskan 4 warga Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu lalu, Panglima TNI Djoko Suyanto mengatakan TNI masih mengkaji terlebih dahulu proses hukum yang sedang berjalan.

”Masih kita kaji dulu karena proses hukum masih sedang berjalan sehingga kita tentu tidak ingin apabila proses hukum ada dan harus fokus pada proses hukum sekarang,” ujar Panglima TNI di Istana Presiden kemarin (7/6).

Menurut Djoko, jika seseorang meminta keterangan, maka harus tahu betul dulu proses hukumnya. Setelah penyelidikan, baru TNI akan mengirim surat jawaban dari Komnas HAM. ”Nanti setelah hasil penyelidikan dan penyidikan sudah lengkap, mungkin akan kita sent. Kalau ke sana kita belum lengkap bagaimana? Kita masih menunggu hasil penyidikan dan penyelidikan,” ujarnya.

Saat ditanya kapan hasil penyelidikan dan penyidikan diumumkan, Djoko mengatakan, sesegera mungkin sehingga masyarakat tidak menunggu. Namun, panglima tidak memberikan deadline dalam melakukan proses penyelidikan tersebut.

”Tapi secepat mungkin agar masyarakat tidak menunggu. Saya ingin cepat, dan mereka sudah bergerak cepat,” katanya.

Saat ini, kata Djoko, Tim Supervisi yang melibatkan POM AD, POM AU dan Mabes TNI sudah bergerak. ”Tim supervisi sudah bergerak kemarin, belum ada laporan ke saya. Itu melibatkan perwakilan POM AD, POM AU dan Mabes TNI.”

Terkait dengan usulan Tim Investigasi DPR untuk kasus Pasuruan, agar tim supervisi itu melibatkan segenap pihak sehingga nantinya diperoleh hasil yang objektif dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat, Panglima mengatakan, tidak bisa melibatkan unsur lain, seperti LSM yang bukan aparat hukum.

”Saya tidak bisa melibatkan unsur lain. Saya sudah melibatkan segenap pihak seperti Polri dan aparat hukum. Itu kita ikuti sesuai proses hukum, LSM kan bukan aparat hukum, jadi bagaimana melibatkannya.”

Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara sebelumnya mengatakan sudah mengirim surat pemanggilan terhadap Dankormar agar dapat memberikan informasi tentang kasus penembakan oknum marinir AL di Pasuruan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR bidang Pertahanan dan Hubungan Internasional, Yusron Ihza Mahendra mengingatkan agar kasus Pasuruan tidak disusupi pihak ketiga, khususnya rencana relokasi Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) dan ide menghibahkan seluruh lahan kepada rakyat.

Politisi dari Partai Bulan Bintang itu mengatakan tidak tertutup kemungkinan TNI AL dan warga sama-sama merupakan korban kepentingan pihak ketiga. Ketua Tim Investigasi Pasuruan dari DPR itu juga mengingatkan agar hasil penyidikan yang diperoleh objektif dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Panglima TNI Djoko Suyanto saat dengar pendapat di Komisi I DPR, TEMPO/Wahyu Setiawan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s