Mengulik Pelanggaran HAM Insiden Pasuruan

pasuruan

TIM Investigasi yang dibentuk DPR untuk menyelidiki insiden penembakan di Alas Tlogo, Lekok Pasuruan, Jawa Timur, menemukan indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oknum TNI Angkatan Laut (AL). Komisi I DPR pun berencana memanggil Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto guna melakukan klarifikasi.

”Selasa nanti, kita mengundang Panglima TNI. Saat ini, saya sedang menyusun laporan dari hasil temuan di lapangan,” kata Ketua Tim Investigasi Komisi I DPR untuk tragedi Pasuruan, Yusron Ihza Mahendra di Jakarta kemarin.

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengungkap, berdasarkan temuan investigasi di lapangan, disimpulkan telah terjadi pelanggaran dan kesengajaan yang dilakukan oknum marinir.

Menurut dia, klaim TNI bahwa korban tertembak lantaran peluru yang mental, tidak benar. Pasalnya, ada korban yang ditembak saat berada di dalam rumah, saat sedang duduk, dan tengah memarut singkong.

”Dilihat dari peluru yang mental, sulit dinyatakan kalau ada peluru yang nyasar ke masyarakat. Karena tidak ditemukan adanya tanah yang tembus akibat mentalnya peluru. Di sana tanah, kalau aspal atau semen, mungkin saja (peluru mental),” kata politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Yusron mencontohkan peluru yang mengenai Dewi Khodijah saat berada di dalam rumah. Khodijah sempat mengamankan diri ke dalam rumah dan menutup pintu saat mendengar letusan senjata. ”Tapi, ditembak, pintunya tembus kena dia. Kok peluru mental bisa begitu?” ujar Yusron curiga.

Dia juga meragukan bila insiden itu terjadi saat anggota marinir berpatroli. Dari informasi warga, 13 marinir yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak berpatroli, namun sedang mengawal PT Rajawali Nusantara yang mengelola tanah tersebut.

Selain menyelidiki kasus penembakan itu, tim Investigasi DPR juga akan mengkaji latar belakang status tanah seluas 3600 hektar milik TNI yang dikontrakkan ke PT Rajawali Nusantara. ”Tanah tersebut aset TNI sejak tahun 1961. Seharusnya, tidak boleh dibisniskan, perlu dipertanyakan, termasuk isi dan kerjasama kontrak untuk mengkaji masalah tersebut,” katanya.

Pelanggaran HAM

Ketua Tim Investigasi Moh Mahfud MD mengindikasikan, terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oknum marinir dalam insiden Pasuruan.

”Dalam kasus ini, sudah ada orang yang didatangi dan disiksa sebelum penembakan, dan menurut temuan Komisi Nasional (Komnas) HAM, ada unsur perencanaan pembunuhan sebelum pembunuhan. Kalau itu benar, maka itu pelanggaran berat,” katanya kemarin.

Tim Investigasi, lanjutnya, akan mengkaji indikasi tersebut. Menurut Mahfud, di pengadilan nanti akan diketahui lebih mendalam karena melibatkan sejumlah saksi, berdasarkan dokumen, dan indikasi lain. ”Itu akan kita cari. Kalau ada itu pelanggaran berat maka tersangkanya bukan hanya yang melakukan, tetapi bisa juga pejabat.” Namun, Mahfud mengatakan, pihaknya akan berhati-hati dalam menyimpulkan dan tidak boleh menyudutkan TNI.

Dari temuan di lapangan, disimpulkan bila TNI AL telah melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Pertahanan yang menegaskan TNI tidak boleh melakukan tugas keamanan. ”Yang terjadi, marinir melakukan tugas keamanan yaitu mengamankan kerja PT Rajawali, itu harusnya tugas polisi,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, TNI terlibat dalam pengamanan karena kemungkinan berkepentingan pada tanah di sekitar kawasan tersebut. Namun, berkepentingan atau tidak, TNI tidak boleh melakukan tugas keamanan. TNI AL juga melanggar UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait pengelolaan aset TNI yang dikelola Rajawali.

