Wakil Rakyat Menolak Titah Rakyat

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut terpilih, melakukan sumpah jabatan saat pelantikan di Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin (15/9)

AWAL pekan lalu, ribuan anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) dari sejumlah daerah, mengelar unjuk rasa. Mereka menolak revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Di Gedung DPR Senayan Jakarta, mereka ”mencak-cak” sambil berteriak layaknya preman. Lelaku anggota DPRD itu membuat rakyat yang lagi susah makin gerah. Pasalnya, penolakan revisi PP No 37 Tahun 2006 itu membuktikan, mereka tidak pro rakyat.

Sejak PP itu diterbitkan, rakyat di sejumlah daerah begitu lantang menolak karena mengutamakan kepentingan para wakil rakyat. PP itu mengatur tambahan anggaran komunikasi intensif bagi anggota DPRD sebesar Rp9 juta per orang dan dana operasional pimpinan DPRD yang berkisar Rp18 juta.

PP yang berlaku surut itu semakin membebani dua kali lipat APBD 2007, karena harus mengalokasikan anggaran untuk membayar hutang pada tahun 2006 dan membayar tunjangan anggota DPRD.

Dan, yang paling menyakitkan, PP itu menempatkan semua daerah di Indonesia sama. Bagi daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) minim, anggaran buat rakyat semakin terpangkas karena dialirkan ke kantong anggota DPRD.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 55 orang anggota DPRD langsung menyambar dana rapelan sebesar Rp6,5 miliar dari pemberlakuan mundur PP tersebut. Dana itu diberikan ke semua anggota DPRD sejak 27 Desember 2006 hingga awal Januari 2007.

Sementara total nilai tunjangan komunikasi intensif untuk 55 orang anggota DPRD NTT selama tahun 2006 mencapai Rp5,94 miliar.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT Wilhelmus Openg, mengaku malu dengan perilaku maruk anggota DPRD tersebut. ”Sungguh memalukan, itu perilaku para politisi kita, saya malu dengan rakyat,” katanya.

Sebastian Salang, Sekretaris Jenderal Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) menilai, penolakan atas revisi PP No.37 Tahun 2006 menunjukan anggota DPRD tidak mementingkan kepentingan rakyat.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, sebagai representasi dan mewakili rakyat, DPR mendukung pemerintah merevisi PP itu. “DPR mendukung revisi PP karena rakyat menolak,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sutiono, warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menilai, aksi unjuk rasa anggota DPRD itu tidak ada urusan dengan rakyat. “Tapi, ngurusin kepentingan mereka sendiri,” ujarnya.”Kok wakil rakyat, demo yang menolak aspirasinya rakyat.”

Sebenarnya, rakyat sudah gerah dengan perilaku buruk para wakil rakyat. Sudah banyak skandal yang telah dilakukan sejumlah politisi. Sebut saja soal voucer, seks, hingga tidak optimalnya anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, perilaku DPRD yang bertentangan dengan aspirasi rakyat adalah bukti terputusnya hubungan antara politisi dengan rakyat. Hal itu bermuara dari buruknya komunikasi politik antara politisi dengan rakyat. ”Intensitasnya sangat rendah,” kata dia.

Interaksi politik antara politisi dengan konstituennya belum mengarahkan pada orientasi mutualis. Namun, lebih mengambarkan simbiosis parasitisme, di mana rakyat sebagai konstituen hanya dijadikan obyek eksploitasi politik elit.

Intensitas komunikasi dilaksanakan politisi hanya saat pemilihan umum digelar. Seharusnya, sebagai wakil rakyat, anggota DPR, DPRD, dan DPD perlu mengembangkan komunikasi dengan rakyat lewat kunjungan rutin dan intensif. Wakil rakyat juga tak perlu sungkan bertemu dengan konstituen secara langsung sehingga dapat mengetahui lebih dalam persoalan yang dihadapi konstituennya.

Namun, hal itu tidak dilakukan oleh sebagian besar para politisi. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay menilai, sebagian besar politisi di legislatif kurang memahami aspirasi rakyat. Mereka tidak peduli dengan aspirasi rakyat karena lolos ke parlemen ditentukan partai politik—meski rakyat yang memilihnya.

Karena itu, Hadar menilai, perlu ada aturan mengenai batasan kegiatan komunikasi dengan konstituen, hak dan kewajiban anggota legislatif dalam melakukan kegiatan komunikasi, hak dan kewajiban konstituen dalam berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi dengan anggota legislatif tersebut, dan sanksi bagi semua pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tanpa ada aturan yang jelas, kata Gumay, wakil rakyat bisa semena-mena melakukan sesuatu yang salah di mata rakyat.

Waktu reses yang seharusnya dimaksimalkan untuk berinteraksi dengan konstituen di daerah, tidak optimal dilaksanakan. ”Justru diisi dengan berleha-leha, dan mengelola bisnis yang mereka kelola,” ujar Ray.

Hadar juga menilai sebagian besar anggota legislatif tidak memanfaatkan reses untuk menjaring aspirasi di tingkat bawah karena tidak ada aturan mengenai pertanggungjawaban hasil reses, intensitas kegiatan yang laporannya dipresentasikan di parlemen serta dipublikasikan ke rakyat.

Padahal, reses adalah waktu yang seharusnya digunakan anggota dewan untuk berkomunikasi secara intensif dengan konstituen sehingga mengetahui berbagai perubahan maupun permasalahan yang terjadi.

Sebenarnya, tak hanya saat reses. Para wakil rakyat dapat saja mengalokasikan waktu khusus di parlemen atau menyediakan rumah aspirasi khusus di daerah pemilihannya. Dengan begitu, memudahkan rakyat menyalurkan aspirasi, tanpa harus menyambangi wakil rakyat ke Gedung DPR atau DPRD.

Lewat pembukaan rumah aspirasi di daerah pemilihan, akan mendorong interaksi dinamis antara wakil rakyat, partai politik, dengan rakyat yang memilihnya.

Dengan berjalannya komunikasi politik, para wakil rakyat dapat dengan mudah menghimpun informasi, mengindentifikasi masalah, identifikasi terhadap permasalahan yang ada dan memikirkan solusinya.

Tanpa komunikasi yang efektif, akan terjadi stagnasi dalam sistem politik yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud. Hingga akhirnya, penyaluran aspirasi dilakukan lewat demonstrasi yang kadang menggunakan kekerasan,

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s