Berburu Pepesan Kosong


Penyitaan Aset Koruptor di Luar Negeri
Berburu Pepesan Kosong


BELUM ada kemajuan berarti dari usaha aparat dalam menyita aset dan menyeret para koruptor yang kabur di luar negeri ke meja hijau. Sejumlah koruptor di luar negeri hingga kini masih menikmati udara bebas sambil melebarkan sayap bisnisnya dengan menggunakan uang hasil korupsi.

Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Keppres No.11/2005, 2 Mei 2005 lalu. Namun, salah satu tugasnya yaitu menyeret dan menyita aset koruptor di luar negeri masih jauh panggang dari api.

Tim pemburu koruptor memang telah melacak tujuh terpidana dan 12 tersangka kasus korupsi di Singapura, Amerika Serikat, Hong Kong, Cina, dan Australia. Namun, baru sebatas mengidentifikasi jumlah aset di luar negeri yang diperkirakan mencapai Rp 6-7 triliun. Belum menyiduk dan menyita aset para koruptor secara maksimal untuk dikembalikan ke kas negara.

Memang tak semudah membalikan telapak tangan menjerat serta memburu aset para koruptor. Selain taktis dalam mengendus, juga harus piawai dalam diplomasi.

Kendala utama meringkus para koruptor karena beberapa negara seperti Singapura– yang menjadi transit dana para obligor nakal, justru pasang badan melindungi para koruptor.

Keinginan Indonesia agar Singapura merealisasikan kerjasama perjanjian ekstradisi untuk penanganan kejahatan lintas negara (transnational organized crime)—khususnya dalam pemberantasan korupsi, hingga sekarang tak jelas hasilnya.

Padahal, rencana merealisasikan kerjasama tersebut sudah berlangsung sejak 30 tahun yang lalu. Bagi Indonesia, kerjasama ekstradisi dengan Singapura akan membuka celah dalam menangkap sejumlah koruptor asal Indonesia yang melarikan diri serta menyimpan uang hasil korupsi di Singapura.

Tapi, bagi Singapura, pengembalian aset koruptor yang disimpan di negaranya akan berpengaruh terhadap stabilitas moneter negaranya. Untung Wahono, anggota Komisi I DPR menilai, keengganan Singapura merealisasikan kerjasama ekstradisi dengan Indonesia karena khawatir uang Indonesia yang dibawa para koruptor di sana sehingga berdampak pada ekonomi Indonesia.

”Sepertiga dari 50 ribu orang terkaya di Singapura yang memiliki kekayaan di atas 1 juta US Dollar dari Indonesia. Nilai tersebut sangat signifikan bagi ekonomi Singapura,” katanya.

Pemerintah sendiri telah melakukan upaya diplomasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS mengatakan, dalam usaha mengembalikan hasil kejahatan korupsi ke tanah air, pemerintah akan melakukan beberapa upaya, yakni meratifikasi ASEAN Regional Treaty on Mutual Assitance in Criminal Matters.

Pemerintah juga berusaha memperluas kerja sama bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara safe heaven countries atau negara yang selama ini dianggap sebagai tempat pelarian harta-harta para koruptor dan pelaku kejahatan lainnya, termasuk negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang.

“Pemerintah perlu menetapkan prioritas negara mana yang perlu segera disusun perjanjian hukum timbal balik,” katanya.

Bicara angka, tak sedikit jumlah uang Indonesia yang tersimpan di luar negeri. Perusahaan jasa keuangan internasional yaitu Merrill Lynch dan Capgemini pada tahun 2006 pernah mempublikasikan hasil surveinya, yang melaporkan, sepertiga dari total aset 55.000 orang terkaya di Singapura (sebesar US$260 miliar) adalah milik warga negara Indonesia (WNI).

Kekayaan 18.000 orang WNI yang berdomisili di Singapura mencapai US$87 miliar (sekitar Rp800 triliun). Bahkan, total kekayaan WNI jauh lebih besar dari Rp800 triliun bila ditambah dana yang diinvestasikan di sejumlah kegiatan bisnis di Singapura. Apalagi kalau ditambahkan lagi kekayaan WNI yang disimpan dan diinvestasikan di sejumlah negara, seperti Australia, China, Hong Kong, Swiss, dan Caymand Island.

