Buruk Rupa Pertambangan Indonesia


IRONIS! Indonesia yang kaya akan sumberdaya alamnya, justru lebih banyak dihuni oleh orang-orang miskin. Kawasan-kawasan yang kaya sumber daya alam khususnya bahan tambang dan migas justru memiliki angka tertinggi jumlah penduduk miskin, angka pelanggaran HAM dan juga kerusakan lingkungan.

Pada kawasan-kawasan kaya pertambangan migas, akumulasi pemiskinan terjadi. Propinsi-propinsi kaya di Indonesia memiliki akumulai pemiskinan tertinggi di Indonesia. Sebut saja, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, daerah sepanjang pesisir pantai utara Jawa dan Papua.

Potret ironis lainnya. James Moffett, bos besar Freeport Indonesia, merupakan satu dari sepuluh pria bergaji tertinggi di dunia. Menurut Forbes, penghasil Moffett mencapai Rp 432 milyar pada 2006, jauh dari jangkauan penduduk Papua yang hanya bisa mengantongi Rp 2 juta per tahun – bahkan setelah Freeport 37 tahun beroperasi di sana. Itu belum menghitung beban besar yang harus mereka tanggung: jutaan ton limbah beracun (tailing).

Pemiskinan yang terjadi pada lokasi-lokasi pertambangan juga berdampak terhadap pendidikan masyarakat sekitar. Sebuah analisis kawasan sekitar pertambangan PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah (tahun 2000) menunjukkan temuan menarik.

Ditemukan tingkat siswa SD dan SMP yang putus sekolah lebih tinggi di daerah sekitar pertambangan dibanding dengan kawasan yang jauh dari pertambangan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa desa-desa di sekitar pertambangan lebih miskin. Bertambahnya jumlah penduduk di desa Mengkahui dan Puruk Cahu turut menyumbang timbulnya kenaikan harga pada kebutuhan sembilan kebutuhan pokok

Belum lagi persoalan pelanggaran HAM yang keniscayaan di semua lokasi pertambangan. Jika mau jujur, tak satupun kegiatan operasi pertambangan yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Baik pelanggaran social politik (sipol) hingga pelanggaran HAM Ekonomi Soasial dan Budaya (ekosob).

Kewajiban masyarakat untuk mengijinkan kawasannya dialih fungsi menjadi kawasan pertambangan (pasal 26 UU No 11 tahu 1967) menjadikan mereka harus berhadapan dengan aparatus negara jika menolak tanahnya dialih fungsi. Di kawasan hutan lindung Toguraci, pada awal tahun 2004, masyarakat adat Kao Malifut yang melakukan pendudukan dikawasan tambang harus berhadapan dengan intimidasi dan kekerasan bahkan pembunuhan oleh Brimob yang bertugas mengamankan perusahaan.

Tak jarang juga melibatkan aparat pemerintahan desa dan anggota masyarakat. Perusahaan sengaja menggunakan anggota masyarakat untuk memecah belah kekuatan masyarakat dengan menebarkan permusuhan diantara mereka.

Pelanggaran HAM tak kalah buram di lokasi penambangan PT KEM. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM di lokasi tambang PT. KEM (milik Rio Tinto) pada tahun 1999 dan 2000 menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran HAM.

Beberapa kasus pelanggaran HAM hasil investigasi Komnas HAM tersebut diantaranya; kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan (1987-1997), dimana korbannya 16 perempuan dengan usia antara 9-18 tahun; penangkapan demonstran tanpa melalui prosedur hukum (1992); pegusiran Pangrebo (penambang rakyat); pembakaran rumah, perusakan alat dulang, penangkapan dan penganiayaan.

JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) mendesak pemerintah agar segera menjamin keselamatan dan produktivitas rakyat dan keberlangsungan pelayanan alam, dengan menjadikan tambang sebagai pilihan terakhir untuk diekploitasi dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan setempat. Pemerintah juga diminta menghentikan kontrak-kontrak jangka panjang minyak dan gas, serta menggunakannya untuk kebutuhan mendesak rakyat dan kepentingan antargenerasi.

