Jangan Hanya Jargon Basi

RENTETAN bencana alam terus menghantam negeri ini. Dalam sepekan ini, telah terjadi dua kali bencana alam, yaitu tanah longsor dan banjir melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kemudian gempa berkekuatan 5,8 skala richter mengguncang sejumlah kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

Di Sidoarjo, lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc masih menyembur liar. Tragedi di sektor pertambangan itu telah menyebabkan lebih dari 8.000 warga menjadi korban, dan 10 desa tenggelam oleh lumpur panas. Kerugian diperkirakan mencapai Rp33,27 triliun.

Murkanya alam salah satunya karena perilaku destruktif manusia dalam memperlakukan alam. Liarnya pembalakan hutan, penambangan, serta ketidakteraturan dalam tata ruang wilayah yang dilakukan manusia menjadi sumber malapetaka. Perilaku tak bersahabat itu dilakukan dengan bebas seolah tanpa batas regulasi.

Karena itu, betapa mendesaknya perhatian dan keseriusan sejumlah stakeholder untuk lebih memposisikan alam secara lebih terhormat—dengan diawali dari political will pemerintah bersama legislatif untuk mendesain kembali kebijakan lingkungan yang lebih bertanggungjawab.

Kebijakan itu juga harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh oleh kalangan industri agar tidak melulu melakukan eksploitasi, tapi diimbangi dengan upaya pemulihan guna menghindari degradasi lingkungan. Dalam realitas politik di Indonesia, fondasi politik lingkungan sangat rapuh. Tergerus oleh orientasi kapitalistik.

Fakta menunjukan perusahaan tambang besar lebih eskpansif dalam mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa diimbangi dengan rehabilitasi. Sebut saja PT Newmont Minahasa Raya, PT Freeport Indonesia atau Exxon Mobil. Perusahaan-perusahan milik asing itu hanya mengeruk untung, dan kurang memperhatikan lingkungan.

Ketidakberpihakan para pengusaha itu juga bermuara dari rendah political will kalangan partai politik dalam memainkan peran sirkulasi sistem politik yang sanggup mengakomodasi kepentingan lingkungan.

Karena itu, ide tentang pembentukan partai hijau (green party) adalah respon positif guna membangkitkan kesadaran politisi agar berpihak pada lingkungan.

Sebagai bagian dari sebuah saluran kebijakan, partai politik yang mengklaim dirinya sebagai partai hijau, sangat strategis dalam mengembalikan kehormatan lingkungan.

Namun di Indonesia, para politisi lebih sibuk mengurusi perebutan kekuasaan, daripada menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi isu-isu lingkungan. Isu lingkungan dinilai tak begitu menjual.

Dari sekian banyak partai politik, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah mendeklarasikan diri sebagai partai hijau.

Menurut Sekjen PKB Lukman Edi, PKB akan lebih intensif memainkan peran sebagai gerakan hijau yang merupakan bagian dari kepedulian dan penyelamatan lingkungan hidup.

”Kita sedang menyiapkan secara intensif model pendekatan regulasi dalam bidang lingkungan. Kita juga pada April mendatang akan menggelar Jambore Lingkungan Hidup di Jawa Timur yang melibat pelajar, pemuda dan ulama. Lalu, masing-masing DPW telah menyiapkan rencana gerakan penghijauan lewat penanaman sebanyak 50 ribu pohon.” katanya kemarin.

Dalam pendekatan regulasi, lanjut Lukman, PKB berjanji akan menggunakan kekuatan politiknya di parlemen dan menggalang kekuatan politik lainnya agar bersama-sama memberikan kontribusi yang berpihak pada lingkungan dalam proses legislasi. PKB akan mengawal terus pembahasan RUU di bidang lingkungan, mineral dan batu bara, illegal loging, sumberdaya air, kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, isu lingkungan lainnya.

Bahkan, PKB juga akan memasarkan moratorium illegal loging. ”Sesuai kesepakatan DPD, moratorium itu berisikan pelarangan menebang pohon selama 20 tahun di Indonesia, meski dengan cara yang proporsional,” imbuhnya.

