Berantas Korupsi hingga ke Sektor Swasta

Selama ini, fokus pemberantasan korupsi hanya mengarah pada proses penyelenggaraan administrasi negara. Padahal praktik korupsi juga dilakukan swasta.

Jakarta|Jurnal Nasional

Pemeritah akan segera membentuk tim perumus yang akan mendesain Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan penjabaran dari Undang Undang (UU) No.7 Tahun 2006 tentang praktik korupsi.

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan dalam waktu dekat ini, tim yang terdiri dari pemerintah, akademisi dan kalangan non government organization (NGO) anti korupsi akan terbentuk.

Menurut dia, PP yang diterbitkan oleh pemerintah nanti mencangkup penjabaran persoalan korupsi dari tingkat institusi pemerintah, hingga ke sektor swasta.

Hamid memaparkan setelah Indonesia melaksanakan konvensi PBB menentang korupsi, pemberantasan korupsi di sektor swasta, tentu membutuhkan penjabaran dalam bentuk PP yang menjadi tanggungjawab Departemen Hukum dan HAM.

Hamid menjelaskan konvensi PBB adalah standar yang diakui oleh para anggota PBB. Standar internasional diperlukan karena ada kesepakatan internasional yang menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

“Korupsi adalah perilaku yang secara internasional dicerca dan tidak disenangi masyarakat internasional,” katanya saat menutup seminar nasional Pelaksanaan Konvensi PBB Menentang Korupsi, Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta di Jakarta Jum’at pekan lalu.

Praktik tercela itu terbukti membawa multiplier effect secara negatif terhadap segala aspek kehidupan. Ia menilai persoalan money loundring, kebocoran dana pembangunan, juga menjadi negara lain susah.

Karena itu, lanjut Hamid, pemerintah bersama NGO anti korupsi, akan saling kerjasama untuk mendorong bahwa konvensi PBB ini harus menjadi legal labeling dalam sistem hukum di Indonesia.

Hamid menilai selama ini, fokus pemberantasan korupsi hanya mengarah pada proses penyelenggaraan administrasi negara. “Praktek korupsi juga dilakukan swasta, kita tidak pernah menganalisa secara institusional korupsi di sektor swasta,” tegasnya.

Bertrand de Speville, Mantan Komisioner Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong menilai korupsi membuat buruk bisnis, dan menjadi bagian persoalan dalam bisnis.

Karenanya, ia menyarankan agar pelaku usaha mendorong upaya gerakan nasional anti korupsi, menjadi suporter utama, serta mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertarung dengan koruptor, bertarung secara adil, dan bersiap untuk sakit. Selain itu, perlu adanya people power, penegakan hukum, preventif, pendidikan masyarakat serta kombinasi kekuatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Agusman Effendi, mengatakan, dalam pembahasan criminal law conventional, menyebutkan pentingnya tindak pidana korupsi di sektor swasta dimasukkan dalam konvensi ini.

Ia menilai korupsi di sektor swasta telah melemahkan kepercayaan dan loyalitas dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara. Sehingga pemberantasan korupsi tidak akan optimal tanpa dibarengi dengan pemberantasan korupsi di sektor swasta.

“Kadin Indonesia dan dunia usaha nasional, berkepentingan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya perbaikan baik dalam hal tata kelola, juga dalam upaya mengurangi korupsi khususnya prakik suap di kalangan uasha,” jelas Agusman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar.

Pemberantasannya, kata dia, tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tapi juga tanggungjawab dunia usaha dan masyarakat.

Dunia usaha tengah berupaya menekan praktik suap semaksimal mungkin. Karena itu, dunia usaha menyatakan korupsi tidak sesuai dengan etika usaha, memporak-porandakan tatanan ekonomi dan tatanan bisnis yang sehat, merusak moral dan merendahkan harkat dan martabat bangsa, serta menyengsarakan kehidupan rakyat.

Saat ini, Kadin bersama Transparency International (TI) Indonesia, dan lembaga Manajemen PPN, telah mendirikan klinik bisnis tanpa suap. Klinik tersebut tugasnya menyelenggarakan pelatihan kepada bagi para manajer dari BUMN, BUMD, koperasi dan sebagaina, agar dapat mewujudkan dunia usaha tanpa suap secara konsepsional.

“Kadin, dan dunia uasha siap secara bersungguh-sungguh untuk bersama-sama dengan pemerintah, dan masyarakat, bahu membahu memberantas suap dan korupsi.”

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s