Hengkang Usai Membangkang

SAAT Pemilihan Umum 2004, Roy B.B Janis dan Laksamana Sukardi, dikenal lantang memperjuangkan Calon Presiden Megawati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP). Sebagai juru kampanye nasional (Jurkamnas) PDI-P, mereka begitu tajam menghantam lawan-lawan politik Megawati saat ”bos”-nya terancam.

Kini, keduanya justru menyatu menghadang Megawati. Alih-alih melawan kepemimpinan Megawati yang feodal dan sentralistik, pada 1 Desember 2005, pentolan elit PDIP itu sepakat mendirikan partai baru bernama Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) untuk menghadang gerak PDIP.

Bersama sejumlah bekas pentolan PDIP lainnya seperti Sophan Sopian, Arifin Panigoro, Sukowaluyo Mintohardjo, Noviantika Nasution, Abdul Majid, Candra Wijaya, Posdam Hutasoit, R.O. Tambunan, K.H. Arif Munandar, Pius Lustrilanang, Piter Sutanto, Petrus Salestinus, mereka gencar merebut simpati massa PDIP agar membelok ke PDP. Partai itu berambisi membentuk dua juta kepengurusan dari pusat hingga kelurahan yang pada semester awal 2007 agar dapat bertarung dalam Pemilihan Presiden 2009.

Wiranto punya kisah serupa setelah gagal menjadi Presiden dalam Pemilu 2004 yang diusung Partai Golkar. Mantan Panglima TNI itu hengkang dari Golkar dan membentuk partai baru bernama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) lantaran gerah setelah lawan politiknya pada Pemilihan Presiden 2004 yaitu Jusuf Kalla–yang berhasil menjadi Wakil Presiden—mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Pada 21 Desember lalu, Wiranto menobatkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Mantan Sekjen Golkar Ary Madjono juga nangkring di pengurus pusat Hanura.

Partai itu juga disetir oleh Ismail (mantan Gubernur Jawa Tengah), Tutty Alawiyah (mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Reformasi) dan Fuad Bawazier.

Wiranto juga menempatkan sejumlah mantan jenderal untuk sejumlah posisi ketua DPP, seperti Fahrul Razi, Soebagyo H.S., Kent Sondakh, Jenderal Polisi Chaeruddin Ismail, Budhy Santoso, dan Suaidi Marasabesi.

Hanura juga menampung sejumlah politisi gaek seperti Nico Daryanto. Samuel Kotto (mantan pengurus Partai Amanat Nasional), dan Djafar Badjeber (pendiri Partai Bintang Reformasi) juga meloncat ke Hanura.

Kisah nyaris serupa juga dilakoni Heroe Syswanto Ns Soerio Soebagio alias Sys Ns. Saat Pemilu 2004, dia terdepan dalam memobilisasi massa agar memilih Partai Demokrat. Dia juga menjadi penggerak untuk memenangkan SBY sebagai Presiden.

Namun, Sys angkat kaki dari partai yang pernah dibesarkannya itu lantaran tak mendapat jatah dari usahanya. Dia pun gagal menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Bali, Mei 2005 setelah kalah dengan Hadi Utomo. Gagal menjadi ”bos” Demokrat, Sys mendirikan partai baru bernama Partai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Begitulah laku sebagian besar para politisi di negeri ini. Gagal menjadi bos di partai atau gagal menjadi Presiden di ajang Pilpres, ramai-ramai buat partai baru untuk merebut kekuasaan.

Kini, ada sekitar 27 partai politik baru yang sudah terdaftar Departemen Hukum dan HAM, antara lain: Partai Generasi, Partai Indonesia Muda Bangkit, Partai Indonesia Maju, Partai Nusantara Indonesia, Partai Islam Persatuan, Partai Solidaritas Buruh, Partai Buruh, Partai Republikku, Partai Murba Indonesia, PNI Massa Marhaen dan PNI Marhaen.

Selain itu, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Solidaritas Nasional, Partai Bela Negara, Partai Kristen Demokrat, Partai Orde Baru, Partai Satria Piningit, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Bintang Bulan, Partai Kristiani Indonesia, Partai Nasional, Partai Damai Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia. Lalu, Partai Pembaharuan Damai Sejahtera, Partai Rakyat Merdeka, Partai Demokrat Sejahtera dan Partai Kemerdekaan Rakyat.

Partai-partai baru itu ternyata tak hanya diisi oleh sejumlah ’kutu loncat’, namun juga diramaikan para petualangan politik dengan nama partai yang aneh, seperti Partai Orde Baru dan Partai Satria Piningit.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, bermunculan partai-partai baru itu karena sifatnya struktural. ”Artinya, ada kesempatan politik atau struktur politik yang terbuka yang membuat pendirian partai begitu mudah dan gampang,” katanya beberapa waktu lalu.

Kemunculannya pun didorong aspek psikologis, yaitu kecenderungan tokoh politik yang merasa dirinya besar. ”Dalam psikologi ada istilah yang disebut dengan grandioso dan megalomania, yakni merasa diri besar. Pembuktiannya adalah membikin partai,” kata Qodari.

Dalam konteks demokrasi, menjamurnya partai-partai baru memang semakin memberikan akses bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Semua orang bebas mendirikan partai. Namun, Qodari mengingatkan agar alasan itu dicermati secara hati-hati jika dibenturkan dengan sistem presidensil.

”Ketika berbicara tentang sistem presidensial, maka kita harus berbicara tentang sebuah mekanisme atau aturan yang berbeda. Kita penting bicarakan perlunya sistem mulitipartai yang sederhana. Karena dengan sistem partai yang banyak ada kecenderungan power akan terdistribusi,” jelasnya.

Dia juga menilai sistem multipartai berpotensi terjadinya fragmentasi sehingga tidak ada kekuatan politik yang cukup dominan untuk menopang kebijakan eksekutif. Akibatnya, berimpilkasi terhadap efektivitas pelaksanaan kekuasaan pemerintah.

Namun, bagi para politisi, mendirikan partai baru adalah salah satu trik agar dapat mengikuti pemilu setelah partai dulu yang ditunganginya memperoleh suara kecil dan terancam oleh mekanisme verifikasi Depkeham dan KPU, maupun electoral threshold.

Para politisi juga menilai apatisme masyarakat terhadap partai lama yang besar lahan basah yang harus digarap.

Pada Nopember 2006 lalu, Lembaga Survei Demokrasi dan Pembangunan (LSDP) melangsir temuannya tentang perilaku politik publik. LSDP menyimpulkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik yang ada sehingga menggiring masyarakat untuk memilih partai baru dalam pemilu.

Responden yang memilih partai baru adalah pemilih baru alias pemilih pemula (50,29%), sementara pemilih yang pernah menggunakan hak pilihnya hanya 28,04% yang memilih partai baru. Selebihnya memilih partai yang sama dengan pemilu 2004 (40,95%) atau partai lain peserta pemilu 2004 (6,95%).

Besarnya pemilih partai peserta pemilu 2004 untuk memilih partai baru (total 28,04%) juga ditunjukkan oleh pemilih masing-masing partai. Prosentase yang memilih partai baru lebih besar daripada berpindah ke lain partai. Angkanya adalah pemilih PPP yang menyatakan memilih partai baru sebanyak 38,55%, menyusul PAN (37,50%), Demokrat (25,62%), Golkar (22,46%), PDIP (21,66%), PKS (16,67%), dan PKB (14,74%).

Kemudian, awal Januari lalu, survei serupa juga dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Lembaga itu menyimpulkan parpol baru memiliki peluang besar memperoleh dukungan suara rakyat pada Pemilu 2009 daripada harus memilih partai lama yang telah memperoleh suara kecil pada Pemilu 2004.

Peneliti LSI Isra Ramli mengatakan, sebanyak 73 persen pemilih tidak mau mengidentifikasikan dirinya dengan parpol tertentu. Hanya 25 persen pemilih yang menentukan parpol pilihannya. Itu karena rakyat kecewa telah diperalat partai.

Tingginya jumlah pemilih yang tidak loyal pada satu partai adalah potensi bagi partai baru untuk mendapatkan suara. Namun, apa mungkin partai baru itu meraih simpati rakyat jika tidak didukung oleh ketokohan, dana, dan infrastruktur politik yang kuat.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s