Jatam juga meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pertambangan yang memiliki masalah lingkungan serius, dibanding sekedar upaya “greenwash” melalui pemberian Proper terhadap PT Freeport Indonesia di Papua, PT Newmont Nusa Tenggara di NTB, PT Inco di Sulawesi Selatan dan Nusa Halmahera Mineral di Maluku Utara.

Siti Maemunah Koordinator Nasional Jatam periode 2007-2010 menegaskan, pemerintah harus segera mengubah cara pandang yang menganggap kekayaan tambang yang melimpah di Indonesia sebagai komoditas dagang semata. Dia mempersoalkan Undang-Undang Pertambangan Umum lahir delapan bulan setelah Kontrak Karya PT Freeport di Papua diteken.

“Isinya mengekor poin kesepakatan pemerintah dan Freeport. UU terssebut pada dasarnya memandang kekayaan tambang di bumi Indonesia sebagai “komoditas dagang”, aset (negara) vital yang harus dieksploitasi – apapun harganya,” ujarnya di Jakarta kemarin (1/3).

Akibatnya, hampir semua kawasan memungkinkan untuk ditambang sehingga menggusur fungsi-fungsi kawasan lainnya. Hingga 2006, sedikitnya ada 2559 perijinan pertambangan dan batubara, belum termasuk keseluruhan perijinan yang dikeluarkan pemerintah daerah di masa otonomi daerah juga tambang Galian C, seperti pasir batu dan marmer.

Di pertambangan minyak dan gas, hingga tahun 2005 terdapat sedikitnya 202 blok migas, yang sebagian besar dikuasai asing.

Jatam menilai, memperlakukan migas sebagai komoditas telah melahirkan krisis energi yang berujung merugikan rakyat. Kontrak-kontrak jangka panjang migas telah melahirkan krisis energi di Aceh—yang ditandai dengan tutupnya PT Kertas Kraft Aceh, PT Pupuk Iskandar Muda dan Asean Aceh Fertilizer.

Dalam pernyataannya, Jatam akan terus berjuang menguatkan hak veto rakyat untuk mengamankan ruang hidup dan produktifitas rakyat dari daya rusak pertambangan, dan meningkatkan tekanannya jika pemerintah tidak sunggung-sungguh memecahkan masalah pengungguran dan kemiskinan, bukan karena rakyat tidak produktif tetapi salah kaprahnya melihat akumulasi modal, khususnya industri ekstraktif.

Jatam memandang pengelolaan sumber energi serta sumber energi terbarukan yang melimpah, sepanjang empat dekade belakangan ternyata tak mampu menjamin pemenuhan energi aman dan murah untuk jangka panjang.

Apalagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. Padahal sepanjang tahun 1960 – 2001 misalnya, total pendapatan negara dari penjualan minyak dan gas bumi (migas) saja mencapai US$ 241 milyar. Belum termasuk dana yang dikorupsi, diselewengkan, digelembungkan (mark-up) atau disunat, yang baru belakangan ini terungkap.

Jatam juga mengingatkan agar penanaman modal, khususnya modal asing yang akan segera mendapat “karpet merah” jika Rancangan Undang Undang Penanaman Modal (RUUPM) disahkan DPR. RUU yang berisi 23 pasal dan 17 Peraturan Perundangan rujukan ini, hanya menitik beratkan bagaimana mengundang pemodal sebanyak-banyaknya dan melayani mereka bak majikan.

Berbagai kemewahan akan segera disediakan. Mulai kemudahan berbagai bentuk pajak, pembebasan lahan, kemudahan repatriasi, bebas memindahkan modalnya kapan dan dimanapun, hingga bebas nasionalisasi. Sementara biaya eksternalitas penanaman modal selama ini, diantaranya ribuan konflik lahan, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan pemiskinan, tidak sedikitpun menjadi rujukan penyusunan RUU PM oleh pemerintah maupun DPR.

Jatam mencontohkan, keberadaan UU No 11/ 1967 tentang Pertambangan Umum. Masalah ekonomi, lingkungan dan sosial akibat pertambangan bermunculan ke permukaan hingga tahun terakhir. Mulai pencemaran teluk Buyat, pertambangan tanpa ijin (PETI), “tentara bayaran” PT Freeport, pertambangan di kawasan lindung, tuntutan arbitrase, divestasi saham hingga pendapatan royalti ala kadarnya.

