Pungutan Liar di Pelabuhan

Dari Oknum Berseragam Hingga Gelandangan


IRWANDY Muslim, pengusaha tekstil, mengaku jenuh menghadapi praktek pungutan liar atau biasa dikenal pungli di kawasan pelabuhan. Dia mengilustrasikan kawasan bongkar muat barang ekspor impor itu bak sarangnya para penyamun.

Sebagai pengusaha yang sering berkutat pada kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan, Irwandi tak bisa berbuat banyak saat berhadapan dengan sejumlah oknum pemalak.

Setidaknya, para pengusaha wajib menyediakan uang receh sebagai biaya tips yang harus diberikan kepada sejumlah petugas agar lancar melewati pintu ke pintu hingga bisa berhasil memasukan barang ke lambung kapal yang mangkal di sekitar darmaga pelabuhan.

“Demi kelancaran arus barang dari asal ke tempat tujuan, terpaksa kita harus bayar,” keluh Irwandi yang menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Jika tak dibayar, resiko yang ditanggung pengusaha akan lebih mahal. Barang yang akan dikirim ke luar negeri menjadi terlambat sehingga tak menutup kemungkinan para importir di luar negeri akan menerapkan finalti kepada pengusaha.

Irwandi mengatakan pungutan di pelabuhan terbagi menjadi tiga pungutan, yaitu pungutan resmi yang ada dasar hukumnya, pungutan liar yang tidak ada dasar hukumnya, dan pungutan asli tapi palsu alias aspal, yaitu pungutan resmi yang ditumpangi pungutan liar.

Di Terminal Handling Charge (THC) misalnya. Para pengusaha harus membayar lebih dari tarif yang sudah ditetapkan pemerintah. Biaya per kontainer pendek (20 feet) yang sudah diturunkan dari 150 dollar AS menjadi 95 dollar AS, tetap dikenakan melambung, bahkan hingga melebihi 150 dollar AS.

“Biaya yang harus ditanggung pengusaha bisa mencapai US$180 per kontainer pendek (20 feet) lantaran banyaknya pungutan lain yang tak jelas,” ungkapnya.

Selain itu, ada juga biaya adminstrasi tukar dokumen di bank, yaitu Rp70.000 per dokumen, yang kadang nilainya lebih karena karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur. Irwandi tidak bisa membayangkan, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan pengusaha hanya untuk mengurusi dokumen yang jumlahnya bisa mencapai ribuan dokumen.

Biaya itu belum termasuk biaya pelayanan yang telah diberikan sejumlah pengusaha yang bergerak di sektor pelayaran, dan biaya untuk oknum aparat keamanan beserta preman, hingga gelandang di sekitar pelabuhan.

“Sekitar 8 persen dari total biaya produksi barang yang harus dialokasikan pengusaha untuk pungli,” Irwandy memperkirakan.

Zulfikar Lukman, pengusaha keramik juga mengeluh terhadap praktek pungli di pelabuhan. Menurut dia, di pelabuhan, uang kecil saja didagangkan karena diperlukan untuk biaya masuk dari satu pintu ke pintu lain di pelabuhan hingga menuju darmaga. “Bebannya memang tidak besar, tapi kalau dilakukan di setiap pintu, maka beban pengusaha pun meningkat.”

Praktik pungli juga ramai karena pengaruh demand and supply, dan cepat atau tidaknya pengiriman sebuah barang dari pelabuhan hingga ke tempat tujuan. Pengusaha umumnya ingin proses ekspor impor berlangsung secara cepat. Keinginan itu tentu dapat terwujud jika ada uang tips ke petugas pelabuhan.

“Petugas mengenakan charge dengan biaya yang lebih tinggi kepada pengusaha,” ujar Zulfikar yang menjabat Sekjen Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI). Seharusnya, kata dia, praktik itu tak perlu terjadi karena sudah ada tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Keuntungan dari ekspor impor juga bermuara ke kas negara.

Zulfikar menilai pungli di pelabuhan terjadi karena tidak adanya pengawasan, sementara pengusaha juga tidak mau terlambat dalam mengirim suatu barang, sehingga terpaksa membayar biaya tambahan. Secara langsung, pungli yang menjadi beban pengusaha itu berpengaruh pada harga barang yang nantinya dijual ke konsumen.

Pungli juga memaksa tak sedikit pengusaha mengalihkan pengiriman barang ke pelabuhan lain seperti di Semarang yang relatif biayanya lebih murah dibandingkan Tanjung Priok, Jakarta. “Barang-barang terpaksa di download ke Semarang, karena agak mudah diatur.”

Ironisnya, ada juga pengusaha yang nekat melakukan transshipment (pemidahkapalan) barang di tengah laut. “Salah satunya menghindari beban pungli yang agak memberatkan. Ya semacam transshipment begitu, atau ilegal impor yang dilakukan dengan pertukaran informasi mengenai pajak dari pengiriman ekspor impor barang di negara lain.”

Dari Batam, Nada Fada Soraya, Ketua Kadinda Batam mengatakan sejumlah pengusaha pada mengeluh karena adanya biaya tambahan akibat tumpang tindihnya peraturan dalam aktivitas ekspor impor di Pelabuhan Batu Ampar.

Menurut dia, tumpang tindih peraturan tidak terjadi jika ada kejelasan mengenai otoritas kepelabuhan. Seharusnya, yang menjadi koordinator aktivitas pelabuhan yang sah adalah Syah Bandar. Namun, hingga sekarang masih dibawah otorita Batam. “Hal itu yang menjadi pemicu terjadinya high cost bagi pengusaha.”

Pelabuhan Batu Ampar juga kekurangan fasilitas, sehingga proses ekspor impor tidak berjalan normal. Banyak barang yang harus menunggu pengiriman, karena minimnya fasilitas di pelabuhan itu.

Semaraknya pungli di pelabuhan karena tata ruang yang tidak tepat, dan sengaja tidak dirapikan sesuai aturan kepelabuhan. Banyaknya pintu masuk menjadi akses bagi sejumlah oknum aparat keamanan, pelabuhan berserta preman, untuk memalak. “Tumpang tindih, di pelabuhan ada Angkatan Laut, polisi, penjaga keamanan pelabuhan, preman hingga gelandangan,” ujar Irwandy.

Beda dengan Singapura dan Malaysia, katanya, yang berkuasa mengamankan pelabuhan hanyab perusahaan yang bersangkutan sehingga tidak terlalu banyak pungutan liar.

Bagi pengusaha, katanya, paling tidak sebelum masuk ke area pelabuhan harus menyiapkan uang receh untuk membayar pungli. Irwandy mengatakan, di Pelabuhan Tanjung Priok ada orang yang pakai payung yang kerjanya tukar menukar uang receh misalnya dari Rp50.000 menjadi pecahan Rp10.000.

“Itu untuk pungli. Sebab ada tarifnya, tidak langsung, di map itu harus dimasukan di setiap meja. Dan di setiap meja, tidak ada uang kembalian, sehingga harus ditukarkan dahulu.”

Sebenarnya, kata Irwandi, pemerintah telah membentuk tim pemberantasan pungutan tidak resmi yang melibatkan 27 instansi. Tim tersebut, bertugas mengkaji tarif THC.

Tim itu akan memerangi pungli yang dikenakan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Tim juga menindak aparatur pemerintah yang melakukan pungli. Sejatinya, tim akan berusaha menunjang kelancaran arus barang yang terbentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian, tanpa embel-embel yang memberatkan.

Namun, kinerja tim tidak berjalan optimal karena ada keinginan dari beberapa pihak untuk tetap meraup untung secara ilegal dari aktivitas di pelabuhan.

Misalnya, usaha penertiban impor barang dengan menetapkan bea masuk tinggi, mendorong terjadi praktek negosiasi untuk memperlancar barang masuk, dengan menggunakan uang sogokan.

Persoalan tetap pelik karena hingga kini sistem perundang-undangan kepelabuhan belum rapi. UU Kepabeanen yang belum gol dibahas, masih terkesan tumpang tindih. Sementara UU Kepelabuhan yang memberikan wewenang kepada Pelindo mengelola pelabuhan ternyata dihadapi masalah yaitu kurangnya dukungan dana.

Dilematis memang, petugas bea cukai yang mempunyai tugas berat, tapi uang dari negara untuk transportasi petugas tidak sesuai kebutuhan, sehingga memungkin petugas mengambil pungutan.

Pengawasan juga sangat lemah, sementara begitu banyak pintu masuk ke pelabuhan, dan buruknya tata ruang. Banyaknya pihak dari beberapa institusi yang mencari keuntungan di pelabuhan juga semakin menyuburkan pungli di pelabuhan.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s