Sementara dari aspek hukum pertanahan, Mahfud mengungkap, ada bagian tanah yang belum dialihkan secara sah ke TNI. Padahal, AL mengklaim tanah sudah dibeli. Namun, ada sebagian masyarakat yang mengkalim sebagai pemilik tanah dengan menunjukan adanya sertifikat. “Ditemukan 430 dokumen, di mana menunjukan tanah tersebut masih sah pada pemilik pemula. Ditemukan dokumen asli di kelurahan belum pernah dialihkan.”

Mahfud juga menilai, telah terjadi pelanggaran hukum tata usaha negara karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan dua sertifikat. ”Ada sertifikat yang diklaim TNI sah, tapi ada juga masyarakat yang mengklaim sah sebagai pemilik tanah karena punya sertikat.”

Mahfud menambahkan, Tim Investigasi akan terus menyelidiki peristiwa berdarah yang menewaskan empat warga di Pasuruan itu. ”Dalam seminggu ini, sudah ada gambaran yang jelas. Senin Sore saya akan ke lapangan untuk konfirmasi dan Rabu sore dilaporkan ke Gus Dur.”

Siap Menghadap DPR

Secara terpisah, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyatakan siap menghadap DPR terkait temuan tim investigasi. ”Ya (siap). Sudah menjadi kewajiban (Panglima TNI) kalau dipanggil ke DPR,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Marsda Sagom Tamboen kemarin.

Terkait temuan Tim Investigasi, Sagom mengatakan, saat ini jaman demokrasi memungkinkan semua orang berpendapat. Namun, dia mengingatkan, agar temuan itu tidak bersumber dari satu pihak saja. ”Jangan tanggapan sepihak. Sejumlah lembaga yang turun ke lapangan harusnya meminta informasi dari kedua belah pihak.”

Data yang dikumpulkan, lanjutnya, harus objektif dan apa adanya. Kapuspen juga menegaskan, TNI sepakat kasus Pasuruan diselesaikan secara hukum. Menurtu dia, 13 oknum marinir yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini sedang dalam penyidikan.

Terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat, Sagom menegaskan, TNI tidak mempersoalkan asal sesuai dengan kriteria pelanggaran HAM berat yang berlaku secara umum.

”Silakan saja (tuduhan pelanggaran berat HAM) jika memang yang membuat penilaian sudah mendapatkan kriteria yang berlaku umum. Tetapi, baiknya mereka juga harus meminta keterangan dari 13 orang marinir yang telah ditetapkan jadi tersangka,” katanya.

Soal status tanah, Sagom juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang membuat akta tanah. Menurut dia, jika sudah dinyatakan milik TNI, maka TNI akan memilikinya. Tapi, kalau pemerintah daerah menyatakan tidak sah, maka TNI tidak berhak mengklaim kepemilikan tanah tersebut. ”Ya kalau belum sah, maka belum,” katanya.

Terkait penilaian DPR jika terjadi pelanggaran UU TNI terkait pengelolaan aset TNI yang dikelola Rajawali, menurut Sagom, DPR harus melihat dari aturan dan kenyataan di lapangan.

”Kalau dinilai bermasalah, tunjukan kesalahannya. Mungkin, yang kita lakukan hanya sesuai peraturan lama karena belum ada aturan baru, kalau ada. maka kita akan memperbaiki setelah ada aturan baru,” ujarnya.

Panglima Armada RI Wilayah Timur Laksamana Muda Muchlas Sidiq mengatakan, peristiwa di desa Alas Tlogo harus diambil hikmahnya. Dia setuju untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut. Menurut Muchlas, proses hukum terhadap 13 prajurit TNI AL harus sesuai dengan prosedur hukum secara adil, dan transparan.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s