Pers Harus Mengedepankan Jurnalisme Damai

PERS memiliki peran strategis dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat menuju perdamaian. Namun, media juga dapat membentuk opini dan persepsi masyarakat yang mengarah pada peperangan.

Di Indonesia, konflik bernuasa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) seperti yang terjadi di Ambon, Poso, dan Kalimantan, tidak terlepas dari kegagalam media mewujudkan perdamaian. Bahkan, media diyakini menjadi alat untuk memprovokasi masyarakat yang tengah bertikai agar terus larut dalam pertikaian.

Dalam kondisi demikian, kehadiran jurnalisme damai (peace journalism) mutlak dibutuhkan. Apalagi, dengan latar belakang sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk—dibutuhkan komitmen bagi wartawan untuk menjadi mediator dalam meredam konflik akibat kemajemukan bangsa Indonesia.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Heru Hendratmoko mengatakan jurnalisme damai sangat penting dan harus terus disuguhkan ke masyarakat Indonesia. “Apalagi belakangan ini potensi konflik antar civil society amat besar. Media harusnya menjadi perekat, bukan menjadi pemecah belah, tidak jadi kompor, namun harus mendinginkan,” ujarnya usai acara Launcing Buku Potret Jurnalis Indonesia di Jakarta (5/9).

Dalam pandangan Heru, jurnalisme damai pada dasarnya mengajak wartawan menampilkan suguhan berita positif saat meliput peristiwa konflik. Wartawan dituntut dapat berperan wewujudkan dialog antar pihak yang bertikai hingga bermuara pada perdamaian.

Sebenarnya, jurnalisme damai sudah lama diperkenalkan AJI lewat pelatihan kepada wartawan—khususnya yang meliput di daerah konflik agar memahami pentingnya mengaktualisasikan jurnalisme damai. “Namun, tidak semua wartawan dapat mengadopsi nilai-nilai jurnalisme damai,” ujar Heru yang bekerja sebagai Direktur Produksi KBR 68 H.

Tidak berkembangnya penerapan jurnalisme damai itu, katanya, tidak terlepas dari kebijakan redaksi yang tidak mendukung wartawan mengadopsi gaya jurnalisme damai dalam mengemas beritanya.

Banyak wartawan yang sudah mendapatkan pelatihan jurnalisme damai, namun tidak dapat berbuat apapun karena kebijakan redaksinya berbeda. “Individu wartawan paham akan jurnalisme damai. Tapi, saat kembali newsroom, manajemen punya kebijakan berbeda, maka itu jadi masalah.”

Heru menambahkan, jurnalisme damai tidak dapat diaktualisasikan wartawan karena manajemen redaksi lebih memihak kepada kepentingan kelompok, dan tidak independen. “Politik redaksi media yang bersangkutan amat menentukan terawujudkan penerapan jurnalisme damai.”

Di tempat yang sama, Pakar Media, Atmakusumah Astraatmadja memandang jurnalisme damai adalah teknik penulisan karya jurnalistik yang difokuskan saat meliput peristiwa konflik. Dia memandang wartawan harus memiliki kemampuan mengemas berita berorientasi jurnalisme damai.

Menurut dia, jurnalisme damai sangat penting. Namun, jurnalisme damai tidak menampilkan sajian jurnalistik yang hanya menuruti kemauan masyarakat. Menurut dia, wartawan mirip dengan pemimpin pemerintahan yang harus lebih maju dari masyarakat. Karena itu, nilai-nilai kuno dan menghambat kebebasan pers harus terus dikikis lewat karya jurnalistik. Dia juga memandang, jurnalisme damai tidak sekedar memberitakan hal yang menyenangkan salah satu pihak saja.

Menurut Atmakusumah, semua wartawan punya pemahaman dalam menulis jurnalistik yang tidak memprovokasi yang mengarahkan ke suasana yang lebih gawat,” katanya.

Namun, katanya, banyak kalangan yang kadang menilai sebuah media telah terjebak dalam sebuah konflik. Di Ambon misalnya, ada terbitan Suara Maluku untuk pembaca Kristen, dan Ambon Ekspress untuk pembaca Muslim. Kedua media yang diterbitkan Jawa Pos Grup itu dituduh sejumlah kalangan di Ambon tidak membantu penyelesaian konflik, bahkan untuk memprovokasi dua kelompok yang bertikai.

Namun, setelah diverifikasi ke pimpinan Jawa Post, ternyata tidak benar tuduhan itu. “Tidak ada kesimpulan yang menyimpulkan jika kedua media itu terlibat konflik,” kata dosen Lembaga Pendidikan Pers Sutomo (LPDS) tersebut.

Menurut Atmakusumah, kedua media itu hanya melaporkan kepentingan masing-masing kelompok. Namun, bukan memprovokasi.

Sementara itu, media Siwalima yang dinilai sejumlah kalangan netral, justru memberitakan hal-hal yang bernuasa provokatif. Atmakusumah mencontohkan pernah Siwalima membuat berita yang memuat laporan dari Cirebon tentang pengiriman 10.000 Mujahidin ke Ambon. “Itu provokatif, dan tidak akurat, mengerahkan 10.000 orang tidak gampang.”

Menurut dia, harus dibedakan berita yang provokatif, dan sensasional. Di Indonesia lebih mencolok sensasional. Dan, ada yang mendekati provokasi, sepihak, dan tidak memenuhi standar jurnalistik yang professional.

Dia mencontohkan Harian Rakyat Merdeka yang menulis Judul “Mulut Mega Bau Solar” pada saat Presiden Megawati berkuasa. Atmakusumah memandang judul tersebut bersifat sensasional, vulgar, serta agak berlebihan dalam sebuah karya jurnalistik.

“Dewan pers tidak keberatan dengan judul itu, karena dianggap ekspresi terhadap kejengkelan masyarakat terhadap Mega yang menaikan harga BBM.”

Namun, lanjut Atmakusumah, Dewan Pers tidak setuju jika Rakyat Merdeka menulis judul “Megawati Lebih Kejam daripada Sumanto pemakan mayat. Itu menjijikan, dan terlalu berlebihan.”

Heru mamandang, jika ada sebuah media yang menyuguhkan berita mengorbarkan peperangan dan kebencian, harus dibrendel. “Kenapa tidak dibrendel. Apapun alasannya kalau pun perjuangan yang diarahkan untuk perangan, sepakat lebih baik dibredel. Negara harus bertindak, karena berkaitan kepentingan bangsa yang lebih besar.”

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s