Hak Berpolitik Kades

Mengundang Simpati, tapi Riskan Diluluskan


Tuntutan hak berpolitik kepala desa pada dasarnya bersumber dari ketidakadilan. Namun, meluluskan permintaan kepala desa juga riskan.

TUNTUTAN para kepala desa agar menjadi pengurus partai politik dikhawatirkan akan memperluas instabilitas di pedesaan sebagai akibat politik praktis yang menjadi orientasi partai politik.

Keterlibatan kepala desa dalam partai politik, juga dikhawatirkan akan menciptakan aparatur pemerintahan desa yang diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Seperti diketahui, sejumlah perwakilan kepala desa hingga kini masih menggelar aksi demonstrasi di kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Jakarta. Salah satu point tuntutan yang disuarakan oleh kepala desa adalah diperbolehkan untuk menjadi pengurus partai politik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri, menilai, kepala desa sebaiknya terbebas dari pilihan-pilihan politik, otonom, dan bukan merupakan bagian dari mata rantai pemerintah pusat.

“Jika mereka masuk parpol, dinamika politik di pedesaan akan sangat kental, dan menyumbang terciptanya instabilitas nasional,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai tuntutan berpolitik praktis pada dasarnya bermuara pada ketidakadilan yang diterima kepala desa setelah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memimpin masyarakat desa.

Karena itu, Sayuti mengatakan ada baiknya DPR bersama pemerintah menyusun secara khusus UU Pemerintah Desa. UU tersebut, katanya, akan mengakomodasi tuntutan kepala desa, serta menjadikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kedaulatan.

Pernyataan senada juga diutarakan Wakil Ketua Komisi II DPR Ida Fauziah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Menurut Ida, tuntutan kepala desa agar terjun ke partai politik, dapat mengurangi optimalisasi kinerja aparatur pemerintah desa dalam melayani masyarakatnya.

“Kita lihat background dulu, kepala desa adalah jabatan publik yang sangat dekat dengan masyarakat. Jika aktif di parpol, maka dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi pelayanan kepada masyarakat. Mereka kan paling dekat dengan masyarakat, beda dengan bupati yang agak jauh,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Saat dimintai komentar, Koordinator Persatuan Kepala Desa dan Aparat Perangkat Desa (Parade) Nusantara, Sudir Santoso mengatakan kepala desa berhak terjun ke partai politik. “Tidak boleh ada diskriminasi politik. Kalau gubernur, bupati, dan walikota boleh berpolitik, mengapa kepala desa tidak boleh,” ujarnya di Depdagri Jakarta kemarin.

Menurut Sudir, dalam UU No.31 Tahun 2002 tentang Parpol, tidak ada aturan yang melarang kepala desa masuk dalam parpol. Kehawatiran banyak kalangan jika kepala desa terjun ke politik dapat menimbulkan instabilitas di pedesaan, kata Sudir, sangat tidak beralasan. “Pada masa orde baru, kepala desa masuk Golkar, tapi tidak ada gangguan stabilitas di pedesaan.”

Tunggu Depkeu

Sebenarnya, kata Ida, tuntutan yang paling realistis yang harus diperjuangkan adalah menyangkut pemberian honorarium kepada kepala desa dan sejumlah perangkat desa.

Menurut dia, rencana pemberian honorarium sudah diakomodir DPR dan Depdagri, termasuk amandemen UU No 32 Tahun 2004.

“Itu sudah diusulkan Komisi II DPR ke Mendagri, termasuk honorarium yang sudah diajukan ke Panitia Anggaran DPR.” Menurut dia, total dana dari dana alokasi umum (DAU) yang akan diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp6,7 triliun per tahun, dengan perincian gaji kepala desa Rp1 juta per bulan, sementara perangkat desa digaji Rp800 ribu per bulan.

Namun, hingga kini belum ada jawaban dari Departemen Keuangan. “Belum ada jawaban terhadap rekomendasi DPR itu ke pemerintah. Tapi, Depdagri sudah mem-follow up ke Menteri Keuangan, jadi tinggal menunggu keputusan Depkeu, dan pembahasan di Panitia Anggaran DPR,” katanya.

Berkaitan dengan tuntutan agar kades diajdikan pegawai negeri sipil (PNS), Sayuti mengatakan, jika kepala desa menjadi PNS, maka harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem pengangkatannya perlu diatur secara spesifik. “Itu (menjadi PNS, Red) sudah masuk dalam revisi UU No 32 Tahun 2004,” kata Sayuti.

Menurut dia, Komisi II DPR akan segera membicarakan dengan pemerintah untuk menetapkan mekanisme rekrutmen, serta penentuan anggaran.

Saat ini, katanya, yang baru diakomodir adalah gaji untuk sekretaris desa yang jumlahnya 10 orang dengan gaji per orang Rp800 ribu. Menurutnya, penetapan gaji kepala desa, bisa saja dianggarkan dari dana yang telah dialokasikan ke perangkat desa.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf mengatakan, pemerintah baru bisa mengakomodasi tuntutan para kepala desa agar memasukkan RUU Pemerintahan Desa melalui revisi UU 32/2004, pada tahun 2007. Menurut dia, UU 32 Tahun 2004 belum genap 2 tahun.

“Dalam ketentuannya, sebuah UU baru bisa direvisi jika sudah dua tahun,” jelas Mendagri di Jakarta kemarin.

Namun, Mendagri menegaskan, pemerintah sudah menindaklanjuti tuntutan kepala desa dan akan meningkatkan koordinasi dengan DPR untuk merevisi UU 32 Tahun 2004, sebagai agenda tahun 2007. Mendagri mengimbau agar para kepala desa dapat memaklumi sehingga tidak perlu bertahan berlama-lama di Jakarta.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s