Ketika Wakil Rakyat Melawan Rakyat

AWAL pekan lalu, ribuan anggota DPRD dari sejumlah daerah mengelar aksi menolak revisi PP No.37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Di Gedung DPR Senayan Jakarta, mereka ”mencak-cak” sambil berteriak layaknya preman.

Laku anggota DPRD itu membuat rakyat yang lagi susah makin gerah. Pasalnya, penolakan revisi PP No.37/2006 membuktikan DPRD tidak pro rakyat, namun lebih memperjuangkan kepentingan pribadi.

Sejak PP itu diterbitkan, rakyat di sejumlah daerah begitu lantang menolak diberlakukan karena tidak adil bagi rakyat.

PP itu mengatur tambahan anggaran komunikasi intensif bagi anggota DPRD sebesar Rp9 juta per orang dan dana operasional pimpinan DPRD yang berkisar Rp18 juta per orang. Selain itu, masing-masing anggota DPRD juga Rp108 juta.

PP yang berlaku surut itu dipastikan semakin membebani dua kali lipat APBD 2007, karena harus mengalokasikan anggaran untuk membayar hutang pada tahun 2006 dan membayar tunjangan anggota DPRD.

Dan, yang paling menyakitkan rakyat, PP itu menempatkan semua daerah di Indonesia sama. Bagi daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) minim, anggaran buat rakyat semakin terpangkas karena dialirkan ke kantong anggota DPRD.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 55 orang anggota DPRD Provinsi miskin itu langsung saja menyambar dana rapelan sebesar Rp6,5 miliar dari pemberlakuan mundur PP tersebut. Dana rapel itu diberikan ke semua anggota DPRD sejak 27 Desember 2006 hingga awal Januari 2007. Sementara total nilai tunjangan komunikasi intensif untuk 55 orang anggota DPRD NTT selama tahun 2006 mencapai Rp5,94 miliar.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT Wilhelmus Openg mengaku malu dengan perilaku maruk para anggota DPRD tersebut. ”Sungguh memalukan, itu perilaku para politisi kita, saya malu dengan rakyat,” katanya.

Sebastian Salang, Sekjen Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) menilai penolakan atas revisi PP No.37 Tahun 2006 yang disuarakan sejumlah anggota DPRD, adalah bukti mereka tidak mementingkan kepentingan rakyat.

Ketua DPR Agung Laksono juga mengatakan sebagai representasi dan mewakili rakyat, DPR mendukung pemerintah mengenai revisi Peraturan Pemerintah PP 37/2006.

”DPR mendukung revisi PP karena rakyat menolak,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

”Demo DPRD kemarin tidak ada urusan dengan rakyat, tapi ngurusin kepentingan mereka (DPRD, red) sendiri,” ujar Sutiono, warga Kebayoran Lama, Jakarta. ”Kok wakil rakyat, demo yang menolak aspirasinya rakyat,” imbuhnya.

Penolakan itu membuktikan lembaga perwakilan rakyat di daerah tidak peka terhadap realitas penolakan yang begitu besar dari masyarakat akan PP tersebut.

Sebenarnya, rakyat sudah gerah dengan perilaku buruk para wakil rakyat. Sudah banyak skandal yang telah dilakukan sejumlah politisi. Sebut saja soal voucer, seks, hingga tidak optimalnya anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya menyerap aspirasi rakyat.

Komunikasi Buruk

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, perilaku DPRD yang bertentangan dengan aspirasi rakyat adalah bukti terputusnya hubungan antara politisi dengan rakyat. Hal itu bermuara dari buruknya komunikasi politik antara politisi dengan rakyat. ”Intensitasnya sangat rendah,” kata dia.

Interaksi politik antara politisi dengan konstituennya belum sejatinya mengarahkan pada orientasi mutualis sebenarnya. Namun, lebih mengambarkan simbiosis paratisme—yang konstituen hanya obyek eksploitasi ambisi politik politisi. Intensitas komunikasi dilaksanakan politisi hanya saat pemilihan umum digelar.

Seharusnya, sebagai wakil rakyat, anggota DPR, DPRD, dan DPD perlu mengembangkan komunikasi dengan rakyat lewat kunjungan secara rutin, intensif. Wakil rakyat juga tak perlu sungkan bertemu dengan konstituennya secara langsung sehingga dapat mengetahui lebih dalam persoalan yang dihadapi konstituennya.

Namun, hal itu tidak dilakukan oleh sebagian besar para politisi. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay menilai, sebagian besar politisi di legislatif kurang memahami aspirasi rakyat. Mereka tidak peduli dengan aspirasi rakyat karena lolos ke parlemen berdasarkan partai politik—meski rakyat yang memilihnya.

Karena itu, Hadar menilai perlu ada aturan mengenai batasan kegiatan komunikasi dengan konstituen, hak dan kewajiban anggota legislatif dalam melakukan kegiatan komunikasi tersebut, hak dan kewajiban konstituen dalam berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi dengan anggota legislatif tersebut, serta sanksi bagi semua pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Tanpa ada aturan yang jelas, kata Gumay, wakil rakyat bisa semena-mena melakukan sesuatu yang salah di mata rakyat. Sikap antipati wakil rakyat terhadap aspirasi rakyat dibuktikan saat reses.

Waktu reses yang seharusnya dimaksimalkan untuk berinteraksi dengan konstituen di daerah, tidak optimal dilaksanakan. ”Justru diisi dengan berleha-leha, dan mengelola bisnis yang mereka kelola,” ujar Ray.

Hadar menilai sebagian besar anggota legislatif tidak memanfaatkan reses untuk menjaring aspirasi di tingkat bawah karena tidak ada aturan mengenai pertanggungjawaban hasil reses, intensitas kegiatan yang laporannya dipresentasikan di parlemen serta dipublikasikan ke rakyat.

Hadar memandang reses adalah waktu yang seharusnya diarahkan anggota legislatif untuk berkomunikasi secara intensif dengan konstituen sehingga mengetahui berbagai perubahan maupun permasalahan yang terjadi.

Namun, jika para wakil rakyat menyadari fungsinya sebagai pelayan publik, maka interaksi dengan konstituen dapat dilakukan tak hanya saat reses. Para wakil rakyat harus mengalokasikan waktu khusus di parlemen. Dan, akan lebih jika para wakil rakyat menyediakan rumah aspirasi khusus di wilayah pemilihannya. Hal itu memudahkan rakyat menyalurkan aspirasinya tanpa harus menyambangi ke Gedung DPR atau DPRD.

Lewat pembukaan rumah aspirasi di wilayah konstituen akan mendorong terjadi interaksi dinamis antara wakil rakyat atau partai politik, dengan rakyat yang memilihnya dari sebuah daerah pemilihan tertentu.

Dengan berjalannya komunikasi politik, para wakil rakyat tersebut akan memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan tawaran solusi yang mungkin diajukan.

Tanpa komunikasi yang efektif, maka akan terjadi stagnasi dalam sistem politik yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud—yang bemuara pada aktualisasi cara-cara penyaluran aspirasi lewat demonstrasi yang kadang menggunakan kekerasan.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s