Bandar Lampung Menanti Investor

DI Ruang Kenanga di salah satu satu hotel berbintang di Kota Bandar Lampung, sebuah pertemuan sedang digelar. Sejumlah akademisi dari pelbagai disiplin ilmu dan beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat di Bandar Lampung nampak sibuk mempresentasikan ide-ide cerdasnya. Mereka rupanya tengah merancang sebuah konsep yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung 2005-2010.

Eddy Sutrisno, Walikota Bandar Lampung hadir dalam pertemuan itu. Dia adalah si empu-nya hajat pertemuan itu.

Walikota yang baru terpilih itu memang sedang membutuhkan masukan ide-ide cerdas dari stakeholder yang diharapkan dapat membantu mendesain sebuah konsep strategis yang dapat menjadi acuan bagi dirinya dalam membangun Kota Bandar Lampung lima tahun ke depan.

Sebagai ‘jantung’ provinsi yang berjulukan Sai Bumi Ruwa Jurai, Kota Bandar Lampung memang amat membutuhkan sebuah konsep pembangunan yang strategis. Kota Bandar Lampung merupakan sentral segala aktivitas kehidupan, baik dalam bidang pemerintahan, sosial, pendidikan, kebudayaan, serta perekonomian di Provinsi Lampung.

Namun pada kenyataaanya, Kota Bandar Lampung hingga kini tak juga bisa maksimal memainkan peran sebagai leading area bagi pembangunan Provinsi Lampung secara menyeluruh.

Persoalan itu tentu bermuara pada kegagapan pemerintah kota (pemkot) dalam mendesain konsep pembangunan ekonomi strategis. Buktinya, proses pembangunan kota selama ini berjalan stagnan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari minim investasi yang diharapkan dapat menopang pembangunan ke depan. Pemkot sendiri sepertinya tak punya cara mumpuni untuk menyakinkan para investor agar mau berbondong-bondong tanamkan investasinya.

Buruknya manajemen birokrasi, proses perizinan yang berbelit, tidak efisien serta biayanya tinggi juga menyebabkan investor tak berminat bertandang ke Kota Bandar Lampung.

Menjawab persoalan itu, Eddy mengatakan akan terus melakukan penjajakan kepada para calon investor baik dari dalam maupun luar negeri dengan memberikan jaminan keamanan, serta status hukum bagi para investor agar mau tanamkan investasinya.

Dia mengatakan kontribusi investor sangat diperlukan untuk membantu memberdayakan potensi yang ada di Bandar Lampung. “Banyak potensi yang belum tergarap maksimal karena minimnya dana,” ujarnya menyakinkan.

Apalagi secara geografis, letak Kota Bandar Lampung yang berada pada 5020 sampai dengan 5030 lintang selatan dan 105028 sampai dengan 105037 bujuk timur, tepat di sekitar Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera merupakan posisi yang amat strategis.

Kota Bandar Lampung terletak pada jalur transit yang selalu dilewati para pengunjung dari Pulau Sumatara dan Pulau Jawa.

Belum lagi potensi kekayaan alam yang melimpah. Eddy mencontohkan pariwisata pantai yang memanjang di sekitar Teluk Lampung. Hingga saat ini, potensi tersebut kurang dapat diberdayakan maksimal menjadi kawasan wisata yang dapat dihandalkan karena minimnya investor.

Karena itu, Walikota mengharap investor untuk juga terlibat dalam pemberdayaan potensi kelautan, serta keanekaragaman potensi alam lainnya yang ada di Bandar Lampung.

Memang, jangankan untuk membangun infrastruktur di sekitar kawasan pantai, untuk promosi wisata saja pemerintah selalu mengeluh. Alasannya klasik: tak ada dana yang cukup.

Pentingnya investasi juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik, perbaikan sarana transportasi serta mempercantik tata ruang kota guna menunjang pembangunan ekonomi.

Dalam hal ini, pemkot ada keinginan untuk merealisasikan rencana pengembangan jalan lintas barat Sumatera guna mengurangi kemacetan di lintas timur Sumatera.

Terbangunnya jalur transportasi tersebut juga diharapkan frekwensi mobilitas sosial di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat semakin meningkat sehingga menjadi stimulan untuk mempercepat proses pembangunan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) jangka panjang, pemkot juga mempunyai misi meningkatkan sarana prasarana perkotaan yang berkualitas. Pembangunan fisik tata ruang kota akan dilaksanakan di kawasan-kawasan yang belum terbangun dengan harapan terjadi pemerataan pemukiman di Bandar Lampung.

Pemkot juga akan merelokasi bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, refungsionalisasi dan rehabilitasi pengunaan tata ruang yang tidak lagi sesuai dengan fungsinya, serta melakukan konservasi bagi ruang kota yang dijaga kelestarian lingkungannya.

Semua proyek besar tersebut tentu membutuhkan dana yang besar. Anggaran yang diperlukan tak cukup bersumber dari keuangan pemkot. Namun, Kota Bandar Lampung butuh kucuran dana dari para investor untuk mempercepat pembangunan kota.

Ekonomi Kerakyatan

Pemkot juga membutuhkan suntikan dana besar dari investor untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat lewat pemberdayaan unit-unit usaha yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Saat ini, jumlah unit-unti usaha seperti koperasi telah mencapai 465 unit. Namun, karena kurang mendapatkan dukungan dana yang cukup, hanya 246 unit yang kondisinya aktif.

Banyak juga koperasi yang terpaksa gulung tikar atau melakukan merger lantaran minimnya modal. “Pemkot juga memperioritaskan pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat (UKM),” kata Edy menjawab persoalan tersebut.

Menurut dia, pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah solusi strategis dalam memecahkan persoalan pengangguran di Bandar Lampung.

Data pemkot Bandar Lampung menyebutkan dari 327.000 orang angkatan kerja, ada sebanyak 274.000 angkatan kerja yang sudah bekerja dan sekitar 53.000 angkatan kerja adalah pengangguran. Sebanyak 16,18% masuk dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingginya tingkat pengangguran tersebut karena minimnya kesempatan kerja. Sedangkan untuk berwirausaha, masyarakat dihadapi persoalan modal. Sementara itu, keuangan pemkot untuk memberikan bantuan modal guna menggerakkan ekonomi kerakyatan tidaklah memadai.

Karena itu, Eddy lagi-lagi mengharap adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk memecahkan persoalan tersebut agar kesempatan kerja semakin luas dan perekonomian di Kota Bandar Lampung pun dapat berkembang.

Namun, pengamat ekonomi Universitas Lampung Marselina menilai, selain minimnya modal, pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kota Bandar Lampung yang dilakukan pemkot tidak terkonsep secara sistematis.

Pemkot juga tidak punya data yang akurat tentang unit usaha yang ada, serta tidak ada pemisahan dari masing-masing unit mulai dari kategori kecil, menengah dan besar. Padahal, masing-masing unit usaha ekonomi masyarakat tersebut memiliki orientasi dan karakter yang berbeda.

Menurut Marselina, model pemberdayaan yang menyamaratakan masing-masing unit usaha mengakibatkan perkembangan masing-masing unit usaha tidak berjalan maksimal.

Selain itu, kalangan usaha dihadapi kendala mendapatkan pinjaman karena umumnya tidak memiliki sertifikasi kekayaan yang menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

Marselina juga menilai alokasi dana yang digulirkan pemkot untuk pemberdayaan beberapa unit-unit usaha juga cenderung tidak diarahkan untuk mendorong agar unit-unit usaha masyarakat dapat lebih dinamis. Dengan kata lain, alokasi dana diberikan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas, serta pembinaan yang matang.

Meski demikian, berdasarkan data dari pemkot, dari kurun waktu 2001-2004, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan, yang diukur dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit usaha ekonomi di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, PDRB hanya mencapai 3,14%. Namun, pada 2004, meningkat menjadi 7,65%

Setengah hati

Dalam menciptakan iklim investasi yang sehat diperlukan kenyamanan berusaha. Pemkot dituntut memberikan pelayanan yang nyaman, serta meningkatkan ketersedian sarana dan prasarana guna kelancaran usaha.

Upaya meraih investasi tersebut tak cukup hanya dilakukan oleh pemkot. Namun, dibutuhkan juga dukungan, komitmen, partisipasi dari dunia usaha dan swasta. “Semua pihak harus bersama-sama menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga dapat memancing investor untuk tanamkan modalnya untuk memberdayakan potensi yang ada,” kata Eddy.

Meski demikian, Marselina menilai ketidakmampuan pemerintah dalam meraih investasi lebih disebabkan karena implementasi kebijakan pemkot yang tidak konsisten.

Dia mencontohkan keinginan semua kalangan yang memimpikan pariwisata sebagai leading sector, yang pada kenyataannya justru pariwisata terbengkalai. “Karena pembangunan infrastruktur pariwisata serba nanggung dilakukan pemerintah,” ujarnya saat dijumpai di ruang kerjanya. Wajar, jika kemudian minat wisatawan untuk bertandang ke objek wisata di Bandar Lampung sangat rendah.

Selain itu, lanjut Marselina, pemkot juga tidak konsisten dalam merealisasikan RTRW yang sudah dirancang. Yang semula sebuah kawasan direncanakan akan digarap menjadi wilayah perdagangan, ternyata berubah menjadi perumahan. Area yang sudah direncanakan untuk perumahan justru dibangun industri.

“Pembangunan Kota Bandar Lampung yang berjalan sekarang bersifat liar, tanpa mempertimbangankan latar belakang lingkungan dan sosial,” kata Marselina.

Dia juga mengatakan buruknya iklim investasi di Kota Bandar Lampung karena banyaknya kasus tanah yang tidak terselesaikan. Saat ini, tuturnya, sulit bagi pemerintah untuk menyediakan tanah yang luas untuk kepentingan investasi karena konflik tanah yang tak juga selesai.

Belum lagi persoalan ketidakmampuan aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan dan menyusun strategi guna meraih investasi, serta kondisi masyarakat yang umumnya masih tertutup dan tidak bisa menjamin partisipasi masyarakat untuk menjaga stabilitas.

Kondisi itu menyebabkan iklim usaha di Lampung tidak dinamis. Menurut Marselina, orang di Lampung sendiri justru banyak yang menghabiskan uang ke Jakarta karena jaraknya yang dekat.

Dia mengatakan ada penelitian yang menyimpulkan bahwa 82% uang yang dimiliki masyarakat Lampung dikeluarkan untuk membeli sesuatu di luar Lampung. Sisa uangnya sebanyak 12% baru dikucur untuk membeli sesuatu di Kota Bandar Lampung. “Kalau kondisi demikian, bagaimana mungkin investor mau bertandang.”

Seharusnya, lanjut Marselina, Kota Bandar Lampung menjadi sentral perdagangan bagi Provinsi Lampung yang terdiri delapan kabupaten yaitu Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan, dan Tulang Bawang, serta dua kotamadya yaitu Bandar Lampung dan Metro. Apalagi masing-masing daerah tersebut memiliki potensi yang beranekaragam.

Persoalan-persoalan tersebut harus menjadi prioritas utama yang harus digarap pemkot. Posisi strategis, dan banyaknya potensi kekayaan alam di Kota Bandar Lampung harus dikelola maksimal sehingga dapat memicu investasi dari luar.

Apalagi, Kota Bandar Lampung juga didukung oleh sarana dan prasarana transportasi seperti Pelabuhan Panjang yang bertaraf internasional, dan transportasi darat yang lancar.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s