Mengharap Keajaiban di Sidoarjo


LUMPUR panas PT Lapindo Brantas Inc hingga kini masih menyembur liar. Kerugian sosial, ekonomi dan ekologi di sekitar Sidoarjo, Jawa Timur, sangat luar biasa.

Departemen Pertanian mencatat 267,7 ha tanaman padi di kawasan itu gagal panen lantaran tergenang lumpur panas. Lahan pertanian itu dipastikan tidak dapat lagi berfungsi.

Tragedi di sektor pertambangan itu telah menyebabkan lebih dari 8.000 warga menjadi korban, dan 10 desa tenggelam oleh lumpur panas.

Berdasarkan estimasi Greenomics Indonesia, semburan lumpur panas Lapindo menyebabkan kerugian mencapai Rp33,27 triliun.

Melihat dampak kerugian yang amat luar biasa itu, Siti

Maemunah, Direktur Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak agar ganti rugi tidak hanya ditanggung pihak Lapindo.

Menurut dia, asuransi yang diterima Lapindo akibat tragedi itu hanya sekitar Rp25 triliun sehingga tidak cukup membiayai ganti rugi ekonomi, sosial maupun rehabilitasi lingkungan sekitar.

Siti menilai kasus PT Lapindo Brantas adalah kejahatan lingkungan yang yang bersifat korporasi. Karena itu, Polri perlu mengusut institusi lain yang juga menjadi pemilik saham dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan Lapindo.

“Sebagai kejahatan korporasi, Polri tidak sekedar menyidik pihak yang ecek-ecek, tetapi juga menyidik jajaran yang terkait urusan badan usaha sebagai korporasi,” tegas Maemunah.

Polri harus mengkaji keterlibatan institusi lain di belakang Lapindo seperti pemilik saham. “Otomatis mereka juga harus bertanggungjawab. Polri harus menelusuri hingga ke sana.”

Jika tidak diusut secara mendalam, dikhawatirkan ada upaya dari sejumlah kalangan—khususnya pemilik saham Lapindo untuk membuat perusahaan tersebut itu bangkrut.

“Ada tanda-tanda PT Lapindo Brantas akan dibangkrutkan sehingga tidak bertanggungjawab lagi, jadi bagaimana mau ganti rugi kalau tidak ada duit lagi.”

Pengusutan kejahatan lingkungan yang berdampak kerugian sosial dan ekonomi, dapat dilakukan dengan mengkaji subtansi kontrak karya. Dalam kontrak karya, akan terungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi pertambangan.

Maemunah mencontohkan penanganan kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan PT Newmont Minahasa Raya—yang oleh Polri dijerat dengan pasal kejahatan korporasi—memaksa petinggi Newmont Internasional di Amerika Serikat turut bertanggungjawab. “Sangat mengherankan jika Lapindo tidak ditangani, Polri tidak berani ada apa.”

Menurut dia, Jatam dan NGO lainnya akan terus mengawasi kinerja Polri agar konsisten menerapkan kasus Lapindo sebagai kejahatan lingkungan yang bersifat korporasi.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Ridho Saiful Ashadi, mengatakan semburan lumpur panas di Sidoarjo tidak hanya melibatkan Lapindo. Harus juga dipertanyakan latar belakang keluarnya izin dari BP Migas.

“Dari situ akan jelas, siapa saja yang terkait azas penghasilan yang akan didapat oleh pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan, jadi jelas siapa saja pihak-pihak yang berada dibelakang Lapindo,” ujarnya.

Memang, katanya, Lapindo mengklaim keuntungan belum diraih karena masih tahap eksplorasi. Namun, jika eksplorasi berlanjut ke ekspolitasi, maka yang paling diuntungkan adalah jajaran direksi, dan pimpinan holding.

Menurut Ridho, jika Polri menggunakan pasal korporasi maka harus memeriksa Aburizal Bakrie sebagai pemilik Lapindo. “Tidak ada yang kebal hukum, persoalannya hanya mau atau tidak, Polri memanggil Aburizal Bakrie.”

Polri juga dapat mengungkap secara mendalam mulai dari penandatangan kontrak karya, izin pertambangan dari BP Migas, serta rangkaian aktivitas pertambangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nampaknya pusing dengan persoalan Lapindo yang meluas jadi persoalan negara. Kepala negara pun memerintahkan Jaksa Agung agar melakukan penyidikan dan mendata kronologis terhadap class action yang dilakukan sejumlah pihak terkait Lapindo.

