Adu Kuat di Meruya



TAK mudah bagi PT Portanigra untuk menggelar eksekusi atas tanah seluas 78 hektare di Meruya Selatan, Jakarta Barat—yang diklaim miliknya. Meski bermodal keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkannya dalam sengketa kepemilikan lahan tersebut, namun Porta harus berhadapan dengan warga yang juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), IMB dan membayar pajak PBB.

Tak hanya itu, Porta pun harus berhadapan dengan Pemprov DKI Jakarta. Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta berani ”pasang badan” atas eksekusi yang akan dilakukan lantaran khawatir sejumlah aset pemprov turut dieksekusi. Sutiyoso memerintahkan Petugas Satgas Polisi Pamong Praja untuk siaga bersama warga. Hingga tadi malam, sejumlah warga dan petugas PP masih bersiaga mengantisipasi eksekusi.

Realisasi eksekusi lahan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya putusan eksekusi lahan oleh PN Jakarta Barat pada 9 April 2007 lalu, telah menimbulkan keresahan warga.

Keputusan MA dinilai warga tak adil karena memenangkan sebuah perusahaan yang hanya memiliki lembaran girik dan kwitansi pembelian tanah, daripada mempertimbangkan puluhan ribu warga yang jelas-jelas memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), IMB dan membayar Pajak PBB.

Jika eksekusi dilakukan, maka 21,760 warga atau 5,563 kepala keluarga menjadi korban. Perumahan warga yang terancam eksekusi yakni Perumahan DPR III, komplek Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ), Komplek Unilever, perumahan karyawan Walikota Jakbar, Kavling DKI Meruya, Meruya Residence, Taman Kebon Jeruk, Perumahan Mawar, Kavling BRI, Grand Villa.

”Padahal warga Meruya Selatan keseluruhannya memiliki surat-surat lengkap kepemilikan tanah dan tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka bukanlah penduduk sebuah pemukiman liar yang membangun rumah kayu di pinggir jalan,” tegas Hasan Al Banna, warga Meruya Selatan.

Dengan mengantongi kepemilikan yang sah, warga pun siap melawan secara fisik maupun hukum atas keputusan MA tersebut.

Sementara itu, Preskom PT Portanigra Benny Purwanto Rahmat menegaskan, dirinya tidak pernah menggusur rakyat. ”Kita ingin jalan keluar terbaik,” katanya. Dia mengaku, tanah-tanahnya banyak diduduki orang. Kuasa hukum PT Portanigra Yan Djuanda justru melapor kepada Komisi II DPR bahwa ada lahan seluas 3 hektare di Meruya Selatan yang dikuasai oknum walikota tetapi tanah tersebut dipagar dan diatasnamakan orang lain.

PT Portanigra juga menegaskan sesuai keputusan pengadilan, luas tanah yang diminta dikosongkan 44 hektare, bukan 78 hektare. Tanah yang dieksekusi pun akan diprioritaskan pada 15 hektare tanah kosong yang tak berpenghuni. Kasus itu kemungkinan menguap tak jelas penyelesaiannya karena kedua belah pihak merasa benar secara legalitas.

Perhatikan UU PA

Rusmadi Murad, Direktur Sengketa Pertanahan Badan Pertanahan (BPN) mengingatkan, eksekusi tanah tak hanya mempertimbangkan aspek legalitas semata. ”Namun, harus diketahui secara jelas letak atau batas lahan, serta pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dalam sengketa tersebut.”

Sengketa kepemilikan lahan itu salah satunya bermuara karena adanya benturan hukum antara asas hukum peradilan yang mengatur soal sengketa tanah, dengan UU Pokok Agraria (PA).

”Jadi, harus dikoreksi karena berbenturan dengan UU Pokok Agraria (PA). Itu hukum (peradilan) berlaku sejak zaman kolonial,” katanya.

Sengketa tanah Meruya, harus juga memperhatikan UU PA. ”Sangat tidak adil jika orang baru bangun tidur, lalu rumahnya langsung dieksekusi. Itu aneh.”

Rusmadi mengatakan, masyarakat yang punya izin bangunan tidak bisa dieksekusi meski dengan keputusan MA. Dalam kasus Meruya, dia menilai, posisi warga cukup kuat—sepanjang tidak ada yang mengaku kepemilikan tanahnya. Dia menyarankan agar, seluruh pihak yang terkait duduk bersama dan jangan saling menyalahkan. Dia juga menyarankan agar gubernur mengundang Ketua PN Jakarta Barat dan Muspida untuk menyelesaikan permasalahan.

Tak Kantongi SPH

Sementara itu, Kepala BPN Jakarta Barat, Roli Irawan kemarin (21/5) mengungkapkan, Porta tidak mengantongi Surat Pelepasan Hak (SPH). Menurut dia, hukum administrasi negara sudah dilanggar karena tidak ada SPH. Sementara SPH tidak mungkin dikeluarkan lagi karena sudah dimiliki warga.

Roli menambahkan, girik yang dimiliki Porta dianggap bukan bukti kepemilikan atas tanah. Kepemilikan tanah hanya berdasarkan sertifikat. Roli menambahkan warga dan Pemprov DKI mengantongi sertifikat atas dasar girik yang sudah dilampiri surat dari lurah dan camat. Sedangkan Porta hanya punya girik.

Secara terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Endriatmo Soetarto mengatakan, dari bukti yang ada maka dapat dengan mudah disikapi secara objektif. Dia menilai, masyarakat sudah jelas punya sertifikat, sudah jelas lokasi kepemilikannya. Sementara yang girik dari Porta tidak jelas lokasinya dan haknya belum dikonversikan secara kuat.

”Kalau ingin mengeksekusi, harus menunjukkan mana girik yang dikuasai. Itu dulu. Karena yang girik tidak pernah dapat membuktikan di mana lokasinya, maka yang punya sertifikat harus lebih dihormati,” katanya kemarin (21/5). Dia menilai meski PT Portanigra punya girik, namun masyarakat memiliki izin yang posisinya secara hukum lebih kuat.

Dia juga menilai, keputusan MA bukan keputusan yang terisolir dan lepas dari realitas kehidupan masyarakat. Aspirasi masyarakat harus dipertimbangkan, tidak hanya dari aspek legalitas yang juga belum objektif.

”Hukum juga harus tunduk dengan persoalan yang hidup dan dinamika masyarakat. Bukan hukum mensubordinasi kehidupan masyarakat,” ujarnya kemarin.

Dari aspek sosiologis, lanjutnya, tanah yang dinikmati banyak warga lebih bermanfaat daripada tanah dikuasai segelintir orang. Karena itu, dalam eksekusi tidak hanya mengedepankan legalitas, namun batin dan keadilan masyarakat juga harus dipertimbangankan.

M. Yamin Panca Setia

Sejumlah warga Meruya Selatan melakukan unjuk rasa seusai mengikuti persidangan kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, 4 Juni 2007. (TEMPO/ Yosep Arkian)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s