Genjot PAD Lewat Investasi


DALAM Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007, alokasi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp258,79 triliun. Jumlah itu naik lebih dari 14 persen dibandingkan APBN tahun lalu, yakni sebesar Rp220,1 triliun.

Alokasi anggaran 2007 masing-masing daerah tidak lebih kecil dari tahun lalu. Apabila ada daerah yang menerima dana alokasi umum (DAU) lebih kecil maka akan dilakukan penyesuaian agar minimal mendapatkan besaran dana yang sama dengan daerah lain.

Memang, sejak diundangkannya UU No 22 Tahun 1999 hingga berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, beban keuangan negara bertambah. Membengkaknya anggaran negara untuk daerah salah satunya disebabkan terbentuknya sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota baru, hasil dari pemekaran daerah.

Sementara bagi pemerintah daerah, DAU yang disediakan pemerintah pusat sudah tidak mencukupi kebutuhan belanja pegawai yang jumlahnya terus membengkak akibat desentralisasi. Terpaksa, untuk menutupi kekurangan itu pemerintah daerah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang meningkat, kemampuan keuangan pemda untuk operasional pun meningkat.

PAD dinilai sebagai tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. Semakin besar

kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

Dalam upaya menggenjot PAD, banyak gubernur, bupati dan walikota meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Akibatnya, terjadilah ekonomi biaya tinggi yang tidak disukai masyarakat. Kebijakan yang memberatkan itu juga menutup minat investor untuk berinvestasi.

Harus diakui, kemampuan daerah dalam merangkul investor masih sangat lemah. Padahal, peran investor sangat penting, karena dengan investasi yang ditanamkannya, akan semakin terbuka lapangan kerja di daerah.

Ketidakmampuan daerah merangkul investor menjadi beban tersendiri di era otonomi daerah saat ini. Dan, yang merasakan langsung imbasnya adalah rakyat—lewat penerapan sejumlah pajak dan retribusi yang memberatkan. Ironisnya, peningkatan beban pajak dan retribusi yang diterapkan pemerintah, tanpa diimbangi perbaikan pelayanan publik.

Seharusnya, diberlakukannya pajak-pajak baru diharapkan tidak akan kontraproduktif terhadap upaya menarik investasi. Di samping itu, diharapkan pemerintah bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga hal ini dapat menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pajak.

Namun, kenyataan membuktikan, sebagian besar pemerintah daerah masih berorientasi peningkatan PAD dari pajak dan retribusi. Mereka memandang, keberhasilan penerapan otonomi daerah dilihat dari besarnya angka PAD—meski ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi kepada publik.

Menurut Deputi Tata Laksana Kementerian PAN, Asmawi Rewansyah, keberhasilan penerapan otonomi daerah (otda), bukan dilihat dari besarnya angka PAD dan APBD. Kenyataannya, para pemangku pelaksana otda cenderung bias dalam menilai bahwa ukuran keberhasilan penerapan otda di bidang ekonomi adalah semata-mata bagaimana menggemukkan angka PAD dan APBD. Dengan PAD yang membengkak, suatu daerah kadang mengklaim telah berhasil menyandang predikat daerah terkaya.

Menurut Asmawi, seharusnya untuk mencetak angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemda memfokuskan pada pertumbuhan investasi. Alternatif itu diharapkan dapat menjaga eksistensi kas daerah agar tidak habis untuk operasional pemda. Dari hasil riset Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang dikemas dalam Investment Award, menunjukkan bahwa daerah yang tergolong sadar investasi, tidak seluruhnya merupakan daerah kaya SDA maupun SDM, seperti Kabupaten Klungkung, Gianyar, Lebak, dan Solok. Apalah artinya mengejar PAD jika membebani masyarakat.

Dalam pasal 79 UU No.22/1999, disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Artinya, pemerintah dapat lebih mengoptimalkan potensi lain di luar pajak dan retribusi seperti pengelolaan kekayaan daerah dengan menarik investasi sebanyak mungkin.

Namun, jangankan menarik investasi, mengelola dana APBD secara baik dan benar saja, daerah belum mampu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida menilai, sejak pemekaran daerah telah menyebabkan konsekwensi pada penyedotan anggaran untuk pembiayaan operasional institusi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Namun, institusi lokal belum maksimal menjadi pelayan masyarakat. Menurut dia, saat ini, porsi pelayanan untuk masyarakat sangat rendah dan porsi untuk pembangunan kesejahteraan rakyat sangat rendah.

Laode menilai, yang menjadi masalah karena dalam alokasi dana pembangunan untuk masyarakat paling tinggi atau rata-rata dibawah 30 persen, bahkan ada yang dibawah 20 persen. “Yang terlihat dana tersebut untuk ternak (pembelian mobil, red) kuda dan kijang untuk pejabat di daerah,” katanya.

Penyimpangan itu terjadi, karena tidak ada pengawasan dari pemerintah pusat dalam penggunaan anggaran itu. “Kita sudah dijebak dengan manajemen anggaran yang membiarkan daerah jalan sendiri-sendiri.”

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s