Sementara Kepolisian Daerah Jawa Timur segera melakukan bedah berkas kasus lumpur panas di sumur eksplorasi Lapindo Brantas , dengan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Kami akan melakukan bedah berkas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada Jumat (9/3),” ujar Kepala Unit (Kanit) Lingkungan Hidup (LH) Satuan Pidana Tertentu (Pidter) Polda Jatim, Kompol Supriadi.

Kalau BAP (berkas acara pemeriksaan) kasus Lapindo sampai sekarang masih belum dinyatakan sempurna dan bolak-balik sampai tiga kali dari Polda ke Kejati, maka Polda memperkirakan hal itu hanya beda pemahaman. Karena itu, kami lakukan bedah berkas.

Menurut dia, petunjuk jaksa sebenarnya sudah dipenuhi polisi, namun jaksa masih mempertanyakan, karena itu apa yang ditanyakan akan dijelaskan kepada jaksa dalam bedah berkas di Kejati Jatim tersebut.

SEMBURAN lumpur panas Lapindo diperkirakan mencapai Rp33,27 triliun. Kerugian tersebut masih bisa lebih besar, terutama jika terjadi eskalasi dampak turunan lebih luas lagi dalam jangka menengah dan panjang.

Greenomics Indonesia mengungkapkan kerugian-kerugian yang bersifat “segera” meliputi biaya penanganan sosial dan pembersihan lumpur, yang diperkirakan bisa mencapai Rp7,96 triliun.

Biaya yang sifatnya ”sudah terjadi” adalah hancurnya sistem ekologi akibat semburan lumpur panas, yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp4,63 triliun.

Salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan secara cepat setelah lumpur panas tersebut sudah dalam kondisi ”telah dibersihkan” adalah biaya restorasi lahan.

Biaya ini merupakan biaya pemulihan kondisi lahan menjadi areal yang produktif kembali. Dalam kondisi di mana lahan yang telah digenangi lumpur panas tersebut telah ”berumur” cukup panjang, maka biaya restorasi lahan tersebut diperkirakan bisa mencapai Rp3,97 triliun.

Semburan lumpur panas Lapindo tersebut juga menyebabkan timbulnya kerugian-kerugian ekonomi, baik pada tataran individu, kelompok masyarakat, perusahaan, pemerintah, serta pihak-pihak relevan lainnya.

Kerugian terhadap pertumbuhan ekonomi regional bisa mencapai Rp4,34 triliun. Kerugian ini membutuhkan biaya pemulihan iklim bisnis dan ekonomi, yang diperkirakan membutuhkan biaya mencapai Rp5,79 triliun.

Tak bisa juga dipungkiri bahwa semburan lumpur panas Lapindo telah menggiring terjadinya biaya-biaya kehilangan kesempatan (opportunity costs) yang dialami oleh banyak pihak. Kerugian ini diperkirakan bisa mencapai Rp2,88 triliun.

Kondisi di atas juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi, yang kerugiannya diperkirakan bisa mencapai Rp3,7 triliun.

Kegagalan Timnas

ADA usulan perlu dibentuk badan khusus untuk melanjutkan menjinakan keganasan lumpur panas Lapindo. “Sebaiknya dibentuk badan atau institusi jadi tidak `add hoc` atau sementara, karena ada 3 isu yaitu lumpur yang mengalir terus, isu dampak sosial dan dampak ekonomi yang tidak selesai dalam 1-2 tahun,” kata Ketua Tim Nasional Penanganan Lumpur Sidoarjo Basuki Hadimoeljono di kantor presiden Jakarta, Kamis (8/3) .

Usulan tersebut juga telah direkomendasikan oleh Komisi VII DPR. Masih liar lumpur menyembur adalah bukti kegagalan Tim Nasional (Timnas) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden. Sementara masa kerja Timnas sudah berakhir 8 Maret 2006 sesuai dengan Keppres No.13/2006.

Pemerintah berjanji akan all out mendukung penyelesaian Lapindo. Hal tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro usai rapat terbatas yang membahas tindaklanjut penanganan lumpur Lapindo di Kantor Presiden tadi malam.

Pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang tugas Tim Nasional penanganan lumpur panas PT Lapindo Brantas selama satu bulan. Setelah itu, pemerintah baru akan membentuk badan khusus untuk menindaklanjuti penanganan lumpur menyusul sebagai kelanjutan dari tugas Timnas Lapindo yang berakhir 8 Maret 2007.

Dalam rapat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Purnomo, menekankan agar penanganan lumpur tetap mengacu pada tujuh Intruksi Presiden. Penanganan kerusakan infrastruktur juga menjadi prioritas pemerintah. ”Timnas akan menghitung kembali jumlah kerugian tersebut,” kata Purnomo kepada pers.

Sementara terkait persoalan pendanaan, lanjutnya, pemerintah akan menerapkan skema relokasi plus.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan seluruh biaya operasional dalam penanganan Lapindo sebesar Rp1,3 triliun dikeluarkan oleh PT Lapindo Brantas.

Dana sebesar Rp1,3 triliun tersebut akan dialokasi untuk penanganan lumpur bawah permukaan, lumpur di permukaan, dan untuk merehabilitasi masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur. Kemudian, dana sebesar Rp2,5 triliun akan dialokasi untuk daerah yang terkena dampak secara langsung.

Purnomo mengakui masalah pendanaan masih menjadi kesulitan dalam penanganan lumpur. Dia mengharap agar apabila dibentuk sebuah tim maka lebih bersifat kondusif dan ada kejelasan masalah pendanaan. Selain itu, Presiden juga memerintahkan Jaksa Agung untuk mendata kronologis terkait class action yang dilakukan sejumlah pihak terkait soal lumpur Lapindo.

Memang tak semudah itu pemerintah membiayai malapetaka yang disebabkan Lapindo. Meledaknya pipa gas yang menyemburkan lumpur panas adalah murni keselahan teknis, bukan bencana alam sehingga tak perlu digantikan dari uang APBN.

Purnomo menegaskan, hingga sekarang belum dipastikan penanganan Lumpur Lapindo diambil dari APBN. Dalam penanganan Lumpur Lapindo, instansi terkait tetap akan mengacu pada Instruksi Presiden yaitu seluruh biaya operasional sebesar Rp1,3 triliun dikeluarkan oleh PT Lapindo Brantas.

“Saya belum bisa mengatakan (dana Lapindo dari APBN, red) karena belum ada keputusan politiknya, masalah ini akan ditangani seperti apa ke depan,” katanya di Jakarta.

Dana sebesar Rp1,3 triliun tersebut akan dialokasi untuk penanganan lumpur bawah permukaan, lumpur di permukaan, dan untuk merrehabilitasi masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur. Kemudian, dana sebesar Rp2,5 triliun akan dialokasi untuk daerah yang terkena dampak secara langsung.

Sementara pembiayaan sejumlah infrastruktur yang rusak seperti jalan tol, rel kereta api, telepon, jalan alteleri nasional, pipa air, dan transmisi listrik, akan segera disampaikan total jumlahnya. “Oleh tim akan dilengkapi untuk menyiapkan beberapa hal sehingga totalnya berjumlah sehingga akan dibahas,” katanya.

Purnomo menambahkan, setelah berakhirnya Timnas Lapindo, pemerintah tengah mempersiapkan semua langkah-langkah yang telah dilakukan sejak terjadinya musibah semburan lumpur tersebut pada 20 Mei 2006 hingga sekarang. Ke depan, tindak lanjut yang dilakukan adalah penanggulanan lumpur bawah permukaan, penanganan manajemen lumpur di permukaan, serta memecahkan masalah sosial.

“Dengan tim pelaksana, kita sudah merangkum semua yang sudah dilakukan, dan kita siapkan rekomendasi kepada Presiden, dan dibicarakan dengan DPR, Keputusan ada di tangan Presiden.”

Dalam penanganan ke depan, kata Purnomo, ada sejumlah proposal yang diajukan kepada Presiden yaitu untuk membentuk badan pengelola masalah Lumpur Sidoarjo. Alternatif berikutnya adalah membuat seperti BRR yang menangani bencana alam di di Aceh.

Penanganan lumpur Lapindo juga dikembalikan ke sektor masing-masing departemen dalam bentuk proyek. Selain itu, ada alternatif agar Kepres-nya diperpanjang, jadi ada beberapa alternatif yang akan disajikan terkait untung ruginya.”

Sesuai Keppres No.13/2006, dana penanggulangan luapan lumpur dibebankan ke Lapindo.

