M. Yamin Panca Setia

Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan

Orang Miskin Berhak Sehat

Orang Miskin Berhak Sehat (klik versi PDF)

KESEHATAN merupakan hak dasar bagi semua warga negara. Siapa pun warga negara, kaya dan miskin, berhak hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Amanat yang harus dilakukan negara itu tercantum jelas dalam UUD 1945 dan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk mewujudkan amanat itu, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.

Kementerian tersebut juga sedang memantapkan pelaksanaan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan program tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatkan harapan hidup warga negara, menurunkan angka kematian ibu dan balita, menurunkan angka kelahiran, serta terlayani pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien dari keluarga miskin. Kementerian Kesehatan menetapkan sasaran kepersertaan Jamkesmas mencakup 76,4 juta jiwa dari keluarga miskin.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih boleh saja sesumbar. Katanya, pasien keluarga miskin yang berobat inap di Kelas III rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan kementerian yang dipimpin mendapat pengobatan gratis. “Masyarakat tetap mengeluarkan uang, tetapi untuk transportasi dari rumah ke rumah sakit,” katanya di sela-sela menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-50 Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, Jumat (15/4),

Dia juga mewanti-wanti pihak rumah sakit agar memberikan pelayanan yang bermutu, antidiskriminasi, dan mengutamakan kepentingan pasien. Namun, sering kali warga miskin yang mendapatkan kartu Jamkesmas mengeluh buruknya pelayanan rumah sakit. Banyak juga ditemukan warga miskin yang layak menerima Jamkesmas justru tak mendapatkannya karena keterbatasan informasi, kurangnya sosialisasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan program tersebut.

Mereka juga masih bingung tentang pelayanannya, jenis layanan yang ditanggung, jenis layanan yang masih harus dibayar, daftar obat yang ditanggung dan sebagainya. Masalah tak kalah pelik juga ditemukan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diselenggarakan pemerintah daerah. Banyak warga miskin yang sudah memenuhi persyaratan nyatanya tak juga mendapatkan kartu berkah yang diyakini mujarab menyembuhkan penyakit. Si miskin rupanya masih dilarang sakit.

Mengharap Berkah Kartu Mujarab

AGUS Salim, buruh pabrik di Cikupa, Tanggerang, Banten, terpaksa mengais utang untuk membiayai pengobatan bayinya yang lahir prematur. Si jabang bayi yang lahir dengan berat hanya 6 ons itu harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tiara, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dokter bahkan sempat memvonis usia bayinya yang lahir 14 Juli 2010 lalu itu tak akan hidup lama jika tak mendapatkan perawatan intensif.

Akhirnya, terkumpul uang Rp15 juta yang kemudian dibayarkannya ke rumah sakit. Agus sebenarnya tidak perlu berutang. Dia berhak menerima Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) dari pemerintah untuk membiayai anaknya.
Namun, dia mengaku tidak tahu Jamkesmas. Dia baru tahu setelah diterangkan rekannya, yang pernah berobat dengan menggunakan Jamkesmas.

Agus pun bergegas mengurusi segala persyaratan Jamkesmas. Alur yang dilaluinya cukup pelik. Dia harus membuat surat tidak mampu dari kepala desa dan Puskesmas setempat. Dia juga menuju Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang dan Kementerian Kesehatan.
Setelah semua persyaratan terpenuhi, Agus memboyong bayinya ke Rumah Sakit Harapan Kita yang menjadi rumah sakit rujukan pemerintah untuk mengurus pasien tak mampu. Di sana, bayinya dirawat selama sebulan.
Awalnya, Agus lega karena biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Total biaya yang digelontorkan mencapai Rp40 juta. “Saya tidak tahu rinciannya. Cuma dapat kwitansi Rp40 juta saja buat pembayaran anak saya.”
Setelah itu, dia membawa bayinya pulang ke rumah. Sejak pihak rumah sakit menyatakan bayinya sehat, Agus menyimpan kekhawatiran. Kekhawatiran itu ternyata terbukti. Baru tiga hari meninggalkan rumah sakit, bayinya sakit lagi. “Sampai di rumah, sakitnya kambuh, kejang-kejang, badan bayi saya biru.”
Dia bergegas kembali ke rumah Sakit Harapan Kita. Dari pengakuan dokter yang melakukan pemeriksaan, si bayi harus dirawat lagi karena trobositnya tidak stabil. “Berat bayi saya turun drastis hingga satu kilogram,” katanya.
Namun, Agus bingung karena biaya pengobatan tak lagi ditanggung Jamkesmas. “Padahal, hari itu memang jadwal kontrol kesehatan bayi,” ujarnya.
Agus kemudian mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang agar mendapatkan lagi dana Jamkesmas. Namun, petugas menyataan dirinya tak layak menerima Jamkesmas. Alasannya tak masuk akal. Kata petugas, dirinya kerja di pabrik dan punya penghasilan tetap.
Dia menyesalkan petugas tidak aktif melayani warga miskin yang layak menerima Jamkesmas. “Mereka itu tidak jemput bola tetapi menunggu bola,” sesalnya.
Dirinya juga sudah bertanya ke rumah sakit untuk mengetahui alasan anaknya harus masuk untuk kedua kalinya ke rumah sakit. “Tidak ada jawaban apa-apa.”
Agus miris. Ternyata, Jamkesmas tidak membiayai anaknya hingga sembuh. Karena tidak mampu membiayai pengobatan, Agus menolak anaknya dirawat di Rumah Sakit dalam waktu lama. Dengan terpaksa, dirinya memboyong bayinya yang belum sehat pulang ke rumah.
“Saya keluar (tinggalkan rumah sakit) dengan terpaksa, mau tidak mau. Kalau anak saya tidak pulang hari ini, ya saya akan pulang, sebab saya tidak mampu,” ujarnya.
Selama tiga hari anaknya dirawat rumah sakit Harapan Kita. Agus diketok biaya Rp3,5 juta. Dia hanya membayar Rp1 juta. Agus tak bisa membayangkan berapa biaya yang harus ditangungnya jika anaknya dirawat lama di rumah sakit itu.
Lain lagi pengalaman Ateng saat mengurus Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. Ateng kesal saat petugas rumah sakit mempertanyakan validitas kartu Jamkesmas yang dibawanya untuk mengurus Waras, saudaranya yang sakit dan harus segera mendapatkan pertolongan.
Saat menembus resep obat, petugas apotek hanya mengatakan obat yang dimaksudnya harus dibeli di apotek luar karena apotek di rumah sakit tidak menyediakan obat tersebut. Terpaksa, uang pun keluar dari koceknya. Pria yang rumahnya berbatasan langsung dengan tanggul penahan lumpur Lapindo itu juga mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari pihak rumah sakit ketika dirinya dan keluarga bertanya mengenai kondisi kesehatan Waras.
Dokter tidak memberi jawaban yang jelas. Terpaksa, dengan tidak begitu yakin kesehatan Waras sudah pulih, Ateng pun membawa saudaranya pulang.
Sehari di rumah, kondisi Waras justru memburuk. Dia dilarikan lagi ke RSUD Sidoarjo. Ateng miris saat pihak rumah sakit mencandainya dengan menyebutnya sebagai pengontrak rumah sakit karena dirinya sering membawa keluarganya ke sana.
Dua anak Ateng sebelumnya sempat menjalani perawatan. Pria yang hanya berkerja sebagai petani itu berpikir negatif. Menurut dia, Jamkesmas seolah-olah tidak memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin sepertinya. Pengakuan Agus dan Ateng menjadi bukti Jamkesmas masih kurang menjangkau bagi mereka yang kondisinya rentan.
Pengakuan Agus dan Ateng tidak sejalan dengan pengakuan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Saat ditemui usai menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-50 Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, Jum’at (15/4), Menkes menyatakan, dengan Jamkesmas warga miskin sama sekali tidak dipungut biaya saat berobat di rumah sakit.
“Masyarakat tetap mengeluarkan uang, tetapi untuk transportasi dari rumah ke rumah sakit,” katanya.
Endang pun menghimbau agar warga miskin yang mengeluarkan uang hingga jutaan menghadapnya. “Kalau itu (dibebankan jutaan rupiah) ya harus dilaporkan. Tolong disampaikan,” ujar Menkes.
Endang mengakui jika dirinya sering kali mendapatkan laporan negatif soal Jamkesmas. “Saya tiap hari mendapatkan laporan. Dan tiap kali juga saya tindaklanjuti,” katanya.
Namun, dia menegaskan, dirinya telah mendorong pihak rumah sakit menyukseskan pelaksanaan Jamkesmas.
Masalahnya, Ahmad Faisol, Direktur Media Link menyatakan, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Jamkesmas adalah minimnya informasi yang diserap warga miskin. Mereka hanya menuruti saja perintah karena tidak memiliki kemampuan.
“Akibatnya, dia terpaksa mengeluarkan biaya,” ujar Faisol. Wajar jika kemudian banyak warga miskin yang berobat dengan Jamkesmas harus mengeluarkan uang dari koceknya.
Ditemukan pula banyak pasien miskin yang dipimpong rumah sakit karena tidak tahu apa saja yang dibiayai Jamkesmas. “Dia punya Jamkesmas, tetapi di-ping-pong. Karena tidak tahu, apa yang tercakup Jamkesms, mereka dibebani biaya ekonomi. Ada konsekwensi ekonomi yang cukup tinggi. Mereka itu tidak tahu dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang Jamkesmas,” ujar Faisol.
Namun, Menkes menyatakan, pasien warga miskin memang tidak perlu mengetahui cakupan pembiayaan Jamkesmas saat berobat. “Tidak perlu tahu, karena uangnnya tidak diberikan kepada mereka.”
Lain lagi kisah Ganumede Galelian alias Jenny. Dia hanya terbaring lemah di rumah petak di Gang Mandiri, Cibodas Kecil RT 08 RW 03, Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Jenny hanya dirawat ibunya. Gadis berusia 18 tahun yang tenderita tumor kulit itu tak lagi terjamah pengobatan medis.
Linda, ibunda Jenny, hanya bisa pasrah. Dia tak mampu membiayai pengobatan anaknya. Penjual martabak itu hanya bisa mengharap bantuan dari pemerintah.
Sebelumnya, Jenny mendapatkan pengobatan gratis dengan menggunakan kartu multiguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sekarang, pengobatan gratis tak bisa lagi setelah kartu multiguna itu diambil seorang anggota DPRD Kota Tanggerang.
“Namanya pak Teunku Irwansyah yang mengambil kartu multiguna anak saya. Katanya anggota DPRD Kota Tangerang,” cetus Linda.
Mantan pelajar SMP Dharma Siswa itu pun makin kronis kondisinya. Karenanya, Jenny tidak lagi sekolah. Hasil diagnosa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanggerang menyimpulkan, Jenny menderita neurofibromatosis dengan gejala paresis.
Kisah miris juga dialami Sarma‘ah. Wanita berusia 70 tahun yang sering kali sakit-sakitan itu bisa menahan sakit karena tak mampu berobat. Dia terpaksa mengais utang dari tetangga jika ingin ke rumah sakit.
