Dewan Pers Periode 2006-2009

Agar Segera Disahkan Presiden

SESUAI UU No.40/1999 tentang Pers, Dewan Pers dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers mengemban amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar professional.

Dewan Pers juga berfungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan.

Dewan Pers juga mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, serta mendata mendata perusahaan pers.

Melihat peran dan fungsi tersebut, keberadaan lembaga yang dibentuk sejak tahun 1968, itu sangat penting. Kebebasan pers memang harus dijaga karena sangat fundamental bagi tegaknya demokrasi di sebuah negeri. Kebebasan pers diharapkan dapat menghimpun kesadaran rakyat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak menimbulkan kesengsaraan.

Peran Dewan Pers semakin penting seiring dibukanya katup kebebasan pers oleh Presiden BJ Habibie yang mencabut Permenpen No 01/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pada 5 Juni 1998. Lahirnya UU No 40/1999 tentang Pers juga menjadi acuan bagi wartawan dalam menjalan kerja jurnalistiknya.

Wajah pers di Indonesia pun kini bak gurita industri yang mampu menjamah kebutuhan masyarakat akan berbagai informasi, isu, kepentingan, sajian dan tampilan yang diusung—berkembang sesuai dengan segmentasi pasar yang beranekaragam.

Perkembangan itu merupakan realitas positif. ”Biarkan pers tumbuh sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin demokratis sebuah negara maka media pers akan semakin industrial,” kata Atmakusumah Astraatmadja, Tokoh Pers Nasional.

Meski demikian, Atmakusumah menilai kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat belum sepenuhnya terjamin. Belum ada komitmen dan keiklasan sepenuhnya dari semua pemimpin politik terhadap kebebasan berekspresi, karena masih ada tuntutan yang bisa memenjarakan wartawan karena karya jurnalistik.

Di sisi lain, Mantan Ketua Dewan Pers itu juga mengaku masih banyak sekali media pers, khususnya di daerah yang masih sangat lemah—yang sering kali membuat sejumlah kalangan gerah lantaran memberitakan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta.

Dalam konteks ini, Dewan Pers memiliki peran untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sejumlah kalangan yang merasa dirugikan dapat mengadu ke Dewan Pers ketika hak jawab tidak diberikan oleh media pers.

Hinca Panjaitan, anggota Dewan Pers yang sudah dimisioner mengatakan, keberadaan Dewan Pers sangat penting untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat jika dirugikan atas suatu pemberitaan media. Hingga Desember 2006, katanya, sedikitnya ada 400 kasus yang diadukan sejumlah kalangan ke Dewan Pers.

Sebagai penjaga moral dan etika jurnalistik Indonesia, fungsinya sangat strategis terutama menyelesaikan sengketa publik dengan pers yang melampaui batas kewenangannya dan melebihi batas etikanya dalam pemberitaan sehingga merugikan masyarakat. ”Siapa pun, termasuk Presiden jika merasa dirugikan oleh pemberitaan bisa mengadu ke Dewan Pers,” kata Hinca kemarin.

Sejauh ini Dewan Pers telah melaksanakan perannya dengan baik. Perusahaan pers sebagai konstituen Dewan Pers juga melaksanakan secara baik aturan yang dikeluarkan Dewan Pers. ”Jika tidak mematuhi, arogan sekali, siapa lagi yang mengontrol kalau bukan dewan.”

Namun, keberadaan Dewan Pers hingga kini belum aktif padahal masa tugas telah berakhir sejak Agustus tahun lalu. Sembilan anggota Dewan Pers pun telah terpilih pada September 2006 lalu. Mereka antara lain Bambang Harymurti, Wina Armada, dan Bekti Nugroho dari unsur wartawan. Garin Nugroho, Wikrama Abidin, dan Ichlasul Amal dari unsur masyarakat. Sementara dari unsur pengusaha adalah Satria Naradha, Leo Batubara, dan Abdulah Alamudi.

Hinca menyesalkan jika hingga kini Presiden belum mengesahkan sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2006-2009. Belum disahkannya nama pengurus baru Dewan Pers itu karena intervensi Menteri Komunikasi Sofyan Djalil yang berlebihan.

Sofyan mengatakan pemerintah baru akan mengesahkan keanggotaan Dewan Pers periode 2006-2009 bila Dewan Pers telah menjawab surat Depkominfo yang meminta klarifikasi tentang proses pemilihan anggota Dewan Pers.

Menkominfo menilai, berdasarkan pengaduan dari sejumlah kalangan, mekanisme pemilihan tidak sesuai perundang-undangan.

Bagi Hinca, alasan itu tidak rasional karena berasal dari surat kaleng dan rumor. Menurut dia, apapun alasannya, bukan urusan menteri, tapi internal masyarakat pers. ”Justru pertanyaan itu menunjukan menteri intervensi dan melanggar UU. Presiden saja tidak bisa intervensi, apalagi menteri. Presiden tidak menandatangani saja, berarti melakukan pelanggaran hukum,” tegas Hinca.

Direktur Eksekutif Indonesia Media Law & Policy Center (IMLPC) dan salah satu anggota tim Ombudsman Jawa Pos Group itu menambahkan, Dewan Pers sudah melakukan klarifikasi dengan mengirim surat tiga kali kepada Presiden berturut-turut dalam satu bulan. Namun, tetap tidak dijawab. Hingga kini, belum ada hubungan dan komunikasi dengan Presiden terkait mandegnya pengesehan anggota Dewan Pers.

Akibatnya, Dewan Pers yang sudah dimisioner maupun yang baru terpilih menjadi canggung dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Pers yang vakum saat ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers di Tanah Air.

Dewan Pers yang lama sudah tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan penting apabila ada pelanggaran yang dilakukan pers, sementara yang baru terpilih belum bisa berbuat apa-apa karena kepengurusan belum disahkan Presiden.

Hinca memandang ironis jika Dewan Pers sebagai salah satu institusi demokrasi diintervensi sehingga tidak bisa melaksanakan fungsinya.

Hinca meminta Presiden agar segera mengesahkan anggota Dewan Pers pada 9 Februari bertepatan dengan hari pers nasional. ”Dewan pers demisioner masih ada, tapi tidak bisa mengambil keputusan yang penting.”

Wina Armada mengatakan kondisi Dewan Pers yang vakum saat ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers di Tanah Air.

Dewan Pers yang lama sudah tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan penting apabila ada pelanggaran yang dilakukan pers. Sementara yang baru terpilih tidak bisa berbuat apa-apa karena kepengurusannya belum disahkan Presiden.

Dewan Pers sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Presiden agar sembilan nama itu segera disahkan. Namun, belum ada tanggapan apapun.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Heru Hendratmoko meminta Presiden segera menetapkan anggota Dewan Pers yang baru agar dapat bekerja.

Menurut dia, Dewan Pers adalah lembaga yang sangat penting yang mempunyai otoritas dalam memberikan penilaian jika ada kesalahan pers.

”Sekarang tidak jelas, karena masa tugasnya berakhir, sementara yang baru, merasa belum percaya diri jika tidak ada penetapan dari Presiden. Padahal, penetapan Dewan Pers oleh Presiden telah diatur dalam UU,” katanya.

Dalam proses rekrutmen, AJI masuk dalam Badan Pekerja bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s