Tak Semudah Membalik Telapak Tangan


PETANI Bekri dan Rumbia Barat, Lampung Tengah, kini bisa bernafas lega. Mereka tak lagi khawatir kekurangan air untuk mengairi sawahnya, karena proyek irigasi dengan kapasitas tampung mencapai 690 juta meter kubik telah selesai. Infrastruktur untuk mendukung aktivitas pertanian itu telah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (26/2) lalu.

Daerah irigasi Bekri meliputi tiga kecamatan yaitu Bumi Ratu Nuban, Bekri dan Gunung Sugih, dengan total 19 desa. Luas arealnya mencapai 6.500 ha, debit pengambilan 10,91 meter kubik per detik, panjang saluran induk mencapai 12,62 km dan panjang saluran sekunder dan sub sekunder mencapai 96,15 km.

Sementara daerah irigasi Rumbia Barat, meliputi dua kecamatan yaitu Seputih dan Seputih banyak, dengan 11 desa. Luas arealnya mencapai 5.790 hektar, debit pengambilan 25,22 meter kubik per detik. Sementara panjang saluran induk 21,80 km, dan panjang saluran sekunder dan sub sekunder mencapai 60,86 km.

Dengan selesainya pembangunan infrastruktur pertanian tersebut diharapkan Lampung dapat memberikan kontribusi dalam menyuplai suplai beras untuk stok nasional, memberikan manfaat bagi usaha peningkatan ketahanan pangan nasional, sekaligus mewujudkan kesejahteraan petani.

“Gubernur Lampung melaporkan kepada saya, bahwa tiap tahun Lampung bisa menyumbang untuk kecukupan pangan secara nasional, atau surplus, tambahan produksi setelah digunakan di Lampung sendiri yaitu sebanyak 200 ribu ton. Insya Allah kedepan bisa ditingkatkan lagi, dari 200 menjadi 3o0 menjadi 500 ribu ton Dengan adanya irigasi ini, Lampung diharapan dapat menjadi lumbung pangan yang dapat dibanggakan,” Presiden mengharap.

Presiden juga menyerukan agar para petani lebih bersemangat lagi. Dengan ketersediaan air yang banyak, kata Presiden, petani dapat mencangkul dan mengelola sawah sehingga masa depan pertanian di Lampung lebih cerah.

Presiden juga tak lupa mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk menjaga sebaik-baiknya infrastruktur irigasi guna menjaga kelestarian sumberdaya air agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama.

Dalam peresmian irigasi tersebut, Presiden bersama Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono, didampingi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng berserta rombongan lainnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, jaringan irigasi Bekri dan Rumbia Barat merupakan tindak lanjut pemanfaatan air waduk Batutegi yang telah selesai dibangun dan difungsikan pada tahun 2002 yang lalu dengan kapasitas tampung mencapai 690 juta meter kubik.

Pembangunannya dimulai tahun 2000 hingga 2006 dengan menelan anggaran Rp732,5 miliar. Pelaksanaan proyek mencangkup pembangunan 34,42 km saluran induk beserta bangunan pelengkapnya, 57 buah kantor dan rumah jaga, 6,922 ha percetakan sawah serta 252,73 km jalan usaha tani. Irigasi ini mampu mengairi areal sawah di Bekri seluas 6.500 ha dan 5.790 ha di Rumbia Barat.

Daerah irigasi Bekri dan Rumbia Barat merupakan bagian dari Sistem Irigasi Way Sekampung. Air irigasi disadap dari Way Sekampung melalui Bendungan Argoguruh yang dibangun pada tahun 1930-1935, untuk mengairi target areal sawah yang pada awalnya seluas 20.600 ha.

Pada tahun 1978-1980 dilaksanakan studi kelayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi air Way Sekampung bersama Way Seputih. Desain rincian pengembangan irigasi Way Seputih dan Way Sekampung dilaksanakan pada tahun 1980-1983.

Dengan adanya irigasi itu, debit Sungai Way Sekampung dapat dialirkan secara teratur guna memberikan pelayanan air baku untuk daerah irigasi di wilayah Bekri dan Rumbia.

