Menanti Angin Segar
Usai Reshuffle Diumumkan


DI sebuah hotel berbintang di Jakarta, para kader Partai Bulan Bintang (PBB) pada merapat. Di sana, mereka menggelar sidang mendadak guna memutuskan menarik atau tidak keberadaan MS Kaban Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Rapat yang dihadiri 32 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia itu digelar lantaran para kader PBB kecewa atas reshuffle kabinet yang telah diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei lalu. PBB menyesalkan diberhentikan dua kadernya yaitu Yusril sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Abdurahman Saleh sebagai Ketua Jaksa Agung.

Namun, hingga kemarin perdebatan mengenai status MS Kaban yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBB berlangsung alot. Dalam rapat itu muncul dua opsi, yakni Kaban tetap atau mudur di kabinet. Keputusan pun diserahkan ke Yusril Ihza Mahendra, Ketua Majelis Dewan Syuro PBB.

Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Muhammad Fauzi menyatakan, perdebatan berlangsung alot karena PBB tidak mau salah dalam mengambil keputusan.
PBB memang merasa sakit hati karena PBB mengklaim dirinya sebagai partai yang paling terdepan mengusung SBY-JK saat mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2004 lalu.

Namun, dalam mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Apalagi, Kepala Negara memberhentikan Yusril karena terindikasi terlibat kasus pencairan dana Hutomo Mandala Putra di BN Paribas, Guernsey, London.

Selain Yusril, Hamid Awalludin yang menjabat Menteri Hukum dan HAM diberhentikan oleh Presiden dalam kasus yang sama.

Yusril sebelumnya mengakui jika dirinya mengetahui bahwa departemen yang dipimpinnya waktu itu memberikan bantuan bagi Tommy Soeharto dalam mencairkan dananya di BNP Paribas London sebesar 10 juta dolar AS. Hamid lebih parah lagi. Dia juga hingga kini masih terlilit dengan kasus korupsi KPU.

Kekecewaan juga dilontarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, mengaku kecewa atas pencopotan dua kadernya yaitu Sugiharto (Meneg BUMN) dan Saifullah Yusuf (Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal).
Meski demikian, Suryadharma menyatakan PPP tidak akan menjadi oposisi bagi pemerintah karena dalam muktamar PPP yang lalu, PPP tidak akan menjadi jadi partai oposisi. ”Kita mendukung SBY tapi kita bersikap kritis,” katanya. Namun, lanjutnya, anggota legislatif dari PPP terus akan menunjukkan sikap kritis pada pemerintah.

Soetrisno Bachir, Ketua Umum DPP PAN mengatakan, PAN bukan pendukung pemerintah, tapi mitra pemerintah yang sejajar, dan kritis. PAN tidak punya sikap apapun soal digesernya Hatta Rajasa dari Menteri Perhubungan ke Mensesneg. ”Tidak ada yang istimewa. Namun, PAN melihatnya untuk kepentingan bangsa.

Namun, Soetrnisno mengingatkan, Presiden dan para menteri harus memperbaiki ekonomi rakyat, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan menggerakan ekonomi sektor riil. Tanda-tanda ke situ belum kelihatan. Mudah-mudahan setelah reshuffle nanti, Presiden bisa menunjukan kepada rakyat, sektor riil bisa bergerak.

Partai Keadilan Sosial (PKS), menyatakan belum memutuskan akan menarik dukungan politik dari koalisi pendukung pemerintah. Partai tersebut akan tetap kritis terhadap pemerintah.

”Yang terpenting adalah apakah kabinet yang baru akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR.
Saat ini, kata Fahri, PKS berada pada posisi dilematis. Bila PKS menarik dukungan, maka PKS seolah lepas tangan atas hasil kinerja pemerintah. Padahal, PKS adalah partai yang menjadi pelopor pencalonan SBY/JK setelah Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indoensia (PKPI).

Sementara Golkar komit mendukung pemerintah. Apalagi, Golkar mendapat jatah lagi di kabinet setelah Presiden memutuskan Andi Mattalata, Ketua Fraksi Golkar di DPR menggantikan Hamid.

Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla menegaskan partainya akan tetap kritis, objektif dan proporsional dalam menilai kebijakan pemerintah.
“Partai Golkar dalam posisi mendukung pemerintah karena itu berterima kasih satu kadernya Andi Mattalata masuk dalam kabinet,” katanya. Kalla menyerukan agar Golkar bekeja betul sehingga hasilnya bisa diterima masyarakat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga cukup beruntung setelah memasukan Lukman menggantikan Saifullah Yusuf sebagai Menteri PDT.

Secara normatif, para menteri umumnya menyatakan siap menjalankan agenda pemerintahan hingga masa jabatan berakhir. ”Ya saya siap,” kata Lukman Edy, Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal (PDT). Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menggeser posisi Saifullah Yusuf yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Andi Mattalata, Ketua Fraksi Golkar di DPR dengan tegas menyatakan dirinya yakin mampu memikul tugasnya. ”Saya terima dengan senang hati. Karena selain sebagai penghormatan ini adalah tugas untuk rakyat dan pemerintah,” katanya. Andi masuk dalam KIB menggantikan Hamid Awaluddin.

Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang

dipindahkan posisinya menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Yusril juga menyatakan, ”Insya Allah dengan pos yang baru saya siap. Saya tidak mengukur senang atau tidak, tugas dimana pun harus saya laksanakan,” katanya.

Pun halnya Sofyan Djalil, Menteri Negara BUMN yang menggantikan Sugiarto. Dia menyatakan, ”Insya Allah akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Amanah yang dipercayakan Presiden apa saja akan saya laksanakan sesuai kemampuan saya,” ujarnya.

Meski demikian, Muhammad Qodari, Pengamat Politik dari Indo Barometer khawatir, jika di awal Januari 2009 nanti, kursi kabinet yang diisi politisi partai akan kosong. ”Banyak menteri dari partai politik menarik diri untuk berkonsentrasi pada kerja politik untuk Pemilu 2009,” katanya.

’Ikat’ Menteri

Qodari menyarankan agar Presiden membuat kontrak politik baru dengan seluruh jajaran menteri agar para menteri tidak akan meninggalkan pos kementeriannya sebelum masa jabatan selesai.

Menurut dia, Presiden harus mengunci semua para menteri agar bisa melaksanakan tugasnya hingga pemerintahan berakhir. ”Jika tidak mau kontrak politik, agar lebih baik menteri tersebut mundur dari jabatannya,” kata Qodari.

Mundurnya para menteri pada awal 2009, bukan semata-mata SBY akan ditinggalkan, namun dapat menambah persoalan bangsa. Berkurangnya para menteri akan menciptakan ketidaksinambungan pemerintah sehingga memaksa Presiden untuk membentuk menteri ad interim yang dipastikan akan menimbulkan ketidakefektifan pemerintahan.

Reformasi Birokrasi

Presiden juga melakukan reformasi birokrasi. Reshuffle kabinet yang diarahkan pada upaya perbaikan kinerja pemerintahan dalam pencapaian program pembangunan nasional, tidak bisa berjalan optimal, apabila belum dibarengi dengan upaya reformasi birokrasi yang menyeluruh, serentak dan bersifat nasional.

Prof DR Eko Prasojo, Pakar Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia mengatakan, gagalnya pembangunan di Indonesia, belum optimalnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam birokrasi (kleptokrasi), salah satunya disebabkan kondisi birokrasi yang buruk. Peran birokrasi sangat termarjinalisasi jika dibandingkan dengan pembangunan ekonomi, hukum, sosial dan politik.

Kurang mampunya pemerintah untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai dan regulasi dalam birokrasi yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat telah menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

”Reformasi birokrasi harus menjadi agenda reform yang tidak ditinggalkan, dan harus menjadi prioritas dalam pengentasan kemiskinan dalam menjawab persoalan bangsa,” ujar Eko Prasojo.

Dia menambahkan, reformasi birokrasi adalah program jangka panjang yang harus terus dilakukan.

Dengan sistem desentralisasi, kegagalan birokrasi tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, namun juga di tingkat pemerintah daerah.

Qodari juga mengatakan, Presiden harus mencanangkan gerakan nasional reformasi birokrasi yang tidak hanya dilakukan di kementerian yang menterinya diganti. Tapi, di seluruh jajaran kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), termasuk di pemerintahan daerah.

Menurut dia, penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena kinerja yang tidak baik, yaitu koordinasi antara Presiden dan Wapres yang tidak baik, kinerja menteri yang lemah, dan reformasi birokrasi yang tidak berjalan yang menyebabkan aparatur negara tidak maksimal memberikan pelayanan publik.

“Yang disoroti selama ini adalah lemahnya koordinasi Presiden dan Wapres, dan kinerja menteri yang lemah. Sementara birokrasi tidak diperhatikan,” kata Qodari.

Jadi, katanya, mengganti menteri tidak cukup menyelesaikan masalah. Dia menilai reshuffle kabinet, 8o persen hanya intrik politik yang dimainkan para politisi agar dapat memasukan kadernya di pemerintahan.

Qodari juga menyarankan agar Presiden memperbarui komitmennya untuk tidak lagi melakukan reshuffle hingga 2009. ”Kita sudah sampai pada inflasi kabinet, reshuffle seolah sesuatu yang gampang, dan dagelan. Padahal, reshuffle kabinet sangat sakral. Reshuffle dilakukan jika keadaan betul-betul mendesak dan membawa perubahan yang signifikan, termasuk jika ada menteri yang sakit, dan terlibat dalam hukum.

Bima Arya Sugiarto dari The Lead Institut Universitas Paramadina, menilai, setahun sebelum pemilu, para menteri dari parpol tidak dapat konsentrasi kerja karena menggarap pemenangan Pemilu 2009. ”Saya khawatir para menteri baru itu tidak dapat kerja maksimal, karena biasanya setahun masih dalam tahap orientasi,” katanya.

Namun, Bima menambahkan, dalam studi kepemimpinan, seorang pemimpin biasanya dalam periode kepemimpinan berikutnya akan mengalami second blower (angin segar ke dua).

”Jadi, ada kemungkinan tahun ketiga akan lebih performance. Saya berharap SBY sebagai seorang pemimpin dapat menggapai angin segar kedua. Saya menilai SBY tipe pemimpin yang bertipe reaktif dan peka terhadap tuntutan publik.”

Sementara Eko mengharap, Presiden melakukan evaluasi terhadap gaya kepemimpinannya.

M. Yamin Panca Setia

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Malam Sambat (MS) Kaban (tengah) didampingi Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra (kiri) dalam pertemuan internal PBB di kantor DPP PBB Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Mei 2007. M.S. Kaban membantah Yusril Ihza Mahendra mundur dari jabatan Menteri Sekretaris Negara. [TEMPO/ Arie Basuki]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s