DPR Panggil Panglima TNI

Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat
dalam Insiden Pasuruan


DPR akan segera memanggil Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto guna mengklarifikasi hasil temuan tim investigasi DPR dalam kasus penembakan yang dilakukan oknum marinir AL yang menewaskan 4 warga Alas Tlogo, Lekok Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

”Selasa nanti, kita mengundang Panglima TNI. Saat ini, saya sedang menyusun laporan dari hasil temuan di lapangan,” kata Ketua Tim Investigasi Komisi DPR untuk tragedi Pasuruan, Yusron Ihza Mahendra di Jakarta kemarin.

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengungkap, berdasarkan temuan investigasi di lapangan, disimpulkan telah terjadi pelanggaran dan kesengajaan yang dilakukan oknum marinir.

Menurut dia, klaim TNI bahwa korban tembak akibat peluru yang mental, tidak terbukti karena ada korban yang ditembak saat berada di dalam rumah, saat sedang duduk, dan tengah memarut singkong.

”Dilihat dari peluru yang mental, sulit dinyatakan kalau ada peluru yang nyasar ke ke masyarakat. Karena tidak ditemukan adanya tanah yang tembus akibat mentalnya peluru. Di sana tanah, kalau aspal atau semen, mungkin saja,” kata politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Dia mencontohkan peluru yang mengenai Dewi Khodijah. Dari informasi yang didapat, korban tertembak saat berada di dalam rumah. Saat letusan, Khodijah mengamankan diri ke dalam rumah dan menutup pintu. ”Tapi ditembak, pintunya tembus kena dia. Kok peluru mental, bisa begitu,” ujar Yusron curiga.

Dia juga meragukan jika insiden terjadi saat anggota marinir melakukan patroli. Dari informasi warga, 13 marinir yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata sedang mengawal PT Rajawali Nusantara yang mengelola tanah tersebut.

Yusron menambakan, DPR juga akan mengkaji lebih dalam latar belakang status tanah seluas 3600 ha milik TNI yang dikontrakkan ke Rajawali. ”Tanah tersebut aset TNI sejak tahun 1961. Seharusnya tidak boleh dibisniskan, perlu dipertanyakan termasuk isi dan kerjasama kontrak untuk mengkaji masalah tersebut,” katanya.

Pelanggaran HAM

Ketua Tim Investigasi kasus Pasuruan dari PKB Mahfud MD kepada Jurnal Nasional mengindikasikan terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oknum marinir dalam insiden Pasuruan.

”Dalam kasus ini, sudah ada orang yang didatangi dan disiksa sebelum penembakan, dan menurut temuan Komnas HAM, ada unsur perencanaan pembunuhan sebelum pembunuhan. Kalau itu benar, maka itu pelanggaran berat,” katanya kemarin.

Tim Investigasi kasus Pasuruan PKB, lanjutnya, akan terus mengkaji indikasi tersebut. Menurut Mahfud, di pengadilan nanti akan diketahui lebih mendalam karena melibatkan sejumlah saksi, dan berdasarkan dokumen dan indikasi lain.

”Itu akan kita cari. Kalau ada itu pelanggaran berat maka tersangkanya bukan hanya yang melakukan, tetapi bisa juga pejabat.”

Namun, kata Mahfud, pihaknya akan berhati-hati dalam menyimpulkan dan tidak boleh menyudutkan TNI. Tim investigasi PKB juga menyimpulkan, dari temuan di lapangan, TNI AL telah melakukan pelanggaran UU No 2/2002 tentang Pertahanan yang menegaskan TNI tidak boleh melakukan tugas keamanan. ”Yang terjadi, marinir melakukan tugas keamanan yaitu mengamankan kerja PT Rajawali, itu harusnya tugas polisi,” katanya.

Dia mengatakan, TNI terlibat dalam pengamanan karena secara histroris kemungkinan berkepentinmgan pada tanah di sekitar tersebut. Namun, berkepentingan atau tidak, TNI tidak boleh melakukan tugas keamanan. TNI AL juga melanggar UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI terkait pengelolaan aset TNI yang dikelola Rajawali.

Sementara dari aspek hukum pertanahan, kata Mahfud, ditemukan ada bagian tanah yang belum dialihkan secara sah ke TNI. Padahal, AL mengklaim tanah sudah dibeli. Namun, ada sebagian masyarakat yang mengkalim sebagai pemilik tanah dengan menunjukan adanya sertifikat. ”Ditemukan 430 dokumen, di mana menunjukan tanah tersebut masih sah pada pemilik pemula. Ditemukan dokumen asli di kelurahan belum pernah dialihkan.”