Menurut Djoko, manfaat yang akan didapat dari petani dengan irigasi tersebut adalah pengembangan komoditas padi yang sebelumnya dari lahan yang ditanam ubi, peningkatan produksi padi antara 4,5 ton hingga 6 ton per hektar.

“Karena itu, irigasi yang telah dibangun dijaga dengan usaha penghijauan di kawasan tangkapan air,” kata Djoko.

Menurut Presiden, infrastruktur irigasi yang menjamin ketersedian air baku dengan kualitas dan kuantitas yang memadai merupakan salah satu elemen yang dapat memacu produksi beras.

Tanpa ketersediaan sarana sumberdaya air baku berkualitas yang cukup, kata Presiden mustahil Program 2 Juta Ton Beras yang dicanangkan dan usaha menciptakan ketahanan pangan dapat terwujud.

Salah satu upaya untuk menjaga keselestarian air, lanjut Presiden, antara lain melalui usaha penghijauan di daerah tangkapan hujan. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelematan Air (GNKPA). Gerakan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelamatkan kondisi air dan lingkungan. “Gerakan ini saya anggap penting untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan air, baik pada masa sekarang maupun mendatang,” SBY menambahkan.

Selain itu, pemerintah juga mencanangkan Gerakan Indonesia Menanam. Presiden meminta seluruh pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh, teratur, dan kontinu melakukan Gerakan Indonesia Menanam ini. Semua itu demi menjaga lingkungan dan ketersediaan air baku yang makin tahun makin menipis.

Dengan ketersediaan air baku yang mencukupi, sawah-sawah baru bisa dicetak. Program 2 Juta Ton Beras dan ketahanan pangan bisa terwujud. Ketahanan pangan meningkat, ekonomi akan bertumbuh, dan rakyat terpenuhi kesejahteraannya.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa salah satu prioritas pembangunan jangka menengah adalah menciptakan ketahanan pangan. Keberhasilan program tersebut, akan berdampak pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Keberadaan irigasi Batutegi memang sangat penting. Selain itu mengairi ratusan ribu hektar sawah, debit air yang mengalir juga mampu menghasilkan tenaga listrik 2 x 14 megawatt. “Tapi, sekarang separuh berkurang (kapasitasnya, red) yang jalan, akibat air baku berkurang,” kata Gubernur Lampung Sjachroedien Z.P.

Selain karena dialihkan untuk PAM Kotamadya Metro dan Bandar Lampung, berkurangnya debit air karena rusaknya hutan. “Dari hasil identifikasi yang dilakukan bersama Dephut, dan PU, kerusakan sudah mencapai 78 persen, dua per tiga hutan sudah gundul, sedementasi mencapai 180 juta ton per tahun, dengan umur pakai dari 100 tahun, kita mengira 4o tahun lagi selesai,” kata Sjachroedien Z.P.

Pemprov Lampung mengaku tak mampu membiayai proyek perbaikan tersebut. Sjachroedien memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp250 miliar untuk mendukung infrastruktur sumberdaya air, pembuatan sumur air tanah, perbaikan jaringan irigasi karena sudah banyak yang mengalami kekeringan.

“Jika tidak segera diperbaiki, maka akan berpengaruh terhadap target pemerintah yaitu mendukung program produksi 2 juta ton.”

Kekeringan

USAHA peningkatan produksi beras dua juta ton adalah pekerjaan yang tidak mudah direalisasikan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain ketersediaan lahan dan air yang terus menurun serta degradasi dan laju konservasi atau alih fungsi lahan sawah produktif yang sangat tinggi.

Rusaknya lingkungan akibatnya semrautnya pembangunan fisik, telah menyebabkan terjadinya krisis air. Saat musim kemarau, beberapa wilayah khususnya wilayah timur Indonesia mengalami kekurangan air. Jawa adalah pulau yang mengalami krisis akan pemanfaatan air. Demikian halnya Kepulauan Nusa Tenggara sebagai daerah rawan kekeringan.

Di sektor pertanian, ketesedian air di waduk-waduk utama di Indonesia saat ini dalam kondisi waspada dan kering. Kondisi itu dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian target pemerintah meningkatkan produksi beras nasional sebanyak 2 juta ton tahun ini.

Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan sebanyak 9.930 ha dari 17.868 ha lahan pertanian tanaman pangan mulai dilanda kekeringan. Tanaman yang dilanda kekeringan yakni jagung, sorgum, kacang-kacangan dan padi. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp53 miliar.

