Optimalisasi Fungsi Legislasi DPD

Jalan Terjal Menggapai Eksistensi


HARAPAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menjadi Senat layaknya di Amerika Serikat yang memiliki hak veto, hingga kini masih sebatas mimpi. Sejak menghuni Senayan Oktober 2004 lalu, DPD gagal memposisikan diri sebagai penyeimbang DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Ironisnya, DPD masih mandul karena tak kuasa berhadapan dengan DPR yang sejak awal tak rela membagi kekuasaan legislasinya ke DPD. Ketidakrelaan itu bermuara dari kekhawatiran DPR jika DPD dapat memangkas wewenangnya dalam sistem keparlemenan.

Mayoritas DPR pun memutuskan hanya memberikan wewenang kepada DPD sebatas memberikan pertimbangan seputar persoalan di daerah sebagai refrensi dalam penyusunan UU seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 D.

Bagi DPD, ketidakrelaan DPR itu menyisahkan kendala dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah. Sejumlah aspirasi rakyat di daerah yang diusung DPD hanya masuk ke ”keranjang sampah” saat diusung ke Senayan setelah ditampikan DPR.

Konstitusi memang tidak mewajibkan DPR untuk menerima usulan DPD terkait penyusunan dan pengambilan keputusan UU.

Laode Ida, Wakil Ketua DPD menilai, realitas politik itu sebagai sebuah ironi bagi demokrasi di negeri ini. Keanggotaan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya punya peran lebih daripada DPR, justru dikebiri.

Pengembirian yang dilakukan DPR terhadap DPD mendorong DPD gencar melobi DPR agar bersedia bersama-sama untuk mengamandemen UUD yang mengatur peran, fungsi dan wewenang DPD. Tidak sebatas merekomendasikan sebuah usulan, namun terlibat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Laode Ida, lobi secara personal kepada anggota DPR terus dilakukan agar DPR mendukung amandemen UUD 1945. Namun, perjuangan itu tak mudah. Untuk mengamandemen sebuah UUD 1945, harus diusulkan minimal sepertiga jumlah anggota MPR/DPR. Sementara jumlah anggota DPD tidak sampai sepertiga dari keseluruhan anggota MPR/DPR. DPD membutuhkan sekitar 98 dukungan yang harus dicari dari anggota DPR.

Kenyataannya, baru Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang secara resmi mendukung penguatan fungsi dan peran DPD melalui amandemen UUD 1945. Namun, Laode menilai DPD tak patah semangat. ”Pelaku politiknya kan orang per orang,” katanya. Setelah FKB, lanjutnya, Fraksi Bintang Reformasi (FBR) akan mendukung amandemen.

Dalam perjuangannya, kata Laode, DPD akan melakukan tiga opsi yaitu pengajuan judicial review, revisi UU Susduk, dan amandemen UUD 1945. ”Tiga opsi itu, bisa dilakukan berbarengan, atau secara bertahap.”

Mahfud MD, anggota DPR Fraksi FKB mengatakan, terbentuknya DPD agar ada bikameral. Keberadaan DPD dianggap telah melenceng dari semula sehingga lembaga itu seolah-olah hanya memiliki dua pekerjaan besar yaitu ketika ada impeachment dan perubahan UUD 1945. Kedua pekerjaan itu membutuhkan DPD agar mencapai 2/3 anggota MPR.

Karena itu, FKB mendukung penguatan DPD agar terbangun sistem ketatanegaraan yang sehat melalui peningkatan peran dan fungsi DPD tersebut.

Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita mengatakan, DPD perlu penguatan kewenangan sebagaimana seharusnya sistem bikameral (DPR dan DPD) yang dianut di negara-negara di dunia.

Apalagi, DPD multietnis, profesi, dan multikultur, sehingga penguatan DPD itu berarti memperkuat NKRI. ”DPD cerminkan karakter bangsa ini. Karena itu sangat indah kalau system bicameral itu berjalan,” Ginandjar berharap.

Jika DPD dibiarkan seperti sekarang, maka keberadaannya mubadzir. Sementara negara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp3 triliun lebih untuk Pemilu DPR dan DPD pada tahun 2004. ”Jadi, DPD ini ingin membangun sistem bukan untuk merebut kekuasaan,” tutur Ginandjar.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, sistem semibikameral yang dipraktikkan saat ini tidak produktif terhadap relasi antarbagian parlemen, yakni antara DPD dan DPR, terutama pada proses pembuatan perundang-undangan.

Sistem perwakilan sekarang mengarah monokameral atau satu kamar karena hanya satu pihak yang kuat, yakni DPR atau bisa ditafsirkan tiga kamar, yaitu DPD, DPR, dan MPR, dan bisa juga ditafsirkan bikameral atau dua kamar, yakni DPD dan DPR dengan MPR sebagai joint session.