Mahfud menilai telah terjadi pelanggaran hukum tata usaha negara karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan dua sertifikat. ”Ada sertifikat yang diklaim TNI sah, tapi ada juga masyarakat yang mengklaim sah sebagai pemilik tanah karena punya sertikat.”

Mahfud menambahkan, Tim Investigasi kasus Pasuruan dari PKB akan terus menyelidiki peristiwa berdarah yang menewaskan 4 warga Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan, Jawa Timur. ”Dalam seminggu ini, sudah ada gambaran yang jelas. Senin Sore saya akan ke lapangan untuk konfirmasi dan Rabu sore dilaporkan ke Gus Dur.”

Siap Menghadap DPR

Secara terpisah, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyatakan siap menghadap DPR terkait dengan temuan tim investigasi DPR dalam kasus penembakan sejumlah warga Pasuruan, Jawa Timur yang dilakukan 13 oknum anggota Marinir TNI Angkatan Laut.

”Ya (siap, red). Panglima TNI sudah menjadi kewajibanya kalau dipanggil ke DPR, kalau memang DPR memerlukan keterangan terhadap sesuatu masalah,” kata Kapuspen TNI Marsda Sagom Tamboen kemarin.

Terkait dengan temuan tim investigasi DPR dalam kasus Pasuruan, Sagom mengatakan, saat ini jaman demokrasi memungkinkan semua orang berpendapat. Namun, dia mengingatkan agar temuan dari Tim Investigasi DPR tidak bersumber dari satu pihak saja.

”Silakan tanggapan itu, tapi jangan tanggapan sepihak. Sejumlah lembaga yang turun ke lapangan harusnya meminta informasi dari kedua belah pihak.” Data yang dikumpulkan juga, lanjutnya, harus objektif dan apa adanya. Kapuspen menegaskan, TNI sepakat jika kasus Pasuruan diselesaikan secara hukum. Menurtu dia, 13 oknum marinir yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini sedang dalam penyidikan.

Terkait dengan dugaan DPR telah terjadi pelanggaran HAM berat, Sagom mengatakan, TNI tidak mempersoalkan asalkan sudah sesuai dengan kriteria pelanggaran HAM berat yang berlaku secara umum.

”Silakan saja (tuduhan pelanggaran berat HAM, red) jika memang yang membuat penilaian sudah mendapatkan kriteria yang berlaku umum. Tetapi, baiknya mereka juga harus meminta keterangan dari 13 orang marinir yang telah ditetapkan jadi tersangka,” katanya.

Sagom mengharap, kasus Pasuruan tidak disimpulkan hanya dari satu sumber saja.

Soal status tanah, Sagom menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang membuat akta tanah. Menurut dia, jika sudah dinyatakan milik TNI, maka TNI akan memilikinya. Tapi, kalau pemerintah daerah belum menyatakan, maka TNI tidak berhak mengklaim kepemilikan tanah tersebut. ”Ya kalau belum sah, maka belum,” katanya.

Terkait dengan penilaian DPR bahwa dalam kasus Pasuruan TNI melanggar UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI terkait pengelolaan aset TNI yang dikelola Rajawali, Sagom mengatakan DPR harus melihat dari aturan dan kenyataan di lapangan.

”Soal kontrak, silakan saja semua penilaian boleh-boleh saja, tetapi harus dilihat aturan, dan kenyataan di lapangan. Kalau dinilai bermasalah, maka tunjukan kesalahannya. Mungkin, yang kita lakukan hanya sesuai dengan peraturan lama karena belum ada aturan baru, kalau ada maka kita akan memperbaiki setelah ada aturan baru,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima Armada RI Wilayah Timur Laksamana Muda Muchlas Sidiq mengatakan peristiwa di desa Alastlogo sudah terjadi sehingga harus diambil hikmahnya, serta mempercepat penyelesaian kasus tersebut. Dia mengatakan, proses hukum terhadap 13 prajurit TNI AL harus sesuai dengan prosedur hukum secara adil dan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh karenanya berbagai institusi bisa berkoordinasi agar berjalan adil dan transparan.

M. Yamin Panca Setia

Aksi unjuk rasa gabungan dari berbagai elemen LSM (Kontras, WALHI, Imparsial, dll), di Bunderan HI, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2007. Dalam aksinya mereka menuntut Presiden SBY mengadakan penyelidikan menyeluruh atas tindakan brutal dan pembunuhan yang dilakukan anggota TNI AL dalam kasus penembakan di Pasuruan, Jawa Timur. (TEMPO/Arie Basuki)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s