DINAMIKA pers dewasa ini semakin subur dengan orientasi dan ideologi yang beranekaragam. Menjamurnya industri pers merupakan realitas positif bagi kemajuan bangsa. Tak bisa ditampikan jika pers telah banyak memberikan kontribusi besar bagi perubahan sosial, pendidikan dan hiburan ke masyarakat. Pers juga telah membuktikan peran esensialnya sebagai pilar demokrasi di sebuah negara.

Karena itu, kebebasan pers mutlak dijaga. Kebebasan pers diharapkan dapat mengontrol penyalahgunaan kekuasaan. Lantas sejauh mana peran pers di Indonesia saat ini. Apakah esensi keberadaan pers semakin kuat membumi di tengah persaingan industri pers yang amat ketat dewasa ini. Berikut komentar mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja.



Jangan Lagi Penjarakan Wartawan

Dinamika pers telah berkembang pesat. Namun, apakah kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi telah membumi di Indonesia?

Ya, kebebasan pers tetap terpelihara hingga pada saat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat belum sepenuhnya terjamin. Belum ada komitmen sepenuhnya dan iklas dari semua pemimpin politik baik dari Eksekutif, maupun Yudikatif karena masih ada tuntutan yang bisa memenjarakan wartawan karena karya jurnalistik. Atau demonstran yang dan cendikiawan yang kritis. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih menyediakan pasal penghinaan.

Jadi, KUHP sudah tidak lagi tepat untuk menjerat wartawan di sebuah negara demokratis?

Kalau Indonesia menyebut sebagai negara demokratis, maka tidak lagi patut ada sanksi pidana penjara bagi karya jurnalistik, atau ekspresi demonstran dan pernyataan pendapat cendikiawan.

Memang Presiden SBY pada akhir Desember 2005 mengatakan era mengekang pers sudah lewat. Tapi, itu normatif. Lalu Namun, tekadnya belum penuh betul.

Pernyataannya masih mengambang. Beberapa bulan yang lalu, mahasiswa yang berdemonstrasi yang ekspresinya dianggap menghina Presiden. Rohman alias Marpaunk sebagai orator demonstrasi mahasiswa anti Presiden dan wakil Presiden Universitas Islam Nasional Syarief Hidayatullah dituduh menghina Presiden dan Wakil Presiden diancam pidana 6 tahun penjara. Perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menghina Presiden dan Wakil Presiden diancam pasal 134 Jo 136 KUHP. Itu sudah tidak pantas lagi dalam negara yang demokratis.

Namun, narasumber kadang mengeluh atas pemberitaan sejumlah media yang kurang proporsional dan mengedepan etika jurnalistik?

Saya harus mengakui masih banyak sekali media pers, khususnya di daerah yang masih sangat lemah. Tetapi itu mudah untuk di-counter bila pers membuat berita atau ulasan yang tidak sesuai dengan standar profesional jurnalistik, Gunakan hak jawab. Jika media tidak memberikan hak jawab, maka narasumber dapat mengadu kepada dewan pers. Semua pengaduan publik, termasuk pejabat pemerintah kepada media pers yang disampaikan dewan pers dapat diselesaikan dewan pers. Tidak perlu kekhawatiran karena pemberitaan para investor tidak akan mengambil keputusan. Pemberitaan pers hanya menjadi indikator awal. Mereka juga punya intelijen untuk meneliti kebenaran suatu pemberitaan—yang menjadi bahan, atau materi perusahaan untuk memutuskan– melanjutkan atau tidak investasi. Begitu banyak pihak yang berprasangka pemberitaan media yang buruk dapat menimbulkan kiamat, atau langit runtuh. Hahahaha. Itu tidak ada. Memang ada pemberitaan internasional seperti karikatur Nabi Muhammad yang dibuat di Denmark yang menimbulkan demokrasi yang begitu besar. Atau berita News Week yang memutuskan tentara AS melecekan Al Quran di Penjara Guantanamo.

Apa realitas tersebut juga sudah terjadi di Indonesia?

Kita ada, tetapi itukan bukan berarti berita itu tidak benar. Tapi, memang ada masyarakat yang mudah memberikan reaksi emosional.

Namun, wartawan juga setidaknya memperkirakan sejak dari awal implikasi sosiologis dari berita yang ditulisnya?

Wartawan bukan dukun atau peramal. Tapi wartawan harus bekerja hati-hati, penuh pertimbangan dan harus memahami jika kebebasan pers berkaitan dengan konteks sosial, politik dan ekonomi.

Tetapi, walaupun wartawan sudah mempertimbangkan sangat cermat berita yang ditulisnya, kadang tidak dapat diramalkan jika timbul reaksi. Wartawan juga menghadapi dilema. Saat mendapatkan berita yang sangat penting untuk diberitakan dan bisa menimbulkan reaksi emosional, akhirnya diputuskan untuk dihadapi bila berita itu dianggap penting daripada disembunyikan.

Bagaimana pemerintah maupun pihak terkait mengakomodir kritik pers?

Seharusnya, tiap-tiap menteri apalagi Presiden dan Wakil Presiden ada breafing konferensi pers yang reguler, yang dilakukan Juru Bicara kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan penjelasan kepada Presiden. Itu bukan hanya memberikan penjelasan kepada publik, tapi terkait dengan ekspresi yang tidak menyenangkan dari pemimpin yang dilontarkan kepada demonstran. Saya pernah mengatakan sambil berkelakar dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. Saya mengatakan tidak setuju jika ada beberapa mahasiswa dijatuhi hukuman penjara karena dianggap menghina presiden. Apa salahnya jika ekspresi mahasiswa yang dianggap kasar tersebut dibalas dengan ungkapan yang sama kasarnya, hahahaha. Kalau ada reaksi mahasiswa yang marah, maka katakan kepada mahasiswa jangan mengekspresikan pendapat dengan kemarahan dan kurang ngajar. Apa gunanya memenjarakan mahasiswa dan pemuda demonstran karena hanya mengeluarkan pernyataan yang kasar. Penjara juga tidak pantas ditetapkan bagi wartawan yang memberita informasi yang keras, bahkan tidak seimbang. Kata-kata harus dibalas dengan kata-kata.

Dalam rentan perjalanannya, apakah ada perubahan yang subtansial terhadap peran pers dewasa ini dengan jaman sesudahnya?

Sekarang sudah banyak wartawan yang cerdas karena kemajuan pendidikan. Kesempatan belajar semakin besar, dan banyak wartawan yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tampilan sajian jurnalistik juga lebih baik dari tempo dulu.

Namun, melihat keberanian wartawan untuk mengisi kebebasan pers, tahun 50-an adalah saat yang paling ideal karena pemerintah memberikan peluang yang lebih bebas untuk kekebasan pers dan berekspresi. Kita sedang menuju ke sana. Sekarang kebebasan pers dan berekspresi jauh lebih baik dan berpeluang daripada 10 tahun terakhir pemerintah Presiden Soekarno, dan selama 32 tahun dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Kita Harus menuju seperti tahun 50-an. Tidak ada lagi KUHP yang memenjarakan wartawan.

Apa sekarang, orientasi dan esensi peran pers telah maksimal dilaksanakan semua media?

Saya paham pentingnya survaival, tetapi jangan terlalu jauh meninggalkan idealisme. Jangan juga kere. Saya selalu mendukung kesejahteraan wartawan. Wartawan bukan penyodoran tape recorder, atau hanya mencatat serta menjadi tempat penyaluran informasi ke publik. Wartawan itu kritis, berpikir dan harus mempertimbangkan informasi yang baik bagi kemajuan bangsa.

Namun, tidak ada media yang bebas kepentingan?

Ya. Tidak ada media di dunia ini yang sepenuhnya bebas dari kepentingan. Tidak ada, pasti ada. Ada kepentingan politik. Tetapi, jika itu menjadi keyakinan para pengasuh media pers, bagi saya itu tidak menjadi persoalan, media mau percaya kepada Golkar, PAN, MUI, Gubernur A dan B, Presiden SBY dan Wapres JK. Itu tidak masalah. Tetapi tergantung bagaimana mengemas interaksi pers dengan pembaca, pendengar dan khalayaknya.

Apa yang harus dikedepankan oleh pers saat ini ditengah persaingan industri pers yang menuntut survaival?

Wartawan harus terus belajar agar karya jurnalistik semakin baik, Jangan sampai kecerdasan pers ketinggalan oleh kecerdasan masyarakat umumnya. Wartawan sama dengan pemimpin pemerintah sehingga harus cerdas selangkah lebih maju dari masyarakat. Siapapun yang ingin terjun ke industri pers, maka sejak dari awal dipikirkan kesejahteraan wartawan. Semakin industrial, maka akan semakin ada kecenderungan mementingkan sisi bisnis.

Di tengah menjamurnya media, apakah persentase dari esensi profesi jurnalistik lebih besar dibandingkan dari sisi bisnis?

Itu harus dilakukan penelitian. Tetapi, betapa pun kuatnya keinginan media pers di daerah dan jakarta untuk menekankan kepentingan bisnis, tetap saja ada idealisme, edukasi, dan sekalipun mementingkan sisi bisnis. Itu gambaran yang tidak terlalu buruk bagi pers kita. Yang tidak menekankan idealisme juga masih tetap berharga karena masih menekankan pada pencerahan, dan edukasi kepada masyarakat. Di tengah persaingan pers dewasan ini, kalau saya tidak suka karena sisi politik dan ideologi, maka saya dapat memindahkan dan tidak lagi berlangganan koran tersebut. Biarkan dan berikan kesempatan kepada siapapun untuk menerbitkan majalah, tabloid dan membuka stasiun televisi dan radio. Media yang dapat membentuk kultur glamour juga tidak masalah. Buat apa diseragamkan gaya hidup masyarakat kita yang mencapai 220 juta jiwa, dengan 300 suku bangsa, dan sekian agama. Jika ada peluang pasar bagi media pers maka teroboslah peluang tersebut karena dapat menyumbang bagi kemajuan ekonomi, budaya, politik dan peradaban.

Apa kriteria idealisme wartawan di tengah industrialisasi pers dewasa ini?

Mementikan kepentingan publik, membela pihak yang lemah, membela pihak-pihak yang menderita karena penyalahgunaan wewenang. Tetapi, jangan juga wartawan kere, hahahahaha. Makanya, saya selalu mengatakan bagi yang ingin mengembangkan industri pers, maka harus mengutamakan kesejahteraan wartawan. Minimal gaji wartawan itu Rp10 juta, karena wartawan bekerja dengan pikiran, idealisme dan harus bisa memilah informasi yang baik atau tidak, bagi kemajuan bangsa dan negara.

Di tengah persaingan industri pers dewasa ini, tumbuh sumbur media dengan pelbagai orientasi dan ideologi, bagaimana anda melihat realitas tersebut?

Biar saja punya orientasi politik dan ideologi yang berbeda-beda. Itu memang sangat perlu karena tidak mungkin satu surat kabar, televisi dan radio bisa memuaskan semua khalayak pembaca dan penonton. Biarkan tumbuh sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya, semakin demokratis sebuah negara, maka media pers akan semakin industrial. Makanya, saya tidak pernah setuju pembubaran Departemen penerangan.

Sebaiknya Departemen Informasi dan Komunkasi atau lembaga informasi nasional harus tetap ada, tetapi jangan mengontrol pers. Pekerjaannya menghimpun informasi yang sebesar-besarnya dari semua departemen untuk disampaikan ke pelosok daerah, yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh semua media di Indonesia.

M. Yamin Panca Setia

Photo:www.angkasa-online.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s