Usai Reshuffle Diumumkan

yusri+kaban

DI sebuah hotel berbintang di Jakarta, para kader Partai Bulan Bintang (PBB) pada merapat. Di sana, mereka menggelar sidang mendadak guna memutuskan, menarik atau tidak keberadaan Malam Sambat (MS) Kaban sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Rapat yang dihadiri 32 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB se-Indonesia itu digelar karena para kader kecewa atas reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 7 Mei lalu.

Partai itu menyesalkan pemberhentian dua kadernya yaitu Yusril sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Abdurahman Saleh sebagai Ketua Jaksa Agung.

Namun, hingga kemarin perdebatan mengenai status MS Kaban yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBB berlangsung alot. Dalam rapat itu muncul dua opsi: Kaban tetap atau mudur di kabinet. Keputusan pun diserahkan ke Yusril Ihza Mahendra, Ketua Majelis Dewan Syuro PBB.

Ketua DPP PBB Muhammad Fauzi menyatakan, perdebatan berlangsung alot karena PBB tidak mau salah dalam mengambil keputusan.

Kader dan pentolan PBB merasa sakit hati karena dicampakkan begitu saja setelah bersusah payah memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla di ajang Pemilihan Presiden 2004 lalu.

Namun, dalam mengangkat dan memberhentikan menteri menjadi hak prerogatif Presiden. Apalagi, Presiden memberhentikan Yusril karena terindikasi terlibat kasus pencairan dana Hutomo Mandala Putra di BN Paribas, Guernsey, London.

Selain Yusril, Hamid Awalludin yang menjabat Menteri Hukum dan HAM diberhentikan oleh Presiden dalam kasus yang sama.

Yusril sebelumnya mengakui jika dirinya mengetahui bahwa departemen yang dipimpinnya waktu itu memberikan bantuan bagi Tommy Soeharto dalam mencairkan dananya di BNP Paribas London sebesar 10 juta dolar AS. Sementara Hamid masih terlilit dengan kasus korupsi KPU.

Kekecewaan juga dilontarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, mengaku kecewa atas pencopotan dua kadernya yaitu Sugiharto (Meneg BUMN) dan Saifullah Yusuf (Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal).

Meski demikian, Suryadharma menyatakan PPP tidak akan menjadi oposisi pemerintah karena dalam muktamar yang lalu, PPP tidak akan menjadi jadi partai oposisi. ”Kita mendukung SBY, tapi kita bersikap kritis,” katanya.

Soetrisno Bachir, Ketua Umum DPP PAN mengatakan, PAN bukan pendukung pemerintah, tapi mitra pemerintah yang sejajar, dan kritis. PAN tidak punya sikap apapun soal digesernya Hatta Rajasa dari Menteri Perhubungan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). ”Tidak ada yang istimewa. Namun, PAN melihatnya untuk kepentingan bangsa.

Namun, Soetrnisno mengingatkan, Presiden dan para menteri harus memperbaiki ekonomi rakyat, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan menggerakan ekonomi sektor riil. Tanda-tanda ke situ belum kelihatan. Mudah-mudahan setelah reshuffle nanti, Presiden bisa menunjukan kepada rakyat, sektor riil bisa bergerak.

Partai Keadilan Sosial (PKS), menyatakan belum memutuskan akan menarik dukungan politik dari koalisi pendukung pemerintah. Partai tersebut akan tetap kritis terhadap pemerintah.

”Yang terpenting adalah apakah kabinet yang baru akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR.

Saat ini, kata Fahri, PKS berada pada posisi dilematis. Bila PKS menarik dukungan, maka PKS seolah lepas tangan atas hasil kinerja pemerintah. Padahal, PKS adalah partai yang menjadi pelopor pencalonan SBY-JK setelah Partai Demokrat, PBB dan Partai Keadilan dan Persatuan Indoensia (PKPI).

Sementara Golkar komit mendukung pemerintah. Apalagi, Golkar mendapat jatah lagi di kabinet setelah Presiden memutuskan Andi Mattalata, Ketua Fraksi Golkar di DPR menggantikan Hamid.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menegaskan, partainya akan tetap kritis, objektif dan proporsional dalam menilai kebijakan pemerintah. “Partai Golkar dalam posisi mendukung pemerintah karena itu berterima kasih satu kadernya Andi Mattalata masuk dalam kabinet,” katanya.

Kalla menyerukan agar Golkar bekeja betul sehingga hasilnya bisa diterima masyarakat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga cukup beruntung setelah memasukan Lukman menggantikan Saifullah Yusuf sebagai Menteri PDT.

Secara normatif, para menteri umumnya menyatakan siap menjalankan agenda pemerintahan hingga masa jabatan berakhir. ”Ya saya siap,” kata Lukman Edy, Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal (PDT). Sekretaris Jenderal PKB itu menggeser posisi Saifullah Yusuf.

Andi Mattalata, Ketua Fraksi Golkar di DPR yakin mampu memikul tugasnya. ”Saya terima dengan senang hati. Karena selain sebagai penghormatan ini adalah tugas untuk rakyat dan pemerintah,” katanya. Andi masuk dalam KIB menggantikan Hamid Awaluddin.

Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipindahkan posisinya menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Yusril juga menyatakan, ”Insya Allah dengan pos yang baru saya siap. Saya tidak mengukur senang atau tidak, tugas di mana pun harus saya laksanakan,” katanya.

Pun halnya Sofyan Djalil, Menteri Negara BUMN yang menggantikan Sugiarto. Dia menyatakan, ”Insya Allah akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Amanah yang dipercayakan Presiden apa saja akan saya laksanakan sesuai kemampuan saya,” ujarnya.

Muhammad Qodari, pengamat politik Indo Barometer khawatir, jika di awal Januari 2009 nanti, kursi kabinet yang diisi politisi partai akan kosong. ”Banyak menteri dari partai politik menarik diri untuk berkonsentrasi pada kerja politik untuk Pemilu 2009,” katanya.

Mengikat Menteri

Qodari menyarankan agar Presiden membuat kontrak politik baru dengan seluruh jajaran menteri agar para menteri tidak akan meninggalkan pos kementeriannya sebelum masa jabatan selesai.

Menurut dia, Presiden harus mengunci semua para menteri agar bisa melaksanakan tugasnya hingga pemerintahan berakhir. ”Jika tidak mau kontrak politik, agar lebih baik menteri tersebut mundur dari jabatannya,” kata Qodari.

Mundurnya para menteri pada awal 2009, bukan semata-mata SBY akan ditinggalkan, namun dapat menambah persoalan bangsa. Berkurangnya para menteri akan menciptakan ketidaksinambungan pemerintah sehingga memaksa Presiden untuk membentuk menteri ad interim yang dipastikan akan menimbulkan ketidakefektifan pemerintahan.

Presiden juga melakukan reformasi birokrasi. Reshuffle kabinet yang diarahkan pada upaya perbaikan kinerja pemerintahan dalam pencapaian program pembangunan nasional, tidak bisa berjalan optimal, apabila belum dibarengi dengan upaya reformasi birokrasi yang menyeluruh, serentak dan bersifat nasional.

Eko Prasojo, Pakar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) mengatakan, gagalnya pembangunan di Indonesia, belum optimalnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam birokrasi (kleptokrasi), disebabkan kondisi birokrasi yang buruk. Peran birokrasi sangat termarjinalisasi jika dibandingkan dengan pembangunan ekonomi, hukum, sosial dan politik.

”Reformasi birokrasi harus menjadi agenda yang tidak ditinggalkan, dan harus memprioritas pengentasan kemiskinan dalam menjawab persoalan bangsa,” ujar Eko.

Dia menambahkan, reformasi birokrasi adalah program jangka panjang yang harus terus dilakukan. Dengan sistem desentralisasi, kegagalan birokrasi tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, namun juga di tingkat pemerintah daerah.

Qodari juga mengatakan, Presiden harus mencanangkan gerakan nasional reformasi birokrasi yang tidak hanya dilakukan di kementerian yang menterinya diganti. Tapi, di seluruh jajaran kementerian, termasuk di pemerintahan daerah.

Menurut dia, penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena kinerja yang tidak baik, yaitu koordinasi antara Presiden dan Wapres yang tidak baik, kinerja menteri yang lemah, dan reformasi birokrasi yang tidak berjalan yang menyebabkan aparatur negara tidak maksimal memberikan pelayanan publik.

“Yang disoroti selama ini adalah lemahnya koordinasi Presiden dan Wapres, dan kinerja menteri yang lemah. Sementara birokrasi tidak diperhatikan,” kata Qodari.

Jadi, katanya, mengganti menteri tidak cukup menyelesaikan masalah. Dia menilai, reshuffle kabinet, 8o persen hanya intrik politik yang dimainkan para politisi agar dapat memasukan kadernya di pemerintahan.

Qodari juga menyarankan agar Presiden memperbarui komitmennya untuk tidak lagi melakukan reshuffle hingga 2009. ”Kita sudah sampai pada inflasi kabinet, reshuffle seolah sesuatu yang gampang, dan dagelan. Padahal, reshuffle kabinet sangat sakral.

Reshuffle dilakukan jika keadaan betul-betul mendesak dan membawa perubahan yang signifikan, termasuk jika ada menteri yang sakit, dan terlibat dalam hukum.

Bima Arya Sugiarto dari The Lead Institut Universitas Paramadina menilai, setahun sebelum Pemilu, para menteri dari Parpol tidak dapat konsentrasi kerja karena menggarap pemenangan Pemilu 2009. “Saya khawatir para menteri baru itu tidak dapat kerja maksimal, karena biasanya setahun masih dalam tahap orientasi,” katanya.

Namun, Bima menambahkan, dalam studi kepemimpinan, seorang pemimpin biasanya dalam periode kepemimpinan berikutnya akan mengalami second blower (angin segar ke dua).

”Jadi, ada kemungkinan tahun ketiga akan lebih baik. Saya berharap SBY sebagai seorang pemimpin dapat menggapai angin segar kedua. Saya menilai SBY tipe pemimpin yang bertipe reaktif dan peka terhadap tuntutan publik.”

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s