Daya rusak pertambangan merupakan bentuk campur tangan terhadap sistem-sistem alami yang mengakibatkan kerusakan sehingga fungsi-fungsi alamiahnya berkurang, bahkan hilang. Besarnya tingkat kerusakan dan tingkat kepulihan ekosistem bergantung kepada besar kecilnya skala kegiatan pertambangan. Daya rusak itu mencakup pengalihan permanen fungsi lahan sangat luas dan pembuangan limbah skala masif ke kawasan produktif.

Daya rusak inilah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan parah dan pemiskinan masyarakat sekitar industri pertambangan. Daya rusak terlihat jelas pada perusahaan yang sedang berproduksi hingga memasuki periode penutupan tambang (mine closure). Meski baru 13% dari ribuan izin yang berproduksi, dampaknya bagi penduduk lokal dan lingkungan sangatlah besar.

Di sejumlah lokasi pertambangan, penduduk lokal harus jatuh bangun menghadapi intimidasi, kekerasan, penggusuran lahan, hilangnya mata pencaharian, gangguan kesehatan hingga kehilangan nyawa di tangan (polisi atau tentara) ataupun satpam perusahaan. Di Kalimantan Tengah, bersama pejabat pemerintah dan tentara, PT Indo Muro Kencana menggusur lubang tambang masyarakat tradisional Dayak Siang Murung Bakumpai. Beberapa kampung dibakar dan diratakan dengan tanah, penambang dikejar-kejar dengan todongan senjata dan ditembaki.

Tak hanya itu, begitu memasuki tahap penutupan tambang, muncullah masalah baru. Pada lokasi-lokasi pertambangan yang sudah tutup, penduduk lokal harus menerima “warisan” jangka panjang kerusakan lingkungan dan konflik horisontal. Lubang-lubang tambang yang tidak ditutup dan dibiarkan begitu saja, bisa menjadi bom waktu dengan air asam tambangnya seperti di tambang emas PT Barisan Tropikal Mining di Sumatera selatan, PT PT Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur juga PT Indo Muro Kencana.

Kerusakan

Daya rusak pertambangan merupakan bentuk campur tangan terhadap sistem-sistem alami yang mengakibatkan kerusakan sehingga fungsi-fungsi alamiahnya berkurang, bahkan hilang. Besarnya tingkat kerusakan dan tingkat kepulihan ekosistem bergantung kepada besar kecilnya skala kegiatan pertambangan. Daya rusak itu mencakup pengalihan permanen fungsi lahan sangat luas dan pembuangan limbah skala masif ke kawasan produktif.

Daya rusak inilah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan parah dan pemiskinan masyarakat sekitar industri pertambangan. Daya rusak terlihat jelas pada perusahaan yang sedang berproduksi hingga memasuki periode penutupan tambang (mine closure).

Meski baru 13% dari ribuan izin yang berproduksi, dampaknya bagi penduduk lokal dan lingkungan sangatlah besar. Di sejumlah lokasi pertambangan, penduduk lokal harus jatuh bangun menghadapi intimidasi, kekerasan, penggusuran lahan, hilangnya mata pencaharian, gangguan kesehatan hingga kehilangan nyawa di tangan (polisi atau tentara) ataupun satpam perusahaan.

Di Kalimantan Tengah, bersama pejabat pemerintah dan tentara, PT Indo Muro Kencana menggusur lubang tambang masyarakat tradisional Dayak Siang Murung Bakumpai. Beberapa kampung dibakar dan diratakan dengan tanah, penambang dikejar-kejar dengan todongan senjata dan ditembaki.

Tak hanya itu, begitu memasuki tahap penutupan tambang, muncullah masalah baru. Pada lokasi-lokasi pertambangan yang sudah tutup, penduduk lokal harus menerima “warisan” jangka panjang kerusakan lingkungan dan konflik horisontal. Lubang-lubang tambang yang tidak ditutup dan dibiarkan begitu saja, bisa menjadi bom waktu dengan air asam tambangnya seperti di tambang emas PT Barisan Tropikal Mining di Sumatera selatan, PT PT Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur juga PT Indo Muro Kencana.