Dana besar yang mengalir ke luar negeri itu umumnya karena korupsi. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) misalnya. Sebagian besar pengeplang dana BLBI sebesar Rp138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun, serta penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun, banyak yang menyimpan uangnya di Singapura.

Samadikun, Sjamsul Nursalim, Agus Anwar dan kawan-kawannya hingga kini menikmati hidup bebas di Singapura. Pun halnya Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus pembobolan BNI sebesar Rp1,2 triliun, hingga kini tak terjamah aparat.

Kasus teranyar yang kini mencuat di hadapan publik adalah soal upaya kejaksaan dalam membekukan uang Tommy Soeharto yang tersimpan di Banque de Nationale Paris (BNP) and Paribas. Apakah pemerintah bisa menyelesaikan semua perkara yang ada? Atau hanya berburu pepesan kosong belaka.

Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Muchtar Arifin mengatakan, pihak Kejaksaan Agung hingga kini terus memburu harta para koruptor yang mereka simpan di luar negeri.
“Harta koruptor yang disembunyikan di sejumlah negara asing dan salah satunya di Swiss akan terus dicari hingga dapat,” katanya.

Muchtar juga menegaskan, Kejagung akan terus memburu konglomerat hitam yang telah merugikan keuangan negara. ”Yaa, masih terus dicari. Mereka yang terlibat mempunyai kasus, akan terus diselidiki.”

Secara umum perburuan terhadap koruptor, kata Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring peradilan ICW, dapat dilakukan dengan cara biasa dan atau cara luar biasa. Perburuan cara biasa adalah perburuan dengan cara santun, yang sebelumnya dilakukan kerja sama ekstradisi antaradua negara atau meminta bantuan Interpol di negara tempat koruptor bersembunyi. Namun, proses ini akan butuh waktu lama untuk mencapai kesepakatan dan sering kali gagal dalam pelaksanaannya. Alternatif lain, adalah dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Tim yang dibentuk tidak saja melakukan upaya-upaya diplomasi atau kerja sama bilateral, tapi dalam kondisi tertentu dapat melakukan upaya-upaya intelijen dengan mengambil paksa atau menculik dan membawa pelaku korupsi ke Indonesia secara ilegal. Perburuan tak hanya dilakukan terhadap aset para koruptor tetapi juga harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang membantu koruptor melarikan diri.

Saat ini, Kejaksaan tengah mengusut uang atas nama Tommy Soeharto yang terpendam di Banque de Nationale Paris (BNP) and Paribas senilai 36 juta euro atau sekitar Rp421 miliar. Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan intervensi terhadap kasus itu karena menduga uang Tommy di BNP Paribas berasal dari kegiatan korupsi.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, mengatakan Kejagung kini tengah menyiapkan bukti-bukti tambahan itu. Pengadilan Guernsey dalam putusan selanya menerima Pemerintah Indonesia untuk menjadi penggugat intervensi dalam perkara antara BNP and Paribas dan Garnet Investment milik Tommy.

Yang jelas, jutaan orang Indonesia menunggu hasil konkret pemberantasan korupsi. Aparat diharapkan bisa menjerat dan menyita aset para koruptor untuk dikembalikan kas negara untuk kesejahteraan rakyat.

Raib Sebelum Dijerat

APARAT hukum belum membuktikan ketangguhannya dalam meringkus para koruptor kelas kakap. Kejaksaan Agung baru mampu menangkap para koruptor yang bersembunyi di dalam negeri. Sementara koruptor yang kabur ke luar negeri hingga kini tak jelas penanganannya.

Thabrani Ismail misalnya. Terpidana enam tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Export Oriented (Exor) I Balongan senilai 189,58 juta dolar AS itu ditangkap oleh petugas Kejaksaan di Jakarta 14 Februari lalu. Penangkapan dilakukan saat Tabrani baru pulang dari kantornya di Gedung Mulia Kuningan yang berjarak sekitar 150 meter dari gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Tabrani adalah mantan Direktur Pengolahan Pertamina yang pada pengadilan tingkat pertama dibebaskan oleh PN Jakarta Pusat karena dinilai tidak terbukti melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara sebesar 189,58 juta dollar AS. Saat itu, jaksa menuntut vonis 12 tahun penjara untuk Tabrani.

Kejaksaaan juga berhasil menangkap Dharmono K Lawi, anggota DPR yang menjadi terpidana kasus korupsi dana perumahan dan dana bantuan kegiatan DPRD Provinsi Banten. Dharmono diciduk di rumahnya di Bandung dari laporan masyarakat.

Lantas, bagaimana dengan koruptor lainnya? Kapan Kejaksaan beserta Polri mampu menyeret Sudjiono Timan, Eko Edi Putranto, Lesmana Basuki, S Hartono, Sherny Kojongian, Hendro Bambang Sumantri, Eddy Djunaedi, Ede Utoyo, Tony Suherman, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Harry Matalata alias Hariram Rachmand Melwani, Nader Taher?

Begitu banyak uang negara yang telah mereka rampas.

Sudjiono Timan, Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tahun 1995-1997 terbukti menyalahgunakan kewenangan lewat pemberian pinjaman ke Festival Company Inc US$ 67 juta, Penta Invesmen Ltd US$ 19 juta, KAFL US$ 34 juta, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp98 miliar. Akibatnya, negara rugi sekitar Rp 1,29 triliun. Sudjiono tidak jelas dimana keberadaannya.

Eko Edi Putranto, pelaku korupsi Bank BHS diduga hingga kini masih di Australia. Anak Hendra Rahardja itu dihukum 20 tahun. Dia wajib membayar denda sebesar Rp30 juta, serta membayar uang penganti atas korupsinya sebesar Rp1,9 triliun. Dia bersama Direktur Kredit Sherny Konjongian terbukti korupsi dengan cara memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada enam perusahan group dan 28 lembaga pembiayaan yang hanya rekayasa, dan tidak melalui prosedur administrasi kredit pada tahun antara 1992-1996. Lantaran buron,

Keduanya disidangkan secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa). Pada 22 Maret 2001, kemudian pada 8 November 2002 tatkala akan dieksekusi keberadaannya tidak diketahui, dan ada kabar ia melarikan diri ke Australia. Sementara Hendra yang dihukum penjara seumur hidup hingga meninggal dunia di Australia belum juga dapat dieksekusi.

Tony Suherman menjabat sebagai Direktur Opersional PT SBU pada antara bulan Mei 1994 hingga Februari 1998, menjual surat-surat berharga berupa Commercial Paper (CP) dan atau Medium Term Note (MTN), atas tanggungan PT Hutama Karya.

Namun hasil penjualan ternyata disalahgunakan dengan memasukkannya kedalam rekening konsorsium Hutama Yala di SBU Hayam Wuruk, yang seharusnya dimasukkan ke rekening PT Hutama Karya. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp209,3 miliar dan 105 juta dolar AS.

Ketika akan dieksekusi pada 25 Juli 2000 sesuai keputusan PT DKI, keberadaanya tidak diketahui hingga kini.

Samadikun Hartono yang dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Namun, gagal dieksekusi karena keburuan kabur. Diduga dia bersembunyi di luar negeri, karena sebelumnya pernah mengajukan visa dan izin berobat ke Jepang.

David Nusa Wijaya diduga kabur ke luar negeri setelah mengetahui dirinya dihukum bersalah dengan hukuman 8 tahun penjara oleh MA. Dirinya telah mengemplang uang negara sebesar Rp1,29 triliun. David diduga kabur ke Singapura.

Bambang Sutrisno adalah mantan Wakil Komisaris Utama PT Bank Surya, dan Adrian Kiki Ariawan, mantan direktur utama Bank Surya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim PN Jakpus.

Hingga kini belum jelas diketahui keberadaannya. Keduanya diduga kabur ke Singapura saat kasusnya disidik Kejagung. Terpaksa, pengemplang uang rakyat sebesar Rp,515 triliun itu menjalani persidangan in absentia.

Lesmana Basuki, terpidana dua tahun penjara karena korupsi dalam penjualan surat berharga Commercial Paper milik PT Hutama Karya pada 1994-1998. Mahkamah Agung pada Juli 2000 telah memvonis dirinya dua tahun dan ganti rugi Rp15,3 miliar. Tapi, belum sempat dieksekusi dia melarikan diri.

Selain mereka, aparat juga harus menangkap koruptor kakap BLBI lainnya seperti Sjamsul Nursalim, Ulung Bursa, Marimutu Sinivasan dan pengemplang kredit macet Bank Mandiri, Sukanto Tanoto serta koruptor pembobol Bank BNI, Maria Pauline Maria Pauline Lumowa.

M. Yamin Panca Setia



Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s