Jangan Lego Aset Tol

PEMERINTAH nampaknya harus diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan seperti dalam kasus penjualan PT Indosat ke Singapura, terkait dengan rencana pemerintah melego sejumlah aset produktif milik PT Jasa Marga guna mendanai pembangunan jalan tol baru.

Usulan penjualan aset produktif milik BUMN itu dilontarkan Wakil Presiden M Jusuf Kalla beberapa waktu lalu usai menggelar rapat koordinasi di Departemen Pekerjaan Umum.

Wapres beralasan, penjualan aset produktif milik PT Jasa Marga agar BUMN tersebut kuat sehingga dapat menjadi pengembang jalan tol, bukan sebatas operator dalam proyek pembangunan jalan tol baru.

Minimnya dana menjadi dalih munculnya ide tersebut. Dengan cara itu, modal PT Jasa Marga semakin besar sehingga bisa lebih ekspansif.

Dengan cara tersebut, Wapres menilai, program pembangunan jalan tol 1.000 km bisa cepat selesai dalam kurun waktu tiga tahun dari sekarang.”Jadi sekarang terbuka siapa yang mau nawar jalan-jalan PT Jasa Marga yang baik-baik silahkan agar PT Jasa Marga bisa membangun lagi. Jadi PT Jasa Marga menjadi developer (jalan tol),” katanya.

Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowwam menilai, penjualan aset PT Jasa Marga adalah langkah dramatis dan akan merugikan BUMN tersebut.

Politisi dari Fraksi PPP itu menilai PT Jasa Marga harus tetap mempunyai aset jalan bebas hambatan yang baik agar berkembang menjadi operator jalan tol andal di pasar regional.

Dia menentang rencana penjualan tersebut karena dikhawatirkan akan menjadi mainan pihak tertentu untuk menangguk untung.

Dia mengingatkan, agar pemerintah tidak mengulangi kasus penjualan PT Indosat ke Singapura. Saat Indonesia ingin membeli kembali (buyback) harganya melejit tinggi sehingga negara dirugikan. ”Sebaiknya jangan diulangi lagi apalagi jalan tol tersebut juga merupakan aset negara.”
Menurut dia, kalau tujuannya untuk mendapatkan dana bagi pengembangan tol baru maka sebaiknya diselesaikan melalui pertimbangan bisnis (business base) PT Jasa Marga,” katanya.

Penjualan juga menyebabkan aset produktif milik BUMN berkurang sehingga setoran dividen juga berkurang.Dia menyarankan agar pemerintah mengindentifikasi aset-aset yang memberikan keuntungan, dengan aset yang justru merugikan sehingga perlu dijual.

Pemerintah juga diminta fokus kepada perbaikan iklim investasi di sektor jalan tol. Sebagai contoh dari sekian banyak investor yang menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), namun yang berjalan hanya beberapa membuktikan buruknya iklim investasi di sektor jalan tol. ”Peraturannya dipercantik, serta peraturan yang sudah ada dan dianggap baik dilaksanakan secara konsekuen,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan sulitnya pemerintah menyelesaikan soal pembebasan lahan. Dia mengambil contoh pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Cikunir – Hankam yang sampai saat ini juga belum beroperasi karena persoalan tersebut. ”Hal ini harusnya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menjual aset,” tegasnya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendukung usul Wapres tersebut. Hasil dari penjualan aset PT Jasa Marga nantinya dapat dipergunakan membiayai ruas tol lainnya. Menurut dia, instruksi tersebut sesuai dengan misi yang diemban PT Jasa Marga sebagai developer dan operator jalan tol.

Penjualan aset produktif yang dimiliki PT Jasa Marga, kabarnya, akan dilakukan jika penjualan saham (initial public offering/IPO) sebagai salah satu upaya memperkuat permodalan, kurang mencukupi.

PT Jasa Marga sendiri saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan IPO sampai dengan 30 persen untuk memperkuat modal yang ada sebesar Rp2 triliun menjadi Rp6 triliun.

Dalam menggolkan proyek tersebut, pemerintah sudah menyediakan dana lewat BLU sebesar Rp600 miliar, ditambah Rp3 triliun yang disediakan saat ini.

“Kemudian ada dana yang akan disediakan oleh PT Jasa Marga (melalui penjualan aset), dan itu cukup,” tambah Wapres. Sedangkan untuk pembebasannya, bisa melalui panitia sembilan atau jika perlu menggunakan PP 37 tahun 2005 tentang tata cara pembebasan tanah.

Wapres juga mengusulkan agar terjadi pemerataan jalan, maka tarif-tarif harus dirasionalkan. Wapres mencontohkan ada tarif tol yang per meternya dinilai Rp200 namun ada juga yang Rp600. Sehingga akan sulit untuk berkembang.

Minimnya investasi memang membuat pemerintah kewalahan mendanai pembangunan infrastruktur tersebut. Penjualan aset PT Jasa Marga yang sudah ada dipastikan akan mendorong investor berbondong-bondong membeli aset milit PT Jasa Marga karena sudah lengkap dengan infrastrukturnya.

Namun, Muqowam lebih menyarankan agar pemerintah memperbaiki iklim investasi. Pemerintah harus menyakini investor agar dapat memberikan jaminan.

*****

Pemerintah memang agark keteteran dalam mendapatkan suntikan dana untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur jalan tol.

Investor kurang tertarik untuk berinvestasi di sektor tersebut. Itu dibuktikan, dari 16 ruas, baru lima ruas melalui tiga investor yang telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan merampungkan financial closing dengan bank.

Minimnya investasi itu tidak terlepas dari realitas persoalan yang melilit iklim investasi. Masalah pembebasan tanah adalah salah satu masalah pelik yang mempengarui minat investor.

Dalam kejar target proyek tersebut, dana yang bisa direngkuh pemerintah hanya dari perbankan nasional sebesar Rp10 triliun.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Departemen PU mengharap, dari total investasi pembangunan tol Trans Jawa yang mencapai Rp92 triliun, Rp56 triliun berasal dari kredit perbankan.

“Mudah-mudahan, jumlah dana yang disalurkan dari perbankan untuk pembangunan tol akan terus bertambah dalam waktu dekat,” ujar Kepala BPJT Hisnu Pawenang.

Rencana pembangunan proyek itu memang mendapat respon dari perbankan karena dinilai feasible untuk dibiayai.

Dua bank BUMN yaitu BNI dan BRI telah sepakat memberikan pembiayaan kepada PT Semesta Marga Raya (SMR) untuk pembangunan ruas Kanci-Pejagan sepanjang 35 km.

Total kredit pinjaman sebesar Rp1,38 triliun dengan tenor 10 tahun. BNI mengucurkan Rp879,6 miliar (65%) dan BRI sebesar Rp. 483,3 miliar (35%).

Saat ini, ruas Kanci-Pejagan tengah memasuki tahap pembebasan lahan dan segera dilanjutkan tahap konstruksi. Dalam pembangunan jalan tol ini, kata Hisnu, Departemen PU berencana membangun sepanjang 700 Km di pulau Jawa yang akan diselesaikan secara bertahap dan dibagi dalam beberapa ruas.

Perwakilan Kelompok Usaha Bakrie selaku pemegang saham SMR, Anindya Bakrie mengatakan pembangunan ruas ini akan dibagi dua seksi yaitu Kanci-Pejagan dan Ciledug-Pejagan.

Sementara itu, Komisaris Utama PT SMR, Syarifuddin Alambai mengatakan, pekerjaan pembangunan ruas Kanci – Pejagan relatif lebih mudah secara teknis sehingga dalam waktu lima bulan seharusnya dapat diselesaikan.

“Pekerjaan tanahnya relatif lebih mudah ketimbang lokasi di Cipularang sehingga untuk galian diperkirakan hanya membutuhkan lima juta meter kubik,” ujarnya.

PT SMR sendiri akan menyiapkan tiga paket pekerjaan untuk menyelesaikan ruas sepanjang 35 kilometer yang saat ini dalam proses akhir tender (pra kualifikasi) pemilihan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan.

PT SMR sendiri mendapatkan kredit senilai Rp1,38 triliun melalui sindikasi Bank BNI dan BRI dengan masa tenor 10 tahun dengan bunga 14 persen. Bunga dan kredit baru akan diperhitungkan setelah pekerjaan konstruksi dimulai, jelas Alambai.

Selain itu, Bank Mandiri, BRI dan BNI juga membentuk sindikasi guna mengucurkan dana sebesar Rp2,5 triliun ke PT Citra Waspphutowa dalam pembangunan jalan tol Depok-Antasari. Ruas jalan tol tersebut direncanakan akan dibangun sepanjang 22,82 km dengan konsesi 35 tahun dan bisa beroperasi mulai 2009.

Saat ini, dari 16 ruas jalan tol yang sudah masuk dalam tahap perjanjian, empat ruas sudah selesai, enam ruas masuk masa kontruksi, enam ruas baru masa tender, enam ruas masih tender dan empat ruas masih negoisasi.

Untuk mendanai proyek tersebut, pemerintah mengharap agar semua investor tol Trans Jawa dapat merampungkan proses financial closing dengan perbankan sehingga pembangunan konstruksi tol dapat diselesaikan sesuai jadwal yaitu pada tahun 2009.

Dari 16 ruas, baru lima ruas melalui tiga investor yang telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), yang merampungkan financial closing dengan bank.

Menurut Hisnu, pemerintah saat ini masih memberikan batas waktu enam bulan sejak PPJT ditandatangani.

Investor masih memiliki waktu tiga bulan untuk mendapatkan financial closing setelah mendapat surat teguran terkait belum diselesaikannya financial closing dalam waktu enam bulan.

Hisnu mengungkapkan, sejumlah ruas tol Trans Jawa terancam mengalami kegagalan (default) karena sampai batas waktu yang ditetapkan belum menyelesaikan kewajiban mendapatkan sumber pendanaan dari perbankan.

Hingga kini baru lima ruas yang sudah PPJT mendapat pendanaan dari bank, padahal dari sejak PPJT sekarang sudah sembilan bulan. Jadi, hampir semua ruas terancam default. Namun, berdasarkan Pepres 67 tahun 2005, maksimal 12 bulan setelah PPJT investor baru mereka default.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJT, jalan tol yang sudah PPJT, tetapi belum mendapat pembiayaan oleh bank antara lain adalah Pandaan-Malang, Depok-Antasari, Cinere-Jagorawi, Kertosono-Mojokerto, Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Semarang-Batang, JORR W2 Utara.

Semua ruas ini PPJT sudah berlangsung dari bulan Mei-Juni 2006, sehingga sudah mendekati batas waktu. Hisnu menambahkan, dengan mekanisme saat ini seharusnya perbankan lebih mudah untuk mengucurkan dana karena dana baru dikucurkan apabila lahan sudah diselesaikan.

Untuk membebaskan lahan, pemerintah telah menyiapkan dana talangan melalui BLU Rp590 miliar untuk meringankan beban investor, sebagai contoh untuk ruas Kanci – Pejagan telah disiapkan dana talangan lebih dari Rp100 miliar.

Dengan mekanisme pembebasan lahan saat ini melalui Perpres No 65 tahun 2006 sebenarnya lebih memberikan kepastian kepada investor, hanya saja saat ini masih menunggu petunjuk dan pelaksanaannya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perpres No 65 tahun 2006 sudah memberikan kepastian karena adanya batasan waktu selama 90 hari apabila terjadi dispute. Setelah batas waktu tersebut maka uang ganti ruginya akan dititipkan di pengadilan selama menunggu proses pembebasan lahan diselesaikan. Dengan demikian pekerjaan pembebasan lahan tetap dapat berjalan.

Departemen PU lewat PT Jasa Marga juga telah merencanakan membuka prakualifikasi tender perkejaan di tiga proyek tol yaitu Bogor Ring Road, Gempol-Pasuruan, dan Semarang-Solo. Prakualifikasi tender rencananya akan dibuka April mendatang. Tender akan digelar secara normal antara kontraktor dan Jasa Marga.

Dirut Jasa Marga Frans Satyaki Sunito mengatakan, pihaknya akan mengelar tender pengerjaan proyek dengan yang ditargetkan selesai semester I dan semester II sudan mulai pekerjaannya. Pengembangan Bogor Ring Road, Gempol-Pasuruan, dan Semarang-Solo menjadi prioritas bagi investor setelah berhasil mengembangkan Cipularang II.

M. Yamin Panca Setia

Photo: infotol.astaga.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s