Pengembangan UKM

Diperlukan Sinergi Bank dengan Masyarakat




MODEL pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang cocok diterapkan di Indonesia adalah mengembangkan pola hubungan antara bank dengan kelompok masyarakat.

“Dulu sudah dilaksanakan di Indonesia, pola itu diciptakan Indonesia, tapi tidak berjalan. Sekarang pola itu berkembang sangat bagus di India,” kata Bambang Ismawan, pengamat ekonomi kerakyatan kepada Jurnal Nasional, Rabu (21/2). Bambang dimintai pendapat sehubungan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan memprioritaskan UKM perdesaan sebagai fokus program pro rakyat.

Menurut Bambang, untuk menerapkan pola hubungan bank dengan masyarakat, pemerintah harus lebih mengoptimalkan peran perbankan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengoptimalkan rencana secara nasional model pembangunan berbasis kelompok UKM di perdesaan seluruh Indonesia.

Dikatakan, pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan yaitu menetapkan 20 persen dari portofolio kredit disalurkan untuk micro financing program, yang kemudian dikontrol ketat lewat pendampingan terencana yang dilakukan oleh LSM yang fokus pada pengembangan UKM.

Direkrur Eksekutif Bina Swadaya itu menyarankan agar Indonesia memulai kembali model pengembangan UKM yang menekankan pada pola hubungan bank dan kelompok enterprise di masyarakat, karena tidak perlu lagi membentuk lembaga keuangan.

Selain itu, pemberdayaan LSM, lebih mudah daripada mempromosikan lembaga keuangan mikro. Menurut Bambang, sebenarnya model Gremeen Bank seperti Banglades juga sudah ada. “Kita punya replikasi Grameen Bank. Tapi, lemah karena sejak didulu tidak didorong, malah sering dicurigai,” kata Bambang yang bersahabat baik dengan pendiri Gremeen Bank, Muhammad Yunus itu.

Di Banglades, cara yang dilakukan adalah credit left sehingga dana yang dipinjam masyarakat dikembalikan. Cara tersebut dapat optimal berjalan jika ada pendampingan yang ketat. “Pengalaman di Banglades pendampingan hanya bisa dilakukan civil society yang memang sangat special melaksanakan fungsi tersebut.”

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia, Azwir Dainy Tara mengatakan, komitmen perbankan dinilai penting karena minimnya modal adalah persoalan klasik yang dihadapi pelaku UKM, khususnya di perdesaan. ”Pihak perbankan belum sungguh-sungguh membela kepentingan usaha mikro kecil menengah dan koperasi,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, dana penguatan bergulir yang direalisasikan pemerintah jumlahnya amat terbatas, yaitu mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara total dana untuk modal UKM mencapai puluhan triliun rupiah. Anggota Komisi VI DPR itu menyarankan agar pemerintah—khususnya Presiden, mengintervensi bank-bank BUMN agar mengucurkan porsi dana yang lebih besar ke UKM.

Dia menilai, hanya BRI yang mengucurkan dana untuk modal UKM hingga ke perdesaan. Namun, bank BUMN tersebut baru memiliki sekitar 5.000 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara yang dibutuhkan untuk merambah ke seluruh wilayah Indonesia ada 25 ribu kantor cabang.

Azwir justru menilai respon bank asing seperti Lippo, Danamon, dan Niaga, mulai merambah ke sektor UKM hingga ke perdesaan karena mengetahui potensi UKM sangat besar.

Sekretaris Menteri Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Guritno Kusumo mengatakan, dari total 44 juta UKM di Indonesia, sebanyak 80 persen ada di perdesaan. Sebanyak 60 persen anggaran dari tahun 2005 hingga 2007, digunakan untuk dana penguatan, dan bantuan dana bergulir yang langsung dimanfaatkan koperasi dan UKM.

Departemen KUKM akan meningkatkan terus jumlah bantuan dana. Menurut dia, seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah 6.903 kecamatan nanti akan dibantu dalam pendanaan.

Pemerintah juga mengucurkan bantuan materi sesuai dengan produksi yang dihasilkan UKM, dan memaksimalkan program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkasa) yang fokus pada UKM yang dikelola wanita—yang saat ini jumlahnya mencapai 3.000 unit. ”Total dananya mencapai Rp1,3 triliun.”

Sementara itu, Widyaka Nusapati, Direktur PT Permodalan Nasional Madani Investement Management menilai, persoalan pengembangan UKM di perdesaan terkait dengan ketidakpastian hukum, dan pelaksanaan yang tidak secara interdep atau antardepartemen. “Perlu upaya menciptakan kepastian hukum di perdesaan, karena ketidapastian hukum di perdesaan sangat parah,” katanya. Selain itu, perlu terus dilakukan peningkatan capacity building para pelaku UKM.

