Gelap Menyergap di Lumbung Energi

INTONASI bicara Agustin Teras Narang, terdengar agak meninggi. Nada bicara Gubernur Kalimatan Tengah (Kalteng) itu agak miris saat mengatakan jika kegiatan eksplorasi sumber daya pertambangan yang terkandung di daerahnya konstribusinya tak jelas mengalir ke kas daerah.

“Bayangkan, hampir 85% dari APBD 2006 Provinsi Kalteng yaitu sebesar Rp804 miliar, ternyata didapat dari pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Teras memang patut mempertanyakan seberapa besar kontribusi pendapatan dari sektor pertambangan yang bisa dialokasikan ke kas daerah.

Karena daerah yang dipimpinnya dikenal sebagai provinsi kaya akan pertambangan. Namun, kekayaan itu kurang dirasakan ‘nikmatnya’ bagi pembangunan daerahnya.

Padahal, dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan pemerintah setempat maupun pemegang usaha pertambangan, diketahui jika cadangan batu bara di Kalteng mencapai sekitar 3,5 miliar ton-dengan kalori 4.000-8.300 kalori per kilogram.

Khususnya untuk batu bara berkalori rendah, masih tersedia juga peluang wilayah bebas yang pemanfaatannya akan lebih ekonomis untuk pembangkit listrik di sekitar mulut tambang.

Di wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), sumber daya batu bara yang tereka mencapai 809,58 juta ton, terunjuk 642,06 juta ton, dan klasifikasi sumber daya batu bara yang terukur mencapai 1,83 miliar ton.

Sementara di wilayah kuasa pertambangan (KP), potensi batu bara yang tereka mencapai 586,54 juta ton, terunjuk 506,89 juta ton, dan yang terukur mencapai 195,81 juta ton.

Saat ini, izin usaha pertambangan yang terdapat di Kalteng sebanyak 267 yang terdiri dari 5 KK (kontrak karya), 15 buah PKP2B, dan 247 KP.

Keseluruhan luas area pertambangan batu bara mencapai 2,1 juta hektare.

Bukan hanya itu, Kalteng juga memiliki kandungan emas 16%, bijih besi 7%, zirkon 2,5%, serta kromit 0,5%.

Biji emas primer mampu dihasilkan sebanyak 3,3 juta ton biji, dengan grade rata-rata 2,75 gr per ton, emas primer dan emas sekunder 74 juta m3, pasir grade 200 miligram per m3, bijih besi 42 juta ton grade 60%. Sementara besi dan zirkon lebih dari 1 miliar m3 grade 0,7 kg per m3.

Lantas, apa pasal potensi pertambangan yang begitu besar yang dimiliki daerah tersebut kurang memberikan kontribusi ke kas daerah.

Menurut Teras, keuntungan yang didapat dari sektor pertambangan tidak jelas jumlahnya karena tidak pernah terdaftar kuantitas ekspor atau penjualan pertambangan hasil dari eksploitasi di Kalteng.

Kendala infrastruktur

Persoalan itu tentu tidak terlepas dari buruknya infrastruktur transportasi kereta api pengangkut hasil tambang seperti batu bara, sehingga menimbulkan banyak masalah-yang pada akhirnya memberatkan pengusaha.

“Buruknya transportasi adalah persoalan klasik yang hingga kini tak juga terjawab,” kata Teras.

Menurut dia, pengusaha batu bara mengeluh jika jalan yang panjangnya mencapai ribuan kilometer, sekitar 80% mengalami kerusakan.

Sementara dalam sehari, rata-rata batu bara yang diangkut minimal 120.000 ton.

Selain itu, Kalteng juga tidak memiliki pelabuhan batu bara yang memadai. Selama ini, provinsi tersebut mengandalkan transportasi air sungai. Jika musim kemarau tiba, sungai pun kering sehingga pengangkutan tambang dengan kapasitas besar terpaksa ditunda.

Teras menilai pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidaknya tertumpu pada jalan dan sungai. Karena itu, Kalteng berencana membangun infrastruktur rel kereta api serta pelabuhan batu bara yang mampu mengangkut batu bara dalam skala besar.

Infrastruktur pelabuhan batu bara saat ini hanya terdapat di Sumatra dan Jawa.

Di Sumatra, ada sejumlah pelabuhan dengan kapasitas maksimal 67.000 ton per hari yang berada di Bengkulu, Jambi, Ma Sabka, Padang, Teluk Bayur, Tarahan, dan Kertapati.

Sementara di Jawa, pelabuhan batu bara berkapasitas 122.000 ton per hari terdapat di Cigading, Paiton PEC, Paiton PLN, Paiton Jawa Power, serta Suralaya.

Dari studi yang sudah dilakukan, Kalteng akan membangun rel KA Puruk Cuhu-Mangkatip sepanjang 250 km, peningkatan jalan eks hak pengusahaan hutan (HPH) Sungai Hanyu-Mangkatip, pembangunan pelabuhan ekspor batu bara (dry port) di Desa Mangkatip, serta membangun sejumlah pelabuhan di Bahaur Sungai Kahayan, Matalayur, Samuda di Sungai Mentaya, dan Teluk Siginton.

“Namun, pemerintah tidak memiliki dana besar untuk membangun infrastruktur tersebut.” Di sinilah diperlukan komitmen pemerintah pusat dalam mengembangkan infrastruktur tersebut.

Simon Felix Sembiring, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan pembangunan infrastruktur seperti rel KA dan pelabuhan batu bara menjadi tugas Departemen Perhubungan.

Pihaknya hanya bertanggung jawab menyediakan volume batu bara yang dibutuhkan untuk kebutuhan domestik dan ekspor.

Crash program

Namun, nampaknya Dephub sendiri belum bisa memastikan waktu realisasi pembangunan infrastruktur tersebut. Sementara PT PLN telah menentukan beberapa lokasi proyek PLTU berbahan bakar batu bara dalam crash program yang menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal proyek PLTU harus selesai pada akhir 2009.

Pemerintah sepertinya belum berpikir jika pembangunan seluruh infrastruktur tersebut membutuhkan waktu yang lama.

Pemerintah juga belum terpikir untuk menyediakan sejumlah prasarana pengangkut seperti kapal yang memadai.

Totok Azhariyanto, Direktur Operasi PT Berau Coal, memperkirakan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik 10.000 WM mencapai 33 juta ton, setidaknya membutuhkan 33 unit kapal jenis Panamax yang mampu mengangkut 33 juta ton atau 0,99 juta ton per unit.

Selain itu, dibutuhkan pula kapal jenis Handmax sebanyak 44 unit, yang mampu mengangkut 33 juta ton atau 0,74 juta ton per unit.

Seiring dengan rencana pemerintah merealisasikan megaproyek bernama crash program pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara di sejumlah wilayah di Indonesia, maka pembangunan infrastruktur transportasi pengangkut batu bara harus segera dilaksanakan.

Khususnya di Kalteng, pengangkutan batu bara lewat sungai sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Provinsi yang menjadi pemasok batu bara tersebut harus segera didorong membangun transportasi KA dan pelabuhan batu bara yang lebih memadai disertai pengadaan kapal pengangkut, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat termasuk masalah perizinan dan aturan pelaksanaannya.

Memang idealnya, realisasi pembangunan PLTU dapat sejalan dengan pembangunan infrastruktur dalam menyuplai bahan bakar batu bara untuk menggerakkan pembangkit listrik tersebut.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s