M. Yamin Panca Setia

Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan

Analisis Problematika Perencanaan Pembangunan Daerah

SEJAK otonomi daerah digulirkan tahun 2001 lalu, arah dan tujuan pembangunan daerah tidak lagi ditentukan lewat kebijakan pemerintah pusat. Corak penentuan arah dan tujuan pembangunan tak lagi bersifat sentralistik, namun desentralistik yang mendelegasikan kewenangan pembangunan lebih besar kepada pemerintah daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota.
Opsi untuk memilih desentralisasi adalah konsekuensi dari pilihan politik, di mana pergerakan pembangunan harus linear dengan aspirasi masyarakat daerah. Delegasi kewenangan penentuan arah pembangunan dari sentralistik menuju desentralistik itu dikukuhkan lewat UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Dalam proses selanjutnya, lewat evaluasi dan kajian pelaksanaan otonomi daerah, landasan hukum yang memberikan mandat kewenangan kepada pemerintah daerah itu direvisi dengan disahkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Delegasi kewenangan dari pusat ke daerah itu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan birokrasi di daerah dengan model pembangunan yang lebih memberdayakan peran serta masyarakat. pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik, mengakomodasi partisipasi masyarakat, mengurangi beban pemerintah puast, mendorong kemandirian serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. (Ryaas Rasyid: 1998).
Rasyid menekankan pentingnya menjadikan kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai inspirasi utama dalam setiap kegiatan, program pembangunan pemerintah daerah. Pendapat itu sejalan dengan pemikiran Harry Hikmat (2009) yang menyatakan, fokus pelaksanaan otonomi daerah pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah. Kebijakan, strategi dan program pembangunan harus bertumpu pada upaya pemberdayaan potensi lokal atau regional.
Dalam konteks ini, sukses atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung dengan keseimbangan peran tiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha atau swasta dan masyarakat. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah itu sangat dibutuhkan agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah, berkaitan langsung dengan permasalahan yang di hadapi daerah, serta didukung oleh partisipasi dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah, dengan lebih mengoptimalisasikan peran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan dan memberdayakan kekuatan masyarakat sebagai modal sosial (social capital) yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan.
Dalam konteks ini, aparatur pemerintah di daerah dituntut untuk lebih kapabel, inovatif dan professional dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan. Pemerintah daerah maupun DPRD sebagai pengambil kebijakan (policy maker) harus produktif memformulasikan aspirasi masyarakatnya dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk perencanaan dan program-program pembangunan. Perencanaan maupun program-program pembangunan yang disusun dan dilaksanakan diharapkan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan potensi sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Pengambil kebijakan juga harus kreatif mengidentifikasi semua potensi dan memberdayakannya sebagai modal pembangunan. Berangkat dari pengalaman selama otonomi daerah dilaksanakan sejak tahun 2001 lalu, tentu banyak hal yang dapat dievaluasi, dengan mengkaji sejauh mana keberhasilan atau kegagalan yang dihadapi oleh birokrasi di daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan atau kegagalan tujuan pembangunan di era otonomi daerah dapat dilihat dari sejauhmana efektifitas, efisiensi dari pelaksanaan perencanaan dan program pembangunan.
Fakta menunjukan, pemerintah daerah dihadapai keterbatasan akan kompetensinya dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan. Fakta itu bisa terlihat dari masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dalam rangka mendapatkan sumber-sumber keuangan untuk menopang program pembangunan yang telah dirancangnya. Dalam kondisi ini, pemerintah daerah banyak memberlakukan peraturan daerah (Perda) yang bermasalah yang menuai resistensi sejumlah pihak seperti swasta, investor dan masyarakat. Menurut catatan Departemen Dalam Negeri, sebanyak 706 Perda bermasalah telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diawasi. Pada prinsipnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda-perda bermasalah itu pada akhirnya mengakibatkan investasi ke daerah menjadi macet. (Gamawan Fauzi: 2009).
Simanjuntak (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa respon pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) hingga berhasil menghimpun dana yang kurang lebih dari 30 persen dari anggarannya, tidak terlalu memikirkan dampak negatif dari pungutan PAD. Kegiatan untuk meningkatkan PAD memang adalah upaya yang sah sepanjang tidak menyalahi UU dan peraturan. Namun, perlu disadari adanya kemungkinan imbas negatif (crowding out), tujuan jangka pendek terhadap tujuan jang panjang. Kalau ini tidak disadari tidak mustahil akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi (Manggara Tambunan: 2010).
Belum lagi ketidakmampuan aparatur daerah dalam mendorong program pelayanan kepada publik. Sebagai ilustrasi mengenai buruknya pelayanan birokrasi di daerah kepada publik dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) yang diumumkan, 24 September 2007 lalu. Survei itu menunjukan jika proses perizinan untuk mendirikan sebuah usaha membutuhkan waktu yang lama. Untuk mendapatkan izin membuka usaha dari pemerintah, rata-rata membutuhkan waktu 86 hari. Proses birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama itu kadang juga memunculkan biaya ekonomi tinggi. Seharusnya, pemerintah menyadari pentingnya menciptakan iklim investasi yang baik dengan memangkas perizinan yang berbelit-belit, serta menciptakan efisiensi birokrasi agar memicu investasi untuk menopang pembangunan daerah.
Jika membandingkan dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, Indonesia masih kalah jauh dari sisi pelayanan pemberian izin. Waktu perizinan usaha di Thailand jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia. Di Thailand, hanya butuh waktu 33 hari untuk melewati delapan prosedur perizinan. Sementara biaya yang dibebankan hanya 5,8 persen dari pendapatan per kapita. Di Malaysia hanya membutuhkan sembilan prosedur, 30 hari dan 19,7 persen pendapatan per kapita untuk memulai usaha.
Orientasi mendapatkan sumber-sumber keuangan juga menyebabkan munculnya praktik eksploitasi yang mendegradasi eksistensi lingkungan di era otonomi daerah. Pemerintah daerah dengan mudahnya memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk Izin Penambangan Daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan dan tanggungjawab lingkungan dan sosial perusahaan yang telah rusak akibat eksploitasi pertambangan.
Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan itu pada akhirnya memaksa pemerintah daerah tetap tergantung dengan kucuran uang dari pemerintah pusat. Akibatnya, anggaran negara di era otonomi daerah makin terkuras untuk untuk membiayai sejumlah daerah baru—yang sejak tahun 1999 hingga sekarang, mencapai 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.
Untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah otonom baru, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana dan prasarana pemerintahan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2003, beban DAK yang harus dialokasikan APBN di 22 daerah mencapai sebesar Rp88 miliar. Sementara pada tahun 2008, dengan keharusan menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan di 106 daerah, beban DAK meningkat menjadi sebesar Rp362 miliar.
Peningkatan signifikan juga terjadi pada pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2003 dengan jumlah daerah otonom penerima DAU sebanyak 370 daerah, beban anggaran DAU yang harus disediakan APBN sebesar Rp76,9 triliun. Sementara pada tahun 2008 dengan adanya penambahan jumlah daerah otonom penerima DAU sebanyak 81 daerah, beban anggaran DAU bertambah menjadi sebesar Rp179,5 triliun. Belum lagi keperluan anggaran untuk membiayai kebutuhan instansi vertikal. Pada tahun 2005 anggaran biaya instansi vertikal di daerah otonom baru sebesar Rp8.714 miliar, sementara pada tahun 2008 bertambah menjadi Rp14.015 miliar.
Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan itu pada akhirnya menyebabkan otonomi daerah gagal dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran atau penciptaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta pada Maret tahun 2009.
Selain itu, paradigma pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah masih menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan. Mereka masih masih terkooptasi oleh pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan lebih menguntungkan dibandingkan pilihan-pilihan lain, termasuk mengabaikan pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan di daerah.
Paulus Wirutomo (2010) menilai, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pencapaian kuantitatif setiap bidang atau sektor pembangunan, tetapi terutama tertanamnya nilai-nilai strategis yang telah ditargetkan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat growth oriented, tetapi berbasil nilai atau value based. Pembangunan nilai-nilai itu menjadi tanggungjawab lintas sektoral yang bersifat societal (mencakup seluruh bidang kehidupan).
Kondisi itu merupakan realitas paradoks di era otonomi daerah. Delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah pada dasarnya memberikan tanggungjawab besar kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan harus disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah, permasalahan sosial, ekonomi, politik yang muncul, dan sasaran yang realistis. Pilihan kebijakan yang dianut pada dasarnya tergantung pada kondisi aktual yang dihadapi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam mewujudkan pemberdayaan pembangunan secara efektif, efisien, dan professional. Realisasi tujuan pembangunan harus dilaksanakan secara tepat, komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perencanan pembangunan mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalika prosses pembangunans secara lebih cepat dan terarah. Ada tiga alasan utama perencanaan pembangunan perlu diterapkan.
Pertama, karena mekanisme pasar belum berjalan sempurna (market failure), karena kondisi masyarakat yang masih sanagt terbelakang tingkat pendidikannya sehinga belum bersaing dengan golonga yang sudah maju dan mapan. Dalam kondisi ini, peran pemerintah sangat penting untuk menentukan proses pembangunan.
Kedua, perencanaan pembangunan merupakan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin timbul di kemudian hari.
Ketiga, perencanaan pembangunan dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik bagi pelaku pembangunan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat.
Arthur W. Lewis (1965) mendefinisikan perencanaan pembangunan yakni sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.
Dalam konteks ini, dibutuhkan sebuah stimulant berupa kebijakan insentif yang dapat mendorong penggunaan sumberdaya secara lebih produktif sebagai modal pembangunan.
Terkait dengan pembangunan di Indonesia, definisi perencanaan pembangunan dijelaskan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan pembangunan adalah Sistem SPPN yang merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Selain itu, berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan dan fungsi pokok yakni:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
5. Menjamin tercapainya sumber daya secara efisiensi, efektif dan adil