PKB sadar akan berhadapan dengan para pemilik modal. Karenanya, PKB siap dijauhi oleh pemilik modal yang punya kepentingan terhadap sumberdaya mineral karena isu lingkungan kurang menyenangkan bagi kaum pemilik modal yang bergerak di sektor pertambangan.

Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Megawati Soekarno Putri, Sony Keraf mendukung langkah partai yang mengklaim dirinya sebagai partai hijau.

”Namun, itu tidak hanya sebuah retorika politik, tetapi betul-betul terimplementasi dalam sepak terjang dan langkah politik partai, jangan hanya klaim partai hijau, namun langkah dan kebijakan justru tidak betul-betul membela lingkungan,” katanya kemarin.

Politisi dari PDIP yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengungkap, respon kalangan politisi di parlemen sangat rendah terhadap persoalan lingkungan. Dalam pembahasan RUU Minerba misalnya, sedikit sekali politisi yang betul-betul menjadi penjuang terdepan dalam membela ayat dan DIM yang berwarna hijau dalam RUU tersebut.

”Jangan bertentangan dong, dan jangan pro ekonomi,” tambahnya.

Dia juga menilai, partai hijau harus punya program di lapangan bersama kelompok masyarakat yang sama-sama memperjuangkan lingkungan.

Lantas, bagaimana dengan PDIP? Sony mengatakan, partainya punya komitmen yang tinggi terhadap lingkungan. ”PDIP terdepan dalam membela persoalan lingkungan di DPR,t ermasuk dalam proses legislasi” Sony mengklaim. PDIP juga punya bidang yang fokus pada lingkungan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan (Walhi) Chalid Muhammad mendesak semua partai politik dan pemerintah harus memprioritaskan upaya pemulihan lingkungan hidup karena persoalan lingkungan hidup juga terkait persoalan eksistensi bangsa. ”Kehancuran lingkungan hidup akan membuahkan derita panjang bagi rakyat, dan potensial membangkitkan konflik horizontal dan vertikal di kemudian hari. Karena itu sudah sangat mendesak partai politik di parlemen mengubah orientasinya dengan mengarusutamakan lingkungan hidup,” tegasnya.

Chalid menilai, belum maksimal respon parlemen dan pemerintah dalam upaya mendorong restorasi lingkungan hidup karena mempunyai dimensi sosial, politik, ekonomi dan sosial budaya. ”Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan partai politik.”

Langkah yang dilakukan PKB, kata Chalid, harus diikuti partai lain.

Dia mengatakan, isu lingkungan bukan kompetisi persaingan suara, tapi persoalan keberlanjutan bangsa. ”Jangan dipandang sebagai strategi untuk meraup dukungan suara, tapi harus dipandang sebagai cara menyelamatkan bangsa yang tengah krisis sehingga partai lain juga harus menyuarakan kepentingan lingkungan.”

Sementara itu, Koodinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah mengaku pesimis terhadap green party. ”Tidak ada ruang perubahan hanya dilakukan partai politik untuk berpihak lingkungan. Sulit mengharap partai karena punya agenda tersendiri. Mana faktanya, banyak kebijakan yang terkait dengan lingkungan yang seharusnya didorong oleh PKB. Jangan cuma kampanye saja. Banyak produk kebijakan yang merugikan lingkungan,” tegasnya.

Menurut dia, paradigma lingkungan selama ini menjadikan eksploitasi sebagai panglima. Sementara pemulihan kurang dilakukan. Faktanya, kasus lingkungan terus meningkat akibat begitu mudahnya mendapatkan izin mengekspolitasi sumber daya alam. Dia menilai, agenda lingkungan yang disuarakan partai politik hanya mencuat saat pemilu. Setelah itu redup, lantaran elit yang diduduk di parlemen tak kuasa menghadapi rayuan pemilik modal yang punya kepentingan untuk mengeruk keuntungan dari pengerukan sumberdaya alam dan mineral. ”Isu lingkungan tak ubahnya barang dagangan. ”Meanstream politisi bukan pembangunan berkelanjutan, tapi sebatas jargon politik,” tandasnya.

M. Yamin Panca Setia

Photo: http://www.dpp-pkb.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s