M. Yamin Panca Setia

Strategi Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan Akibat Distorsi Pembangunan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih dihadapi bangsa Indonesia hingga kini. Hal itu dapat dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2009 lalu, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Di bandingkan periode yang sama di tahun 2008, angka kemiskinan memang menunjukan penurunan. Pada Maret 2008 lalu, BPS mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta atau 15 persen dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan di tahun 2008 itu juga lebih rendah atau turun 2,21 juta jiwa dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 37,17 juta warga miskin di seluruh Indonesia.
Meski menunjukan angka penurunan, bukan berarti upaya mengentaskan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sudah berhasil secara maksimal karena angka kemiskinan sering bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Data pada periode 1996-1999 menunjukan jika jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta. Krisis ekonomi mengakibatkan angka kemiskinan meningkat tajam, dari 34,01 juta jiwa orang miskin di tahun 1996 meningkat menjadi 47,97 juta jiwa pada tahun 1999.
Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta jiwa pada Februari tahun 2005. Namun pada Maret tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu mencapai 39,30 juta jiwa. Tren kemiskinan sangat tergantung dari situasi ekonomi domestik maupun internasional. Jika mencermati realitas krisis ekonomi global, ada kekhawatiran kemiskinan makin mengancam sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk Prospek Ekonomi Global 2010 yang dipublikasikan di Washington, Amerika Serikat, 10 Februari 2010 lalu, di akhir 2010, diperkirakan akan ada tambahan 90 juta orang yang akan hidup di bawah garis kemiskinan akibat krisis global. Jumlah kematian anak akibat malnutrisi akan bertambah sekitar 50.000 anak. Bank Dunia juga pesimistis akan mampu merealisasikan target menekan kemiskinan pada 2015 karena pemulihan ekonomi masih sangat rentan diterpa krisis.
Mencermati tingginya angka kemiskinan tersebut, dapat disimpulkan jika upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan belum membuahkan hasil maksimal. Masalah tersebut menjadi tantangan maha besar bagi pemerintah sebagai penerima amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Konstitusi negara mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggungjawab negara dalam mendorong kesejahteraan juga diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Produk legislasi itu menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan lewat starategi kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam praktiknya, pemerintah memiliki beberapa peran dalam mendorong pembangunan sosial guna mengentaskan kemiskinan. Paskah Suzetta (2007) menjelaskan, ada tiga peran pemerintah yang utama. Pertama, sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Kedua, menciptakan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, sebagai pendistribusi sumber daya. (Suzetta:2007). Pemerintah juga dapat melakukan intervensi langsung melalui kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, yang mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan barang dan layanan publik, melaksanakan kegiatan atau prakarsa strategis, pemberdayaan yang tak berdaya (empowering the powerless) atau keberpihakan.
Meski demikian, masalah kemiskinan yang amat kompleks dan multidemensi, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun menjadi tangungjawab seluruh stakeholder lainnya mulai dari pemerintah daerah, pelaku bisnis, aktivis lembaga swadaya masyarakat dan internasional.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Problem kemiskinan tidak hanya dihadapi Indonesia, namun juga menjadi masalah klasik yang dihadapi negara-negara lain. Midgley (1995:5) membenturkan realitas kemiskinan sebagai akibat pembangunan yang terdistorsi (distorted development). Ia menyoroti realitas paradoks mengenai fenomena tingginya kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Potret pembangunan tidak mengambarkan adanya harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sosial.
Di banyak negara di dunia, pertumbuhan ekonomi ternyata tidak sejalan dengan pembangunan sosial. Midgley mencontohkan problem distribusi pendapatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di negara-negara kawasan Amerika Latin. Beberapa negara di kawasan Amerika Latin mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri secara signifikan. Namun, upaya memperbaiki kualitas hidup penduduknya sangat minim. Realitas serupa juga ditemukan di beberapa negara kawasan Asia dan Afrika
Pendapat Midgley pada dasarnya mengkritik pembangunan ekonomi yang mengabaikan pembangunan sosial dan kurang memperhatikan strategi yang berdampak langsung pada upaya mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan. Penjelasan Midgley mengenai adanya ketidaharmonisan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial sejalan dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, momentum pertumbuhan ekonomi yang dalam 10 tahun terakhir (1998-2008) menunjukan angka kenaikan nyatanya belum menjadi stimulus pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 minus 13,1 persen. Di tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5,1 persen. Cadangan devisa yang semula US$33,8 miliar, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang menembus angka 6,1 persen belum memicu pengentasan kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi makro belum mampu menggerakan ekonomi mikro atau sektor riil yang bersentuhan langsung dalam aktivitas masyarakat kalangan menengah ke bawah.
Dalam konteks sosiologis, sedikitnya ada dua macam prespektif yang lazim dipergunakan untuk mengamati masalah kemiskinan, yaitu prespektif kultural (cultural prespective) dan prespektif struktural (structural prespective). Prespektif kultural mengamati masalah kemiskinan pada tingkat analisis individual, keluarga dan masyarakat. pada tingkat individual, kemiskinan diakibatkan karena sifat yang lazim (strong feeling of marginality) seperti sikap apatisme, fatalisme, parokial, pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual marriages.
Pada tingkat masyarakat, kemiskinan akibat tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi sosial secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberikan peluang untuk berkembang. Sementara prespektif struktural, mengamati masalah kemiskinan akibat dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk teknologi modern. Penetrasi kapital telah mengakibatkan proses pembangunan mengarusutamakan pada pertumbuhan (growth) dan kurang memperhatikan pemertaan (equity) hasil pembangunan. (Usman, 1998:127).
Dalam konteks pendekatan ilmu kesejahteraan sosial, masalah sosial seperti kemiskinan akibat ketidaberfungsian sistem sosial yang digambarkan dalam bentuk ketidakmampuan adanya hambatan individu dalam berfungsi sosial, baik karena kendala fisik maupun psikologis. Individu tersebut tidak memiliki pilihan dalam menentukan arah hidup dan ketidakmampuan dirinya melaksanakan tugas kehidupan seperti bekerja, sekolah, berinteraksi dengan kehidupan sosial dan sebagianya. Dalam konteks ini, semua orang atau masyarakat, baru dinyatakan sejahtera bila dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik. (Tangdilintin:2009).
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang oleh penganut paham liberal akibat ketidakadilan sebuah sistem. Individu bisa menjadi rajin, pintar, percaya diri dan memiliki kapasitas jika didukung sistem yang baik. Pandangan liberal identik dengan pandangan transformatif yang menilai ketidakberfungsian sosial karena ada sistem yang tidak adil dan berwatak kapitalistik. Individu hanya menunggu belas kasih dari ”tangan gaib” untuk meringankan kesusahannya.
Jika mencermati problem kemiskinan saat ini, sistem pembangunan yang menjadi jargon globalisasi—yang dihembuskan negara-negara kapitalis, diyakini menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan sosial. Fakih (2005:62) menyatakan pembangunan telah melanggengkan pengangguran dan ketidamerataan pembangunan yang menimbulkan makin melebarnya kesenjangan sosial dan menaikkan angka kemiskinan absolut
Karena itu, menghadapi paradigma modernisasi yang berorientasi dan pertumbuhan ekonomi yang terbukti gagal menyejahterakan rakyat di negara-negara Dunia Ketiga, maka penting kiranya mengedepankan model pembangunan berbasis pemberdayaan (empowerment) masyarakat agar memiliki kapasitas menghadapi persaingan. Di Indonesia, rendahnya kapasitas sumberdaya manusia menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. United Nations Development Programme (UNDP) mencatat, tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang direpresentasikan dengan Human Development Index (HDI), menempati peringkat ke-111 dari 192 negara di tahun 2009. Peringkat ini menurun dibanding tahun 2008, yang menempati ranking ke-107.
Pembangunan yang diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat juga menjadi sangat penting karena karakteristik globalisasi dewasa ini identik dengan pasar bebas—yang dengan segala ketidaksempurnaannya akan menggulung dan menggusur apa saja yang merintanginya termasuk negara-negara yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.
Analisis Adam Smith yang dikutip Mikheal (2008:56) menjelaskan, pasar bebas mengedepankan prinsip universal bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk memajukan kehidupannya sendiri menjadi lebih baik (the universal desire to better his own condition). Bagi Smith, self interest (kepentingan pribadi) merupakan motivasi utama yang mendorong manusia untuk mengadakan aktivitas ekonomi. Tanpa self interest, aktivitas ekonomi tidak pernah akan terjadi. Prinsip tersebut yang menjadi penyebab lebih diutamakannya kepentingan pribadi di arena perdagangan bebas—yang pada akhirnya mendegradasikan eksistensi nilai-nilai kemanusian.
Karena itu, Paulus Wirutomo (2010) menilai, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pencapaian kuantitatif setiap bidang atau sektor pembangunan, tetapi terutama tertanamnya nilai-nilai strategis yang telah ditargetkan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat growth oriented, tetapi berbasil nilai atau value based. Pembangunan nilai-nilai itu menjadi tanggungjawab lintas sektoral yang bersifat societal (mencakup seluruh bidang kehidupan).
Pembangunan tanpa berbasis nilai terbukti tak hanya mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan sosial, namun juga memunculkan sejumlah patologi sosial seperti perdagangan manusia, perilaku menyimpang, eksploitasi wanita dan anak, kenakalan remaja dan sebagainya. Bahkan, mengantarkan sebagian besar negara Dunia Ketiga menuju kehancuran peradaban.
Ironisnya, takkala krisis keuangan global yang berpusat di Amerika Serikat yang sebagai simbol kekuatan kapitalisme, sejumlah negara, termasuk Indonesia terkena dampaknya. Krisis keuangan di Amerika Serikat menyebabkan mengeringnya likuiditas, yang tidak hanya mempengaruhi dunia usaha, melainkan menjadi beban pemerintah dalam membiayai pembangunan, menurunnya tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangi peredaman laju impor secara signifikan yang menyebabkan defisit perdagangan dan menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang ada. Terjadinya krisis keuangan global juga mengakibatkan terjadinya pengurangan tenaga kerja sebagai konsekwensi penurunan produksi industri.
Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat 5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III.
Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2008 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa yaitu minus 5,5 persen dibandingkan triwulan III- 2008 (q-t-q) dan hanya meningkat sebesar 1,8 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2007 (y-o-y). Melemahnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa adalah sebagai akibat dari menurunnya harga minyak serta menurunnya harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia sebagai dampak dari krisis keuangan global. (Bappenas, 2008: II-2).

