Suguhkan Jurnalisme Damai

Newspapers_tb

KONFLIK bernuasa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) seperti yang terjadi di Ambon, Poso, dan Kalimantan, tidak terlepas dari kegagalam media dalam mendorong perdamaian lewat informasi yang menyejukan. Bahkan, media dinilai turut mematik persoalan karena menebar informasi yang terdistorsi.

Dalam kondisi demikian, kehadiran jurnalisme damai (peace journalism) mutlak dibutuhkan. Apalagi, dengan latar belakang sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk—dibutuhkan kecakapan dalam mengemas jurnalisme damai sehingga wartawan menjadi mediator kala terjadi konflik dan cakap mengelola isu kemajemukan guna menghindari terjadinya konflik.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Heru Hendratmoko mengatakan, jurnalisme damai sangat penting dan harus terus disuguhkan ke masyarakat Indonesia. “Apalagi, belakangan ini potensi konflik antar civil society amat besar. Media harusnya menjadi perekat, bukan menjadi pemecah belah, tidak jadi kompor, namun harus mendinginkan,” ujarnya usai acara Launcing Buku berjudul Potret Jurnalis Indonesia, di Jakarta (5/9).

Dalam pandangan Heru, jurnalisme damai mengajak wartawan menampilkan suguhan berita positif saat meliput peristiwa konflik. Wartawan dituntut dapat berperan wewujudkan dialog antar pihak yang bertikai hingga bermuara pada perdamaian.

Sebenarnya, jurnalisme damai sudah lama diperkenalkan AJI lewat pelatihan kepada wartawan—khususnya yang meliput di daerah konflik agar memahami pentingnya mengaktualisasikan jurnalisme damai. “Namun, tidak semua wartawan dapat mengadopsi nilai-nilai jurnalisme damai,” ujar Heru yang bekerja sebagai Direktur Produksi KBR 68 H.

Tidak berkembangnya penerapan jurnalisme damai itu, katanya, tidak terlepas dari kebijakan redaksi yang tidak mendukung wartawan mengadopsi gaya jurnalisme damai dalam mengemas beritanya.

Banyak wartawan yang sudah mendapatkan pelatihan jurnalisme damai, namun tidak dapat menyuguhkan jurnalisme damai karena kebijakan redaksinya. “Individu wartawan paham akan jurnalisme damai. Tapi, saat kembali newsroom, manajemen punya kebijakan berbeda, maka itu jadi masalah.”

Heru menambahkan, jurnalisme damai tidak dapat diaktualisasikan wartawan karena manajemen redaksi lebih memihak kepada kepentingan kelompok, dan tidak independen. “Politik redaksi media yang bersangkutan amat menentukan terwujudnya penerapan jurnalisme damai.”

Di tempat yang sama, pakar media, Atmakusumah Astraatmadja memandang, jurnalisme damai adalah teknik penulisan karya jurnalistik yang difokuskan saat meliput peristiwa konflik. Dia memandang wartawan harus memiliki kemampuan mengemas berita berorientasi jurnalisme damai.

Menurut dia, jurnalisme damai sangat penting. Namun, jurnalisme damai tidak menampilkan sajian jurnalistik yang hanya menuruti kemauan masyarakat, atau sekadar memberitakan hal yang menyenangkan salah satu pihak saja.

Menurut Atmakusumah, semua wartawan punya pemahaman dalam menulis jurnalistik yang tidak memprovokasi yang dapat mengarahkan masyarakat ke suasana yang lebih gawat. Namun, katanya, banyak kalangan yang justru menilai media telah terjebak dalam sebuah konflik.

Di Ambon misalnya, ada terbitan Suara Maluku untuk pembaca Kristen, dan Ambon Ekspress untuk pembaca Muslim. Kedua media yang diterbitkan Jawa Pos Grup itu dituduh sejumlah kalangan tidak membantu menyelesaikan konflik, bahkan turut memprovokasi dua kelompok yang bertikai.

Namun, setelah diverifikasi ke pimpinan Jawa Pos, ternyata tidak benar tuduhan itu. “Tidak ada kesimpulan yang menyimpulkan jika kedua media itu terlibat konflik,” kata dosen Lembaga Pendidikan Pers Sutomo (LPDS) tersebut.

Menurut Atmakusumah, dua media itu hanya melaporkan kepentingan masing-masing kelompok. Namun, bukan memprovokasi. Sementara itu, media Siwalima yang dinilai sejumlah kalangan netral, justru memberitakan hal-hal yang bernuasa provokatif.

Atmakusumah mencontohkan pemberitaan Siwalima yang memuat laporan dari Cirebon tentang pengiriman 10.000 Mujahidin ke Ambon. “Itu provokatif, dan tidak akurat, mengerahkan 10.000 orang tidak gampang.”

Menurut dia, harus dibedakan berita yang provokatif dan sensasional. Di Indonesia, lebih mencolok pemberitaan sensasional. Namun, ada yang mendekati provokasi, sepihak, dan tidak memenuhi standar jurnalistik yang professional.

Dia mencontohkan harian Rakyat Merdeka yang menulis Judul: “Mulut Mega Bau Solar.” Berita itu dipublikasikan kala Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden Republik Indonesia. Atmakusumah memandang, judul tersebut bersifat sensasional, vulgar, dan agak berlebihan dalam sebuah karya jurnalistik. Namun, Dewan Pers tidak keberatan dengan judul itu. “Karena dianggap ekspresi terhadap kejengkelan masyarakat terhadap Mega yang menaikan harga BBM.”

Namun, lanjut Atmakusumah, Dewan Pers tidak setuju jika Rakyat Merdeka menulis judul, “Megawati Lebih Kejam daripada Sumanto pemakan mayat. Itu menjijikan, dan terlalu berlebihan.”

Heru mamandang, jika ada sebuah media yang menyuguhkan berita mengorbarkan peperangan dan kebencian, harus dibrendel. “Kenapa tidak dibrendel. Apapun alasannya kalau pun perjuangan yang diarahkan untuk perangan, sepakat lebih baik dibredel. Negara harus bertindak, karena berkaitan kepentingan bangsa yang lebih besar.”

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s