Krisis Energi

Kasus tiga industri besar di Aceh Utara tiga tahun lalu yang kembali menghangat, yakni rencana penutupan (lagi) Pupuk Iskandar Muda (PIM) I, merupakan ilustrasi terbaik yang dapat menggambarkan perilaku penyelenggaraan negara, terutama dalam mengurus sumber daya energi.

Pada Desember 2003, sebulan lebih pabrik pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PIM I, dan pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA) berhenti beroperasi karena kehabisan bahan baku utama, yakni pasokan gas dari ExxonMobil Indonesia (EMOI).

PIM I setidaknya merugi hingga Rp 300 miliar, sementara AAF tiap bulan harus mengeluarkan Rp 8 miliar untuk biaya karyawan dan perawatan lainnya. Eksploitasi berlebihan sejak 1978 telah menguras cadangan gas Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat cadangan mulai menipis, EMOI lebih memprioritaskan produksinya guna memenuhi kontrak dengan pembeli luar negeri, terutama Korea dan Jepang.

Kilang-kilang lokal pun merana. EMOI beruntung, tidak bisa digugat karena kontrak dengan ketiga industri besar di NAD itu resminya sudah berakhir.

Apa efek simultan yang terjadi? Pemerintah mengambil alih 75 juta kubik gas dari Arun yang harus dikirim ke luar negeri. Untuk mengganti gas itu pemerintah membeli kargo gas dari Oman seharga enam dollar AS per mBtu, jauh di atas harga rata-rata pasar internasional. Sedikitnya dana Rp 360 miliar harus disediakan untuk menggantinya.

Contoh kasus itu hanya puncak gunung es dari potret rapuhnya ketahanan energi negara ini. Eksploitasi skala besar sumber-sumber energi tak terbarukan untuk memasok pasar luar negeri sepanjang lebih tiga dasawarsa, menghancurkan tata produksi dan konsumsi energi dalam negeri

Malapetaka Otonomi Daerah

Pada era Otonomi daerah, yang ditandai dengan keluarnya UU No 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004, sementara pengaturan pertambangan menggunakan PP No. 75 tahun 2001 tentang Perubahan kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UU No. 11 TAHUN 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pemerintah derah boleh mengeluarkan perijinan Kuasa pertambangan dan SIPD. Inilah pangkal segalanya. Tak ada yang salah dengan desentralisasi, harusnya desentralisasi di era Otonomi daetah akan menjawab masalah yang selama ini muncul, khususnya disektor pertambangan. Tetapi saat paradigma pemerintah daerah tak berbeda, memandang bahan tambang sebagai “komoditas dagang” maka yang terjadi adalah bagaimaa mengekspkitasi bahan tambang sebesar-besarnya. Yang terjadi adalah replikasi salah urus sector pertambanga oleh pemerintah pusat.

Bisa dibilang, Otonomi Daerah Jika dicermati, percepatan eksploitasi pertambangan galian C akhir-akhir ini tidak lepas dari upaya pemerintah daerah setempat yang sangat berambisi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil bahan tambang. Bisa dibilang kerusakan lingkungan menjadi lebih massif pada masa otoda.

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan SIRTUKIL yang diusahakan secara ilegal oleh sejumlah pengusaha maupun perorangan, menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Sebut saja di tambang galian C di sekitar Merak-Bojonegara, kini berubah menjadi danau “dadakan”. Sekitar 30 kilometer jalan dari Merak hingga Bojonegara, keadaanya rusak parah. Di Kalimantan Tengah, 1998, di sepanjang Sungai Kahayan dan Rungan, Kabupaten Kapuas dipenuhi sedikitnya 2.500 unit alat tambang emas semi mekanis.

Ijin-ijin Kuasa pertambabngan dengan luasan kecil marak diberikan, bahkan pemerintah pusat tak memiliki catatan terkait hal ini. Di Kalimantan Selatan, setidaknya lebih dari 300 perijinan telah dikeluarkan. Di Kalimantan Timur terdapat 205 perijinan baru.