Terkait kendala modal, sejauh ini distrubsi modal yang dilakukan PNM tidak menghadapi persoalan. Sebanyak 1 juta UMKM yang telah mendapatkan kucuran dana. Total dana yang telah dikucurkan mencapai Rp2 triliun.

Sementara soal tingginya bunga kredit yang sering dikeluhkan pelaku UKM, Widyaka menilai tidak perlu dipersoalkan. Menurut dia, uang yang beredar di perdesaan sangat banyak. Produk yang ditawarkan ke masyarakat desa pun cepat terserap. Konsep yang ditawarkan PNM adalah bagi hasil, bukan bunga.

*****

PENGEMBANGAN usaha kecil dan menengah (UKM) perdesaan sebagai fokus program pro rakyat, harus ditindaklanjuti dengan identifikasi dan pengkajian mendalam guna mengetahui klasifikasi dan potensi sumber ekonomi perdesaan. Pengembangan UKM perdesaan juga tidak hanya fokus pada sumber ekonomi sektor pertanian, namun juga nonpertanian sehingga dapat semakin meningkatan basis pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan.

Menurut Kepala Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan, Susetiawan, dalam pengembangan UKM di Perdesaan, pemerintah harus mengkaji dan mengidentifikasi secara mendalam sumber-sumber ekonomi yang muncul di perdesaan karena masing-masing desa memiliki klasifikasi sumber ekonomi yang berbeda-beda.

Kalau pengelolaan sumber-sumber ekonomi diperdesaan itu difokuskan, maka akan mampu menyerap banyak tenaga kerja di sekitar perdesaan tersebut.

Menurut dia, ada desa-desa yang berbasis pada industri kecil yang bisa menyerap tenaga kerja. Namun, ada juga desa yang mengembangkan usaha dengan cara mengakumulasikan modal seperti simpan pinjam, dan ada yang tidak ada basis usaha. Susetiawan juga menyarankan agar ada suatu badan usaha tersendiri yang bisa menggerakan, menyerap dan menampung tenaga kerja di perdesaan.

Sementara terkait dengan pentingnya pendampingan bagi pelaku UKM di perdesaan, Susetiawan mengatakan, harus jelas modelnya. Menurut dia, model pendampingan yang mengarahkan agar pelaku UKM dapat menghasilkan produk, dan membentuk jiwa enterpreneur, kurang efektif karena tidak semua berorientasi pada enterpreneur.

Pengembangan UKM di perdesaan juga harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan. Pemerintah juga disarankan agar belajar dari model pemberdayaan ekonomi desa lewat lumbung desa. Keberadaannya tidak hanya menjadi resource atas potensi yang ada. Tetapi, potensi sosial ekonomi juga muncul. Lumbung desa dalam situasi panceklik, sangat efektif. Apa yang tersimpang dalam lumbung dapat distirubusikan secara merata kepada masyarakat desa.

“Itu yang namanya walfare, yaitu tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi per individual, namun bagaimana mendistribusikan sumber yang ada agar terjadi pemerataan di setiap komunitas itu. Sekarang tidak, menjadi sangat individual.”

Sosiolog Perdesaan Roberz MZ Lawang menyarankan agar pengembangan UKM perdesaan harus diarahkan sesuai dengan produk pertanian andalan perdesaan. Keberdaan UKM harus diarahkan agar dapat mengelola bahan mentah dari pertanian, menjadi bahan jadi. “Fokuskan pada kaitannya dengan ketersedian bahan baku pertanian seperti industri makanan dan minuman kecil, atau bagaimana kegiatan yang mendukung, sistem produksi di perdesaan,” katanya.

Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia itu juga menyarankan pemerintah membuat pengaturan supaya UKM yang kecil di perdesaan tidak ditelan oleh usaha yang besar. Dia menyarankan agar ada diferensiasi produk UKM.

“UKM yang bergerak di bidang produksi yang sama, maka pengusaha yang besar yang bergerak diproduksi yang sama, maka ada kecenderungan untuk menghimpit UKM yang kecil, jadi perlu ada pengaturan,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Kerakyatan Sri Edi Swasono mengatakan, pengembangan UKM harus memposisikan rakyat sebagai hal subtantif, bukan residu. “Titik tolak yang dibangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Jadi, yang dibangun bukan pertumbuhan ekonomi. Sejak awal rakyat adalah subtantif, bukan residu. Kalau semua diurus sesuai untuk tujuan pertumbuhan ekonomi, maka bisa-bisa tidak dana untuk rakyat,” ujarnya. Sri juga mengharapkan agar bank tak lagi menekankan pada jaminan dalam membantu UKM. Selama ini, orang miskin tidak kebagian modal, bank hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

M. Yamin Panca Setia

Photo: www.atambua-ntt.go.id

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s