Aroma Busuk Cost Recovery


COST recovery untuk pengusahaan minyak dan gas yang dibiayai negara selalu membengkak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, cost recovery mencapai Rp68,27 triliun. Sementara pada tahun 2005, biayanya mencapa Rp67,801 triliun, dan tahun 2004 mencapai Rp63,27 triliun.

Ironisnya, membengkaknya cost recovery ternyata tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi sehingga tidak menggenjot penerimaan negara.

Dari sisi penerimaan negara di sektor migas, tahun 2006 mencapai Rp207,69 triliun, tahun 2005 pendapatan mencapai Rp153,33 triliun, sementara pada tahun 2004 Rp107,76 triliun.

Mencermati realitas tersebut, pengamat minyak dan gas, Kurtubi menyebutkan ada sejumlah masalah krusial dalam sistem cost recovery.

Dia mempertanyakan masalah pengembalian (relinquishment) wilayah kerja/blok yang sudah berproduksi seperti diatur dalam production sharing contract (PSC). Dalam PSC, kontraktor diberi hak untuk tetap menguasai 20 persen dari wilayah kerja/blok semula hingga akhir kontrak selama 20 – 30 tahun.

Akibatnya, wilayah yang resiko rugi akibat pemboran, explorasinya bisa dibebankan kepada negara. “Ketentuan 20% dalam PSC Indonesia tersebut bertentangan dengan prinsip dasar PSC, di mana resiko explorasi semestinya menjadi beban investor,” ujarnya saat seminar sehari bertajuk: Tingginya Cost Recovery, Siapa Yang Diuntungkan? di Jakarta kemarin (7/3).

Dia membandingkan dengan Model PSC di Malaysia yang hanya menyisakan sebagian kecil areal terbatas di sekitar sumur produksi yang tetap dikuasai oleh KPS hingga akhir kontrak.

Menurut Kurtubi, untuk menjaga agar negara tidak menanggung resiko explorasi, maka ketentuan dalam sistem cost recovery harus direvisi. “Kalau ketentuan ini berlaku, maka exploratory drilling di wilayah area produksi harus betul-betul secara geologis justified,” katanya.

Dia mendesak BP Migas tidak begitu saja menyetujui pemboran explorasi di wilayah kerja/blok. Apalagi, realisasi pemboran explorasi di wilayah baru nyaris nihil meskipun penandatangan blok terus meningkat.

Kurtubi juga menilai sistem cost recovery saat ini rawan penggelembungan Authorization For Expenditure/AFE (anggaran belanja) sehingga perlu transparansi benchmark yang objektif.

Selain itu, rawan disusupi oleh expenditures yg tidak relevan dan tidak terkait secara teknis dengan kegiatan explorasi dan exploitasi. Dia juga menilai sistem pengawasan terhadap BP Migas sangat lemah. Pasal 11 UU Migas menyebutkan setiap KKS yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR. “Apakah dengan ketentuan ini DPR bisa mengawasi secara effektif ?” Kartubi mempertanyakan.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi VII DPR Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Agusman Effendi mengatakan, DPR telah meminta pemerintah melakukan audit cost recovery oleh BPK atas semua KPS.

DPR juga sudah meminta BP Migas melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh dan mengadakan monitoring secara berkala dalam rangka menurunkan cost recovery serta membuat tolok ukur unit biaya dan kinerja operasional untuk menetapkan Key Performance Indicator (KPI). Komisi VII DPR juga meminta BP Migas agar mengkaji secara komprehensif sistem cost recovery untuk menemukan patokan standar nilai yang wajar. BP Migas juga diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam realisasi cost recovery.

Politisi dari Fraksi Golkar itu berpendapat, perlu kejelasan tentang item yang bisa masuk cost recovery dan mana yang tidak. Seperti community development tidak semestinya masuk dalam cost recovery.

