Lemahnya Koordinasi Penghambat
Pengembangan Teknologi


SEJUMLAH anggota Komisi VII DPR menilai, lemahnya koordinasi yang bersifat interdepartemen adalah penyebab kurang maksimalnya pemberdayaan teknologi di Indonesia.

Kementerian Ristek juga dinilai tidak memiliki kewenangan jelas terkait posisinya dengan kementerian atau instansi lain dalam pengembangan teknologi.

Asfihani, anggota Komisi VII DPR mengatakan, koordinasi dengan departemen lain yang dilakukan Kementerian Ristek kurang maksimal. Dia mencontohkan, lemahnya koordinasi yang dilakukan Menristek ke lembaga-lembaga lain dalam mengkomersialisasikan hasil riset.

Sementara anggota Komisi VII DPR lainnya, Zulkiflimansyah menilai, Kementerian Ristek tidak memiliki kekuatan kewenangan yang jelas. Hal senada juga diutarakan Suharso Monoarfa, anggota Komisi VII dari Fraksi PPP.

Menurut dia, posisi Kementerian Ristek dulunya jelas. “Baik dalam teknologi maupun kebijakan makro. Peranan tersebut dilakukan zaman Menristek Habibie. Sekarang, peran ristek hanya fokus pada teknik, tidak dalam bentuk mandatori,” katanya saat Rapat Kerja bersama Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR Jakarta, kemarin (29/5).

Akibatnya, sejumlah program pengembangan teknologi tidak maksimal direalisasikan. Kementerian Ristek juga dinilai belum mampu menghasilkan teknologi spesial seperti Amerika Serikat, China, atau India yang mengembangkan teknologi luar angkasa. “Indonesia mengambil (teknologi, Red) apa, untuk menjadi lokomotif?” tanyanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sony Keraf, menilai pemerintah harus segera melakukan singkronisasi pengembangan ristek dengan departemen lain di bawah kebijakan Kementerian Ristek.

Komisi VII DPR juga mempertanyakan kontribusi Kementerian Ristek dalam Total Factor Productivity (TFP) sebagai parameter penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Komisi VII DPR memandang kontribusi Kementerian Ristek terlalu minim terhadap persoalan tersebut, padahal TFP menyangkut persoalan teknologi yang sangat mendasar.

Komisi VII DPR juga menanyakan evaluasi Kementerian Ristek dan BPPT terhadap transfer teknologi di perusahaan multi nasional.

Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman mengaku, koordinasi interdep antar departemen dan instansi terkait dalam merealisasikan langkah kongkret pengembangan teknologi sangat lemah. Pasalnya, Kementerian Ristek di bawah kendalinya tidak didukung aspek legal. Menurut dia, power dan finance yang dulu dipegang Kementerian Ristek di bawah Menteri Ristek BJ Habibie.

“Saya tidak dapatkan itu lagi. Habibie menggunakan lobi-lobi tidak tertulis, namun ada juga yang tertulis, yaitu PP No.1/1980 tentang Proteksi Produk Dalam Negeri. Dalam peraturan tersebut, Kementerian Ristek memegang mandat, lalu ada Keputusan Presiden No.35 tahun 1987 yang memberikan mandat kepada Menristek dan LPMD dalam pengembangan teknologi untuk sektor publik, maupun pemerintah.”

Kedua dokumen negara tersebut sudah dicabut tahun 1999. “Sekarang saya tidak punya dua-duanya, saya sangat menginginkan,” kata Menristek.

Saat ditanya soal sikap Presiden terhadap empowering ristek, Kusmayanto mengatakan, saat menyusun agenda riset nasional, kata pembukaannya dari Presiden dengan harapan menjadi perintah Presiden kepada para menteri. “Itu setuju, dan dibacakan di sidang kabinet. Tapi, aspek legal tidak ada,” katanya.

Terkait dengan TFP, Menristek mengungkapkan, minimnya suara ristek terhadap persoalan TFP karena peningkatan kemajuan teknologi juga memiliki keterkaitan dengan kebijakan pendidikan dan latihan, serta kebijakan investasi dan perdagangan. Selain itu, rendahnya TFP juga berkaitan dengan beban masalah untuk meningkatkan daya saing.

Kementerian Ristek memandang perlu mendorong komitmen pembangunan teknologi industri, kemitraan antara publik dan swasta, pengurangan kendala birokrasi, kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan pemerintah untuk mendorong masuknya investasi dan perdagangan.

Selain itu, penting pula upaya meningkatkan kegiatan litbang bidang teknologi, serta reformasi dan restrukturisasi institusi untuk merangsang masuknya investasi skala besar.

Terkait dengan evaluasi transfer teknologi ke perusahaan multinasional, Kementerian Ristek mengatakan evaluasi dalam pengertian survey on the spot belum dilakukan karena perusahaan multi nasional dianggap telah memiliki kemampuan manajemen teknologi yang cukup baik dengan dukungan technical assistance.

KNRT/BBPT tidak memiliki kewenangan (mandatory) yang kuat untuk mengevaluasi transfer teknologi di perusahaan multi nasional. Selain itu, perusahaan multi nasional juga enggan bekerjasama dengan KNRT/BPPT dan bersikap tertutup terhadap informasi berkaitan dengan teknologi yang digunakannya.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s