Panglima TNI Akan Dibentuk Tim Pengawas

Pengungkapan Kasus Pasuruan Harus Adil


TERKAIT temuan tim investigasi DPR yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM dalam insiden penembakan yang dilakukan oknum marinir AL yang menewaskan 4 warga Alas Tlogo, Lekok Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu lalu, Panglima TNI Djoko Suyanto menyatakan, akan menurunkan tim supervisi guna mengungkap kasus tersebut secara adil dan objektif.

Panglima TNI juga mengizinkan sejumlah elemen masyarakat yang ingin terlibat dalam mengungkap latar belakang kasus tersebut. “Jangan sampai ada kecurigaan yang berlebihan supaya benar-benar fair, adil dan objektif. Jika ada elemen masyarakat yang ingin membantu, silakan saja tapi dalam proses hukum dan jangan dilarikan ke mana-mana,” ujarnya di Istana Presiden Jakarta, kemarin (5/6).

Saat ini, kata Panglima, tim penyidik TNI dari Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri masih bekerja. Menurut dia, tim supervisi tersebut nanti akan mengawasi sehingga menghindari kecurigaan sejumlah kalangan dalam pengungkapan kasus Pasuruan.

Mengenai temuan tim investigasi DPR jika oknum marinir melakukan penembakan secara sengaja terhadap korban-bukan seperti yang pernah diutarakan Panglima TNI jika korban yang tertembak karena pantulan peluru, Djoko mengatakan dirinya telah menerima informasi yang banyak dan tidak pernah menyimpulkan darimana penembakan tersebut. Namun, pernyataannya yang pernah dikutip media massa, seolah-olah dirinya menyimpulkan jika korban yang tewas karena peluru nyasar. “Saya tidak pernah menyimpulkan itu (peluru, red) dari mana. Hanya pernah dikutip, seolah-olah saya menyimpulkan itu datang dari pantulan,” katanya. Panglima menambahkan, dirinya juga mendapatkan informasi dari masyarakat jika oknum marinir tersebut ada yang melakukan tembakan langsung.

Terkait pernyataan Ketua Tim Investigasi kasus Pasuruan dari PKB jika TNI AL telah melanggar UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI terkait pengelolaan aset TNI yang dikelola Rajawali, Panglima TNI mengatakan, berdasarkan UU No.34 kepemilikan tanah oleh TNI sudah tidak berlaku lagi, sementara kontrak-kontrak pemilikan tanah yang ada merupakan kontrak lama antara tahun 1978-1981 yang masa berlakunya masih berjalan.

“Masalah ini harus dilihat kacamata masa lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini pelajaran. Nanti kita evaluasi lagi. Tapi, sejak ada UU, sepertinya tidak aa kejadian seperti itu,” jawab Djoko. Panglima juga membantah jika ada anggota TNI yang membeking pengelola lahan.

Mengenai kepemilikan tanah TNI AL di lokasi tersebut, Panglima mengatakan bahwa TNI tidak akan menyerahkan tanah yang dituntut. “Ya tidak, tanah yang dimiliki TNI masa diserahkan,” ujarnya.

Menurut dia, soal kepemilikan tanah tersebut akan diserahkan lewat jalur hukum. Dia menghimbau masyarakat harus menghormati keputusan hukum nantinya.

Panglima menjelaskan, sebelumnya sudah ada tawar menawar dalam pengelolaan tanah tersebut. TNI mengakomodir keinginan rakyat bukan karena adanya kejadian. TNI mensosialisasikan bahwa warga akan mendapatkan 500 meter dan ditempatkan di kawasan yang bkan menjadi tempat latihan militer.

“Itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Hanya ada beberapa pihak yang tidak setuju. Tapi, mayoritas setuju. Sudah dirundingkan dengan masyarakat dan Muspida setempat serta Panglima Armada. Poin-nya adalah akomodasi keinginan rakyat sudah diwadahi sebelum ini terjadi.”

Ketua Tim Investigasi Komisi DPR untuk tragedi Pasuruan, Yusron Ihza Mahendra kepada Jurnal Nasional menyambut positif langkah Panglima TNI yang akan membentuk tim supervisi. Namun, dia menekankan bahwa anggota tim tersebut harus berimbang dan melibatkan berbagai unsur sehingga nantinya diperoleh hasil yang objektif dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. “Langkah itu positif. Tapi, demi clearnya masalah, tim tersebut harus melibatkan semua unsur sehingga hasilnya objektif,” ujarnya.

Berdasarkan temuan tim investigasi DPR di lapangan, disimpulkan telah terjadi pelanggaran dan kesengajaan yang dilakukan oknum marinir karena ada korban yang sengaja ditembak.

Ketua Tim Investigasi kasus Pasuruan dari PKB Mahfud MD juga mengindikasikan terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oknum marinir dalam insiden Pasuruan. Pasalnya, sudah ada orang yang didatangi dan disiksa sebelum penembakan.

Tim investigasi PKB juga menilai TNI AL melanggar UU No 2/2002 tentang Pertahanan yang menegaskan TNI tidak boleh melakukan tugas keamanan. “Yang terjadi, marinir melakukan tugas keamanan yaitu mengamankan kerja PT Rajawali, itu harusnya tugas polisi,” katanya.

Sementara dari aspek hukum pertanahan, kata Mahfud, ditemukan ada bagian tanah yang belum dialihkan secara sah ke TNI. Padahal, AL mengklaim tanah sudah dibeli. Namun, ada sebagian masyarakat yang mengkalim sebagai pemilik tanah dengan menunjukan adanya sertifikat. “Ditemukan 430 dokumen, di mana menunjukan tanah tersebut masih sah pada pemilik pemula. Ditemukan dokumen asli di kelurahan belum pernah dialihkan.”

Mahfud menilai telah terjadi pelanggaran hukum tata usaha negara karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan dua sertifikat. “Ada sertifikat yang diklaim TNI sah, tapi ada juga masyarakat yang mengklaim sah sebagai pemilik tanah karena punya sertikat.”

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s