Ketidakadilan Gender

Salah satu kelompok paling rentan menjadi korban kekerasan industri tambang adalah kaum perempuan. Mereka adalah kelompok yang tidak saja terpinggirkan secara politik—yang sudah berlangsung selama puluhan—tetapi seringkali tidak mendapatkan hak-haknya secara ekonomi, bahkan sering diperlakukan sewenang-wenang: korban pelecehan seksual dan perkosaan.

Ini terjadi karena ada kesalahan logika (logical fallacy) baik negara maupun modal, yang pertama adalah asumsi bahwa kepala keluarga yang “biasanya” laki-laki mewakili secara demokratis kepentingan semua pihak, termasuk perempuan. Yang kedua, anggapan bahwa industri tambang adalah ‘industri maskulin’. Akibatnya, hanya kaum laki-laki lah yang berhak mendapatkan akses (pelibatan dalam negosiasi, tenaga kerja), sementara kaum perempuan hanya dijadikan obyek pelengkap penderita.

Selama periode 1987-1997, perempuan yang tinggal di dekat operasi pertambangan PT KEM/Rio Tinto menderita akibat pelecehan dan kekerasan sexual, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa diantara mereka pada saat itu merupakan karyawan perusahaan. Mereka diancam akan dipecat oleh pejabat ekspatriat perusahaan jika mereka menceritakan kasus yang dialaminya. Kebanyakan dari mereka masih di bawah umur pada saat itu (kurang dari 16 tahun). Kasus tersebut telah diinvestigasi oleh Komnas HAM, yang menemukan bahwa pelanggaran HAM memiliki kaitan dengan operasi perusahaan.

Pertambangan juga menjauhkan perempuan dari sumber penghidupannya semula. Sejak PT. Newmont Nusa tenggara (PT. NNT) beroperasi, perempuan Dusun Sejorong Desa Tongo tidak lagi memiliki pekerjaan dan kehilangan akses terhadap mata pencaharian sebagai nelayan.

Sementara itu pekerjaan di perusahaan hanya menerima tenaga laki-laki saja, itu pun diperoleh sebagai pengganti lahan pertanian yang dibebaskan dan diperuntukkan bagi lahan pertambangan. Sementara dengan direkrutnya laki-laki, baik anak, saudara maupun suami, sebagai karyawan di perusahaan sudah dianggap mewakili posisi perempuan.

Hal yang sama juga terjadi pada perempuan terkena dampak tambang batubara PT. KPC di Kalimantan timur. Pada awalnya perempuan berkebun dan bersawah, ketika lahan mereka dirampas PT KPC, maka laki-laki kampung tersebut beralih menjadi penebang kayu dihutan, sedangkan perempuan beralih menjadi pembuat arang (bahan bakar yang dibuat dari kayu). Namun karena bahan baku kayu semakin sulit didapat karena penebangan semakin marak, maka perempuan benar-benar kehilangan mata pencariannya dan hanya dapat menggantungkan secara ekonomi kepada anggota keluarga laki-laki.

Sementara itu, rusak dan tercemarnya lingkungan secara langsung mengganggu kesehatan fisik dan reproduksi perempuan. Kondisi ini dialami oleh masayarkat pantai Buyat, tempat PT. NMR membuang tailinya sebanyak 2000 ton/hari. Saat ini terdapat 38 perempuan warga Buyat pantai yang mengeluhkan berbagai penyakit, diantaranya ada yang mengalami beberapa kali keguguran, dan kesulitan dalam menyusui anak, diantaranya 9 orang perempuan yang pernah teridentifikasi darahnya terakumulasi arsen dan merkuri.

Teknologi Buruk dan Murah

Penggunaan teknologi di sektor pertambangan di Indonesia terbelakang. Pilihan teknologi yang digunkana umumnya adalah tekonologi alakadarnya, murah, berbasis ekstraksi bahan mentah dan tidak ramah lingkungan. Bisa dibilang tak ada kemajuan dalam penggunaan teknologi pembuangan limbah sat ini.

Sejak 37 tahun lalu Freeport masih menggunakan metode pembuangan limbah ke sungai (riverine tailing disposal) dan sumber-sumber air lainnya, yang saat ini telah dilarang dinegara lain. Demikian pula yang dilakukan oleh PT Newmont untuk tambangnya di Minahasa Selatan dan Sumbawa. Perusahaan menggunakan metode pembuangan tailing kelaut (Submarine Tailing Disposal). Metode ini terbukti telah menimbulkan korban. Sejumlah 66 KK teluk Buyat harus pindah ke Duminanga karena lingkungannya tercemar , mata pencahariannya hilang dan kesehatannya terganggu.