Pengaturan atas proporsi pembelian barang, komponen lokal juga harus diperjelas dan ditingkatkan setiap proyek berjalan. Pengawasan atau audit (pre and post audit) harus ditingkatkan dan dilakukan secara konsisten dan transparan, serta pengawasan atas biaya eksplorasi yang dibebankan kepada biaya produksi.

Hal itu memang perlu dilakukan. Pasalnya, membengkaknya cost recovery ternyata tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan sangat memberatkan anggaran negara. Bahkan, cenderung menurun.

Sejak tahun 1999 penurunan sekitar 1.5 juta barel per hari. Penurunan yang terjadi pada tahun 1999, tidak mampu direm sedikitpun. Sehingga setiap tahun secara konstant terus mengalami penurunan hingga 2006.

Menurut Kurtubi, selain karena lapangan-lapangan yang sudah tua juga karena penemuan cadangan baru yang sangat langka sebagai akibat menurunnya kegiatan pemboran explorasi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah mengungkap dari 44 KKKS atau 29 persen dari total KKKS yang beroperasi di Indonesia yaitu 125 KKKS, pada tahun 2002-2005 mencapai lebih dari Rp18 trilun.

Hingga desember 2006, telah ditindaklanjuti sejumlah Rp8,7 triliun. ”Kurang Rp9,4 triliun. Mudah-mudahan BP Migas, Dirjen Migas dapat terus bekerjasama agar uang tersebut bertambah dan dapat masuk ke kas negara,” kata Kepala BPKP Didi Widayadi kemarin.

Menurut dia, membengkaknya cost recovery karena banyak peraturan yang berlaku dalam kerjasama dengan kontraktor yang tidak jelas.

Ada juga keengganan KKS untuk menindaklanjuti hasil audit BPKP, kurang kontrol dari otoritas perminyakan, dan sering bergantinya operator KKS sehingga dokumen yang berkaitan dengan audit sulit didapat.

”BPKP akan terus menindaklanjuti temuan tersebut agar penerimaan negara dan KKS menjadi meningkat dengan memerangi pihak yang berkolusi dan masa bodo hingga akhirnya negara rugi. Belum tentu itu dicuri, tapi karena masa bodo saja,” katanya.

Agar lebih efisien dan pendapatan negara dan KKS meningkat, Didi menilai perlu adanya strategi pengawasan yang terukur oleh BP Migas sehingga pengelolaan migas mendapatkan effect value. Menurut dia, bisnis migas yang beresiko besar, dan lokasinya sangat jauh sehingga sulit diawasi perlu adanya sistem audit yang bersifat interim.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, mengingatkan bahwa setiap kerugian negara tidak selalu korupsi atau telah terjadi tindakan kriminal.

Dia mengakui memang dalam setiap tahun, biaya operasi lebih besar atau melebihi harga minyak mentah yang diproduksikan. Namun, katanya, biaya yang disimpan atau tidak digunakan dalam operasi perminyakan, maka biaya itu akan dikembalikan di tahun-tahun berikutnya.

Menurut Purnomo, BPKP telah melakukan audit terhadap kegiatan migas dan minyak bumi dan menemukan adanya pembekakan biaya yang seharusnya tidak masuk dalam cost recovery sehingga merugikan ngara.

“Namun apabila dicermati, adanya kebocoran tidak selalu mengakibatkan timbulnya pidana. Ini adalah mispersepsi yang terjadi di masyarakat. Seolah-olah dengan terjadinya kerugian negara maka terjadi korupsi,” katanya.

Purnomo mengatakan, korupsi tidak cukup hanya karena ada unsur kerugian negara, namun harus juga disertai pelanggaran hukum dan perundang-udangan, dan ada orang lain atau diri sendiri yang diuntungkan.

Purnomo sepakat jika sistem cost recovery dikaji kembali terkait dengan temuan hasil audit BPKP terhadap Kontraktor Kerja Sama Migas. “Temuan tersebut adalah indikasi perlunya cost recovery diatur kembali, karena terjadi dinamika yang berkembang yang berbeda pada tahun lalu.”

Menurut dia, dalam pengaturannya perlu duduk bersama dan menghormati kontrak. Departemen ESDM telah melakukan upaya tindak lanjut, yaitu perbaikan yang dilakukan Dirjen Migas bersama pihak-pihak yang terkait dalam cost recovery.

“Ketentuan didalam kontrak harus dilihat, setelah itu nanti kita buat, kita sosialisasikan kepada stakeholder mengenai production trend ke depan. Kita akan membuat rambunya, kita berikan kepada BP migas untuk mengkaji.”

Purnomo menambahkan, saat ini Departemen ESDM bersama BP Migas, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran Depkeu dan BPKP, sedang menyusun peraturan menteri tentang pedoman dan tata cara pengembalian biaya operasi cost recovery dalam pelaksanaan kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu minyak dan bumi, bersama.

Kepala BP Migas Kardaya Warnika beralasan peningkatan cost recovery adalah wajar, bila digunakan untuk maintenance dan optimasi produksi, pengembangan lapangan, pencarian cadangan baru, pengembalian biaya operasi tahun sebelumnya, inflasi dan untuk supply dan demand di industri migas.

Kardaya menambahkan, peningkatan cost recovery tidak wajar, bila pengeluaran tidak terkait operasi migas, markup, dan penyimpangan atas ketentuan perundangan. Jika cost recovery meningkat, maka hasil migas yang dibagi (equity to be split) menurun. Akibatnya, bagian untuk pemerintah dan kontraktor menurun sehingga tidak diuntungkan.

Sementara Direktur Utama Star Energy, Supramu Santosa mengatakan cost recovery terus naik sedangkan produksi terus menurun karena keadaan lapangan-lapangan minyak yang sebagaian besar sudah tua (mature). Produksi menurun rata rata 10 sampai 15 persen per tahun.

Untuk memproduksi lapangan yang makin tua, diperlukan biaya yang makin tinggi. Misalnya sumur-sumur yang tekanannya makin rendah perlu pompa yang lebih besar, sumur gas perlu compressor, sumur-sumur makin banyak memproduksi air maka diperlukan bahan-bahan kimia dan fasilitas untuk memisahkan air dan minyak Workover dan well services ( kerja ulang dan service sumur sumur ) perlu makin sering dilakukan. Lama lama diperlukan secondary recovery dng melakukan injeksi uap, air atau bahan bahan kimia. Dengan demikian biaya perawatan sumur-sumur tua makin lama akan makin besar.

Cost juga naik seiring naiknya harga-harga barang dan jasa yang diperlukan oleh industri perminyakan.

Untuk menekan cost recovery, Supramu perlu adanya penyederhanaan birokrasi terutama dalam pengadaan barang dan jasa, serta usaha menjawab kelambatan investasi yang dapat menimbulkan opportunity lost.

Cost recovery juga akan ditekan jika memperbesar kue hasil migas, dan tidak sekedar membicarakan usaha penurunan biaya. “Kalau kue diperbesar, bagian penerimaan pemerintah akan makin besar,” katanya. Menurut dia, untuk memperbesar kue berarti meningkatkan investasi migas terutama kegiatan kegiatan explorasi. Tanpa keberhasilan explorasi, kue Migas akan makin mengecil. Mengingat peranan hasil Migas yang sangat besar, baik sebagai sumber devisa maupun sumber energy, usaha-usaha untuk memperbesar kue migas adalah satu usaha nasional yang sangat strategis dan merupakan satu keharusan.

“Penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kepastian hukum, kepastian perpajakan dan menyehatkan iklim sosial dan politik serta keamanan adalah beberapa usaha yang harus kita lakukan.”

Menurut dia, KKKS sebagai investor adalah partner pemerintah dalam pembangunan ekonomi sehingga perlu dihargai dan tidak selalu dicurigai. KKKS dan pemerintah mempunyai tujuan sama, yakni memaksimalkan produksi dan meminimalkan biaya.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s