Meski upaya pemulihan krisis global mulai menampakan hasilnya, pesimisme dan kekhawatiran masih menghantui sejumlah negara. Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk Prospek Ekonomi Global 2010 yang dipublikasikan di Washington, Amerika Serikat, 10 Februari 2010 lalu, di akhir 2010, diperkirakan akan ada tambahan 90 juta orang yang akan hidup di bawah garis kemiskinan akibat krisis global. Jumlah kematian anak akibat malnutrisi akan bertambah sekitar 50.000 anak. Bank Dunia juga pesimistis akan mampu merealisasikan target menekan kemiskinan pada 2015 karena pemulihan ekonomi masih sangat rentan diterpa krisis.
Dalam kondisi demikian, negara-negara berkembang dipastikan akan menerima dampaknya, akan kehilangan sumber-sumber pendapatan dari dana investasi negara-negara maju yang menjadi stimulus pembangunan. Negara-negara berkembang akan menghadapi lemahnya ekspansi ekonomi dan menderita akibat kesulitan mendapatkan dana. Karena itu, negara-negara sedang berkembang sangat rentan dalam ketidakstabilan pada lima hingga tujuh tahun ke depan.

Dimensi Pembangunan Sosial

Mencermati realitas sosial tersebut, pemerintah tak lagi bisa mengabaikan pentingnya pembangunan sosial (social development) yang diarahkan untuk memperkuat masyarakat agar dapat bertahan dengan kemandiriannya. Midgley mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan itu dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, Midgley menekankan adanya keseimbangan pembangunan.
Dalam sejarahnya, pembangunan sosial mulai dilakukan di tahun 1961 oleh Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Dia merintis sebuah gagasan Rationality in Government dengan mengerahkan dan memfasilitasi para ilmuan dari berbagai bidang untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Langkah Kennedy kemudian dilanjutkan oleh Lyndon B. Johnson pada tahun 1964. Johnson mengukuhkan jargon Perang melawan Kemiskinan (unconditional War on Poverty) untuk mewujudkan Great Society. Kemudian di tahun 1968, Richard Nixon menilai War on Poverty bukan saja gagal tetapi ternyata membuat masalah menjadi lebih rumit, maka dia mencanangkan The War on Welfare. Pada tahun 1994, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton lebih tegas lagi mengedepankan pembangunan sosial dengan mencanangkan Ending Welfare As We Know It. Di Inggris, konsep welfare state dipahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.
Dalam perkembangan selanjutnya, pembangunan sosial makin mendapatkan perhatian dunia. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk Pembangunan Sosial (World Summit on Social Development), di Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 6-12 Maret 1995. KTT itu dihadiri perwakilan 135 negara yang melibatkan tidak kurang dari 90 Kepala Negara/Pemerintahan, 5 Wakil Presiden, 40 Perdana Menteri, serta perwakilan organisasi internasional dan LSM.
Dari pertemuan tersebut, melahirkan deklarasi dan program aksi yang memuat komitmen mengenai perlunya penanganan segera penyebab utama dan penyebab struktural terjadinya masalah sosial yang dikemas dalam tiga agenda besar yakni:
1. Pengentasan kemiskinan
2. Perluasan kerja produktif dan pengurangan pengangguran
3. Peningkatan integrasi nasional

Pada dasarnya, orientasi pembangunan sosial diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, keamanan dan ketentraman hidup, kemandirian individu, keluarga dan masyarakat (self relience), harga diri (self esteem), kebebasan dari dominasi (liberation) dan hidup sederhana (plain living). Orientasi pembangunan berbasis pada kebijakan publik yang pro kesejahteraan (walfare policy) yang terpokus pada pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang melembaga dan berkelanjutan belum menjadi arus utama (meanstream) pembangunan nasional.

Berangkat dari pengalaman model pembangunan selama ini, pemerintah, baik pusat dan daerah, tak lagi bisa mengabaikan pentingnya pembangunan sosial (social development) yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan modal finansial. Namun juga modal manusia (human capital).
Prioritas pembangunan yang berbasis modal sosial diyakini dapat meningkatkan partisipasi msayarakat sehingga terdapat kesempatan yang lebih luas dan kemampuan yang lebih dalam mencapai tujuan bersama, menguatkan refleksi perasaan dan tanggungjawab bersama dalam pembangunan, serta meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat dalam merespons guncangan yang akan datang tiba-tiba yang dapat mempengarui aktivitas kehidupan sehari-hari.

Model Kebijakan Sosial Pengentasan Kemiskinan

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, strategi awal yang harus dilakukan adalah mendesain kebijakan sosial dan perencanaan sosial.
Sejumlah ahli seperti Marshall, Huttman dan Spicker (Suharto, 2004:36) memberikan definisi beragam mengenai kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial dan bantuan keuangan (Marshall).
Kebijakan sosial juga dipahami sebagai strategi-strategi atau rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman). Kebijakan sosial juga dinilai sebagai kebijakan yang terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan, baik dalam arti luas, yang menyangkut kualitas kehidupan manusia, maupun dalam arti sempit, yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat (Spicker). Dari berbagai definisi itu disimpulkan jika kebijakan sosial diarahkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari berbagai permasalahan sosial dan memenuhi masalah sosial.

Konsepsi mengenai kebijakan sosial sangat erat kaitannya dengan perencanaan sosial. Waterston (1965) mendefinisikan perencanaan sebagai usaha yang secara sadar, teroganisir, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara Schaffer (1980) menekankan perencanaan memiliki keterikatan dengan pengambilan keputusan, dengan memperhatikan lebih banyak data yang ada atau hasil-hasil yang mungkin dapat dicapai yang akan datang.
kebijakan sosial dan perencanaan sosial seringkali sulit dipisahkan karena masing-masing konsep dalam kenyataannya sering kali dipertukarkan satu sama lain. Di kalangan perencana dan pembuat kebijakan, kadang mengangap konsepsi kebijakan sosial dan perencanaan sosial memiliki kesamaan.
Conyers (Suharto: 2008:64)) menjelaskan, perencanaan sebaiknya tidak dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari kebijakan, tetapi menjadi suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang amat kompleks dimulai dari perumusan tujuan kebijakan, sasaran yang lebih luas, kemudian dikembangkan melalui tahapan-tahapan di mana kebijakan itu diterjermahkan ke dalam bentuk rencana (plan) yang lebih rinci guna memudahkan pelaksanaan program atau proyek-proyek pembangunan sosial.
Secara sederhana, perumusan kebijakan adalah membuat keputusan mengenai jenis perubahan atau perkembangan yang diinginkan. Sedangkan perencanaan merupakan suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan perubahan atau perkembangan yang paling baik. Dengan demikian, perencanaan sosial merupakan suatu proses kegiatan dalam perumusan kebijakan sosial yang diarahkan untuk mencapai tujuan (goal directed process) yang menitik-beratkan pada pengambilan keputusan yang rasional dan efisien.
Conyers menjelaskan, perencanaan merupakan suatu bagian dari suatu proses pembangunan yang kompleks, sehingga melibatkan beberapa kegiatan antara lain:
1. Identifikasi tujuan umum serta kenyataan yang ada
2. Formulasi strategi pembanguna yang luas guna mengatasi kenyataan yang ada
3. Penterjemah strategi yang ada dalam bentuk rencana dan proyek
4. Implementasi program dan proyek
5. Pemantauan terhadap implementasi dan hambatan yang timbul untuk pencapain tujuan serta kenyataan

Perencanaan sosial diterapkan langsung menyentuh isu-isu dan masalah sosial. Perencanaan dimulai dari berbagai pertimbangan antara lain:
1. Menerjemahkan tujuan sosial
2. Penanganan masalah-masalah sosial yang utama (major social problems)
3. Memasukan pertimbangan sosial (Introduction (non market) social consideration)
4. Mempertimbangkan kembali kemungkinan-kemungkinan dipertahankannya bidang-bidang khusus seperti program pelayanan kesejahteraan anak
5. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas
6. Mengembangkan migrasi konsep, dari satu bidang kesejahteraan sosial ke bidang lainnya.

Berangkat dari penjelasan tersebut, maka desain perencanaan harus berangkat dari data mengenai sumberdaya yang ada, memperhitungkan tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, jangka waktu mencapai sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumberdaya yang digunakan serta pengalokasiannya, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, sumberdaya manusia atau organisasi pelaksana dan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya.
Dalam proses penyusunannya perencanaan juga harus melibatkan perencana (planner) yang tidak hanya berasal dari satu institusi atau departemen yang mengkhususkan pada bidang perencanaan. Namun, perencanaan disusun oleh pihak lain yang terlibat dalam keseluruhan pembangunan.