Fakta menunjukan jika upaya mewujudkan tujuan dan fungsi pokok SPPN dhadapi sejumah persoalan. Hingga saat ini, belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan, baik di institusi pemerintah daerah sendiri dengan swasta atau masyarakat. Antar institusi masih dibelengu ego sektoral—dimana masing-masing dinas atau intansi menanggap programnya yang paling perlu diprioritaskan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Persoalan tersebut salah satunya tidak terlepas dari upaya masing-masing dinas untuk mendapatkan alokasi dana guna mendukung programnya dari pemerintah pusat.
Selain itu, kelemahan utama yang dirasakan selama ini adalah sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah adalah kurangnya keterpaduan, baik lintas sektoral, antar propinsi dengan nasional, antar propinsi yang berdekatan, serta antara kabupaten dan kota. Akibatnya, masing-masing program pembangunan yang ditetapkan menjadi kurang saling mendukung satu sama lainnya sehingga sinergi yang diharapkan kurang dapat mendorong proses pembangunan secara keseluruhan.
Permasalahan semakin serius dengan diterapkannya otonomi darah di mana masing-masing daerah cenderung mementingkan daerahnya masing-masing sehingga melupakan kepentingan nasional. Di era otonomi daerah dewasa ini, masalah ego sektoral tersebut main serius. Sebenarnya, masing-masing daerah saling membutuhkan satu sama lainnya dalam mendorong proses pembangunan di daeranya masing-masing sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan terpadu.
Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah sangat penting untuk mempercepat realisasi pembangunan di daerah. Namun, koordinasi antar kepala daerah kurang berjalan efektif bahkan kerap dihadapi konflik kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota memiliki ego sektoral sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Dalam kondisi demikian, Sjahrizal (2009) dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan dari masing-masing wilayah sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan proporsional. Ada baiknya jika antar kepala daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah sesuai masa jabatan kepala daerah. Sinkronisasi dan integrasi juga harus rencana strategis (Renstra) yang jelas dan terarah dan mewakili semua kepentingan wilayah.
Usman (1998) menilai kondisi itu perlu dipikirkan solusinya. Selama ini, sebagai akibat dari cirri strategi pembangunan yang masih ditandai oleh sifat executing planning, instansi-instansi pemerintah di daerah lebih banyak mengembangkan jalur vertika dengan atasannya sendiri (di tingkat pusat atau provinsi) ketimbang menjalin koordinasi horizontal dengan instansi-instansi lainnya.