Curah hujan di daerah itu sangat minim dan tidak merata dalam beberapa hari ini. Pemerintah setempat hanya bisa terus memotivasi masyarakat untuk menanam kembali di lahan pertanian yang gagal panen dengan tanaman kacang-kacangan.
Dilakukan pula pendataan potensi air untuk penggunaan motor pompa secara optimal dan mengajak masyarakat tani untuk menggantikan tanaman palawija dan sayur-sayuran hemat air pada lahan pertanian yang sebelumnya ditanami padi sawah dan tadah hujan.
Delapan kecamatan yang dilanda kekeringan itu yakni Kobalima, Kekuluk Mesak, Tasifeto Timur, Malaka Tengah, Weliman, Wewiku, Malaka Barat dan Rinhat.
Sementara di Solo, kekhawatiran akan kekeringan juga melanda lantaran curah hujan yang turun hingga awal Maret masih di bawah normal. Sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo mulai daerah hulu di Jateng hingga di daerah hilir di Jatim, dikhawatirkan akan terjadi kekeringan.
Kondisi Waduk Gajahmungkur di Wonogiri, Jateng, memasuki awal Maret ini hanya mampu menampung air hujan sepertiganya dari daya tampung Waduk. Begitu pula Waduk Pacal di Desa Kedungsumber Kab. Bojonegoro, yang mampu menampung air hujan 23 juta m3, sekarang ini baru terisi enam juta m3.
Jika hingga April Waduk Wonogiri, Waduk Pacal juga Waduk penampung air lainnya di sepanjang DAS Bengawan Solo di daerah hulu dan hilir tidak terisi air secara penuh, akan dilakukan sosialisasi pemanfaatan air sungai Bengawan Solo bagi areal pertanian hanya untuk sekali tanam, yang biasanya bisa tiga kali tanam.
Karena itu, upaya penyelamatan air juga terkait dengan usaha mewujudkan kecukupan dan ketahanan pangan sehingga perlu menyediakan sarana dan prasarananya, terutama sarana sumberdaya air, dan penambahan areal sawah.

“Ketersediaan air sangat penting untuk mengirii sawah dan lading yang kita olah, tanpa ketersediaan air yang cukup, maka mustahil akan dapat menghasilkan produksi beras yang lebih banyak lagi,” kata Presiden.

Presiden menambahkan, salah satu elemen penting untuk memacu ketersedian air baku, baik kualitas dan kuantitas, yang memadai. Untuk menghasilkan itu, diperlukan irigasi yang memadai.

Namun demikian, Presiden juga mengatakan untuk menjaga keselestarian air, maka perlu terus digalakan usaha penghijauan di daerah tangkapan hujan. Saat ini, pemerintah sedang menggalakkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelematan Air (GNKPA).

Gerakan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelamatkan kondisi air dan lingkungan. “Gerakan ini saya anggap penting untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan air, baik pada masa sekarang maupun mendatang,” Kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Upaya penyelamatan air, memang harus terus dilaksanakan. Tanpa dukungan air yang memadai, maka sistem produksi pangan dengan teknologi apapun sulit berhasil dengan baik. Argumen tersebut sejalan dengan data historis kinerja produksi pangan nasional yang menunjukkan, kekeringan dan kebanjiran merupakan faktor determinannya.

Perubahan global yang terjadi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi telah mengubah siklus DAS. Pembangunan Nasional yang sedang dilakukan di berbagai sektor pun memberikan percepatan adanya perubahan hidrologis DAS, terutama di Pulau Jawa.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksanaan Tugas (UPT) Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Asep Karsidi mengatakan, selama 15 hari terakhir BPPT telah membuat hujan buatan di Jawa Timur. Hujan buatan juga akan dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat setelah kebutuhan air di Jawa Timur terpenuhi.

Selain mengandalkan air dari pasokan waduk, suplai air juga dilakukan melalui pembuatan embung kecil pada hilir irigasi, pemboran air tanah dan penggunaan kembali aliran drainase atau pembuatan bangunan pengatur pada saluran drainase.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan, pemerintah akan melakukan hujan buatan untuk mengatasi kekurangan air pada waduk-waduk. Upaya tersebut akan segera dilakukan mengingat keterbatasan waktu.

”waktu pelaksanaan tinggal satu bulan lagi, hal tersebut hanya bisa dilakukan sebelum bulan Mei,” ucap Jusuf Kalla usai melakukan Rapat Koordinasi dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Menteri Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Sugiharto, Menteri Pertanian Anton Priantono, Menteri PPN/Bappenas Paskah Suzzeta, di Departemen PU (2/3).

Hujan buatan akan dilakukan oleh enam pesawat dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, menurut Kalla ada kemungkinan jumlah pesawat tersebut akan bertambah dengan milik TNI-AU.

Namun demikian, pemerintah pusat juga harus mencari solusi memahami persoalan kebijakan di tingkat daerah yang menghambat di sektor pertanian seperti berkurangnya lahan akibat alih fungsi.

Sebanyak 3,1 juta hektare lahan sawah terancam beralih fungsi jika rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang diusulkan daerah disetujui DPRD masing-masing. Hal ini bisa mengancam berkurangnya produksi gabah kering giling hingga 14 juta ton per musim tanam atau 28 juta ton GKG per tahun bila satu tahun dua kali musim tanam. Menurut Dirjen PLA Deptan, Hilman Manan, konversi ini terkait pemekaraan berbagai daerah.

Sehingga, lahan tersebut kemungkinan akan beralih fungsi menjadi infrastruktur pemerintah daerah. Namun, hal itu sudah pasti akan mengancam produksi beras nasional. Sebagian dari lahan tersebut justru merupakan lahan dengan irigasi yang baik,” kata nya. Selain rusaknya jaringan irigasi, penurunan kondisi hidrologi DAS mengakibatkan semakin meluasnya hutan dan lahan kritis yang saat ini9 hampir mencapai 40 juta ha.

Perlu Perbaikan dan Pembangun Irigasi

PENYEDIAAN infrastruktur irigasi pertanian hingga kini masih dirasakan kurang. Dari luas lahan sawah yang 7,2 juta hektar di Indonesia, seluas 6,7 hektar areal yang bisa dialiri irigasi. Bahkan, areal sawah yang dialiri irigasi semakin berkurang lantaran sebagian kondisi infrastruktur pengairan itu tak lagi memadai.

Areal sawah seluas 1,5 juta hektar dinyatakan dalam kondisi rusak lantaran irigasi yang tak lagi memadai sehingga butuh rehabilitasi. Kerusakan infrastruktur pertanian itu disebabkan tuanya usia, kurangnya pemeliharaan, serta akibat bencana alam seperti banjir, gempa dan tanah longsor.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta beberapa lalu mengungkapkan, kerusakan itu berpengaru terhadap volume. Tingkat kerusakan jaringan irigasi yang terus meningkat, kendala debit air juga semakin menurun akibat rusaknya kawasan daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu. Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi usaha pemerintah dalam merealisasikan program peningkatan produksi beras dua juta ton pada 2007.

Menjawab persoalan itu, pembangunan dan perbaikan irigasi mutlak dilakukan pemerintah. Pemerintah telah mencanangkan pembangunan irigasi sebagai program nasional yang akan direalisasikan di sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki potensi air. Dengan pembangunan infrastruktur pertanian itu, diharapkan sawah di seluruh Indonesia dapat dialiri air yang cukup sehingga produsi pertanian semakin melimpah.

Departemen Pekerjaan Umum (PU) telah menetapkan pengelolaan sungai di Indonesia terbagi dalam 133 wilayah sungai dengan sesuai UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air dari hulu sampai hilir secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pembangunan irigasi adalah program nasional yang dicanangkan pemerintah. Pembangunan irigasi dilakukan di seluruh daerah di Indonesia yang memiliki potensi air yang dapat diberdayakan.

Di Sumatera Barat, pembangunan infrastruktur irigasi sudah selesai, namun belum diresmikan. Pembangunan irigasi juga masih dilaksanakan di Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, dan seluruh provinsi di Indonesia. “Pembangunan jaringan irigasi adalah program secara nasional yang setiap tahun dibangun terus oleh pemerintah di setiap daerah,” katanya kepada Jurnal Nasional usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Daerah Irigasi Bekri dan Rumbia Barat, Lampung Tengah beberapa waktu lalu.

Departemen PU, katanya, sudah menginventarisi daerah mana saja yang akan dikembangkan untuk pembangunan irigasi. Pemerintah juga akan memberdayakan P3A terutama untuk memelihara saluran irigasi tersier, bahkan saat ini sudah ada P3A yang mampu menggarap saluran primer.

Memang untuk urusan irigasi, perlu dukungan politik dari tingkat pusat sampai daerah sehingga koordinasi operasi dan pemeliharaan dapat berjalan sehingga program ketahanan pangan tercapai.

Dalam anggaran tahun 2007 pemerintah akan mengoptimalkan jaringan irigasi yang belum efektif dengan meningkatkan pencetakan sawah baru melalui kerjasama dengan P3A. Aalokasi anggaran untuk jaringan irigasi tahun 2007 akan ditingkatkan karena Departemen PU mendapat Rp24,4 triliun tahun 2007 lebih besar dibanding 2006 Rp18,3 trliun ditambah APBNB Prubahan 2007 Rp1,4 triliun.Alokasi anggaran irigasi tahun 2007 bisa mencapai setengah dari jatah Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp7,07 triliun.

Presiden menegaskan, untuk mewujudkan kecukupan dan ketahanan pangan, diperlukan penyediaan sarana dan prasarananya, terutama sarana sumberdaya air, dan penambahan areal sawah. “Ketersediaan air sangat penting untuk mengairi sawah dan ladang kita olah, tanpa ketersediaan air yang cukup, maka mustahil akan dapat menghasilkan produksi beras yang lebih banyak lagi.”

Pemerintah juga akan mengembangkan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) seluas 103 ribu Ha serta jaringan Irigasi Desa (Jides) seluas 100 ribu Ha. Pemerintah juga akan mengembangkan tata air mikro seluas 50 ribu Ha yang tersebar di 16 provinsi, serta optimalisasi lahan 70 ribu Ha di 15 provinsi. Pencetakan sawah baru juga akan dilakukan seluas 12 ribu Ha di 12 provinsi.

Pemerintah juga akan memperbaiki kerusakan 1,5 juta ha irigasi teknis dalam tiga tahun ke depan. Kerusakan ini diakibatkan kurangnya dana operasi dan pemeliharaan selama tujuh tahun terakhir akibat krisis ekonomi. Sementara jumlah irigasi teknis baru yang akan dibangun mencapai 500 ribu ha.

Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan pemerintah menargetkan perbaikan irigasi lahan sebesar 1,5 juta hektare dari 6,7 juta hektare lahan irigasi yang ada. Perbaikan ini untuk mendukung peningkatan produksi sebesar 5% per tahun hingga 2009.

“Pemerintah melalui Departemen PU (Pekerjaan Umum) akan melakukan perbaikan itu hingga 2009. Sedangkan terkait debit air yang kurang seperti di Jatiluhur, akan dilakukan hujan buatan pada akhir musim hujan di hulu sungai yang mengairi waduk tersebut,” papar Anton.

Dengan perbaikan ini, Anton meyakini program peningkatan produksi beras sebesar dua juta ton tahun ini tidak akan terganggu. Bahkan, jika perbaikan tersebut telah rampung akan semakin mendukung upaya tersebut.

“Kondisi irigasi rusak seperti itu sudah lama terjadi, nyatanya produksi kita masih baik,” tambahnya.

Perbaikan irigasi primer dan sekunder memang menjadi tanggung jawab Departemen PU. Namun, untuk jaringan irigasi tersier saat ini sudah ada Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Deptan. Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang ada saat ini telah banyak mengalami kerusakan.

“Hal ini disebabkan usia yang tua, kurangnya pemeliharaan, dan rusaknnya daerah aliran sungai di hulu,” jelas Anton.

Dalam program tahunannya, Ditjen PLA Deptan menargetkan perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (JIDES) seluas 200 ribu ha per tahun. Sedangkan untuk tata air mikro (TAM) seluas 100 ribu ha.

Semoga realisasi program tersebut terwujud, sehingga Indonesia tak lagi dihantui kekurangan pangan.

M. Yamin Panca Setia

Photo: presidensby.info

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s