Dalam praktiknya, pemerintah sebenarnya telah mengupaya sejumlah strategi dalam mengentaskan kemiskinan yang didesain dalam sebuah kebijakan sosial dan program pembangunan. Bentuknya berupa pemberdayaan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi dan perlindungan sosial. Sejumlah faktor melatarbelakangi pentingnya mendorong kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
Upaya pengentasan kemiskinan makin agresif dilakukan pemerintah seiring terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997. Untuk mencegah melonjaknya angka kemiskinan akibat krisis ekonomi, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial.
Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden No.34 Tahun 2001, pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, upaya penengatasan kemiskinan juga dipertajam lewat Peraturan Presiden No.54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tugas dari TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Masih banyak lagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (TPSPKUD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) dan Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Sejak tahun 2007, pemerintah kemudian gencar merealisasikan program pembangunan lintas sektoral ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan pada tahun 2007.

Jika mencermati sejumlah program pengentasan kemiskinan, pemerintah menerapkan sejumlah model kebijakan sosial yang diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian, yakni:

1. Model Imperatif

Merupakan kebijakan sosial yang sifatnya terpusat. Seluruh tujuan sosial, jenis, sumber dan jumlah pelayanan sosial, seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan sosial imperatif merujuk pada definisi kebijakan sosial yang diutarakan Dye (1976) merupakan “Social policy is concerned with what government do, what they do itu, and what difference it makes,” (Suharto, 2008:71). Model imperatif banyak diterapkan di negara sosialis yang sentralistik, seperti India, Afrika dan Amerika Latin.
Indonesia termasuk yang mengadopsi model imperatif yang dalam praktiknya diorganisir oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Berdasarkan Keputusan Presiden No 138 Tahun 1999 tentang Bappenas, Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden itu melaksanakan fungsi menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan Pembangunan Nasional, serta penilaian atas pelaksanaannya.
Di era pemerintahan Orde Baru, model imperatif begitu mendominasi dalam proses perencanaan pembangunan baik berskala nasional maupun daerah. Model imperatif diterapkan sejalan dengan penerapan sistem politik orde baru yang sentralistik. Dalam pelaksanaannya, arah dan tujuan pembangunan yang didesain pemerintah Orde Baru didasarkan pada Ketetapan MPR melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sementara jenis perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka pendek (tahunan), perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) berupa Repelita dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) yang dilakukan 25 tahunan.
Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun telah berhasil melaksanakan PJP Pertama sejak Repelita I sampai Repelita V, dari tahun 1969/1970 sampai 1993/1994, dilanjutkan dengan pelaksanaan PJP II, meliputi Repelita VI sampai X, dimulai tahun 1994/1995 – 2018/2019. Pada tahun ketiga Repelita VI, yaitu tahun 1997, terjadi krisis berkepanjangan yang mengakibatkan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang II, sehingga Pelita VI dan VII tidak bisa lagi dilanjutkan.
Sejak era reformasi bergulir yang kemudian mendorong pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 lalu, arah dan tujuan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pun berubah. Konsep pembangunan tidak lagi ditentukan lewat kebijakan pemerintah pusat (top down). Namun, corak penentuan arah dan tujuan pembangunan bersifat desentralistik (bottom up) yang mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab pembangunan lebih besar kepada pemerintah daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota.
Opsi untuk memilih desentralisasi adalah konsekuensi dari pilihan politik kebijakan yang disesuai dengan tuntutan reformasi, di mana pergerakan pembangunan harus linear dengan aspirasi masyarakat daerah. Delegasi kewenangan penentuan arah pembangunan dari sentralistik menuju desentralistik itu dikukuhkan lewat UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Dalam proses selanjutnya, lewat evaluasi dan kajian pelaksanaan otonomi daerah, landasan hukum yang memberikan mandat kewenangan kepada pemerintah daerah itu direvisi dengan disahkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Delegasi kewenangan dari pusat ke daerah itu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lewat penerapan model pembangunan yang lebih akomodatif, aspiratif dan memfokuskan pada upaya memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bagi pemerintah pusat, pendelegasian kewenangan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah pusat, mendorong kemandirian serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. (Ryaas Rasyid: 1998).
Meski demikian, bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggungjawab pembangunan di daerah. Di era reformasi saat ini, pemerintah pusat masih menerapkan model pembangunan imperatif yang dampaknya diharapkan langsung bagi masyarakat daerah. Implementasi model imperatif dapat dilihat dari realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarat (PNPM) Mandiri. Program tersebut merupakan gerakan nasional yang dijalankan semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan sosial.
PNPM Mandiri diarahkan untuk menekan jumlah rakyat miskin, memperluas akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, infrastruktur, permodalan, dan informasi bagi masyarakat miskin. PNPM juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebiajakan percepatan penanggulan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).
Di tahun 2010 ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp11,8 triliun untuk bantuan langsung masyarakat dalam PNPM Mandiri. Dana tersebut akan dialokasikan untuk melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri 2009 dengan tambahan satu program baru yakni PNPM di bidang perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. PNPM Mandiri di tahun 2010 dilaksanakan di 494 kabupaten atau kota dengan 6.321 kecamatan sasaran.
Selama tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp11 triliun untuk bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri dengan komposisi 69 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 31 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PNPM Mandiri tahun 2009 terdiri atas lima program utama yang dilaksanakan oleh empat kementerian di 6.408 kecamatan di 465 kabupaten atau kota.
Program utama PNPM Mandiri terdiri atas PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus, dan PNPM Mandiri Sosial Ekonomi Wilayah. Selain itu ada juga program PNPM Mandiri yang sifatnya sektoral seperti PNPM Usaha Agribisnis Pedesaan, PNPM Kelautan dan Perikanan, dan PNPM Pariwisata.

2. Model indikatif

Kebijakan sosial dengan model indikatif menekankan pada upaya menyamakan visi dan aspirasi seluruh masyarakat. Pemerintah biasanya hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besar, sedangkan pelaksananya dilakukan oleh masyarakat atau badan swasta (lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial). Pemerintah hanya memfasilitasi dan mengarahkan bidang-bidang pelayanan sosial tertentu yang menjadi prioritas utama.
Usaha-usaha pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola masyarakat dan swasta tidak dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Kebijakan sosial indikatif juga disebut kebijakan partisipatif yang banyak diterapkan di negara-negara maju seperti di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang. Karena bersifat partisipatif, kebijakan sosial model indikatif amat tergantung sistem demokrasi, karena perumusan kebijakan harus disetujui masyarakat.
Indonesia juga mengembangkan model indikatif, dengan menekankan fungsi pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan perusahaan atau swasta. Model indikatif berkembang seiring terjadinya desentralisasi di era otonomi saat ini, di mana upaya pembangunan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat di daerahnya.
UU tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengupayakan penanggulangan kemiskinan, mendorong kemandirian masyarakat, serta mengoptimalkan peran birokrasi dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah kemudian merumuskan rencana-rencana kebijakan, baik yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dengan melibatkan satuan-satuan kerja dinas.
Kebijakan indikatif yang diarahkan pada pembangunan sosial juga dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan besar memfokuskan pembangunan masyarakat yang menekankan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar yang dikenal dengan nama corporate social responsiblity (CSR). Tanggungjawab perusahaan dalam pembangunan sosial diamanatkan dalam UU CSR.
Program CSR pada dasarnya mengajak swasta tidak hanya berorientasi keuntungan ekonomi (profit oriented). Namun, juga memikul tanggungjawab sosial yang dibebankan perusahaan terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, program CSR membantu negara dalam meringankan beban tanggungjawab sosial kepada masyakarat. Di Indonesia, CSR mulai digalakan sejak tahun 1990-an. Sejumlah perusahaan besar telah lama mengembangkan kegiatan pembangunan sosial. Program CSR meletakan tanggungjawab perusahaan agar dapat menjaga eksistensi investasi sosial akibat dampak kegiatan perusahaan yang memunculkan degradasi terhadap lingkungan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi.
Fakta menunjukan jika jumlah masyarakat miskin yang tinggal di sekitar perusahaan cukup tinggi. Mereka juga rentan terhadap penyakit akibat kerusakan sistem ekologis akibat ekspolitasi industri. Potret kemiskinan rakyat Papua yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan emas PT Freeport Indonesia misalnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan yang kepemilikan sahamnya didominasi Amerika Serikat itu hingga saat ini masih dihantui kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.
Sementara kegiatan ekspolitasi tambang emas dan perak yang dilakukan Freeport telah meraup untung luar biasa. Pendapatan utama Freeport dari operasi tambangnya di Papua mencapai 60 persen (Investor Daily, 10 Agustus 2009). Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Namun, keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Masyarakat Papua telah tersingkir di tanah leluhur mereka sendiri yang kaya akan sumberdaya alamnya. Mereka tetap miskin. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin.
Terkait dengan dampak negatif dari keberadaan perusahaan-perusahaan besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar itulah yang kemudian mendorong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dalam UU tersebut ditegaskan, PT yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Perangkat hukum lainnya yang mewajibkan pelaksanaan CSR juga tercantum di UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan tentang CSR juga diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR.
Tanggung jawab sosial perusahaan juga sudah diatur di sektor pertambangan yang lewat UU Pertambangan, atau tangggung jawab lingkungan akibat operasional perusahaan yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun usaha di sektor kehutanan yang diatur Departemen Kehutanan (Dephut). Pelaksanaan CSR masih sebatas kewajiban tanpa mendapatkan manfaat dan potensi pemberdayaan pada masyarakat.

3. Model Residual

Model residual dianut oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Di Amerika Serikat, model residual direalisasikan dalam bentuk program-program bantuan publik (public assistance), seperti Supplemental Security Income (SSI), General Assistance, Medicaid, Food Stamps, Housing Assistance dan Aid to Families with Dependent Children (AFDC). Model residual lebih mengutamakan kepentingan kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pelaksanaannya lebih bersifat temporer, segera dihentikan saat penerima pelayanan sosial telah mampu mandiri dan berdikari dalam menghadapi kehidupan. Bantuan residual biasa juga diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
Model residual yang diarahkan untuk menekan tingginya angka kemiskinan gencar dilakukan pemerintah saat menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia lewat beberapa program seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Pemerintah sempat panik saat menghadapi lonjakan harga minyak dunia pada Mei 2008 lalu mendekati angka US$127 per barel. Di Indonesia, setiap kenaikan harga minyak US$1 akan meningkatkan nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sebesar Rp3,7 triliun. Sementara skema APBN-P 2008 yang ditetapkan April 2008 menetapkan asumsi harga minyak sebesar US$95 per barel. Dengan asumsi ini maka besaran subsidi BBM mencapai Rp 126 triliun atau melonjak tiga kali lipat dari nilai yang ditetapkan dalam APBN 2008, yaitu Rp 45 triliun dengan asumsi harga minyak US$60 dolar per barel.
Sementara sebagian besar subsidi BBM lebih dinikmati oleh golongan masyarakat mampu dibanding golongan masyarakat miskin. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), distribusi konsumsi BBM sebesar 70 persen dinikmati oleh 40 persen kelompok masyarakat golongan atas. Apabila harga minyak sepanjang 2008 mencapai 110 dolar AS per barel maka nilai subsidi BBM dalam APBN yang dinikmati golongan atas ini akan mencapai Rp 186 triliun atau kurang lebih sebesar tiga kali alokasi untuk program pengentasan kemiskinan.
Karena itu, pada Mei 2008, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM sebesar rata-rata 28,7 persen. Kenaikan tersebut tentu akan mendorong naiknya harga barang kebutuhan pokok sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama daya beli masyarakat miskin. Kebijakan menaikan harga BBM juga berpengaruh tingginya ongkos produksi industri sehingga dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran dan semakin banyak jumlah rakyat miskin. Untuk mengantisipasi resiko semakin meningkatnya kemiskinan, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan residual lewat BLT, Raskin, Jamkesmas dan sebagainya. Objek yang menjadi sasaran program tersebut adalah masyarakat miskin.
Penyaluran BLT tahap pertama (Juni-Agustus 2008) mencapai total realisasi bayar 18.832.053 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan total realisasi rupiah sebesar Rp. 5,69 triliiun. Penyaluran BLT tahap kedua (September-Desember 2008) mencapai total realisasi bayar 18.778.134 RTS dengan total realisasi rupiah sebesar Rp7,51 triliun.
Sasaran Program Raskin Tahun 2008 sebanyak 19,1 juta RTS. Subsidi Pemerintah untuk Program ini mencapai Rp11,66 triliun dan untuk tahun 2009 dialokasikan menjadi Rp 12,98 triliun. Realisasi Nasional hingga 31 Desember 2008 telah mencapai 96,64 persen dari Pagu Nasional sebesar 3.342.500 ton. Pada tahun 2009, disediakan pagu sebesar 3.329.514.360 kg selama 12 bulan untuk 18.497.302 RTS. Pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran, guna membantu pendistribusian dari Desa/Kelurahan ke tingkat RT/RW. Sementara program Jamkesmas, pada tahun 2007, penyaluran Askeskin mencapai Rp4,584 triliun. Sedangkan tahun 2008 mencakup anggaran sebesar Rp. 4,6 triliun. Untuk tahun 2009, alokasi yang tersedia mencapai Rp. 4,6 triliun untuk peserta sebanyak 76,4 juta orang miskin.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan juga harus terencana, terorganisir, sistematis dan berkelanjutan. Karena itu, program pengentasan kemiskinan tidak dapat dijalankan dengan model residual seperti dalam pelaksanaan program BLT atau raskin. Sangat tidak tepat jika pemerintah beralasan tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program tersebut dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia sebagai akibat dampak global serta bertujuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Penyaluran raskin dan BLT memakan korban jiwa karena si miskin harus berebut mendapatkan bantuan. Kisruh pembagian BLT dan Raskin makin memperlihatkan betapa kemiskinan di negara ini begitu akut. Pendistribusian bantuan menuai masalah karena pemerintah tidak memiliki data mengenai kriteria keluarga miskin. Karena itu, distribusinya pun tidak tepat sasaran. Model pendistribusian BLT dan Raskin juga membuat kaum miskin makin tergantung terhadap bantuan. Model kebijakan tersebut juga menumbuhkan kultur masyarakat pengemis yang dengan terang-terangan mengakui dirinya sebagia orang miskin. Kebijakan menghambur-hamburkan uang negara tanpa mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, sulit dipahami jika pemerintah berdalih BLT yang diberikan sebesar Rp300 ribu per kepala keluarga miskin dapat membantu masyarakat miskin menghadapi krisis ekonomi. Sementara di sisi lain, pemerintah tidak dapat mengendalikan kekuatan pasar yang menyebabkan harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan signifikan.

Analisis Problem Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan objek kebijakan sosial. Seperti telah dijelaskan bahwa kebijakan sosial diarahkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari berbagai permasalahan sosial dan memenuhi masalah sosial. Dalam konteks ini, kebijakan sosial didesain untuk mengatasi atau mengurani resiko kemiskinan yang merupakan salah satu masalah sosial. Jika mencermati masih tingginya angka kemiskinan, maka perlu kiranya kebijakan sosial dan program yang dilaksanakan di evaluasi.
Evaluasi merupakan instrumen penting guna memastikan arah pembangunan kedepan tetap on the track. Evaluasi menuntut penyusunan kebijakan terus menerus belajar mencermati realitas sosial. Tatkala ditemukan banyak problem dalam implementasi, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan maupun program yang pro poor (berpihak pada rakyat miskin).
Evaluasi merupakan suatu metode objektif dan sistematis untuk melihat keberadaan suatu program pembangunan. Masih tingginya angka kemiskinan menunjukan jika sejumlah program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum berhasil secara maksimal. Evaluasi program pengentasan kemiskinan menjadi penting karena persoalan kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu berkembang dinamis. Evaluasi tidak hanya dilakukan setelah program dilaksanakan. Evaluasi dilakukan setiap tahap pelaksanaan program guna memastikan arah program berjalan sesuai rencana.

Evaluasi ditujukan untuk mengukur hasil yang dicapai, baik keberhasil maupun kegagalan. Metode evaluasi harus bersifat obyektif dan sistematik untuk melihat keberadaan suatu program pembangunan serta mengukur kemampuan untuk berkembang lebih baik.
Evaluasi mencakup seluruh proses suatu program pembangunan, mulai dari awal program (meneliti kebutuhan mendesak, memfokuskan perencanaan), rencana program (prioritas), pelaksanaan program (formatif) dan hasil program summatif. Dari evaluasi maka akan melahirkan beberapa kesimpulan yakni:
1. Meneruskan atau menghentikan program
2. Memperbaiki pelaksanaan dan prosedurnya
3. Menambah atau mengurangi strategi dan teknik tertentu dari program
4. Melembagakan program yang sama ditempat lain
5. Mengalokasikan sumber-sumber di antara program-program yg bersaing
6. Menerima atau menolak suatu pendekatan atau teori untuk pelaksanaan program
7. Menetapkan kebutuhan (need assessment) untuk menetapkan prioritas

Brigman dan Davis dalam (Suharto, 2008:41) menjelaskan sedikitnya adalah epat model evaluasi yang bisa diterapkan, yakni

1. Evaluasi Ketetapatan (Appropriatness Evaluation)
Dilakukan untuk membantu pembuat kebijakan dalam menentukan, apakah suatu program yang baru perlu dibuat, atau apakah program yang ada masih harus dipertahankan.

2. Evaluasi Efisiensi (Efficiency Evaluation)
Menghitung seberapa besar barang dan jasa mampu menghasilkan sesuai dengan sumberdaya yang dikeluarkan

3. Evaluasi efektifitas (Efectiveness Evaluation)
Mengindentifikasi apakah sebuah program menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi publik

4. Evaluasi meta (meta evaluation).
Mengevaluasi proses evaluasi itu sendiri. Apakah lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi menerapkan model dan metode evaluasi yang profesional, prosedur evaluasinya sesuai dengan langkah-langkah evaluasi yang tepat, dan apa kriteria evaluasi sesuai dengan variabel-variabel yang diukur.

Perencanaan juga gagal bila mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikain, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
Solihin membedah beberapa bias-bias perencanaan pembangunan yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan pencapaian tujuan karena ada kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moral, dimensi materil lebih penting daripada dimensi kelembagaan atau dimensi sosial lebih penting dari dimensi sosialnya.
Untuk mengevaluasi program dan perencanaan pembangunan, maka perlu diketahui penyebab gagalnya pelaksanaan program dan perencanaan pembangunan, dalam merealisasikan tujuan. Dadang Solihin (2008) memetakan beberapa penyebab kegagalan program dan perencanaan pembangunan, yakni:
1. Informasi yang kurang lengkap
2. Metodologi belum dikuasai
3. Perencaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin bisa terlaksana
4. Pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimabgan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan
5. Ketidaksiapan aparat pelaksana
6. Masyarakat tidak punya kesempatan sehingga tidak mendukung.

Perencanaan juga gagal bila mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikain, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
Solihin membedah beberapa bias-bias perencanaan pembangunan yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan pencapaian tujuan karena ada kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moral, dimensi materil lebih penting daripada dimensi kelembagaan atau dimensi sosial lebih penting dari dimensi sosialnya. Paradigma tersebut harus diubah. Paradigma pertumbuhan ekonomi telah gagal.
Yeremias T Keban (1999) menjelaskan ada beberapa permasalahan kelembagaan pemerintah daerah ditinjau dari beberapa dimensi yaitu
1. Kebijakan yaitu belum sesuainya rencana strategis dengan potensi lokal sehingga kebijakan banyak ditujukan untuk kepentingan pusat yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat
2. Organisasi, dengana danya lembaga yang kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal sehingga sentralitas berkembag dan kreatifitas berkurang
3. Manajemen yakni menyangkut adanya sifat top down dan pengawasan yang belum maksimal
4. Akuntabilitas, dengna banyaknya penyalahgunaan jabatan, kurang responsifnya program terhadap kebutuhan masyarakat
5. Moral dan etos kerja yang rendah.

Para pembuat maupun pelaksanaan kebijakan sosial, harus menyadari betul jika tidak mudah merealisasikan tujuan (goal) yang telah ditentukan dalam kebijakan sosial. Karena harus dipahami bahwa kebijakan sosial bersifat dinamis sehingga harus disertai kemampuan mengindentifikasi realitas sosial yang juga bergerak dinamis. Perlu dipahami, meski kebijakan telah disusun secara rasional, namun belum tentu tepat sasaran seiring perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena itu, evaluasi kebijakan sosial menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, seorang perancang kebijakan harus memahami teknik analisis kebijakan sehingga dapat mengetahi sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik.

Dunn (1998:117) membagi bentuk analisis kebijakan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Analisis Kebijakan Prospektif
Yaitu analisis kebijakan yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai. Dalam implementasinya cenderung mencari cara beroperasinya. Jadi titik tekan analisis prospektif adalah apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat. Dalam hal ini, analisis prospektif merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi yang dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2. Analisis Kebijakan Retrospektif
Yaitu penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencangkup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis yaitu analisis yang berorientasi pada disiplin (discipline oriented analysts), analisis yang berorientasi pada masalah (problem oriented analysts) dan analisis yang berorientasi pada aplikasi (aplication oiented).

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi
Merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Program PNPM Mandiri sebenarnya merupakan hasil evaluasi dari kelanjutan berbagai program sebelumnya. PNPM Mandiri merupakan program yang disusun dari hasil evaluasi kendala sejumlah program pemberdayaan masyarakat lainnya, sekaligus sebagai upaya sinkronisasi semua program yang masih berjalan.
Sasaran dari pemanfaatan langsung PNPM Mandiri adalah kelompok masyarakat miskin, kelompok pengangguran dan pencari kerja dan kelembagaan masyarakat. PNPM diarahkan pada perluasan kesempatan kerja melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannnya dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya.
Pelaku di dukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat sendiri. Sementara pemeritnah mendorong pelaksanaan PNPM melalu pengembangan sistem dan disain program, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulan dalam wadah PNPM Mandiri yang akan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam menjalankan upaya penanggulanangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan.
PNPM Mandiri juga merupakan instrumen program untuk percepatan pencapaian Millenium Development Goals hingga tahun 2015. Pada tahun 2007. PNPM Mandiri dimulai dengan mengabungkan program program PPK dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di 1993 Kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan. Mulai tahun 2008, seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemebrdayaan masyarakat dan lembaga digabungkan ke dalam PNPM Mandiri.
Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan khusus yang akan dicapai adalah
• Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok yang belum dilibatkan secara optimal dalam proses pembangunan.
• Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel
• Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor budgeting)
• Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok swasta, media, LSM dan sebagainya untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan
• Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta pemerintah daerah serta kelompok penduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya
(Tim Pengendali PNPM Mandiri, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtaraan Rakyat, 2007).

Secara konseptual, PNPM Mandiri memang sangat ideal. Namun, bukan berarti tidak memiliki celah masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Jika mencermati konsepnya, program PNPM Mandiri didesain sebagai program jangka pendek. Padahal, program pengentasan kemiskinan pada dasarnya merupakan program jangka panjang yang harus dilakukan lewat perencanaan komprehensif dan lintas sektoral, dan menekankan pentingnya evaluasi guna memastikan program tersebut on the track dengan tujuan ideal yang telah ditetapkan. PNPM Mandiri rencananya akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015.
Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan MDGs. Dalam rentan waktu yang singkat, agak sulit memastikan pengentasan kemiskinan lewat program PNPM Mandiri dapat berhasil optimal. Sebagai program pembangunan sosial, PNPM Mandiri harus didesain lewat perencanaan jangka panjang, yang prosesnya berlangsung secara terus menerus, bukan sekedar dikerjakan sekali saja.
Dalam setiap tahap pelaksanaannya, perlu juga dilakukan evaluasi dan pengawasan (monitoring). Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinue tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program itu selanjutnya. Sementara evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. (Hikmat:2009). Untuk itu, perlu mengidentifikasi apa saja masalah yang kerap dijumpai dalam setiap tahap pelaksanaan program PNPM.
Jika mencermati realisasinya, PNPM selama ini masih berorientasi pada pembangunan fisik, belum diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Padahal, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah harusnya mampu memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. PNPM Mandiri masih mengacu pada alokasi dana untuk menutupi kekurangan angaran pada rumah tangga, pendidikan dan kesehatan, kurang pada usaha memberdayakan masyarakat agar lebih produktif.
Realisasi PNPM Mandiri juga didominasi pemerintah pusat, mulai dari alokasi dana, mengirim fasilitator, hingga mengerjakan kegiatan di perdesaan. Tulang punggung mengatasi kemiskinan adalah mengarahkan si miskin agar memiliki kemampuan dalam perlindungan sosial sehingga mampu mempertahankan diri dari ancaman kemiskinan. Kemampuan masyarakat melindungi dirinya dari kemiskinan sangat penting karena kemiskinan adalah realitas yang bersifat dinamis dari waktu ke waktu.
Pemerintah juga seakan kurang menyadari bahwa pengalokasian anggaran dengan jumlah yang besar untuk Program PNPM Mandiri tidak dapat terus menerus dilakukan. Untuk itu, ke depannya perlu dipikirkan realisasi sebuah program yang sumber pendanaan tidak lagi bergantung pada anggaran yang disediakan pemerintah. Pemerintah perlu memikirkan cara agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan serta memiliki skema pendanaan yang efektif.
Semisal dengan dikembangkan skema pengembangan Lembaga pengemban Dana Amanah/LPDAM (Community Trust Fund). LPDA dibentuk sebagai model penyaluran dana dalam mendukung skema pendanaan yang berkelanjutan bagi program penanggulangan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja berdasar pada kebutuhan masyarakat/kelompok pemanfaat. Pelaksanaan lembaga dana amanah masyarakat sebenarnya sudah banyak dijalankan di berbagai daerah. Di Kota Palu misalnya, masyarakat di sana sangat antusias mengembangkan program ini dan menjalankannya dengan baik. LPDA yang ada tersebut pada awalnya dimulai dengan memberikan dana stimulan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp50 juta dan mampu menghimpun dana dari Pemerintah Daerah dan masyarakat hingga mencapai 600 juta rupiah. (Sujana Royat, PNPM dan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Majalah Komite, Edisi November 2006).
Dalam konteks ini, ada baiknya pemerintah belajar dari pengalaman model pemberdayaan masyarakat yang pernah sukses diterapkan Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 yang sukses melepaskan ribuan rakyat Banglades dari belengu kemiskinan. Yunus meraih penghargaan maha tinggi lewat Grameen Bank, sebuah bank yang berhasil menggerakkan ekonomi rakyat miskin. Grameen Bank sebagai karya monumental karena menggabungkan kapitalisme dan tanggung jawab sosial, khususnya bagi rakyat miskin.
Yunus rela mengucurkan sebagian besar kekayaannya untuk membantu permodalan bagi rakyat miskin lewat Grameen Bank miliknya. Sejak tahun 1976, Gremeen Bank telah beroperasi untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin di Bangladesh, khususnya perempuan, tanpa jaminan. Usaha tersebut berhasil. Yunus pun mendapat gelar Banker of The Poor (bankir untuk kaum miskin). Indonesia patut menerapkan model pengentasan kemiskinan yang diterapkan Yunus untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di daerah.
Problem di Indonesia adalah minimnya respon perbankan untuk mengucurkan modal kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya. Di Indonesia memang ada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun, BRI baru memiliki sekitar 5.000 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara yang dibutuhkan untuk merambah ke seluruh wilayah Indonesia ada 25 ribu kantor cabang.
Dalam konteks ini, masalah kemiskinan membutuhkan peran pemerintah untuk mendorong para bankir dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengembangan mikro kredit agar memberikan akses permodalan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Model pembangunan Yunus pada dasarnya menitiberatkan pentingnya upaya pemerintah memperluas sistem kredit keuangan secara kesuluruhan supaya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Dana kredit itu diarahkan pada upaya micro enterprises bagi kelas kecil dan menengah. Untuk menerapkan pola hubungan bank dengan masyarakat, pemerintah harus lebih mengoptimalkan peran perbankan dan LSM dalam mengoptimalkan rencana secara nasional model pembangunan berbasis kelompok UKM di perdesaan seluruh Indonesia. Pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan yaitu menetapkan 20 persen dari portofolio kredit disalurkan untuk micro financing program, yang kemudian dikontrol ketat lewat pendampingan terencana yang dilakukan oleh LSM yang fokus pada pengembangan UKM.
PNPM Mandiri juga membutuhkan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penggunaan anggaran di luar perencanaan dari program yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan tersebut. Tanpa pengawasan, program PNPM Mandiri yang dananya sangat besar itu hanya menguntungkan pejabat setempat, petugas, dan konsultan proyek saja. Sudah tidak menjadi rahasia umum jika sejumlah proyek pembangunan selama ini hanya menjadi lahan basah bagi pejabat dan kontraktor proyek karena sensitifitas yang rendah dalam menyejahtarakan rakyat. Karena itu, perlu ada instrumen kontrol agar dapat menjamin hasil dari PNPM dapat berkelanjutan.
Faktor penting lainnya dalam mendorong efektifitas model imperatif adalah koordinasi antarinstitusi. Di Indonesia, persoalan ego sektoral antarinstitusi pemerintah masih tinggi. Hal itu bisa dilihat dari masing-masing departemen atau instansi yang menerapkan model dan program yang berbeda meski sebenarnya tujuannya sama.
Pembangunan sosial yang berskala makro membutuhkan aksi kolektif dari di lingkungan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik yang memang mutlak memerlukan integrasi. Setiap institusi harus dapat semaksimal mungkin mengurangi kepentingannya masing-masing, namun lebih pada pendistribusian peran dan fungsi dan kerjasama antar institusi dalam merealisasikan program pembangunan.
Dalam program penanggulangan kemiskinan, masing-masing institusi berorientasi pada pencapaian programnya sendiri-sendiri. Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) yang dilaksanakan Departemen (Kementerian) Pertanian, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilaksanakan Kementerian Sosial , Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (TPSPKUD) oleh Kementerian Koperasi, Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri, dan program lainnya yang dilaksanakan kementerian lainnya.
Variasi program tersebut menunjukan pemerintah belum memiliki skema makro yang dapat memastikan penyelenggaran pembangunan nasional secara kolektif, terorganisir dan berkesinambungan. Akibatnya, kurang efektifnya kinerja kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan tesebut.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Program pengentasan kemiskinan pada dasarnya merupakan program jangka panjang yang harus dilakukan lewat perencanaan komprehensif dan lintas sektoral. Model pendekatan pengentasan kemiskinan juga harus diarahkan lewat pemberdayaan agar individu maupun masyarakat kelak dapat mandiri dalam menjalani kehidupan.
Midgley mengemukan tiga strategi pembangunan sosial yakni:
1. Melalui pendekatan Individu (social development by inddividuals). Strategi ini
diarahkan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat agar dapat mandiri, membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat.
2. Melalui komunitas (Social Development by Communitites), di mana kelompok
masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya.
3. Melalui pemerintah (Social Development by Government), di mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (govenement agencies).

Sementara Ife dan Tesoriero (2008:130) menjelaskan, pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (the disadvantaged). Ife memberikan tiga strategi yang dapat diterapkan untuk memberdayakan suatu masyarakat yakni perencanaan dan kebijakan, aksi sosial dan politik dan peningkatan kesadaran dan pendidikan.
Pendapat Midgley maupun Ife pada dasarnya meletakan model pembangunan yang berorientasi pada people centered development (pembangunan berpusat manusia). Pendekatan people centered development didasari suatu paham bahwa manusia akan sejahtera jika setiap individu maupun masyarakat dapat mengembangkan kapasitasnya masing-masing. Dalam konteks ini, perlu model pendekatan yang dikenal dengan istilah intervensi sosial.
Intervensi sosial adalah suatu upaya untuk membuat sistem manusia dapat menjalankan tugas kehidupannya dengan benar. Intervensi sosial merupakan strategi, kebijakan yang terencana, sistematis, yang diarahkan untuk melakukan perubahan sistem manusia yang lebih positif. Intervensi sosial juga disebut rekayasa sosial, pemberdayaan pembangunan sosial, perencanaan sosial, atau manajemen perubahan permasalahan sosial. Namun, tujuan dari intervensi sosial pada dasarnya diarahkan agar fungsi sosial dapat berperan dengan baik.
Tangdilintin (2010) mengilustrasikan intervensi sosial sebagai teknologi dalam ilmu Kesejahteraan Sosial untuk merekayasa sistem manusia sehingga kegiatan dan tugas kehidupan dapat berjalan dengan baik. Intervensi sosial juga diarahkan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberfungsial sosial. Keberfungsian sosial yang ada jangan dihilangkan, tetapi perlu ditingkatkan efektifitasnya. Ibaratnya, jika saat ini orang bisa makan, maka besok jangan sampai tidak bisa beli makanan. Intervensi sosial juga diarahkan untuk menggali potensi sistem manusia, baik individu, kelompok mau masyarakat sehingga mengubah ketidakmampuan menjadi mampu dan berprestasi. Level intervensi dibagi menjadi tiga:

1. Level Mikro (individu, keluarga dan kelompok kecil)
2. Level Mezzo (organisasi, komunitas lokal)
3. Level Makro (masyarakat luas, pengembangan kebijakan sosial,
perundang- undangan sosial)

Upaya melakukan intervensi tersebut dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan dari seorang pekerja sosial. Ife menjelaskan ada peran penting yang harus dilaksanakan pekerja sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu peran fasilitatif, pendidikan, representasi dan peranan teknis.
Peran fasilitatif terkait kemampuan pekerja sosial dalam melakukan mediasi dan negosiasi, animasi sosial, pemberi dukungan, membangun konsensus dan memfasilitasi kelompok. Sementara peran pendidikan terkait upaya peningkatan kesadaran, memberikan informasi dan pelatihan. Fungsi representasi terkait dengan kemampuan melakukan advokasi, hubungan masyarakat, meningkatkan jaringan kerja, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sementara kemampuan teknis yang harus dimiliki pekerja sosial terkait kemampuan dalam melakukan penelitian, mengolah dan menganalisi data, manajemen keorganisasian dan sebagainya.
Sementara dalam level makro, peran pemerintah sangat besar untuk mendesain sebuah skema pembangunan sosial yang sistematis, terencana, terorganisir dan koordinatif. Dalam hal ini, Ife menilai, strategi pengembangan masyarakat yang baik adalah yang secara integratif mengabungkan berbagai isu pembangunan dalam satu program kegiatan. Sayangnya, di Indonesia masih identik dengan pembangunan ekonomi atau pembangunan sosial. Proses pengabungan isu pengembangan masyarakat ini dikenal pengembangan masyarakat integratif (integrated community development).

Esensi Pemetaan Indikator Sosial

Program pengentasan kemiskinan membutuhkan data resmi tentang kondisi sosial atau dikenal sebagai statistik sosial, yang sangat berguna sebagai bahan penyusunan perencanaan sosial. Statistik sosial tidak hanya bermanfaat dalam kondisi tertentu, namun juga merupakan indikator yang lebih luas tentang kondisi-kondisi sosial. Misalnya, tingkat buta huruf yang tidak hanya memberikan informasi tentang jumlha penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis.
Tetapi mengambarkan standar pendidikan dalam masyarakat secara keseluruhan. Demikian pula angka kematian bayi memberikan gambaran penting dalam penyusunan perencanaan sosial mengenai kondisi kesehatan pada umumnya. Perencanaan sosial tidak hanya menaruh perhatian pada perencanaan pelayanan sosial. Tetapi juga perbaikan tingkat kehidupan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Karena itu, dibutuhkan data statistik resmi sebagai indikator kondisi sosial yang lebih luas.
Indikator sosial mulai dikembangkan pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Indikator sosial sering diklasifikasikan dalam kaitannya dengan pemanfaatannya pada kebijakan sosial dan perencanaan. Indikator sosial digunakan pada tingkat nasional atau makro yang merujuk pada kondisi sosial negara secaa keseluruhan. Tetapi juga dapat digunakan pada tingkat daerah yang lebih rendah. Indikator sosial dapat dikategorikan

1. Information Indicator
Mengambarkan sistem sosial secara umum dan menyediakan informasi pemahaman yang luas pada perencanaan sosial tentang masarakat, di mana seorang perencana bekerja.

2. Planning Problem Indicator
Menyediakan informasi yang khusus tentang hakekat dan luas lingkup masalah yang yang mendesak yang memerlukan perencanaan sosial.

3. Resource Indicator
Menyediakan informasi tentang sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan sosial seperti input, monterary maupun personnel resources.

4. Target Indikator
Dikenal sebagai ukuran yang ingin dicapai.

Keterbatasan indikator sosial
1. Kelemahan pada masalah pengumpulan data
2. Banyak negara telah menghabiskan dana untuk pengumpulan data. Namun, hasilnya tidak dipergunakan untuk pengembilan keputusan
3. Dalam penerapan statistik sosial sering kali ditarik kesimpulan yang salah. Data dan fakta yang kurang lengkap sering dipaksa untuk menjadi acuan mengambil kesimpulan secara umum.
4. Sering kali masih terjadi manipulasi data untuk mendukung pandangan tertentu atau mempertahankan kebijakan tertentu

Problem Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada baiknya pemerintah saat ini memikir ulang sistem perencanaan pembangunan yang telah diterapkan lewat model imperatif. Tanpa ada desain perencanaan yang baik, program pengentasan kemiskinan hanya akan menyebabkan penghamburan uang, tidak berdampak pada upaya mengubah wajah kemiskinan negara ini.
Dalam konteks ini, perlu kiranya pemerintah kembali memikirkan model imperatif yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Desain perencanaan makro yang ditetapkan pemerintah Orde Baru cukup efektif dalam mendorong efektifitas proses pembangunan. Pemerintah Orde Baru lewat GBHN mendesain perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka pendek (tahunan), perencanaan pembangunan jangka menengah (siklus lima tahunan) berupa Repelita dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahunan (PJP).
PJP Pertama telah dilaksanakan sejak Repelita I sampai Repelita V, dari tahun 1969/1970 sampai 1993/1994, dilanjutkan dengan pelaksanaan PJP II, meliputi Repelita VI sampai X, dimulai tahun 1994/1995 – 2018/2019. Pada tahun ketiga Repelita VI, yaitu tahun 1997, terjadi krisis berkepanjangan yang membuyarkan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang II, sehingga Pelita VI dan VII tidak bisa lagi dilanjutkan.
Di era Pemerintahan Orde Baru, upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak 1970-an. Sekurang-kurannya ada tiga corak usaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, yaitu pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan pemberdayaaan masyarakat, dan pendekatan berbasis hak. Pendekatan pemenuhan dasar adalah upaya-upaya untuk menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk bisa hidup layak, antara lain diwujudkan berupa pemenuhan pangan, kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, pendidikan, serta tempat tinggal yang layak. Upaya pengentasan kemiskinan di era Orde Baru juga dilakukan lewat pendekatan pemberdayaan masyarakat atau pendekatan pembangunan berbasis komunitas (community-based development approach). Pendekatan itu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial akibat ketidakmampuan sumber daya manusia, terutama pada kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan penduduk miskin.
Selama pembangunan PJP Pertama, melalui berbagi sektor pembangunan, upaya pengentasan kemiskinan kala itu patut diapresiasi. Sejak tahun 1976 hingga 1996 jumlah kaum miskin di Indonesia turun sebesar 31,7 juta jiwa. Demikian juga dengan angka head count index, dalam periode waktu yang sama menunjukan, persentase penduduk miskin telah turun dari 40,08 persen menjadi 11,34 persen dan penurunan absolute terbesar terjadi di wilayah pedesaan. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam pengentasan kemiskinan juga diakui oleh berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Berangkat dari pengalaman pemerintah Orde Baru itu, ada baiknya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan perencanaan kebijakan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan di era pemerintahan saat ini.
Dalam perkembangan era reformasi, sistem perencanaan program pembangunan tidak lagi mengacu pada GBHN. Akibatnya, arah pembangunan seperti diamanatkan UUD 1945 tidak jelas arahnya. Kebijakan pembangunan sangat tergantung oleh keputusan politik rezim yang berkuasa. Setelah lima tahun rezim berganti, model dan program pembangunan pun berubah.
Memperhatikan pengalaman masa lalu dan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini, terlihat ada beberapa permasalahan pokok dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan itu muncul baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan perencanaan. Seperti diketahui bahwa telah terjadi beberapa perubahan peraturan perundang-undangan yang membawa implikasi terhadap penyusunan rencana. Permasalahan yang muncul itu yang kemudian melatar belakangi terbitnya UU No 25 Tahun 2994 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Permasalahan pertama adalah adanya perubahan yang cukup fundamental tentang ketentuan MPRyang semula salah satu tugasnya adalah menyusun GBHN yang di dalamnya mengandung Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dengan adanya perubahan itu, maka MPR tidak lagi berkewajiban menyusun GBHN. Dengan demikian, tidak akan ada lagi rencana pembangunan jangan panjang. Karena itu, pemerintah perlu menyusun sendiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun) baik untuk nasional maupun daerah yang akan dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah.
Dalam praktiknya, ego sektoral makin menguat, baik di level antarinstitusi pemerintah maupun antardaerah dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Masing-masing kementerian dan dinas sering kali mengklaim tugas, fungsi maupun program kegiatan dalam mendorong pembangunan lebih penting dibandingkan institusi kementerian dan dinas lainnya. Permasalahan itu menjadi kendala koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan. Akibatnya, proses pembangunan menjadi terhambat, bahkan arah pembangunan tidak tepat sasaran.
Di era otonomi daerah saat ini, bisa dilihat sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah dalam penyusunan maupun pelaksanaan perencanaan pembangunan. Tujuan otonomi yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah nyatanya dihadapi persoalan kompetensi dan ego daerah yang berpotensi memunculkan konflik antar daerah. Dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah sering dihadapi masalah kurang terpadunya antara perencanaan dengan penganggaran. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan cenderung tidak sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Problem Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi

Model indikatif pembangunan sosial yang dilakukan pemerintah daerah juga belum mampu menekan angka kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan. Jika mencermati proses pembangunan di era otonomi dewasa ini, paradigma pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah masih berorientasi pada pembangunan ekonomi baru kemudian pembangunan kesejahteraan sosial. Desentralisasi yang mendelegasikan kewenangan pembangunan dijadikan momentum untuk memangkas anggaran dan institusi-institusi sosial. Pemerintah daerah berdalih, pembangunan kesejahteraan hanya pemborosan sehingga perlu terlebih dulu memfokuskan pada pembangunan ekonomi.
Fakta juga menunjukan, pemerintah daerah dihadapi keterbatasan akan kompetensinya dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan. Fakta itu bisa terlihat dari masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dalam rangka mendapatkan sumber-sumber keuangan untuk menopang program pembangunan yang telah dirancangnya.
Dalam kondisi ini, pemerintah daerah banyak memberlakukan peraturan daerah (Perda) yang bermasalah yang menuai resistensi sejumlah pihak seperti swasta, investor dan masyarakat. Menurut catatan Departemen Dalam Negeri, sebanyak 706 Perda bermasalah telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diawasi. Pada prinsipnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda-perda bermasalah itu pada akhirnya mengakibatkan investasi ke daerah menjadi macet.
Simanjuntak (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa respon pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) hingga berhasil menghimpun dana yang kurang lebih dari 30 persen dari anggarannya, tidak terlalu memikirkan dampak negatif dari pungutan PAD. Kegiatan untuk meningkatkan PAD memang adalah upaya yang sah sepanjang tidak menyalahi UU dan peraturan. Namun, perlu disadari adanya kemungkinan imbas negatif (crowding out), tujuan jangka pendek terhadap tujuan jang panjang. Kalau ini tidak disadari tidak mustahil akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi (Manggara, 2010).
Belum lagi ketidakmampuan aparatur daerah dalam mendorong program pelayanan kepada publik. Sebagai ilustrasi mengenai buruknya pelayanan birokrasi di daerah kepada publik dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) yang diumumkan, 24 September 2007 lalu.
Survei itu menunjukan jika proses perizinan untuk mendirikan sebuah usaha membutuhkan waktu yang lama. Untuk mendapatkan izin membuka usaha dari pemerintah, rata-rata membutuhkan waktu 86 hari. Proses birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama itu kadang juga memunculkan biaya ekonomi tinggi. Seharusnya, pemerintah menyadari pentingnya menciptakan iklim investasi yang baik dengan memangkas perizinan yang berbelit-belit, serta menciptakan efisiensi birokrasi agar memicu investasi untuk menopang pembangunan daerah.
Jika membandingkan dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, Indonesia masih kalah jauh dari sisi pelayanan pemberian izin. Waktu perizinan usaha di Thailand jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia. Di Thailand, hanya butuh waktu 33 hari untuk melewati delapan prosedur perizinan. Sementara biaya yang dibebankan hanya 5,8 persen dari pendapatan per kapita. Di Malaysia hanya membutuhkan sembilan prosedur, 30 hari dan 19,7 persen pendapatan per kapita untuk memulai usaha.
Orientasi mendapatkan sumber-sumber keuangan juga menyebabkan munculnya praktik eksploitasi yang mendegradasi eksistensi lingkungan di era otonomi daerah. Pemerintah daerah dengan mudahnya memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk Izin Penambangan Daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan dan tanggungjawab lingkungan dan sosial perusahaan yang telah rusak akibat eksploitasi pertambangan.
Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan itu pada akhirnya memaksa pemerintah daerah tetap tergantung dengan kucuran uang dari pemerintah pusat. Akibatnya, anggaran negara di era otonomi daerah makin terkuras untuk untuk membiayai sejumlah daerah baru—yang sejak tahun 1999 hingga sekarang, mencapai 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah otonom baru, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana dan prasarana pemerintahan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2003, beban DAK yang harus dialokasikan APBN di 22 daerah mencapai sebesar Rp88 miliar. Sementara pada tahun 2008, dengan keharusan menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan di 106 daerah, beban DAK meningkat menjadi sebesar Rp362 miliar.
Peningkatan signifikan juga terjadi pada pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2003 dengan jumlah daerah otonom penerima DAU sebanyak 370 daerah, beban anggaran DAU yang harus disediakan APBN sebesar Rp76,9 triliun. Sementara pada tahun 2008 dengan adanya penambahan jumlah daerah otonom penerima DAU sebanyak 81 daerah, beban anggaran DAU bertambah menjadi sebesar Rp179,5 triliun. Belum lagi keperluan anggaran untuk membiayai kebutuhan instansi vertikal. Pada tahun 2005 anggaran biaya instansi vertikal di daerah otonom baru sebesar Rp8.714 miliar, sementara pada tahun 2008 bertambah menjadi Rp14.015 miliar. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan itu pada akhirnya menyebabkan otonomi daerah gagal dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran atau penciptaan lapangan pekerjaan.
Dalam konteks ini, aparatur pemerintah daerah dan DPRD dituntut mampu mendorong pembangunan daerah yang terencana dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah mengelola sumberdaya daerah dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu peran dan fungsi aparatur daerah, baik pemerintah daerah maupun DPRD sebagai pengambil kebijakan (policy maker) yang sangat penting adalah mendesain program dan perencanaan pembangunan.
Pemerintah daerah dan DPRD harus produktif dalam memformulasikan aspirasi masyarakatnya dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk program-program pembangunan. Selain itu, para pengambil kebijakan harus dapat mengidentifikasi semua potensi dan memberdayakan atau mengolah potensi itu sebagai modal pembangunan, atau menciptakan strategi pembangunan yang dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan modal sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Berangkat dari pengalaman selama otonomi daerah dilaksanakan sejak tahun 2001 lalu, tentu banyak hal yang dapat dievaluasi, dengan mengkaji sejauh mana keberhasilan atau kegagalan yang dihadapi oleh birokrasi di daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan atau kegagalan tujuan pembangunan tentu dapat dilihat lewat desain perencanaan dan program pembangunan yang disusun pemerintah daerah dan sejauhmana efektifitas, efisiensi dari pelaksanaan perencanaan dan program pembangunan. Harus diakui, pemerintah daerah belum maksimal dalam mendorong pembangunan di daerah karena keterbatasan akan kompetensinya dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan.
Dari penjelasan tersebut, maka harus diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman dan pengetahuan para pengambil kebijakan (policy maker), baik pemerintah daerah maupun DPRD dalam memformulasikan perencanaan strategis bagi pembangunan. Desain perencanaan dan program harus berangkat dari aspirasi masyarakat dan mewujudkan aspirasi dan potensi yang ada.
Para pengambil kebijakan harus dapat mengidentifikasi semua potensi dan memberdayakan atau mengolah potensi itu sebagai modal pembangunan, atau menciptakan strategi pembangunan yang dapat memoblisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan modal sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Salah satu teknik yang harus dikuasai adalah penyusunan program dan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan metode analisis SWOT.
SWOT merupakan singkatan dari Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threat (ancaman). Analisis SWOT lazim digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan, khususnya Rencana Strategis. Analisis SWOT yang tepat akan menghasilkan perencanaan yang terarah sesuai dengan potensi daerah atau kapasitas institusi yang akan melaksanakan perencanaan.
Dengan analisis SWOT akan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih tepat untuk merebut peluang yang tersedia maupun untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi. Perencanaan harus mempertimbangkan strength agar dapat menggali potensi yang ada untuk diberdayakan bagi pembangunan. Misalnya tingkat keseuburan tanah, potensi pertambangan, pariwisata, sumberdaya manusia, ketersedian infrastruktur dan sebagainya.
Perencanaan harus mempertimbangkan Weaknesses dari kekuatan yang ada. Misalnya, kelemahan untuk memberdayakan potensi pertambangan berupa minimnya investasi, sarana ekspolitasi dan sebagainya. Demikian pula di bidang pariwisata berupa kelemahan sarana dan prasarana atau masalah tidak mendukungnya budaya masyarakat.
Sementara Opportunities merupakan kesempatan atau kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah. Peluang yang dimiliki suatu daerah bersifat variatif seperti tingkat ekonomi masyarakat, latar belakang pendidikan, teknologi pendukung pelaksanaan program atau perencanaan, dan sebagainya.
Sementara Threat terkait ancaman yang akan timbul jika program atau perencanaan tersebut direalisasikan. Misalnya, kemungkinan terjadinya perubahan gaya hidup, kultur dan tingkah laku masyarakat, jika pemerintah gencar merealisasikan pembangunan fisik, tanpa mempertimbangkan keberadaan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kajian mengenai SWOT harus dipetakan secara baik atau dikaji lewat penelitian guna diperoleh data kuantitatif maupun kualitatif yang valid.