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran sangat erat. Bila tidak ada keterkaitan, maka perencanaan yang disusun akan sulit terlaksana karena dihadapi masalah anggaran. Pelaksanaan perencanaan juga harus diawasi secara baik guna menghindari terjadinya inefisiensi dan mengetahui sejauh mana program terlaksana, dan identifikasi kendalanya sehingga perlu dengan segera dicarikan alternatif solusi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai target.
Selain itu, pengambil kebijakan sering kali beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass root). Anggapan itu keliru karena terbukti kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif akibat kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.
Lalu, ada juga pandangan yang menilai pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan materil daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini mengakibatkan pemborosan sumberdaya dan dana karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis manajerial dalam pengembangan sumberdaya manusia dan mengakibat makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.
Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bahwa kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbarui, memperkuat serta memberdayakannya, bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.
Paradigma tersebut harus diubah dengan lebih memberdayakan kelembagaan atau memberdayakan kapasitas aparatnya dengan keterampilan dan kemampuan manajemen dalam pelaksanaan tugas dalam pembangunan. Salah bila saat ini, pemerintah pusat masih menilai, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat di daerah belum siap melaksanakannya. Kenyataan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik, lewat pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam praktik pembangunan, masyarakat kadang masih diposisikan sebagai objek bukan subjek pembangunan karena pandangan jika mereka tidak tahu. Mereka hanya harus dituntun, tidak diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan, meski menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Ada juga anggapan orang miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya harus bersifat paternalistic seperti memperlakukan orang bodoh, tanpa ada upaya pemberdayaan.
Paradigma tersebut sudah tidak lagi tepat. pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subyek yang diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan dari program maupun perencanaan pembangunan. Pendekatan itu diyakini akan lebih mampu memancing partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupannya.
Perencanaan pembangunan yang disusun juga harus menjamin tercapainya pengunaan sumber daya, baik dana dan tenaga secara efektif, efisien, adil dan transparan. Aspek penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menekankan agar perencanaan pembangunan disusun dengan proporsional dan rasional dan partisipatif sehingga didukung oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.
Di era otonomi daerah, penetapan program dan proyek pembangunan melalui Rakorbang akan sangat berkurang. Alasannya, karena otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menetapkan program atau proyek-proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. peranan pemerintah pusat dalam penetapan proyek pembangunan daerah sudah sangat berkurang. Penetapan proyek pembangunan melalui Rakorbang akan masih diperlukan hanya untuk kegiatan dekonsentrasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, proses penetapan proyek pembangun di era otonomi akan lebih efisien.
Evaluasi
Berangkat dari pengalaman gagalnya pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu ada evaluasi perencanaan maupun program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Evaluasi perlu dilakukan karena kegagalan dalam program pembangunan sosial, bertambah baiknya proses pengambilan keputusan, memberi pelayanan lebih relevan dan membuat program lebih efisien (Paulus Tangdilintin:2009).
Dari penjelasan tersebut, maka harus diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman dan pengetahuan para pengambil kebijakan (policy maker), baik pemerintah daerah maupun DPRD dalam memformulasikan perencanaan strategis bagi pembangunan. Desain perencanaan dan program harus berangkat dari aspirasi masyarakat dan mewujudkan aspirasi dan potensi yang ada.
Para pengambil kebijakan harus dapat mengidentifikasi semua potensi dan memberdayakan atau mengolah potensi itu sebagai modal pembangunan, atau menciptakan strategi pembangunan yang dapat memoblisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan modal sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Untuk mengevaluasi program dan perencanaan pembangunan, maka perlu diketahui penyebab gagalnya pelaksanaan program dan perencanaan pembangunan, dalam merealisasikan tujuan. Dadang Solihin (2008) memetakan beberapa penyebab kegagalan program dan perencanaan pembangunan, yakni:
1. Informasi yang kurang lengkap
2. Metodologi belum dikuasai
3. Perencaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin bisa terlaksana
4. Pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimabgan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan
5. Ketidaksiapan aparat pelaksana
6. Masyarakat tidak punya kesempatan sehingga tidak mendukung.

Perencanaan juga gagal bila mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikain, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
Solihin membedah beberapa bias-bias perencanaan pembangunan yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan pencapaian tujuan karena ada kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moral, dimensi materil lebih penting daripada dimensi kelembagaan atau dimensi sosial lebih penting dari dimensi sosialnya. Paradigma tersebut harus diubah. Paradigma pertumbuhan ekonomi telah gagal.
Yeremias T Keban (1999) menjelaskan ada beberapa permasalahan kelembagaan pemerintah daerah ditinjau dari beberapa dimensi yaitu
1. Kebijakan yaitu belum sesuainya rencana strategis dengan potensi lokal sehingga kebijakan banyak ditujukan untuk kepentingan pusat yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat
2. Organisasi, dengana danya lembaga yang kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal sehingga sentralitas berkembag dan kreatifitas berkurang
3. Manajemen yakni menyangkut adanya sifat top down dan pengawasan yang belum maksimal
4. Akuntabilitas, dengna banyaknya penyalahgunaan jabatan, kurang responsifnya program terhadap kebutuhan masyarakat
5. Moral dan etos kerja yang rendah.

