Sulitnya Mengurai Soal
Kemiskinan di Negeri ini



KEMISKINAN adalah masalah klasik di negeri ini. Pemerintah menyadari penanggulangan kemiskinan dan penggangguran adalah tantangan yang maha berat.

Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji, pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus kerja pemerintah. Presiden mengupayakan pada tahun 2009 angka kemiskinan dapat berkurang menjadi 9,0 persen.

Dalam pengentasan kemiskinan, dalam pidato awal tahun, Presiden mengatakan pemerintah akan fokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan disertai pemerataan. Presiden memandang, pertumbuhan yang disertai pemerataan (growth with equity) dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

Dalam konteks ini, pemerintah akan mengintensifkan realisasi program pengentasan kemiskinan, dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Total dana yang digulirkan untuk program pengentasan kemiskinan pada 2007 mencapai Rp51 triliun, meningkat dari Rp42 triliun pada 2006.

”Tahun ini, dan ke depan, pemerintah akan mempertahankan dan bahkan meningkatkan program-program khusus pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, berbarengan dengan upaya berkesungguhan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Presiden.

Dalam usaha merealisasikannya, Presiden menyerukan agar dana Rp51 triliun benar-benar sampai pada sasarannya. ”Saya menginstruksikan para menteri dan seluruh gubernur, bupati dan walikota agar menjalankan program pengentasan kemiskinan secara efektif dan nyata,” tegas Presiden.

Presiden akan memantau lebih dekat dan terus mendorong para gubernur, bupati dan walikota dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penggerakan usaha kecil dan menengah, serta upaya peningkatan ketahanan pangan, utamanya padi, dan kecukupan energi untuk rakyat.

”Adalah menjadi tugas saya selaku Kepala Pemerintahan, untuk memastikan semua kebijakan dan program pemerintah berjalan secara efektif di seluruh tanah air,” tegasnya.

Menurut Presiden, dengan desentralisasi yang mengedepankan otonomi daerah, para kepala daerah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib menjalankan garis kebijakan dan program-program pemerintah pusat.

Presiden menilai, maju mundurnya kehidupan rakyat, aman dan tidaknya situasi di daerah itu, dan besar kecilnya jumlah penduduk miskin dan penganggur yang ada, adalah tanggungjawab kepada daerah.

Dari evaluasi selama dua tahun, kata Presiden, masih banyak daerah yang perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan pemerintahan, termasuk kemampuan dan komitmen kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance).

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyerukan agar seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, pelaku bisnis, aktivis NGO, dan internasional untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan harus digerakkan semua stakeholder secara nasional.

Di level pemerintah pusat, ujar Boediono, tim ekonomi yang dipimpinnya telah melakukan koordinasi dengan tim Kesra yang dipimpin Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.

Dia menegaskan, tim ekonomi pemerintah tetap komit menjaga fundamental ekonomi sehingga dapat semakin membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan.

”Tim ekonomi akan terus berusaha merealisasikan goals dengan cara meningkatkan koordinasi yang erat dengan tim Kesra. Ini sudah menjadi tekat kami untuk mencari mekanisme yang terbaik untuk bersama-sama melawan kemiskinan.”

Boediono menambahkan, seluruh stakeholder harus mengupayakan agar segala sumber pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh secara langsung maupun tidak ke ekonomi keluarga miskin, mulai dari kapasitas keluarga miskin, akses keluarga miskin kepada sumberdaya, pekerjaan, pasar hingga perbaikan akses jasa publik kepada masyarakat miskin.

Berkelanjutan

Peneliti senior The Habibie Center, Andrinof A. Chaniago menilai, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah harus mampu memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah harus mengindentifikasi sejumlah anggota keluarga produktif yang diberikan keterampilan sehingga dapat bertahan tatkala inflasi menghantam. ”Identitifikasi akan potensi keluarga produktif belum ada untuk dilatik agar siap kerja,” katanya.

Dia menilai, program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan pemerintah masih mengacu pada alokasi dana untuk menutupi kekurangan angaran pada rumah tangga, pendidikan dan kesehatan, kurang pada usaha memberdayakan masyarakat agar lebih produktif. ”Jadi, perlu ada miski menciptakan keluarga produktif.”

Andrinof juga menilai dalam merealisasikan program pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat masih cukup mendominasi sehingga dapat berpengaruh inefektifitas. Dia menyarankan agar perencanaan program yang terkait dengan masyarakat langsung, harus bersifat bottom up, pejabaran yang lebih terperinci, dengan melibatkan partisipasi camat dan kepala desa.

Sementara mengenai kesiapan aparatur di daerah, Andrianof mengaku pesimis bisa merealisasikan program tersebut karena belum ada perubahan kultur dan mental pejabat setempat.

Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas sebelumnya juga mengatakan, tulang punggung mengatasi kemiskinan bukan pada jaringan sosial, namun masyarakat miskin harus memiliki kemampuan dalam perlindungan sosial sehingga mampu mempertahankan diri dari ancaman kemiskinan.

Realisasi program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama harus juga diarakan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam membuat perlindungan sosial yang bermanfaat bagi dirinya terhadap ancaman kemiskinan (making social protection work for the poor).

Kemampuan masyarakat melindungi diri dari kemiskinan dinilai penting karena kemiskinan adalah realitas yang bersifat dinamis dari waktu ke waktu.

40 persen dari masyarakat miskin saat ini adalah masyarakat miskin baru, sehingga 40 persen masyarakat miskin kemungkinan tidak akan miskin pada tahun depan.

“Itu membuktikan jika shock dapat menyebabkan orang-orang terdampar ke garis kemiskinan sehingga perlu skema perlindungan sosial,” ujarnya.

Perlindungan sosial perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, Vivi mengatakan, tahun lalu sebanyak 25,5 persen kemiskinan akibat dampak gangguan ekonomi seperti bangkrut, gagal panen, serta profit turun.

Selain itu, 15 persen masyarakat miskin karena faktor kesehatan. Gangguan kesehatan menyebabkan 25 persen masyarakat miskin terpaksa mengurangi konsumsi, nutrisi dan teraksa mengeluarkan anak dari sekolah. “Resikonya jauh lebih tinggi daripada tidak yang tergolong miskin, ini ironis,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida mendesak pemerintah mengawasi setiap dana yang dialokasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pengawasan perlu dilakukan agar tidak terjadi kebocoran penggunaan anggaran di luar perencanaan dari program yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan tersebut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan, realisasi PNPM harus menjamin kesejahteraan masyarakat karena itu harus kontrol oleh pemerintah pusat. Dia mengkhawatirkan, jika program yang dananya sangat besar itu hanya menguntungkan pejabat setempat, petugas, dan konsultan proyek saja. ”Sementara masyarakat tetap miskin,” kata Laode kemarin. Menurut Loade, sudah tidak menjadi rahasia umum, jika sejumlah proyek pembangunan selama ini hanya menjadi lahan basah bagi pejabat dan kontraktor proyek karena sensitifitas yang rendah dalam menyejahtarakan rakyat. Dia memandang perlu ada instrumen kontrol agar dapat menjamin hasil dar PNPM dapat berkelanjutan.

Saat ini, porsi pelayanan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat sangat rendah. Dia menilai alokasi anggaran pembangunan memang harus diarahkan ke daerah daripada Jakarta karena yang dibangun adalah daerah.

Namun, yang menjadi masalah dalam alokasi dana pembangunan untuk masyarakat paling tinggi atau rata-rata dibawah 30 persen, bahkan ada yang dibawah 20 persen. Dana untuk kesejahteraan rakyat, kata Laode, banyak yang dialokasikan untuk ternak (pembelian mobil, red) kuda dan kijang untuk pejabat di daerah.

Dia juga menilai, sebagian besar daerah tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia—khususnya kemampuan pemerintah lokal, serta minimnya sumber daya alam yang menjadi potensi pembangunan daerah.

Bappeda Sumatera Barat, Hediyanto menilai pengentasan kemiskinan juga terkait dengan mentalitas pejabat daerah. Menurut dia, pejabat juga perlu diberdayakan disamping pengenaan sanksi. Sanksi bukan menakut-menakuti tapi lebih memperbaiki sistem, agar pengentasan kemiskinan makin fokus.
Menurut dia, pengentasan kemiskinan belum berhasil, karena sektor terkait kurang berkoordinasi dengan nagari, serta lemahnya penataan, perencanaan serta pendanaan.
“Sumbar masih dinilai gagal mengentaskan kemiskinan juga akibat seluruh program yang dilaksanakan belum pernah dievaluasi serta tidak adanya sanksi, sehingga program yang dilaksanakan cenderung tumpang tindih ,” katanya.

Tahun 2007 Sumbar mengalokasikan dana Rp612 miliar lebih untuk mengentaskan 312 ribu kk miskin di daerah itu. Selain itu juga ada dana Rp24 miliar disalurkan melalui program bantuan kecamatan. Pemkab serta Pemkot juga mengalokasikan dana dampingan untuk membiayai operasional kegiatan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah perlu tampil di depan untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, dan bersama-sama mempertanggung-jawabkannya kepada rakyat. Presiden memberikan penghargaan yang tinggi kepada banyak gubernur, bupati dan walikota, yang telah berupaya mengatasi keadaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk langkah-langkah konkrit pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan ketahanan pangan serta ketahanan energi di daerah yang dipimpinnya.

Presiden berjanji akan memastikan semua kebijakan dan program pemerintah berjalan secara efektif di seluruh tanah air.

Seperti diketahui, pendanaan PNPM untuk tahun 2007 diperkirakan sekitar Rp4,42 trilliun yang terbagi untuk PNPM Perdesaan sebesar Rp2,48 trilliun dan PNPM-Perkotaan sebesar Rp1,95 trilliun. Dari total Rp4,43 trilliun, sebesar Rp3,62 trilliun diambil dari APBN 2007 dan sekitar Rp813 milyar merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah melalui mekanisme cost sharing.

Jumlah penduduk miskin yang dijangkau PNPM tahun 2007 sekitar 31,92 juta penduduk, atau sekitar 9,76 juta keluarga miskin yang terdiri PNPM Pedesaan yang menjangkau sekitar 41,92 juta penduduk miskin (5,46 juta keluarga miskin) dan PNPM Perkotaan sekitar 10 juta penduduk miskin (2.5 juta keluarga miskin).

Sementara jumlah lapangan kerja baru yang diciptakan diperkirakan sekitar 12,5 sampai 14,4 juta per tahun dengan asumsi bahwa ada sekitar 8 sampai 20 desa yang ikut perpartisipasi pada setiap kecamatan di program pengembangan kecamatan (PPK) dan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan setiap desa dengan sendiri rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru setiap tahunya.
Jumlah kecamatan yang dicakup PNPM di tahun 2007 sekitar 2.891 kecamatan yang terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM-Pedesaaan dan 834 kecamatan dalam PNPM-Perkotaan. Setiap kecamatan akan mendapat bantuan lansung masyarakat (BLM) antara Rp500 juta sampai dengan 1,5 milyar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di masing-masing kecamatan.
Menurut Sojana Royat, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, PNPM akan memberikan porsi anggaran pada dana bergulir (revolving funds) dan Bantuan Lansung Masyarakat (BLM) khusus yang dikelola kaum perempuan. Dana bergulir ini meningkat dari 12 persen menjadi 25 persen.

Namun, Laode menilai, konsep PNPM belum terdesain secara baik sehingga perlu direvisi dengan menekankan pada pengawasan. Laode juga menilai realisasi PNPM harus mampu menggerakan ekonomi desa, dengan mencontoh Grameen Bank Banglades yang digerakan Muhammad Yunus. ”Itu (PNPM) belum terdesain secara bagus.”

Dia juga menyarankan agar dalam mengalokasikan dana PNPM, pemerintah harus mengutamakan sejumlah daerah tertinggal, tidak memfokuskan pada Jawa atau daerah yang sudah maju seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, atau daerah yang kaya akan sumberdaya alam seperti Papua, Aceh, Riau, dan Kalimantan Timur.

Laode menyebutkan, sejumlah daerah yang tertinggi antara lain Bengkulu, dan seluruh wilayah Indonesia Timur, kecuali Papua dan Sulawesi Selatan. Sementara untuk wilayah Indonesia tengah, kata Laode, pemerintah harus fokus ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Bagi daerah tertinggal, lanjutnya, pemerintah perlu membangun infrastruktur daerah tertinggal untuk mendorong aktivitas perekonomian masyarakat.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Pikiran Rakyat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s