Terkait dengan pembangunan di Indonesia, definisi perencanaan pembangunan dijelaskan UU No.25 Tahun 2004 tentang SPPN. Perencanaan pembangunan adalah Sistem SPPN yang merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang SPPN, Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan dan fungsi pokok yakni:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan

Hingga saat ini, belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan, baik di institusi pemerintah daerah sendiri dengan swasta atau masyarakat. Antar institusi masih dibelengu ego sektoral—dimana masing-masing dinas atau intansi menanggap programnya yang paling perlu diprioritaskan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Persoalan tersebut salah satunya tidak terlepas dari upaya masing-masing dinas untuk mendapatkan alokasi dana guna mendukung programnya dari pemerintah pusat.
Selain itu, kelemahan utama yang dirasakan selama ini adalah sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah adalah kurangnya keterpaduan, baik lintas sektoral, antar propinsi dengan nasional, antar propinsi yang berdekatan, serta antara kabupaten dan kota. Akibatnya, masing-masing program pembangunan yang ditetapkan menjadi kurang saling mendukung satu sama lainnya sehingga sinergi yang diharapkan kurang dapat mendorong proses pembangunan secara keseluruhan.
Permasalahan semakin serius dengan diterapkannya otonomi darah di mana masing-masing daerah cenderung mementingkan daerahnya masing-masing sehingga melupakan kepentingan nasional. Di era otonomi daerah dewasa ini, masalah ego sektoral tersebut main serius. Sebenarnya, masing-masing daerah saling membutuhkan satu sama lainnya dalam mendorong proses pembangunan di daeranya masing-masing sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan terpadu.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah

Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah sangat penting untuk mempercepat realisasi pembangunan di daerah. Namun, koordinasi antar kepala daerah kurang berjalan efektif bahkan kerap dihadapi konflik kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota memiliki ego sektoral sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Dalam kondisi demikian, Sjahrizal (2009) dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan dari masing-masing wilayah sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan proporsional. Ada baiknya jika antar kepala daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah sesuai masa jabatan kepala daerah. Sinkronisasi dan integrasi juga harus rencana strategis (Renstra) yang jelas dan terarah dan mewakili semua kepentingan wilayah.
Usman (1998) menilai kondisi itu perlu dipikirkan solusinya. Selama ini, sebagai akibat dari cirri strategi pembangunan yang masih ditandai oleh sifat executing planning, instansi-instansi pemerintah di daerah lebih banyak mengembangkan jalur vertika dengan atasannya sendiri (di tingkat pusat atau provinsi) ketimbang menjalin koordinasi horizontal dengan instansi-instansi lainnya.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran sangat erat. Bila tidak ada keterkaitan, maka perencanaan yang disusun akan sulit terlaksana karena dihadapi masalah anggaran. Pelaksanaan perencanaan juga harus diawasi secara baik guna menghindari terjadinya inefisiensi dan mengetahui sejauh mana program terlaksana, dan identifikasi kendalanya sehingga perlu dengan segera dicarikan alternatif solusi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai target.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Pengambil kebijakan sering kali beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass root). Anggapan itu keliru karena terbukti kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif akibat kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.
Lalu, ada juga pandangan yang menilai pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan materil daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini mengakibatkan pemborosan sumberdaya dan dana karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis manajerial dalam pengembangan sumberdaya manusia dan mengakibat makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.
Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bahwa kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbarui, memperkuat serta memberdayakannya, bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.
Paradigma tersebut harus diubah dengan lebih memberdayakan kelembagaan atau memberdayakan kapasitas aparatnya dengan keterampilan dan kemampuan manajemen dalam pelaksanaan tugas dalam pembangunan. Salah bila saat ini, pemerintah pusat masih menilai, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat di daerah belum siap melaksanakannya. Kenyataan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik, lewat pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam praktik pembangunan, masyarakat kadang masih diposisikan sebagai objek bukan subjek pembangunan karena pandangan jika mereka tidak tahu. Mereka hanya harus dituntun, tidak diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan, meski menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Ada juga anggapan orang miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya harus bersifat paternalistic seperti memperlakukan orang bodoh, tanpa ada upaya pemberdayaan.
Paradigma tersebut sudah tidak lagi tepat. pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subyek yang diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan dari program maupun perencanaan pembangunan. Pendekatan itu diyakini akan lebih mampu memancing partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupannya.

5. Menjamin tercapainya sumber daya secara efisiensi, efektif dan adil

Perencanaan pembangunan yang disusun harus menjamin tercapainya pengunaan sumber daya, baik dana dan tenaga secara efektif, efisien, adil dan transparan. Aspek penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menekankan agar perencanaan pembangunan disusun dengan proporsional dan rasional dan partisipatif sehingga didukung oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.
Di era otonomi daerah, penetapan program dan proyek pembangunan melalui Rakorbang akan sangat berkurang. Alasannya, karena otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menetapkan program atau proyek-proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. peranan pemerintah pusat dalam penetapan proyek pembangunan daerah sudah sangat berkurang. Penetapan proyek pembangunan melalui Rakorbang akan masih diperlukan hanya untuk kegiatan dekonsentrasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, proses penetapan proyek pembangun di era otonomi akan lebih efisien.

*********

Daftar Pustaka

Dadang Solihin, Makalah Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lokakarya Penyusunan Pembangunan Daerah, 26 November 2008

Demetrius Iatridis, Social Policy, Institutional Context of Social Development and Human Services, Boston Collage, 1994

Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketia, Suatu Pengantar, Universitas Gadjah Mada, 1994

Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, 2008

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, 2008

M. Ryaas Rasyid, Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, dalam Kumpulan Karangan, Pembangunan Adminstrasi di Indonesia, Disunting Achmad Sjihabuddin, Jakarta, LP3ES, 1998

Miftachul Huda, Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Pustaka Pelajar, 2009

James Midgley, Social Development, The Developmental Prespective in Social Welfare, Sage Publication, 1995.

Jim Ife dan Frank Tesoriero, Communty Development, Pustaka Pelajar, 2009

Harry Hikmat, Prespektif Dasar, Metode dan Teknik Perencanaan, 2009

Paskah Suzetta, Perencanaan Pembangunan Indonesia, 22 Maret 2007

Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, 1998

Mashour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press, 2005

Manggara Tambunan, Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan, Menggerakan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi, Graha Ilmu, 2010

Mikheal Dua, Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, 2008

Paulus Wirutomo, Pembangunan Berbasis Nilai, Makalah Pidato Ilmiah yang disampaikan saat Dies Natalis FISIP Universitas Indonesia, 2010

Shafrizal, Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Tim Pengendali PNPM Mandiri, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtaraan Rakyat, 2007.
Willian N. Dunn, Pengantar Analisi Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, 1998

Tim PSIK, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi, Universitas Paramadina, 2007

UU No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Sosial

This entry was published on 23/03/2010 at 6:58 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: