Revisi PP 37/2006 Harus Akomodatif


ASOSIASI DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) akan segera membahas hasil dari revisi PP N0. 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang rencananya akan segera diterbitkan pemerintah. Kedua asosiasi itu menyatakan belum menerima konsep revisi dari pemerintah sehingga belum memutuskan untuk menerima atau menolak hasil revisi PP tersebut.

“Kami belum memutuskan untuk menerima atau menolak hasil dari revisi karena belum menerima konsep yang ditawarkan pemerintah,” ujar Juru Bicara Adeksi, Dewiyati Tamburaka kepada Jurnal Nasional kemarin. Menurut dia, hasil revisi akan segera dibahas dan dikaji.

Dia menegaskan, pada prinsipnya Adeksi sepakat dengan usulan dihapuskannya kesamaan pendapatan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Pasalnya, tidak semua daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sama. Kebijakan yang menyamakan tersebut, katanya, akan menyusahkan daerah yang PAD-nya rendah. “Kebijakan penyamarataan itu keliru, gaji anggota DPRD harus sesuai dengan PAD, tidak boleh disamakan,” katanya.

Dewiyati mendesak pemerintah agar segera menerbitkan revisi tersebut sehingga dapat menyelesaikan polemik akibat PP kontroversial tersebut. Dia mengharap agar hasil revisi PP tersebut berdasarkan pertimbangan yang matang, dan dapat diterima oleh semua pihak. “Kalau mau revisi, jangan tanggung-tanggung. PP 37 itu sudah direvisi dua kali. Kalau bisa, dalam lima tahun, jangan sampai tujuh kali revisi,” harapnya.

Terkait dengan keputusan pemerintah agar dana rapelen yang terlanjur diambil harus dikembalikan dengan cara selunak mungkin, Dewiyati mengatakan, asosiasi tidak pernah menyerukan agar anggota DPRD yang telah menerima untuk tidak mengembalikan dana rapelan. Menurut dia, penolakan pengembalian dana rapelan tersebut, berdasarkan keputusan personal, bukan keputusan asosiasi. Namun, Adeksi menghimbau agar anggota DPRD yang sudah menerima dana rapelan untuk mengembalikan. Menurut dia, aspirasi personal anggota DPRD tetap akan dipertimbangkan. Namun, Dewiyati meminta agar pemerintah menjelaskan mekanisme pengambaliannya. “Jangan menyusahkan DPRD, jadi perlu (mekanisme, red) diputuskan, terserah pemerintah.”

Hal senada juga diutarakan Nehemia Wospakrik, Ketua Adkasi. Menurut dia, Adkasi belum membahas draf dan konsep hasil revisi PP 37 dari pemerintah, sehingga belum bisa menerima atau menolak hasil revisi tersebut. “Kita belum menyatakan sikap. Bisa saja hasil dari pertemuan nanti, Adkasi menolak,” ujarnya saat dihubungi Jurnal Nasional.

Ketua DPRD Biak, Papua tersebut menilai penolakan Adkasi karena dari konsideran menimbang, PP tersebut sudah mengacu pada aturan yang berlaku. Penolakan juga terkait dengan kredibilitas pemerintah agar tidak membuat keputusan berdasarkan aspirasi peradialan jalanan. “Dalam revisi itu, pemerintah lebih konsisten mendengar aspirasi peradilan di jalanan, daripada DPRD yang berada dalam sistem,” katanya.

Soal dana rapelan yang sudah diterima anggota DPRD agar segera dikembalikan, Nehemia mengatakan, Adkasi belum memutuskan. “Saya sudah menghubungi teman-teman untuk rapat guna mengambil sikap soal itu. Teman-teman di daerah (yang sudah menerima, red) sudah menghubungi saya, dan menyatakan dana sudah dibayarkan berdasarkan aturan yang sudah berlaku,” katanya.

Kebijakan pemerintah agar dana rapelan tunjangan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 37/2006 dikembalikan secara dicicil dinilai tidak melanggar asas retroaktif.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menilai, pengembalian dana rapelan dengan cara mencicil sampai berakhirnya masa tugas anggota DPRD sudah arif. ”Tak apa-apa. Itu tak melanggar prinsip (retroaktif). Itu namanya kearifan,” kata Bagir saat ditemui di Gedung MA, Jakarta, Kamis (1/3).

Bagir menjelaskan, ada asas lain dalam doktrin hukum administrasi negara. Doktrin itu menyatakan bahwa apabila ada keputusan tata usaha negara yang sudah memberi keuntungan kepada seseorang atau kelompok orang, maka keuntungan itu tak boleh ditarik lagi.

“Itu asas umum,” ujarnya. Walau demikian menurut Bagir, tidak ada satu prinsip pun yang tidak ada pengecualiannya. Dalam unsur hukum, ada asas manfaat.

Dalam kasus dana rapelan PP 37/2006 itu, bila tak dikembalikan, maka rasa keadilanlah yang terusik. Namun, bila dikembalikan sekaligus, tentunya penerima itu tak semuanya sanggup. ”Ya sudah, cicil saja,” kata Bagir.

Dikatakannya pula, kebijakan yang dikeluarkan itu adalah keputusan pemerintah. ”Silakan saja, karena masih dalam lingkup pemerintahan. Itu namanya ada kebebasan bertindak untuk mencapai sesuatu secara wajar,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah untuk pengembalian rapelan secara dicicil itu disampaikan dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait revisi PP 37/2006. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, revisi itu segera ditandatangani Presiden sehingga PP 37/2006 segera dicabut.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana berpendapat, kebijakan pemerintah itu merupakan bentuk kompromi. ”Itu adalah penyelesaian secara adat dari PP 37/2006,” kata Denny.

Menurut Denny, penyelesaian itu masih jauh dari memadai. Soalnya, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa untuk pembayaran dana rapelan itu, daerah menggunakan dana dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Tidak sedikit pula sumbernya dari dana tak tersangka, bahkan dana dari pelayanan umum.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s