Saifullah Yusuf (kiri) saat menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Wakil Gubernur Jambi, Antony Zeidra Abidin (kanan) bersama warga suku anak dalam di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Januari 2007. [TEMPO/ Dimas Adityo)


Percepat Entaskan Daerah Tertinggal


“OH iya, siaplah,” kata Muhammad Lukman Edy kemarin (10/5), menjawab pertanyaan Jurnal Nasional soal kesiapan dirinya melaksanakan tugas sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menggantikan Saifullah Yusuf.

Lukman belum bisa menjelaskan secara spesifik program jangka pendek yang akan dilaksanakan kementerian yang dipimpinnya. Dia mengharap masyarakat sabar.

Saat ini, Lukman bersama jajaran Kementerian PDT tengah sibuk menggelar rapat guna mengkancah sejumlah program baru maupun program lama yang akan dilanjutkan olehnya.

”Ya pelan-pelan. Kita lagi rapat untuk melihat dan fokus program. Banyak sekali program di PDT. Saya juga ingin sharing dengan jajaran di PDT untuk membicarakan program ke depan,” ujarnya.

Lukman juga akan menemui mantan menteri PDT Saifullah Yusuf untuk berdiskusi tentang berbagai hal yang menyangkut tugasnya sebagai menteri.

Dalam merealisasikan program PDT, lulusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya itu berjanji akan menutupi segala kekurangan yang pernah dilaksanakan Saifullah.

Dia juga akan melanjutkan pelaksanaan sejumlah program-program PDT yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Saifullah.

”Kalau pun ada kekosongan kita akan isi. Intinya, apa yang telah dilakukan Saifullah Yusuf, akan diteruskan. Yang belum dilaksanakan kita laksanakan. Yang kurang, akan dilengkapi. Yang kosong kita isi,” ujar Lukman yang lahir di Teluk Pinang, Riau, 26 Nopember 1970.

Tugas yang diembang Lukman tentu tidak mudah. Menurut dia, saat ini masih ada sekitar 199 daerah tertinggal. Dia mengharap, sekitar 40 daerah harus keluar dari indikator daerah tertinggal. Dia menekankan akselerasi (percepatan) pengentasan daerah tertinggal.

Tiga Program ke Depan

Semasa dipimpin Saifullah Yusuf, Kementerian PDT tengah merealisasikan tiga program yaitu pembangunan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Kementerian tersebut menargetkan dapat membebaskan 15 persen dari 199 daerah tertinggal di seluruh kabupaten di Indonesia. Kepada Jurnal Nasional beberapa waktu lalu, Gus Ipul, sapaan Saifullah mengatakan, sejak 2005 hingga 2007, pemerintah sudah mengalokasikan dana lebih dari Rp4 triliun untuk membebaskan sejumlah daerah dari ketertinggalan. Dari 70 ribu desa, pemerintah baru bisa menjamah 15 ribu desa.

Pembangunan infrastruktur perdesaan direalisasikan dalam bentuk pemberian dana secara langsung sebesar Rp250 juta ke setiap desa yang masuk kategori miskin. Pemerintah juga melanjutkan program PKPS BBM pada tahun 2007. Uang yang digelontorkan kepada masyarakat lewat program PKPS BBM, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, atau infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Sementara dalam pengembangan ekonomi lokal, Kementerian PDT akan terus mendorong hadirnya kawasan produksi di beberapa daerah. Menurut dia, hingga saat ini, pemerintah mampu menghadirkan kawasan produksi lewat Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di sekitar 50 kabupaten. Program tersebut direalisasikan lewat pengalokasian dana sebesar Rp1 miliar per tahun yang diberikan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut ke 50 kabupaten.

Kementerian PDT menilai, beberapa kabupaten yang berpotensi lepas dari kategori tertinggal itu antara lain Madiun, Pacitan,Garut, Sukabumi, Pinrang, Bangka Selatan, Natuna, dan Wonogiri.

Sementara dalam program pemberdayaan masyarakat, kementerian PDT mempunyai program khusus di 51 kabupaten yang direalisasikan lewat pemberian bantuan dana sekitar Rp2 miliar hingga Rp4 miliar per tahun selama tiga tahun berturut-turut. Untuk satu kecamatan diberikan sekitar Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Secara umum, program yang digalakan PDT diarahkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus.

Sementara secara khusus, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Program juga untuk melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan), infrastruktur, penguatan hukum, capacity building, serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha. Kemudian, memperbesa akses masyarakat terhadap keadilan, dan meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Kerjasama dengan Kabupaten

Sosiolog Masyarakat Pedesaan dari Universitas Indonesia, Robert MZ Lawang, mengatakan, dalam menyusun maupun merealisasi sejumlah program PDT, Kementerian PDT harus bekerjasama dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) yang mengetahui betul kebutuhan masyarakat yang menghuni desa tertinggal.

Dia menilai, sejauh ini Kementerian PDT kurang memiliki hubungan yang baik dengan pemkab sehingga sulit merealisasikan programnya. ”PDT tidak punya tangan di daerah tertinggal,” ujarnya kemarin (10/2).

Dia juga menekankan agar Kementerian PDT berkoordinasi departemen lain yang juga memiliki program pembangunan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi perlu ditingkatkan agar program Kementerian PDT tidak tumpang tindih dengan program yang sama yang dilakukan departemen lain.

Dia menilai, Kementerian PDT tidak mempunyai otoritas yang jelas. ”Karena pembangunan desa tertinggal juga dilaksanakan Depsos dan Depdagri. Jadi perlu otoritas tersendiri, dan perlu iredifinisi lagi mengenai otoritas dan orientasi Kementerian PDT.”

Dia juga menekankan pentingnya, agar penyusunan dan realisasi program PDT sesuai kebutuhan masyarakat.

”Jangan didefinisikan secara umum, harus dikaitkan dengan program di kabupaten sehingga sebanyak mungkin harus kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Program tersebut juga harus bersifat open menu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Mengenai target Kementerian PDT yang akan mengubah 15 persen dari 199 desa tertinggal menjadi kawasan berkembang, Roberz menilai sulit direalisasikan. Menurut dia, pemberdayaan masyarakat desa baiknya dilaksanakan lewat program yang kecil, terukur dan bisa menjadi model bagi daerah lain.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Tempo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s