Namun, menurut Basuki, dengan ditangani negara maka negaralah yang membiayai seluruh biaya penanggulangan luapan lumpur setelah habisnya masa tugas Timnas.

“Meski demikian, kalau pengadilan memutuskan Lapindo bersalah, maka pemerintah akan mengklaim dana yang telah dikeluarkan ke Lapindo,” katanya.

Klaim dana tersebut, lanjutnya, di luar komitmen Lapindo sebelumnya sebesar Rp3,8 triliun. Basuki mengatakan, ada tiga opsi bentuk organisasi yang menangani lumpur Lapindo sebagai pengganti Timnas.

Pertama, membentuk badan otorita semacam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh yang langsung ditangani pemerintah pusat. Kedua, membentuk badan koordinasi seperti penanganan bencana di Yogyakarta yang ditangani gubernur.

“Terakhir, membentuk semacam balai besar seperti Balai Besar Ciliwung dan Cisadane,” katanya.

Berupaya Menghindar

MEMANG tak semudah itu pula Lapindo mau menggelontorkan uangnya ke para korban. Selain melakukan lobi kelas tinggi yang dilakukan Aburizal Bakrie di istana, ada saja embel-embel dari Lapindo yang memberatkan korban sehingga kerugian berusaha dihindarkan.

Proses ganti rugi bagi warga empat desa, yaitu Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin dan Desa Siring, Desa Renokenongo dan Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong, hingga sekarang belum jelas karena Tim Lapindo kini meminta warga menunjukkan IMB (jin mendirikan bangunan).

“Itu persyaratan yang dibuat-buat, yang tidak mungkin bisa dipenuhi warga. Karena sebagian besar rumah warga tidak memilki IMB,” ucap Sidik, warga Kedungbendo,.

Keputusan itu membuat warga empat desa/kelurahan berang karena persyaratan itu tidak mungkin bisa dipenuhi.

Sebelumnya Lapindo memberi persyaratan ganti rugi akan diberikan pada warga yang bisa menunjukkan sertifikat lahan dan bangunan sebagai bukti kepemilikan.

Persyaratan IMB itu sendiri diputuskan, setelah tim terdiri dari Pemkab Sidoarjo, BPN dan Lapindo melakukan verifikasi ulang atas data luas dan status kepemilikan lahan dan bangunan warga korban lumpur di desa Jatirejo, desa Renokenongo, Desa Kedungbendo, serta Kel. Siring, yang diputuskan mendapat ganti rugi diawali pembayaran uang muka 20 persen.

Soal kebijakan syarat IMB itu, tidak disangkal Kepala Bappekab Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan, yang juga ketua pengarah tim verifikasi. “Syarat IMB itu atas permintaan dari tim Lapindo, dan memang sudah kita sosialisasikan melalui perwakilan warga dan kepala desa,” ungkapnya.

Namun demikian, persyaratan itu sifatnya tidak memaksa. Artinya, jika warga mengkantongi IMB, maka harus diserahkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan ganti rugi bangunan rumahnya senilai Rp1,5 juta permeter.

Kegagalan Timnas

SEJUMLAH kalangan menilai, kinerja Timnas tak memuaskan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Sutan Bhatoegana menilai, keberadaan Timnas terlalu banyak orang sehingga terlalu gemuk, tapi tidak jelas siapa yang bekerja. Dia menyarankan agar tim diperkecil tapi fleksibel dan bisa atasi semuanya. Komisi VII DPR memasukkan kasus Lapindo sebagai bencana, namun bukan bencana alam agar Lapindo tidak lepas tanggungjawab.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Win Hendarso juga mengungkapkan, penananganan luapan lumpur Lapindo seharusnya ditangani pemerintah pusat. “Penananganannya bisa dilakukan semacam BRR Aceh,” katanya.

General Manager Lapindo Imam Agustino mengatakan, pihaknya telah mulai membayarkan uang muka ganti rugi tanah dan bangunan para korban lumpur senilai Rp500 miliar. Uang muka tersebut merupakan 20 persen dari total ganti rugi tanah dan bangunan sebesar Rp2,5 triliun.

Hingga saat ini, Lapindo telah membayarkan dana penanggulangan lumpur panas senilai Rp1 triliun dari total Rp1,3 triliun hingga Maret 2007.

Pada Desember 2006, disepakati Lapindo Brantas Inc harus menyediakan dana senilai Rp3,8 triliun untuk penanggulangan lumpur. Dana tersebut dibagi menjadi Rp1,3 triliun sampai Maret 2007 dan Rp2,5 triliun setelah Maret 2007.

Sejumlah kalangan sudah mengingatkan agar Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo dari pipa milik PT Lapindo Brantas di desa Sidoarjo, Jawa Timur memang harus mempersiapkan alternatif lain guna mengantisipasi jika skenario ketiga yaitu relief well (pengeboran miring), ternyata tidak mampu menghentikan semburan lumpur.

Seperti diketahui, sejak gas meledak pada 20 Mei 2006, tim terbukti tidak mampu menyumbat semburan lumpur panas sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan yang luar biasa.

Karenan itu, Anggota Komisi VII DPR Bidang Energi dan Pertambangan Dito Ganinduto, mengatakan tim harus memikirkan alternatif-alternatif lain, jika skenario ketiga tidak berhasil menyumbat lumpur.

Deputi BP Migas Trijana Kartoarmodjo sebelumnya mengklaim dengan relief well, dalam waktu 91 hari semburan lumpur bisa dihentikan. Kenyataannya jauh panggang dari api.

Dalam skenario ketiga, tim melakukan pemasangan tiga menara (rig) yang berada di antara pusat semburan di areal bekas sumur pengeboran Banjar Panji 1 milik Lapindo, di Kelurahan Jatirejo dan Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, serta Desa Kedungbendo, Kecamatan Menurut Trijana, skenario ke-2, yaitu snubbing unit (pengeboran menyamping), sangat mendukung pelaksanaan skenario ke-3. Dari skenario ke-2 itu, tim telah berhasil mengetahui titik pusat semburan yang akan ditutup.

Namun, Dito menilai skenario tersebut masih dalam perkiraan sehingga perlu memikirkan alternatif lain, jika relief well tidak berhasil. Menurut dia, alternatif lain yang harus difokuskan pemerintah adalah menyelamatkan semua masyarakat sekitar, dan menjaga implikasi semburan lumpur tidak berdampak luas bagi ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengatakan Komisi VII DPR akan terus memantau ke lapangan guna mengetahui kinerja tim penangan lumpur Lapindo.

Dito menilai, tim penanganan yang dibentuk pemerintah sudah tepat, karena persoalan yang terjadi di Sidoarjo merupakan masalah besar. Namun, dia mengharap agar koordinasi di internal tim harus lebih intensif lagi.

Namun yang jelas, Timnas diharapkan dapat menentukan dan melakukan langkah operasional secara terpadu guna menghentikan semburan lumpur, serta penanganan masalah sosial.

Sementara itu, Maemunah mendesak Tim Nasional agar tidak hanya memikirkan jangka pendek kehidupan masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur. “Tim harus memikirkan masa depan kehidupan para korban untuk jangka panjang.” tegasnya.

Menurut dia, ribuan masyarakat telah hilang segala-galanya, sehingga ganti rugi tidak sekedar pembiayaan kontrak rumah yang dibayar Lapindo selama dua tahun, namun harus selamanya.

Siti mendesak pemerintah agar memastikan pertanggungjawaban dari Lapindo untuk menanggung segala kerugian yang dialami para korban untuk jangka panjang.

Dia juga menyarankan agar tim meningkatkan koordinasi dan dalam pengambilan keputusan harus melibat seluruh stakeholder, khususnya masyarakat yang telah menjadi korban. Sejauh ini, katanya, penanganan lumpur Sidoarjo hanya terpokus pada penyediaan teknologi, sementara tuntutan masyarakat yang telah dirugikan kurang direspon.

“Pembiayaan jangan hanya untuk penyediaan alat dan teknologi saja, tuntutan masyarakat yang menjadi korban harus direspon,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Sony Keraf menilai perlu dilakukan audit teknis terhadap kinerja tim nasional penanganan lumpur panas Lapindo. Dia menilai penanganan selama ini sangat lambat.

“Ide yang menarik, perlu dilakukan audit teknis, tapi problem di teknis. Siapa lagi tim yang harus ditunjuk untuk mengaudit dan mengawasi kinerja tim tersebut,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta.

Untuk mengaudit kinerja tim tersebut, politisi dari PDIP itu menilai perlu ditentukan parameter dan metode yang jelas. Tim audit dinilai perlu karena kinerja penanganan semburan lumpur telah gagal.

M. Yamin Panca Setia

Photo:Greeenpeace

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s