Kalau sistem semibikameral dipertahankan maka tidak akan produktif dalam proses pembentukan perundang-undangan. Pemerintahan pun tidak akan berjalan efektif karena partai-partai politik selalu menjadi faktor yang menggoyahkan efektivitas pemerintahan.

Karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD beberapa waktu lalu, Syamsuddin menyarankan DPD menyiapkan naskah revisi UU Susduk, kemudian mengajukan judicial review UU Susduk dan merevisi Susduk.

Syamsuddin menilai meski DPD dan DPR satu kesatuan parlemen, namun DPD belum memiliki kontribusi maksimal karena fungsi legislasi yang tidak semestinya. Karenanya, UU Susduk harus direvisi dengan penciptaan mekanisme kerja DPD dan DPR bersinergis melalui joint committee atau joint confenrence.

Mengenai usulan mengamandemen konstitusi, dipastikan akan memakan waktu lama dengan strategi perjuangan yang berat. DPD setidaknya harus mendekati pengurus partai politik dan anggota DPR. Perjuangan memperoleh dukungan minimal sepertiga anggota MPR untuk mengamandemen konstitusi dan dukungan minimal dua pertiga untuk mengubah kembali UUD 1945, tidaklah mudah.

Amandemen kelima UUD 1945 semestinya menjadi momentum untuk membaca kembali semua hasil-hasil amandemen yang mengandung inkonsistensi dan inkoherensi. Kesempatan amandemen kelima ini dimanfaatkan untuk memperkuat DPD menjadi lembaga semacam senat atau majelis tinggi yang memiliki kekuasaan legislasi lebih luas kendati tidak seluas DPR.

Kalau sistem yang berjalan tetap dipertahankan maka kekuasaan legislasi DPD hanya mengusulkan UU tertentu, tetap tidak jelas kesudahannya.

Hak legislasi yang melekat ke DPD belum sebagai hak legislasi karena kalimat “dapat mengusulkan” juga bisa dilakukan lembaga lain di luar DPD.

Salah satu poin penting merevisi UU Susduk adalah keterlibatan DPD tidak hanya pada tahap awal Pembicaraan Tingkat I tetapi sampai tahap selanjutnya.

Menurut Syamsuddin, rangkaian proses pembuatan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, pembahasan, dan pengesahan. Suatu UU yang menjadi wilayah DPD disahkan di depan sidang gabungan DPR dan DPD.

Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung menilai, Senat di Amerika Serikat tidak mungkin dijadikan referensi untuk menciptakan sistem bikameral di Indonesia karena sistem dan latar belakang sejarah yang berbeda. Akbar juga menilai tak mudah mengubah UUD 1945 dan membutuhkan waktu 5-10 tahun. Tuntutan amandemen UUD 1945 bisa direalisasi jika ada desakan eskalatif sehingga mendesak diakomodasi dalam perubahan UUD 1945.

“Kesempatan untuk mengubah UUD 1945 mungkin dalam waktu sepuluh tahun ini belum bisa dilakukan. Tetapi siapa tahu, politik tidak bisa kita duga, tidak bisa prediksi. Bisa saja dalam waktu 5-10 tahun ke depan terjadi dalam kehidupan politik kita tuntutan-tuntutan yang begitu eskalatif sehingga tuntutan itu tidak mungkin tidak diakomodasi. Bila perlu, dilakukan perubahan UUD 1945,” katanya dalam RDPU dengan DPD beberapa waktu lalu.

Untuk mengubah UUD 1945 juga harus mendapat dukungan sepertiga anggota MPR/DPR. Perubahan peraturan perundang-undangan yang relatif lebih mudah dilakukan adalah perubahan UU Susduk karena hanya mengatur pola hubungan kerjasama DPD dan DPR khususnya pembahasan suatu masalah daerah dalam rapat-rapat alat kelengkapan antara kedua lembaga.

DPD juga harus inovatif dalam meningkatkan fungsi dan peran, termasuk melakukan pendekatan kepada DPR guna menggolkan kepentingannya. Akbar juga menyarankan agar DPD fokus pada usaha membangun opini masyarakat bahwa DPD perlu dioptimalkan fungsi dan perannya.

Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Andalas Saldi Isra menyarankan agar DPD harus segera ajukan judicial review ke MK. DPD berpeluang memenangkannya untuk mengakhiri pengebirian fungsi legislasi DPD selama ini.

Kemudian, DPD merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD atau UU Susduk dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3.

Untuk jangka panjang, UUD 1945 harus diamandemen untuk memberikan kewenangan bagi kamar kedua (DPD) mengajukan keberatan terhadap semua rancangan undang-undang (RUU) yang sudah disetujui kamar kesatu (Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR).

Menurut Saldi, revisi UU Susduk dan UU P3 yang didorong DPD akan diperkuat dengan putusan MK.

Pengebirian fungsi legislasi DPD dalam UU Susduk dan UU P3 terjadi karena program legislasi nasional (prolegnas) hanya melibatkan DPR. Padahal, prolegnas juga menyangkut urusan-urusan daerah.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s