Untuk itu, perlu diperhatikan di dalam meningkatkan peranan pemerintah daerah
lewat pemberdayaan dan peningkatan kemampuan menyangkut:
1. Peningkatan kapasitas dalam penyusunan kebijakan
2. Peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen
3. Peningkatan komitmen akuntabiltas, etika dan moral

Dalam penyusunan program, setidaknya perlu ditetapkan sejumlah indikator yakni

1. Goals

- Peningkatan kualitas hidup (terpenuhi kebutuhan dasar)
- Keberdayaan masyarakat (aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi komunitas)
- Ketahanan masyarakat

2. Outcomes
- Apresiasi (kesadaran, tanggung jawab & peran aktif)
- Pemanfaatan sumber sosial berkelanjutan
- Mekanisme penanganan & pencegahan oleh masyarakat

3. Outputs
- Pengendalian (bobot dan pertumbuhan) masalah sosial
- Peningkatan cakupan pelayanan (coverage rate)
- Derajat penggunaan potensi dan sumber masyarakat
- Peran aktif masyarakat

Orientasi Pembangunan Sosial

Berangkat dari pengalaman model pembangunan selama ini, pemerintah, baik pusat dan daerah, tak lagi bisa mengabaikan pentingnya pembangunan sosial (social development) yang diarahkan untuk memperkuat masyarakat agar dapat bertahan dengan kemandiriannya menghadapi ancaman global. Tingginya tingkat kemiskinan menjadi indikator jika strategi pembangunan kurang diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat.
James Midgley (1995) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan itu dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana dapat terwujud salah satunya dengan memperkuat (empowerment) kapasitas pemerintah lokal dalam merealisasikan tujuan pembangunan.
Dalam sejarahnya, pembangunan sosial mulai diaktualisasikan di tahun 1961 oleh Presiden Amerika Serikat Jhon F Kennedy. Dia merintis sebuah gagasan Rationality in Government dengan mengerahkan dan memfasilitasi para ilmuan dari berbagai bidang untuk mengatasi berbagai masalah sosial.
Langkah Kennedy kemudian dilanjutkan oleh Lyndon B. Johnson pada tahun 1964. Johnson mengukuhkan jargon Perang melawan Kemiskinan (unconditional War on Poverty) untuk mewujudkan Great Society. Kemudian, tahun 1968 Richard Nixon menilai War on Poverty bukan saja gagal tetapi ternyata membuat masalah menjadi lebih rumit, maka dia mencanangkan The War on Welfare. Pada tahun 1994, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton lebih tegas dengan mencanangkan Ending Welfare As We Know It. Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.
Pada dasarnya, pembangunan sosial direalisasikan di sejumlah negara karena menganggap keberhasilan pembangunan tidak sebatas diukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Apalagi, realitas menunjukan jika pembangunan sebagai salah satu paradigma perubahan sosial berada pada masa krisis dan mengalami kegagalan penerapannya di negara-negara Dunia Ketiga.
Pembangunan sosial mutlak dikembangkan seiring ancaman kemiskinan yang makin mengerikan akibat krisis globalisasi dewasa ini. Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk Prospek Ekonomi Global 2010 yang dipublikasikan di Washington, Amerika Serikat, 10 Februari 2010 lalu, di akhir 2010, diperkirakan akan ada tambahan 90 juta orang yang akan hidup di bawah garis kemiskinan akibat krisis global. Jumlah kematian anak akibat malnutrisi akan bertambah sekitar 50.000 anak. Bank Dunia juga pesimistis akan mampu merealisasikan target menekan kemiskinan pada 2015 karena pemulihan ekonomi masih sangat rentan diterpa krisis.
Dalam kondisi demikian, negara-negara berkembang dipastikan akan menerima dampaknya. Negara-negara berkembang akan kehilangan sumber-sumber pendapatan dari dana investasi negara-negara maju yang menjadi stimulus pembangunan. Negara-negara berkembang akan menghadapi lemahnya ekspansi ekonomi dan menderita akibat kesulitan mendapatkan dana. Karena itu, negara-negara sedang berkembang sangat rentan dalam ketidakstabilan pada lima hingga tujuh tahun ke depan.
Bagi Indonesia, krisis global akan berdampak pada eksistensi ekonomi domestik yang berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di tahun 2009 mencapai 33,714 juta orang atau 14,87 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Menghadapi ancaman krisis global itu, setiap negara, khususnya Indonesia, harus mampu mendesain sebuah kebijakan yang dapat menghalau dampak negatif dari krisis global.
Pembangunanisme yang menjadi jargon globalisasi rupanya tak hanya makin mempertahankan masalah-masalah sosial konvensional seperti kemiskinan, keterbelakangan. Namun, juga mengantarkan sebagian besar negara Dunia Ketiga kepada kehancuran peradaban (Mashour Faqih:2005).
Ironisnya, kini makin meningkat sejumlah patologi sosial di era modern dewasa ini seperti perdagangan manusia, pengangguran, perilaku menyimpang, eksploitasi wanita dan anak, kenakalan remaja dan sebagainya. Karena itu, pembangunan sosial juga terkait dengan upaya mendorong masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya sendiri (empowerment). (Edy Suharto: 2005). Dalam konteks ini, perlu kiranya pengambil kebijakan menguasai tiga strategi pembangunan sosial yang ditawarkan Midgley yakni:
Pertama, pembangunan sosial lewat pendekatan Individu (social development by inddividuals). Strategi ini diarahkan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat agar dapat mandiri, membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat.
Kedua, pembangunan sosial melalui komunitas (Social Development by Communitites), di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya.
Ketiga, pembangunan sosial melalui pemerintah (Social Development by Government), di mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (govenement agencies). Sementara Hikmat (2009) menjelaskan, langkah-langkah pelaksanaan pembangunan antara lain:
• Memahami masalah (internal & eksternal) dan potensi (internal dan eksternal),
• Mengidentifikasi kebutuhan
• Menentukan tujuan dan strategi
• Merencanakan kegiatan
• Merencanakan pendayagunaan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat
• Melaksanakan kegiatan
• Memantau pelaksanaan
• Merencanakan tindak lanjut.

Perencanaan Sosial

Konsep pembangunan sosial pada dasarnya tidak terlepas dari model perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan alternatif yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk merealisasikan pembangunan sosial yang terencana, sistematis dan terorganisir.
Waterston (1965) mendefinisikan perencanaan sebagai usaha yang secara sadar, teroganisir, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara Schaffer (1980) menekankan perencanaan memiliki keterikatan dengan pengambilan keputusan, dengan memperhatikan lebih banyak data yang ada atau hasil-hasil yang mungkin dapat dicapai yang akan datang.
Conyers (1984) menjelaskan, perencanaan sebaiknya tidak dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari kebijakan, tetapi menjadi suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang amat kompleks dimulai dari perumusan tujuan kebijakan, sasaran yang lebih luas, kemudian dikembangkan melalui tahapan-tahapan di mana kebijakan itu diterjermahkan ke dalam bentuk rencana (plan) yang lebih rinci guna memudahkan pelaksanaan program atau proyek-proyek pembangunan sosial.
Conyers menjelaskan, perencanaan merupakan suatu bagian dari suatu proses pembangunan yang kompleks, sehingga melibatkan beberapa kegiatan antara lain:
1. Identifikasi tujuan umum serta kenyataan yang ada
2. Formulasi strategi pembanguna yang luas guna mengatasi kenyataan yang ada
3. Penterjemah strategi yang ada dalam bentuk rencana dan proyek
4. Implementasi program dan proyek
5. Pemantauan terhadap implementasi dan hambatan yang timbul untuk pencapain tujuan serta kenyataan
Berangkat dari penjelasan tersebut, maka desain perencanaan harus berangkat dari data mengenai sumberdaya yang ada, memperhitungkan tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, jangka waktu mencapai sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumberdaya yang digunakan serta pengalokasiannya, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, sumberdaya manusia atau organisasi pelaksana dan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya.
Dalam proses penyusunannya perencanaan juga harus melibatkan perencana (planner) yang tidak hanya berasal dari satu institusi atau departemen yang mengkhususkan pada bidang perencanaan. Namun, perencanaan disusun oleh pihak lain yang terlibat dalam keseluruhan pembangunan.
Sementara dalam implementasinya, perencanaan sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus menerus, bukan sekedar dikerjakan sekali saja karena perencanaan, apalagi terkait dengan pembangunan, dirancang untuk jangka waktu tertentu misalnya dalam kurun waktu lima tahun. Dalam setiap tahap, dibutuhkan evaluasi dan pengawasan (monitoring).
Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yg ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program itu selanjutnya. Sementara evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. (Hikmat:2009)
Perencanaan sosial sangat erat dengan kebijakan sosial. Keduanya sering kali sangat sulit dipisahkan, karena masing-masing konsep dalam kenyataannya seringkali diputarkan satu sama lain oleh para perencana maupun perumus kebijakan.
Perumusan kebijakan adalah membuat keputusan tentang jenis perubahan atau perkembangan yang diinginkan. Sedangkan perencana adalah suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan perubahan atau perkembangan yang paling baik (Conyers, 1992). Misalnya, kebijakan di sektor kesejahteraan sosial menyatakan bahwa pelayanan sosial akan lebih diprioritaskan bagi perawatan dan perlindungan anak daripada perawatan jompo.
Berdasarkan kebijakan tersebut, maka dilakukan perencanaan sosial yang meliputi pembuatan keputusan tentang bagaimana sejumlah anggaran harus dialokasikan selama periode tertentu, bagaimana lembaga-lembaga sosial bagi anak harus dibangun dan diperbanyak, bagaimana pekerja sosial harus dilatih dan seterusnya, dengan maksud untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan sosial sebagai rencana induk (standing plan) yang dijadikan patokan dalam membuat perencanaan sosial. Semetara perencanaan sosial dipandang sebagai bagian dari, dan dilakukan setelah kebijakan sosial (Edi Suharto:2008).
Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) menjelaskan jika konteks pengembangan sosial, perencanaan sosial seharusnya tidak dipahami sebagai pemaksaan dari atas mengenai rencana besar, atau aktivitas yang sangat teknis. Lebih dari itu, prencanaan sosial merupakan proses orang-orang di sebuah masayrakat yang membatasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka maupun mengkoordinasikan pelayanan dan sumber daya yang ada dan menggunakan secara maksimal.
Perencanaan dan koordinasi ini pada level akar rumput dan para ahli yaitu memfasilitasi proses ini dan memberikan keahlian teknis tersebut untuk membantu orang-orang yang membuat keputusan mereka tentang prioritas masyarakat. Tentunya, proses perencanaan tersebut berlaku untuk aspek-aspek lain dari pengembangan masyarakat seperti pengembangan ekonomi atau pengembangan budaya, dalam konteks yang spesifik dari pengembangan sosial. Perencanaan partisipatif (participatory planning) merupakan aspek penting lainnya dalam pembangunan daerah. Partisipasi lokal meletakan keterlibatan masyarakat lokal dalam membuat program atau perencanaan, serta ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Masyarakat harus menjadi mitra dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan maupun program pembangunan.
Partisipasi masyarakat juga untuk mendorong terjadinya pembelajaran sosial. Dari proses tersebut, masyarakat diarahkan untuk tidak menjadi aktor yang berperan penerima derma. Namun, pembelajaran sosial diharapkan dapat mengubah dirinya lebih independen dalam menjalani kehidupan. Untuk mendorong partisipasi tersebut, maka harus memperhatikan kepentingan masyarakat, fakta dan kenyataan di masyarakat, mempertimbangkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya.

Penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pendekatan dalam penyusunan rencana program pembangunan sosial yang lebih mengandalkan tujuan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Karena itu, penyusunan program harus partisipatif.
• kegiatan perencanaan sosial yang mengendepankan peran aktif dari masyarakat dalam setiap langkah pembangunan
• Perencanaan partisipatif dapat dilaksanakan jika instansi sosial tidak berperan sebagai perencana dan pelaksana untuk masyarakat, tetapi sebagai fasilitator dalam proses perencanaan dan pendamping kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perlu juga ditekankan bahwa partisipasi masyarakat diakui dan dijamin
• Hak informasi lingkungan hidup
• Pihak yang paling mengetahui dan memahami potensi dan situasi fisik dan sosial
• Hak atas jaminan kepastian bahwa aspirasi, pendapat dan kepentingannya mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan
• Hak aspirasi masyarakat untuk menolak atau menerima kehadiran suatu kegiatan pembangunan (Hikmat:2009)

Salah satu teknik penyusunan program dan perencanaan pembangunan daerah yang cukup efektif adalah dengan menggunakan metode analisis SWOT.
SWOT merupakan singkatan dari Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threat (ancaman). Analisis SWOT lazim digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan, khususnya Rencana Strategis. Analisis SWOT yang tepat akan menghasilkan perencanaan yang terarah sesuai dengan potensi daerah atau kapasitas institusi yang akan melaksanakan perencanaan.
Dengan analisis SWOT akan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih tepat untuk merebut peluang yang tersedia maupun untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi. Perencanaan harus mempertimbangkan strength agar dapat menggali potensi yang ada untuk diberdayakan bagi pembangunan. Misalnya tingkat keseuburan tanah, potensi pertambangan, pariwisata, sumberdaya manusia, ketersedian infrastruktur dan sebagainya.
Perencanaan harus mempertimbangkan Weaknesses dari kekuatan yang ada. Misalnya, kelemahan untuk memberdayakan potensi pertambangan berupa minimnya investasi, sarana ekspolitasi dan sebagainya. Demikian pula di bidang pariwisata berupa kelemahan sarana dan prasarana atau masalah tidak mendukungnya budaya masyarakat.
Sementara Opportunities merupakan kesempatan atau kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah. Peluang yang dimiliki suatu daerah bersifat variatif seperti tingkat ekonomi masyarakat, latar belakang pendidikan, teknologi pendukung pelaksanaan program atau perencanaan, dan sebagainya.
Sementara Threat terkait ancaman yang akan timbul jika program atau perencanaan tersebut direalisasikan. Misalnya, kemungkinan terjadinya perubahan gaya hidup, kultur dan tingkah laku masyarakat, jika pemerintah gencar merealisasikan pembangunan fisik, tanpa mempertimbangkan keberadaan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Kajian mengenai SWOT harus dipetakan secara baik atau dikaji lewat penelitian guna diperoleh data kuantitatif maupun kualitatif yang valid.

Daftar Pustaka

Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketia, Suatu Pengantar, Universitas Gadjah Mada, 1994

Dadang Solihin, Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lokakarya Penyusunan Pembangunan Daerah, 26 November 2008).

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, 2008

James Midgley, Social Development, Sage Publication, 2005

Jim Ife dan Frank Tesoriero, Communty Development, Pustaka Pelajar, 2009

Harry Hikmat, Prespektif Dasar, Metode dan Teknik Perencanaan, 2009

M. Ryaas Rasyid, Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, dalam Kumpulan Karangan, Pembangunan Adminstrasi di Indonesia, Disunting Achmad Sjihabuddin, Jakarta, LP3ES, 1998.

Manggara Tambunan, Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan, Menggerakan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi, Graha Ilmu, 2010

Paulus Tangdilintin, Dasar-dasar Evaluasi Pembangunan, 2009

Sjafrizal, Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Baduose Media, 2009

Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, 1998

Paulus Wirutomo, Pembangunan Berbasis Nilai, Makalah Pidato Ilmiah, di Acara Dies Natalis FISIP Universitas Indonesia, 2010

One comment on “Analisis Problematika Perencanaan Pembangunan Daerah

  1. myamin79
    27/05/2010

    Terima kasih pak sudah mengunjungi blog saya. Salam kenal. Jika mencermati blog bapak, saya yang harus banyak belajar nih dengan bapak, hehehe. Maklum pak, saya adalah mahluk baru yang merambah ke ranah perencanaan pembangunan, masih kuliah pak. Biasanya cuma paham teori, itu pun terbatas.

    Sejauh yang saya pelajari, desain perencanaan kita sudah cukup baik. Namun, implementasinya yang bermasalah. Bukan hanya dilevel daerah, tetapi juga dilevel pusat. Masalahnya adalah dalam tataran implementasi, cukup kompleks, mulai ego sektoral, profesionalitas, kapasitas, dan sebagainya. Mungkin, untuk level pusat, terletak pada bagaimana membangun siklus monitoring dan evaluasi agar berjalan dengan baik. Bagus enggak bagus dilapangan, jalan terus. Actionnya masih sektoral, tidak kolektif. Sementara di daerah, problemnya mungkin lebih kompleks ya. perencanaan yang didesain cenderung lebih pada pencapaian target kuantitas saja, tanpa mempertimbangkan impact dari perencanaan yang disusun. Faktor yang melatarbelakanginya adalah pencarian sumber-sumber pemasukan di daerah. Prinsip sustainablity, partisipatif, dan perencanaan yang berbasis kinerja. juga belum memainkan peran utama.

    Masalah tersebut tentu menjadi tanggungjawab para perencana, khususnya para praktisi….! Menarik untuk terus diwacanakan.

    Salam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 07/03/2010 by in Uncategorized.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: