DPRD Hanya Pentingkan Diri Sendiri


PENOLAKAN atas revisi PP No.37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disuarakan sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia (Adeksi) membuktikan DPRD tidak mementingkan rakyat, namun lebih memerjuangkan kepentingan pribadi.

Sekjen Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang menegaskan, penolakan revisi yang diajukan DPRD, membuktikan lembaga perwakilan rakyat itu tidak peka terhadap realitas penolakan PP tersebut yang begitu besar di masyarakat.

Sebastian mengingatkan kepada DPRD, PP tersebut dapat menjebak DPRD dalam kasus korupsi jika tetap mengambil dana rapel tersebut. Dia menilai, DPRD seharusnya tidak begitu saja menyalahkan pemerintah yang telah menerbitkan PP tersebut sebagai pembenaran untuk mengambil uang rapel.

Menurut Sebastian, jika DPRD konsisten bahwa DPRD hanya melaksanakan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, maka saat PP itu direvisi oleh pemerintah, seharusnya mengikuti revisi tersebut. ”Logikanya kan ketika pemerintah pusat menarik PP tersebut, dan mengganti dengan PP yang baru, maka harus menerima dan melaksanakan dong. Sekarang yang nampak, justru sebaliknya. Itu membuktikan mereka tidak konsisten dengan argumentasi mereka.”

Sebastian menandaskan, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah menunjukkan sikap penolakan atas PP tersebut, dan mendesak pemerintah untuk membatalkannya. Kemudian, pemerintah akan merevisi yang hasilnya akan dibuat dalam bentuk PP baru. ”Itu kan artinya, pemerintah pusat sudah membuat suatu keputusan dari penolakan masyarakat.”

Sebagia subyek dari PP tersebut, lanjutnya, DPRD harus menerima keputusan pemerintah dengan cara tidak mengambil uang rapel, dan mengembalikan ke kas negara. ”Jika, tidak mau mengembalikan maka itu membuktikan mereka melakukan tindakan korupsi,” katanya.

Sebastian juga mengingatkan pemerintah agar dalam mengeluarkan PP harus melalui kajian mendalam, komprehensif dan lewat uji publik. Terkait dengan PP tersebut, Sebastian menilai pemerintah tidak hanya merevisi, tapi subtansi secara keseluruhan harus diubah.

Sementara itu, Sekjen PAN Zulkifli Hasan menegaskan PAN menolak mendukung Adeksi karena sejak awal terbitnya PP tersebut, PAN menolak dan mendesak pemerintah untuk merevisi.

Zulkifli mengingatkan agar kader PAN di DPRD tidak mengambil, dan mengembalikan uang rapel yang sudah diterima ke kas negara. ”Jika tidak dikembalikan, DPP PAN akan menindak tegas,” katanya kemarin.

Menurut dia, penolakan revisi PP yang disuarakan oleh Adeksi sangat tidak layak pada saat situasi rakyat yang tengah susah lantaran masih tertiba musibah bencana alam.

Sementara itu, Andi Matalata, Ketua DPP Partai Golkar mengimbau agar kader Golkar tidak mengambil uang rapel. Sementara yang sudah mengambil, DPP Golkar mengimbau agar mengembalikannya. ”Tapi, itu kan cuma imbauan, tidak dapat dipaksakan, karena menerima rapel juga terkait dengan hak anggota DPRD,” katanya kemarin.

Ketua DPR Agung Laksono kepada pers mengimbau agar DPRD memberikan waktu kepada pemeritnah untuk mengkaji PP tersebut. Menurut dia, Komisi II DPR sudah menjelaskan ada beberapa pasal di PP 37 yang multitafsir.

Terkait dengan desakan masyarakat agar uang rapel yang sudah diterima DPRD dikembalikan, Agung mengatakan masih dalam pengkajian. ”Karena pada saat mereka menerima uang tersebut ada dasar hukumnya yaitu PP 37 jadi mereka tidak salah,” ujar Agung usai menerima anggota DPRD seluruh Indonesia di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Ribuan anggota DPRD seluruh Indonesia dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), kemarin berunjuk rasa menuntut agar pemerintah konsisten dalam memberlakukan PP 37/2006.

Ketua Umum Adkasi HM Harris mengatakan sikap tidak konsisten pemerintah pusat sebagai pihak yang menetapkan PP 37/2006 telah memosisikan DPRD kabupaten/kota sebagai pihak yang dikorbankan baik citra, kehormatan, martabat, dan keberadaannya.

Adeksi juga mendesak DPR untuk menunjukkan sikap dan dukungan politik terhadap PP 37/2006 serta meminta pemerintah membuat RUU Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Jurnal Nasional

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s