Utang dibayar dari hasil penjualan minuman ringan di teras rumahnya yang sempit. Dari informasi yang didengarnya, warga Kelurahan Babakan RT 005, RW 02, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang itu tahu jika Pemerintah Kota Tanggerang menyediakan kartu multiguna Jamkesda.
Dia lalu menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke Ketua RT satu tahun lalu sebagai syarat mendapatkan kartu itu. Namun, pengobatan gratis hanya sebatas janji pemerintah setempat. Hingga, kini dirinya belum menerima kartu multiguna Jamkesda.
“Tidak ada kartu berobat miskin dari pemerintah. Saya tidak tahu seperti apa kartunya, ujar Sarma’ah saat ditemui Jurnal Nasional, di rumahnya, Jum’at (15/4).
Ida Sumiati, anak Sarma’ah menyesalkan Pemerintah Kota Tanggerang hanya memberikan kartu multiguna bagi warga miskin yang sesuai data yang dimiliki. Sementara warga miskin yang banyak ditemukan di Babakan tidak tersentuh. Padahal, mayoritas penghuni kampung itu adalah warga miskin.
Saat dikonfirmasi, Wakil Walikota Pemerintah Kota Tangerang Arief R Wismasnyah berdalih, anggaran pemerintah membengkak gara-gara Jamkesda.
Di tahun 2010 lalu, pemerintah setempat telah mengalokasikan dana Rp12 miliar. Dana yang telah digunakan untuk Jamkesda mencapai Rp10 miliar yang dialokasikan ke sekitar empat ribu warga miskin di wilayahnya.
Kini, yang sedang dilakukan pihaknya adalah tiap-tiap kecamatan dan kelurahan membuat surat pengantar multiguna bagi warga yang tidak mampu untuk berobat. Pemda telah bekerjasama dengan 24 rumah sakit swasta dan RSCM agar warga miskin di Tangerang mendapatkan pelayanan kepada para pemilik kartu multiguna tersebut.
“Satu kartu multiguna dikalikan empat ribu itukan mahal. Makanya kita tidak lagi menerbitkan kartu multiguna tetapi hanya membuat surat pengantar kartu multi guna kepada warga miskin,” kata Arief kepada Jurnal Nasional, Jum’at pekan lalu.
Kalau begitu, buat apa pemerintah setempat berjanji akan membagikan kartu mujarab kepada warga miskin?
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyatakan, sebenarnya total dana Jamkesmas senilai Rp5 triliun dan Jamkesda yang dibiayai dari APBD jauh dari kecukupan. Idealnya, negara harus mengalokasikan dana Rp30 triliun agar seluruh rakyat Indonesia punya jaminan kesehatan sehingga tidak lagi ada kabar warga yang terkapar karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. “Itu menjadi tugas negara,” katanya.
Rantai Masalah Membelit Jamkesmas
MENTERI Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih boleh saja sesumbar. Katanya, pasien dari keluarga miskin yang berobat inap di Kelas III rumah sakit pemerintah maupun swasta yang menjadi rujukan kementerian yang dipimpin mendapat pengobatan gratis.
Dia juga mengingatkan, rumah sakit sebagai mata rantai penyelenggara pengobatan dan pemulihan pasien dapat memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien.
“Petugas rumah sakit, tidak perlu lagi menanyakan pasien miskin atau tidak, atau peserta Jamkesmas, karena semua pasien yang masuk kelas III dijamin oleh pemerintah,” ujar Endang dalam acara Peringatan Ulang Tahun Ke-50 RSUP Fatmawati, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Saat sakit, sering kali pasien miskin kewalahan mendapatkan pengobatan gratis. Soal Jamkesmas misalnya. Tuntutan mereka agar segera mendapatkan Jamkesmas sering kali tak terpenuhi. Miskinnya informasi salah satu penyebab sulitnya warga miskin mendapatkan Jamkesmas. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tak muda bagi warga miskin mendapatkan Jamkesmas.
Seorang warga Besuki Timur menyatakan, pengurusan kartu Jamkesmas dilakukan oleh kader Posyandu. Warga umumnya menilai pemberian kartu Jamkesmas itu tidak adil. Banyak orang yang layak mendapatkan kartu Jamkesmas malah tidak mendapatkannya. Sementara orang-orang yang tidak seharusnya mendapat kartu Jamkesmas malah mendapatkannya.
Puskesmas di lingkungan terdekatnya pun tidak mengumumkan cara-cara pendataan penerima Jamkesmas kepada warga. Masalah lain ditemukan dalam pendataan.
Keluhan warga itu disampaikan dihadapan Joko, seorang dokter yang ditugaskan Dinas Kesehatan setempat berkeliling di Desa Besuki Timur Sidoarjo untuk menghadiri undangan pertemuan dengan kelompok masyarakat di sana.
Dalam pertemuan itu, masyarakat mencecar pertanyaan seputar pelayanan kesehatan, utamanya Program Jamkesmas kepada Kepala Puskemas Jabon Sidoarjo itu.
Lain lagi cerita Di Cikupa, Tanggerang, selembar kertas yang dikeluarkan UPT Puskesmas Cikupa, April 2010 mengenai rekapitulasi peserta Jamkesmas Tahun 2010, menunjukan ada kejanggalan dalam pendataan warga miskin yang layak mendapatkan Jamkesmas. Ada perbedaan mencolok data versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan non BPS di Cikupa, Kabupaten Tanggerang.
Menurut BPS, total warga miskin di kawasan itu yang layak menerima Jamkesmas mencapai 6.157 jiwa. Sementara data versi non BPS 27.480 jiwa.
“Lantas, siapa yang menetapkan peserta Jamkesmas? tanya Direktur Eksekutif Media Link Ahmad Faisol, di Jakarta, Selasa pekan lalu. Media Link adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang memantau masalah terbatasnya akses informasi publik, khususnya warga miskin dalam mendapatkan informasi seputar Jamkesmas.
Dalam Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Manlak Jamkesmas) yang menjadi panduan pelaksanaan Jamkesmas yang diterbitkan Kementrian Kesehatan, disebutkan program Jamkesmas merupakan bentuk belanja sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
Soal kepesertaannya, disebutkan bahwa keanggotaan Jamkesmas didasarkan pada data BPS yang mendata masyarakat miskin by name by date. Melalui metode tersebut, maka didapat data orang miskin yang berhak atas program layanan ini berjumlah 76,4 juta jiwa. Dengan demikian, hampir 40 persen masyarakat Indonesia terlayani program Jamkesmas tersebut.
Namun itu hitungan di atas kertas. Praktiknya, pasti ada tangan-tangan siluman yang dapat mengubahnya. “Di lapangan masih banyak mayarakat yang tidak mendapatkan alokasi Jamkesmas. Karena ada perbedaan antara data BPS mengenai kriteria masyarakat miskin. Depkes hingga kini belum jelas mau menggunakan data yang mana. Ada selisih. Tetapi yang mau digunakan itu tidak jelas,” kata Faisol.
Temuan di lapangan juga menunjukan masyarakat tidak bisa membedakan antara Jamkesmas dan Jamkesda. Ketidaktahuan itu terkait tata cara mengurus Jamkesmas maupun Jamkesda, apa saja yang ditanggung oleh Jamkesmas atau Jamkesda.
“Kebingungan ini berimplikasi pada ketidaktahuan masyarakat untuk mengurus Jamkesmas dan Jamkesda sehingga seringkali mereka kaget ketika rumah sakit tidak bisa menerima kartu Jamkesmas atau Jamkesda yang mereka miliki,” ujar Faisol.
Warga juga sering kali menerima kesimpangsiuran informasi tata cara pengurusan Jamkesmas. Pihak Puskesmas menyatakan penentuan peserta Jamkesmas berasal dari bawah. Sementara pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyatakan hanya menerima usulan dari bawah.
Daftar peserta Jamkesmas diusulkan dari desa atau kelurahan dan kecamatan berdasarkan data BPS. Sedangkan kader kesehatan di tingkat desa, menyatakan penentuan peserta Jamkesmas ditentukan dari atas. Kesimpangsiuran informasi ini berimplikasi pada ketidakakuratan penentuan peserta Jamkesmas. Seringkali, kartu Jamkesmas jatuh ke pada masyarakat yang seharusnya tidak berhak.
Masyarakat juga masih bingung tentang pelayanannya, jenis layanan yang ditanggung, jenis layanan yang masih harus dibayar, daftar obat yang ditanggung dan sebagainya. Kebingungan ini berimplikasi pada keluhan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Seringkali terjadi benturan antara rumah sakit dan pasien pemegang kartu Jamkesmas.
Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri juga mengurai masalah pelaksanaan jaminan kesehatan bagi warga miskin baik Jamkesmas, Gakin dan Jamkesda. Menurut dia, pelaksanaan jaminan sosial kesehatan belum mengacu UU No 49 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Febri menyoroti peran pemerintah pusat dan daerah yang merangkap sebagai regulator dan operator. Itu overlape (tumpang tindih) dan bisa memicu praktik korupsi,” ujar Febri, Sabtu pekan lalu.
Dia mencontohkan klaim pengobatan dari rumah sakit yang harus dibayar pemerintah yang potensi digelembungkan (mark up). “Ada pembagian keuntungan antara pihak rumah sakit dengan petugas pemerintah,” katanya. Praktik tersebut kemungkinan dibiarkan karena rumah sakit juga instansi pemerintah.
Dari riset yang dilakukan ICW, sebagian besar pasien miskin pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda, Gakin, dan SKTM (70 persen) mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Keluhan terkait pelayanan administrasi, perawat, dokter, sarana dan prasarana, uang muka, obat, biaya dan layanan rumah sakit lainnya.
Temuan itu didapat dari survei CRC (Citizen Report Cards) 2010 yang dilakukan ICW pada 986 pasien miskin pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda, Gakin dan SKTM di 19 rumah sakit pemerintah dan swasta di Jabodetabek.
Survey CRC menggunakan sampel peluang (probability sample) dengan menggunakan metode sampling Two Stage Random Sampling With PPS. MOE (Margin of Error) survey diprediksi antara tiga sampai empat persen.
Pasien miskin diketahui enggan menggunakan kartu Jamkesmas, Jamkesda dan Gakin diawal pengobatan karena khawatir ditolak berobat secara halus oleh pihak rumah sakit. Alasan rumah sakit menolak pasien miskin beranekaragam. Mulai dari tempat tidur penuh, tidak punya peralatan kesehatan, dokter atau obat yang memadai untuk tidak menerima pengobatan pasien tersebut.
Pengurusan administrasi paling banyak dikeluhkan oleh pasien miskin yaitu mencapai 47,3 persen responden. Sementara keluhan terhadap pelayanan dokter (18,2 persen), perawat (18,7 persen), petugas rumah sakit lain 18,7 persen, keluhan uang muka (10,2 persen) serta keluhan penolakan rumah sakit dan keluhan fasilitas dan sarana rumah sakit (13,6 persen).
Selain keluhan terhadap pelayanan, ternyata pasien miskin masih mengeluarkan sejumlah uang untuk berbagai biaya berobat. Kartu Jamkesmas, Gakin dan Jamkesda ternyata tidak mampu menggratiskan biaya berobat di rumah sakit. Pasien miskin rawat inap masih mengeluarkan biaya awal masuk sebesar Rp 348 ribu. Sementara biaya beli obat, periksa masing-masing sebesar Rp 862 ribu dan Rp 226 ribu. Sedangkan pasien miskin rawat jalan mengeluarkan biaya awal pengobata (termasuki pendaftaran) sebesar Rp 108 ribu dan biaya beli obat dan biaya periksa masing-masing sebesar Rp 475 ribu dan 468 ribu.
Karena itu, Hendri mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbaikan. “Menkes gunakan seluruh kewenangan dan instrumen kebijakan yang dimilikinya untuk menekan pengelola rumah sakit untuk terbuka dan memberi pelayanan maksimal dan berkualitas bagi pasien miskin,” ujarnya.

Menanti Disahkan RUU BPJS
PEMERINTAH dan DPR hingga kini masih dibelit polemik soal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sebagain besar fraksi di DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut. Sementara pemerintah hingga kini masih menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut.
“Pemerintah sedang menyusun DIM. Jadi, nanti ada DIM versi parlemen dan kita akan membuat versi pemerintah. Insya Allah tercapai titik temu,” kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, di rumah sakit Fatmawati, di Jakarta, Sabtu, pekan lalu.
Dalam menyusun RUU tersebut, lanjut Menkes, pemerintah berhati-hati karena tidak ingin justru menuai polemik nantinya.
“Kita harus berhati-hati. Kalau kita mau populer, bisa saja sekarang,” ujar Endang. Namun, lanjutnya, pemerintah juga harus berpikir masa depan.
“Kita tentu harus memikir masa depan, saya jadi menteri kan tidak lama tahun 2014 Insya Allah selesai, sudah itu kan ada menteri-menteri lain, pemerintah selanjutnya. Karenanya, kalau kita menerapkan suatu program, maka tidak boleh mundur. Jadi kita harus betul-betul berhati,” kata Endang.
Ketidakjelasan pembahasan RUU BPJS diperkirakan akan menjadi sandungan politik pemerintah. Kalangan DPR mengingingkan pemerintah segera menyerahkan DIM RUU BPJS. DPR menuding pemerintah sengaja mengulur-ulur waktu.
“Jika tidak segera, kita akan ajukan hak interpelasi,” ujar Ketua Komisi XI DPR Ribka Tjibtaning, di Jakarta, Sabtu, pekan lalu.
Menurut Ribka, pengesahan RUU BPJS memang menuai polemik karena banyak kepentingan. Masalah utama yang menjadi sumber polemik ada masalah dana.
“Itu (dana) salah satunya. Tetapi banyak kepentingan lainnya,” ujar Ribka.
Apapun dalihnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendesak pemerintah segera menuntaskan pembahasan RUU BPJS.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso melayangkan protes terhadap delapan menteri yang menghentikan pembahasan RUU BPJS. DPR mengancam menggunakan hak interpelasi menyangkut sikap pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.
“Interpelasi merupakan hak anggota dan saya persilakan kalau itu mau digunakan. ujar Priyo. Politisi partai Golkar itu menilai, langkah Komisi IX yang akan menggunakan hak interpelasi sudah tepat karena pemerintah melupakan tujuan utama mensejahterakan rakyat. “Karena sudah ada kegetiran terhadap kelambanan pemerintah.”
Desakan agar pemerintah segera mempercepat pembahasan RUU BPJS juga disuarakan masyarakat sipil. Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menegaskan, RUU BPJS nantinya adalah payung bagi pelaksanaan sistem jaminan sosial seperti masalah kesehatan dan sebagainya. “Karena itu, RUU itu harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Kapan DIM dari pemerintah selesai? Menurut juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, pemerintah berkomitmen menyelesaikanmua akhir April 2011. “Deadlinenya (tenggat waktu) akhir April. Kemudian nanti akan dibahas kembali dengan DPR pada 9 Mei,” kata Yopie, kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Selasa pekan lalu.
Yopie juga menegaskan, pemerintah serius memperhatikan kesinambungan fiskal yang sehat dan aman dalam penerapan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, pemerintah juga harus berpikir solusi tidak membebani anggaran dan memberatkan bagi keberlanjutan pemerintahan berikutnya.
“Yang terpenting menjaga kesinambungan fiskal. Jangan sampai penyelenggaraan jaminan sosial maupun bermacam-macam jasa menimbulkan beban yang tidak bisa ditanggung lagi dan menjadi beban pemerintah berikutnya,” katanya.
Karenanya, lanjut Yopie, pemerintah ingin menyusun jaminan sosial yang realistis dan sesuai dengan kemampuan.
Sesuai amanat Presiden, DIM RUU BPJS dirumuskan delapan kementerian, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bappenas, dan Menteri Koordinator Perekonomian.
Keberadaan BPJS diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit bagi pasien miskin. BPJS akan menjadi penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang akan menjamin biaya pengobatan seluruh rakyat Indonesia (universal coverage) layanan kesehatan pada penyedia layanan kesehatan termasuk rumah sakit.
Dengan demikian, tidak ada pasien terlantar, mengalami diskriminasi ataupun ditolak rumah sakit karena tidak mampu membayar pengobatan. UU SJSN, Pasal 5 juga mengamanatkan pembentukan BPJS yang harus dibentuk dengan UU. Pembentukan UU tersebut merupakan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi BPJS dalam melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia.
Guru besar ekonomi kesehatan dari Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany mengatakan, pengesahan UU BPJS memungkinkan penyelenggaraan jaminan sosial untuk masyarakat bisa diselesaikan. “Jaminan sosial seperti Askes, Jamsostek hanyalah kendaraan yang dibuat waktu dulu untuk urusan bisnis,” katanya di Jakarta, Sabtu (16/4).
Dia menjelaskan, perusahaan yang menjamin kesehatan sosial masyarakat saat ini seperti BUMN hanya urusan dagang. “Kalau urusan jaminan sosial ini bukan urusan dagang. Tapi urusan mengelola uang dan menjadi urusan wajib. Misal, pegawai swasta wajib membayar iuran. Tidak bisa uang iuran wajib diserahkan ke perusahaan, di dunia sudah ada yang seperti itu,” ujar dia.
Hasbullah mengungkapkan, keadaan ini merupakan kekeliruan bangsa Indonesia hingga saat ini. Untuk itu, diperlukan UU BPJS yang mengatur, bukan hanya menetapkan.
“Jadi mengatur badan yang dibentuk (BPJS-red), ditetapkan siapa dan menjalankan apa.‘ Misal, Askes menjalankan jaminan kesehatan, Taspen menjamin pensiun untuk seluruh penduduk, Jamsostek jaminan hari tua dan kematian seluruh penduduk. Tak hanya itu, harus ditetapkan badan dan diatur cara main.
Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo beralasan, pemerintah masih menunggu fatwa Mahkamah Agung karena masih adanya perbedaan pandangan dengan DPR terkait apakah BPJS akan hanya ditetapkan atau juga akan ada pengaturannya.
Dia menambahkan, MA perlu mengkaji dahulu karena pemerintah menilai sifat pengaturan seperti yang diinginkan oleh DPR bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yakni UU SJSN.
Masalahnya, Ketua MA Harifin A Tumpa mengungkap pihaknya belum menerima permintaan dari pemerintah untuk mengeluarkan fatwa tersebut. “Belum ada (permintaan), saya belum tahu,” ujar Harifin, di Gedung MA, Jakarta, Jumat 8 April 2011.

M. Yamin Panca Setia

Laporan: Sabaruddin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 06/05/2011 by in Uncategorized.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: