TURUNNYA BI rate dari 10,25 persen menjadi 9,75 persen, diharap memicu pertumbuhan sektor riil, khususnya dunia properti Indonesia. Turunnya BI rate tentu mendorong kalangan perbankan untuk semakin membuka akses kredit kepada pengusaha untuk kejar target menjawab kebutuhan masyarakat akan properti dan perumahan.

Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) memperkirakan sektor properti Indonesia akan tumbuh 10 hingga 18 persen. Jumlah pengembang aktif tumbuh cukup meyakinkan mencapai 2.200 di akhir 2006, sementara nilai kapitalisasi bisnis properti dan perumahan berkembang mencapai Rp87,3 triliun.

Namun, kejar target menjawab kebutuhan masyarakat akan properti dan perumahan di tahun 2007, tak serta merta mudah direalisasikan. Pasalnya, sejumlah persoalan klasik seperti belum membaiknya iklim investasi, birokrasi yang berbelit, sejumlah peraturan yang memberatkan, persoalan tanah, pajak yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, hingga kini masih meradang.

Jika kendala itu tidak segera dibenahi, maka properti Indonesia di tahun 2007, tidak lebih prospektif dibanding tahun 2006. Lantas, bagaimana mencermati realitas tersebut, berikut komentar Pengamat Properti Panangian Sumanungkalit kepada Wartawan Jurnal Nasional M. Yamin Panca Setia, kemarin.

Perlu Kampanye Nasional Pembangunan Properti dan Perumahan

Bagaimana anda menilai prospek properti di tahun 2007?

Prospek properti di tahun 2007 tidak lebih baik daripada tahun 2006. Namun, untuk perumahan prospeknya akan lebih baik.

Turunnya BI rate diharapkan mendorong perbankan mengucurkan kredit dengan bunga menarik kepada pengusaha properti. Sejauh ini, bagaimana respon perbankan dalam mengembangkan properti?

Turunnya suku bunga harus menjadi momentum untuk mengembangkan perumahan. Tapi, respon perbankan belum kelihatan. Kucuran kredit biasanya lambat, karena menurunkan suku bunga berarti menurunkan keuntungan. Suku bunga tidak terlalu cepat turun. Untuk properti sudah terjadi oversupply di tahun 2006, properti sudah terlalu banyak oversupply, jadi pasaran tidak terlalu tinggi.

Kalau pasar properti dan perumahan sendiri bagaimana?

Kebutuhan masyarakat akan properti tetap baik dan naik, tapi supply sudah berlebihan di tahun 2006. sementara Peluang pasar di sektor perumahan di level menengah ke bawah sangat bagus.

Apa kendala yang dihadapi dalam pengembangan industri properti dan perumahan?

Ada kendala di bidang perumahan yang penjualannya tergantung kredit pemilikan rumah (KPR), yang tidak turun signifikan. Daya beli masyarakat baru pulih, dan mungkin tahun depan sudah mulai pulih. Pengusaha juga dihadapi persaingan yang makin ketat, dan sulit permodalan karena bank membatasi diri. Belum kelihatan (respon perbankan, red) karena sudah pernah terjadi krisis.

Apakah kebijakan pemerintah cukup mendorong pengembangan bisnis properti dan perumahan?

Kebijakan pemerintah pusat tidak terlalu mampu menciptakan iklim kondusif bagi investasi di sektor perumahan dan bisnis properti. Seperti kepastian akan pembangunan rumah susun yang kemarin yang hingga sekarang belum jelas. Lalu pembangunan Sejuta Rumah yang hingga kini masih dihadapi kendala perpajakan, listrik, dan masalah koordinasi antar departemen. Ini semua adalah masalah koordinasi.

Bagaimana dengan pemerintah daerah?

Permasalahan pada proses birokraksi , serta banyak perda yang tidak memahami kepentingan industri. Persoalan di daerah adalah tanah. Tidak ada peruntukan tanah yang jelas, apakah untuk rumah susun atau rumah sederhana dan sangat sederhana.

Apa yang harus dilakukan pemerintah agar iklim properti dan perumahan meningkat?

Harus ada political will dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan bisnis properti dan perumahan harus menjadi prioritas dalam pembangunan lima tahun ke depan. Rencana pembangunan Sejuta Rumah jangan sebatas jargon, namun harus dibuat peta masalahnya. Lalu pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah. Perlu juga kampanye nasional untuk memberantas pungutan liar di bidang perumahan, membuat perizinan yang mudah.

Jadi, anda menilai belum kelihatan implementasi kebijakan strategis dari pemerintah?

Pemerintah pusat itu sendiri, tidak bersatu. Sementara iklim investasi perumahan di daerah banyak masalah. Contoh, kita bangun rumah tapi tidak ada listriknya, itu kan berada dalam naungan kabinet. Tapi, kabinet sepertinya tidak sepakat jika pembangunan rumah harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lima tahun pemerintahan SBY JK.

Jadi, soal pembangunan properti dan perumahan harus bersifat interdep?

Ya, harus interdep. Sejauh ini, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, belum ada konsep yang jelas, karena lemahnya sumberdaya di Kementerian tersebut karena orang lama dari PU yang berorientasi pada proyek sehingga tidak ada konsep karena berorientasi pada proyek. National policy belum ada, belum kuat dan belum kokoh.

Berbeda pada jaman Presiden Suharto yang memiliki Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N), yang menjadi badan koordinasi yang bersifat nasional di bawah koordinasi Presiden langsung.

Sekarang BKP4N tidak berjalan.

Jadi, belum kelihatan adanya terobosan kongkret dari pemerintah?

Ya, langkah kongkret pemerintah selama dua tahun ini belum ada terobosan. Persoalan perumahan yang selalu dibicarakan adalah permasalahan klasik seperti birokrasi berbelit-belit, dan kurang kuatnya koordinasi.

Kabinet harusnya menjadikan program. Memang tadinya ada keinginan untuk menerbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Perumahan. Katanya, bulan Juli sudah keluar. Tapi, hingga sekarang belum juga keluar. Jadi, pemerintah lambat mengambil keputusan, terlalu banyak diskusi dan seminar, yang bersifat serominal yang tidak habis-habisnya.

Sementara Partisipasi REI juga dalam memecahkan masalah hanya sebatas ngomong di koran, menggelar seminar gitu-gitu saja, mana ada sebuah tim yang dibentuk REI agar orang asing memasuki dunia properti Indonesia. Untuk membuat industri itu, harusnya REI secara kongkret membuat tim untuk menyusun UU, menginventarisir masalah.

Apakah perlu sebuah tim untuk mengindentifikasi kendala dan persoalan?

Tapi, perlu sebuah tim atau tink tank yang dibuat REI yang terdiri dari sejumlah pakar, dan berbagai kalangan. Tim itu harus menyiapkan segala sesuatu, dan mulai menginventarisir masalah, menyelesaikan persoalan di lapangan dan mengusulkan kepada pemerintah agar menyusun kebijakan yang memudahkan.

Langkah yang dilakukan sejauh ini manfaatnya sangat terbatas. Tidak ada sesuatu hal berupa agenda strategis. Kalau mengandalkan pemerintah juga sulit karena masih baru sehingga membutuhkan input. Harusnya, kalau sudah tahu itu, maka REI harusnya membuat studi banding dengan Malaysia untuk menyelesaikan persoalan perumahan, kemudian diajukan ke DPR dan pemerintah. Kalau berjalan sendiri tidak bisa sehingga perlu menjadi sinergi.

Tim tersebut harus mengindentifikasi, dan menyelesaikan masalah, kemudian mengkomunikasikan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Nanti kan diharapkan bisa keluarkan suatu kebijakan nasional berupa Inpres tentang pembangunan industri perumahan, yang tembusannya ke seluruh gubernur, bupati dan walikota di seluruh daerah.

Minat investor sendiri bagaimana?

Minat investasi dari luar sangat besar, seperti dari Malaysia. Investor dalam negeri juga banyak. Biasanya orang asing banyak yang memakai nama orang Indonesia.

Jadi, di bidang properti dan perumahan Indonesia masih sangat berat, tapi menarik, karena prospeknya sangat besar karena semua orang butuh rumah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s