Ironisnya, pemerintah tak berani mendesak tambang Newmont di Sumbawa untuk menghentikan pemakaian metode ini. Ijin Newmont hanya diperpendek menjadi 2 tahun dengan berbagai pengetatan standar baku mutu dan pebgawasan oleh tim khusus.

Pemerintah juga tak serta merta mengeluarkan peraturan yang melarang pembuangan tailing kelaut di Indonesia, padahal masih ada 3 perusahaan yang berniat menggunakan STD. Membuang limbah ke laut akan menjadi pilihan yang murah dan aman bagi perusahaan tambang, apalagi yang memiliki operasi di pulau-pulau kecil dan terpencil. Dengan metode ini limbah tambang akan ‘terkubur di laut dan tak terlihat’ dan juga tak perlu dipertanggungjawabkan.

Pintu masuk Eksploitasi

Percepatan investasi menjadi langkah lama diambil pemerintah dengan mengundang sebesar-besarnya investasi asing untuk “menginfus” pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui produk kebijakan yang pro modal. Sederetan produk kebijakan telah dan akan lahir untuk tujuan tersebut.

Mulai dari UU No 19 tahun 2004, Kepres No 36 tahun 2005 yang belakangan berubah menjadi Kepres No 65 tahun 2006, Rancangan Perpres untuk Penggunaan Hutan, RUU Minerba dan RUU Energi. Paket kebijakan tersebut dikemas untuk memberikan kepastian bagi pelepasan 1 juta ha hutan lindung bagi pertambangan terbuka, alih fungsi tanah-tanah milik, hutan produksi dan hutan lindung menjadi lahan pembangunan infrastruktur yang sebagian besar peruntukannya adalah jalan tol, pertambangan skala besar dan peningkatan produksi migas untuk kebutuhan ekspor.

Tindakan diatas sinergis dengan langkah yang didorong oleh agen-agen Negara utara yang rakus energi untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik dalam segala sektor. Untuk mendukung “reformasi sistem pengadilan” USAID mengucurkan “bantuan” sebesar 20 juta dollar kepada Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Duta besar AS menyatakan bahwa upaya membangun sistem pengadilan ini sangatlah penting untuk memperbaiki iklim investasi dan menarik investasi.

Pelanggaran dan penyelundupan Hukum juga tak malu-malu dilakukan pemerintah untuk melanggengkan percepatan investasi dan kekuasaan TNC’s. Dengan keluarnya PP No 34/ 2005 pada 10 September 2005 yang mengamandemen PP No. 35/ 2004 tentang Kegiatan Usaha hulu minyak dan gas bumi yang membatasi perpanjangan kontrak perusahaan minyak asing hanya sebatas 20 tahun.

Maka Exxon diperkenankan memperpanjang kontraknya hingga 30 tahun dan bebas tudingan pelanggaran hukum. Produk tersebut mengikuti jejak UU No 19 tahun 2004 yang membebaskan 13 perusahaan tambang skala besar menambang terbuka di hutan lindung yang sebelumnya dilarang oleh UU kehutanan No 41 tahun 1999.

Penanaman modal, khususnya modal asing akan segera mendapat “karpet merah” jika Rancangan Undang Undang Penanaman Modal (RUUPM) disahkan DPR RI. RUU yang berisi 23 pasal dan 17 Peraturan Perundangan rujukan ini, hanya menitik beratkan bagaimana mengundang pemodal sebanyak-banyaknya dan melayani mereka bak majikan. Berbagai kemewahan akan segera disediakan.

Mulai kemudahan berbagai bentuk pajak, pembebasan lahan, kemudahan repatriasi, bebas memindahkan modalnya kapan dan dimanapun, hingga bebas nasionalisasi. Sementara biaya eksternalitas penanaman modal selama ini, diantaranya ribuan konflik lahan, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan pemiskinan, tidak sedikitpun menjadi rujukan penyusunan RUU PM oleh pemerintah maupun DPR RI.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s