Adu Kuat di Meruya

maryua

TAK mudah bagi PT Porta Nigra mengeksekusi tanah seluas 78 hektare di Meruya Selatan, Jakarta Barat—yang diklaim miliknya. Meski bermodal putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkannya dalam sengketa kepemilikan lahan tersebut, PT Porta Nigra harus berhadapan dengan warga. Mereka memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB).

PT Porta Nigra pun harus berhadapan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta menyatakan ”pasang badan” menghadapi eksekusi yang akan dilakukan. Pemprov khawatir eksekusi berdampak bagi aset yang dimiliki. Sutiyoso memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk siaga bersama warga.

Hingga tadi malam, sejumlah warga dan petugas Satpol PP masih bersiaga mencegah eksekusi. Rencana eksekusi lahan yang mengacu pada putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, 9 April 2007 lalu, menimbulkan keresahan warga.

Keputusan MA dinilai warga tak adil karena memenangkan perusahaan yang hanya bermodal girik dan kwitansi pembelian tanah. Pengadilan dinilai mengabaikan bukti yang dimiliki warga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), IMB dan pembayaran PBB.

Jika eksekusi dilakukan, sekitar 21.760 warga atau 5.563 kepala keluarga (KK) menjadi korban. Tak hanya perumahan warga yang terancam dieksekusi. Namun, eksekusi juga menyasar ke Perumahan DPR III, komplek Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ), Komplek Unilever, perumahan karyawan Walikota Jakarta Barat, Kavling DKI Meruya, Meruya Residence, Taman Kebon Jeruk, Perumahan Mawar, Kavling BRI, dan Grand Villa.

”Padahal warga Meruya Selatan memiliki surat-surat lengkap kepemilikan tanah dan tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka bukan penduduk pemukiman liar yang membangun rumah kayu di pinggir jalan,” tegas Hasan Al Banna, warga Meruya Selatan. Dengan mengantongi kepemilikan yang sah, warga siap melawan secara fisik maupun hukum atas keputusan MA tersebut.

Sementara itu, Presiden Komisaris (Preskom) PT PT Porta Nigra, Benny Purwanto Rahmat menegaskan, pihaknya tidak pernah menggusur masyarakat. ”Kita ingin jalan keluar terbaik,” katanya. Dia juga mengaku, tanah-tanahnya banyak diduduki orang. Kuasa hukum PT Portanigra, Yan Djuanda juga melapor ke Komisi II DPR jika ada lahan seluas tiga hektare di Meruya Selatan yang dikuasai oknum walikota. Tetapi, tanah tersebut dipagar dan diatasnamakan orang lain.

Portanigra juga menegaskan, sesuai keputusan pengadilan, tanah yang diminta dikosongkan seluas 44 hektare, bukan 78 hektare. Eksekusi pun akan diprioritaskan di 15 hektare tanah kosong yang tak berpenghuni.

Rusmadi Murad, Direktur Sengketa Pertanahan Badan Pertanahan (BPN) mengingatkan, eksekusi tak hanya mempertimbangkan aspek legalitas semata. ”Namun, harus diketahui secara jelas letak atau batas lahan, serta pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dalam sengketa tersebut.”

Sengketa lahan bermuara karena adanya benturan hukum antara asas hukum peradilan yang mengatur soal sengketa tanah, dengan UU Pokok Agraria (PA). ”Jadi, harus dikoreksi karena berbenturan dengan UU Pokok Agraria (PA). Itu hukum (peradilan) berlaku sejak zaman kolonial,” katanya.

Sengketa tanah di Meruya juga harus memperhatikan UU PA. ”Sangat tidak adil jika orang baru bangun tidur, lalu rumahnya langsung dieksekusi. Itu aneh.” Rusmadi mengatakan, masyarakat yang mengantongi SHM dan IMB, tidak bisa dieksekusi begitu saja, meski mengacu pada putusan MA. Dalam kasus Meruya, dia menilai, posisi warga cukup kuat—sepanjang tidak ada yang mengaku kepemilikan tanahnya.

Dia menyarankan agar, seluruh pihak yang terkait duduk bersama dan jangan saling menyalahkan. Dia juga menyarankan agar gubernur mengundang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan jajaran Muspida untuk menyelesaikan permasalahan.

Sementara itu, Kepala BPN Jakarta Barat, Roli Irawan, kemarin (21/5) mengungkapkan, PT Porta Nigra tidak mengantongi Surat Pelepasan Hak (SPH). Menurut dia, hukum administrasi negara sudah dilanggar karena tidak ada SPH. Sementara SPH tidak mungkin dikeluarkan lagi karena sudah dimiliki warga.

Roli menganggap, girik yang dimiliki PT Porta Nigra, bukan bukti kepemilikan atas tanah. Kepemilikan tanah hanya berdasarkan sertifikat. Roli menambahkan warga dan Pemprov DKI mengantongi sertifikat atas dasar girik yang sudah dilampiri surat dari lurah dan camat. Sedangkan PT Porta Nigra hanya punya girik.

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Endriatmo Soetarto juga mengatakan, dari bukti yang ada, dapat dengan mudah menyikapi permasalahan secara objektif. Dia menilai, posisi hukum masyarakat sangat kuat karena memiliki sertifikat, yang jelas lokasi kepemilikannya. Sementara girik dari PT Porta Nigra tidak jelas lokasinya dan haknya belum dikonversikan secara kuat.

”Kalau ingin mengeksekusi, harus menunjukkan mana girik yang dikuasai. Itu dulu. Karena girik tidak pernah dapat membuktikan di mana lokasinya, maka yang punya sertifikat harus lebih dihormati,” katanya kemarin (21/5). Dia menilai, SHM yang dimiliki masyarakat lebih kuat secara hukum dibandingkan girik yang dimiliki Portanigra.

Dia juga menilai, putusan MA bukan putusan yang terisolir dan lepas dari realitas. Aspirasi masyarakat juga harus dipertimbangkan. ”Hukum juga harus tunduk dengan persoalan yang hidup di masyarakat. Bukan hukum mensubordinasi kehidupan masyarakat,” ujarnya kemarin.

Dari aspek sosiologis, lanjutnya, tanah yang dinikmati banyak warga, lebih bermanfaat daripada tanah dikuasai segelintir orang. Karena itu, dalam eksekusi tidak hanya mengedepankan legalitas, namun juga mempertimbangkan keadilan masyarakat.

M. Yamin Panca Set

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s