M. Yamin Panca Setia

Memperdebatkan Makna Kebebasan Beragama

ARSWENDO Atmowiloto tak mengira jika hasil angket yang dipublikasikannya di Tabloid Monitor menyebabkan dirinya mendekam selama lima tahun di balik jeruji penjara.
Arswendo yang pernah menjadi Pemimpin Redaksi tabloid tersebut dipenjara karena hasil angket itu menyinggung perasaan umat Islam. Dia dijerat UU No 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.
Angket itu menuai kecaman dari sejumlah kelompok yang mengatasnamakan umat Islam. Pasalnya, hasil angket itu menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan kesebelas. Sementara urutan pertama adalah mantan Presiden Soekarno.
“Ternyata membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia lain adalah penodaan,” ujarnya. Pengalaman pahit yang terjadi 20 tahun lalu itu dituturkan Arswendo saat menjadi saksi korban yang dihadirkan dalam persidangan uji materi (judicial review) UU Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta beberapa waktu lalu.
Arswendo mengharap agar pengalaman pahit itu tak juga menimpa yang lainnya. Kesaksian Arswendo itu pun mengawali perdebatan dalam persidangan itu.
“Apakah anda pernah berpikir kalau memasukan nama Nabi Muhammad SAW di nomor sebelas akan menyebabkan terlukanya hati dan perasaan umat Islam?” tanya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan. Dia lalu teringat dengan pengakuan Iwan Fals, yang merasa tidak senang jika dirinya ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW dalam angket itu. “Iwan Fals tidak senang dan merasa terluka karena di atas Nabi Muhammad,” ujar Amidhan. Atas pertanyaan itu, Arswendo tak menjawab banya. Namun, dia mengatakan, dirinya telah menyesali perbuatannya. Dia juga telah meminta maaf yang disampaikannya lewat media. Tetapi, Arswendo tetap menjalani hukuman.
Arswendo adalah saksi korban yang didatangkan pemohon uji materi UU Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. UU a quo itu diuji lantaran dinilai melabrak kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945.
Sejumlah intelektual, tokoh lintas agama, penggiat HAM dan kebebasan beragama dihadirkan dalam persidangan itu. Persidangan juga kerap dipadati oleh pengunjung. Mayoritas pengunjung berasal dari organisasi Islam. Segala dalil dan argumentasi mengalir deras dalam menyikapi subtansi dari materi UU tersebut.

Pro kontra
Pengujian UU Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diusulkan sejumlah aktivis HAM. Norma materil yang diujikan adalah Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4.
Pasal-pasal yang diatur dalam UU a quo (yang dimohonkan) tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yakni menyangkut persamaan dalam hukum (equality before the law) yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
UU tersebut juga dinilai diskriminatif karena menunjukkan pembedaan dan pengutamaan terhadap enam agama yang diakui yakni: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Sementara agama atau aliran keyakinan lainnya tidak diberikan ruang hidup dan berkembang di Indonesia.
Sementara kelompok pendukung menilai jika subtansi UU tersebut tidak menghalangi kebebasan beragama. UU tersebut justru melindungi kelompok minoritas dan mengantisipasi terjadinya penodaan agama yang mengancam eksistensi suatu agama.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, ahli pemerintah yang menolak penghapusan UU Penyalahgunaan dan Penodaan Agama menyatakan, UU a quo tidak mengatur mengenai kebebasan beragama. UU tersebut hanya mengatur soal penodaan agama sehingga tidak relevan jika dikaitkan dengan kebebasan beragama yang diatur UUD 1945.
Hasyim juga menilai, UU tersebut tidak menghalangi agama-agama yang kemungkinan bakal ada di Indonesia. “Pada penjelasan Pasal 1, tidak menghalangi agama-agama yang mungkin akan ada. Saya baca, ini tidak berarti agama lain seperti Yahudi, Tao dan sebagainya dilarang di Indonesia. Jadi, bukan mengatur kebebasan agama,” kata Hasyim.
Hasyim khawatir, bila UU tersebut dicabut, kerukunan beragama akan terusik. Kelompok minoritas pun yang paling dirugikan jika UU tersebut dicabut.
“Kalau mayoritas, justru punya kemampuan bereaksi, penodaan agama akan memunculkan anarki. Jadi jangan ambil logika terbalik. Jangan biarkan masyarakat gunakan logika sendiri,” ujar Hasyim.
Dari sisi historis, Hasyim menjelaskan, lahirnya UU Penyalahgunaan dan Penodaan Agama karena adanya penghujatan terhadap agama. Banyak individu yang mengklaim sebagai nabi dan rosul sehingga menuai kecaman dari umat agama. Karena itu, dia tidak bisa membayangkan jika UU tersebut dicabut. Saat ini saja, kata Hasyim, banyak individu yang mengaku nabi dan Malaikat Jibril. “Tetapi, setelah ditahan menangis, saya heran, kok menangis,” kata Hasyim disambut tawa pengunjung.
Uung Cendana, Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) sepakat dengan argumentasi Hasyim. Dia khawatir jika UU tersebut dicabut sebelum adanya UU baru, bisa menyebabkan penganut agama minoritas paling terancam. “Kalau dicabut, justru akan muncul anarkisme dan penodaan terhadap agama kecil karena tidak adanya perlindungan. Kami khawatir tidak ada tindakan negara terhadap perilaku kekerasan,” katanya.
Sementara Romo Beni Susetyo dari Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) punya pandangan berbeda. Beni mengkritik larangan mengajurkan dan menafsirkan agama yang dianut di hadapan umum atau melakukan kegiatan dan menafsirkan nilai-nilai agama. Dia menilai, larangan itu bertentangan dengan Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan akan jaminan perlindungan dari negara terhadap upaya menjaga kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
Argumentasi itu pun diperkuat oleh Filsuf Universitas Indonesia (UI) Franz Magnis Suseno yang menjadi ahli pemohon. Franza menyatakan, agama sebagai urusan pribadi (private) sehingga negara tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan kebenaran dalam suatu agama.
Rawan Konflik
Namun, ada kekhawatiran pemerintah dan DPR jika negara tidak campur tangan dalam urusan agama. Kebebasan beragama tanpa batas sangat berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal. Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, UU Penyalahgunaan dan Penodaan Agama pada dasarnya tidak membatasi warga negara untuk memeluk, menyakini dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. UU tersebut memberikan perlindungan dan kebebasan setiap warga negara untuk beribadah.
Menurut Suryadharma, UU tersebut diarahkan untuk menjaga ketertiban, keharmonisan dan pencegahan terhadap upaya penodaan sebuah agama yang dilakukan individu atau kelompok tertentu. Jika negara tidak mengatur, Suryadharma khawatir akan menimbulkan konflik horizontal, keresahan, dan perpecahan masyarakat sehingga memicu disintegrasi bangsa. “Jadi, UU a quo sangat diperlukan untuk menciptakan keharmonisan, toleransi antaragama dan sudah teruji sejak negara berdiri sampai sekarang,” kata Suryadharma.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memperkuat argumentasi Suryadharma. Dia menegaskan, UU a quo merupakan produk hukum yang representatif bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Dia memaparkan bukti jika semua pemeluk agama dapat melaksanakan aktivitas keagamaannya sesuai keyakinannya.
“Negara telah memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh masyarakat Indonesia Indonesia untuk melaksanakan ibadah sesuai kepentingan dan dijamin dalam UU tersebut,” tegas Patrialis.
Chairuman Harapan yang mewakili DPR juga menilai untuk memahami UU a quo tidak hanya memahami teksnya saja. Namun, harus memahami semangat dan jiwanya, dengan mempelajari latar belakang filosofis dan sosiologis.
Chairuman menolak dalil pemohon yang menyatakan UU tersebut disusun di masa pemerintahan yang otoriter. Menurut dia, jika logika itu dibenarkan, maka semua produk hukum masa lalu, tidak dapat diberlakukan saat ini.

Perbedaan Penafsiran

Sejumlah fakta menunjukan, kekerasan atas nama agama kerap kali meletup dalam kehidupan bermasyarakat di negara ini. Dari pemantauan Setara Instute, sepanjang tiga tahun ini, kekerasan bernuansa agama tetap tinggi. Pada tahun 2007 tercatat 135 peristiwa pelanggaran dengan 185 jenis tindakan. Pada tahun 2008 terjadi 265 peristiwa pelanggaran dengan 367 tindakan dan pada tahun 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 tindakan.
Perbedaan penafsiran menjadi muara percekcokan. Kasus kekerasan yang dialami Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) misalnya. Penentangan dan kekerasan yang dialami Jamaah Ahmadiyah kerap terjadi karena perbedaan penafsiran mengenai status Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi setelah Muhammad SAW.
Menurut Zafrullah Ahmad Pontoh, Mubalig JAI, bagi Ahmadiyah, Nabi Muhammad SAW ditafsirkan sebagai nabi dan rasul pembawa syari’at. ”Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Ahmadiyah berpegang teguh pada iman dan rukun Islam, menyakini Allah SWT yang tunggal, beriman kepada Al Quran sebagai Kitabullah dan Rasul-Nya, dan menerima setiap yang dibawah Rusullah SAW,” jelas Zafrullah.
Sementara Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi yang misi utamanya menghidupkan kembali syari’at yang telah ada.
Menurut Zafrullah, penentangan dan kekerasan yang dialami Ahmadiyah tak pernah henti hanya karena perbedaan penafsiran mengenai status Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini sebagai nabi setelah Muhammad SAW.
Namun, Ketua Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin tidak menilai, meski mengucapkan dua kalimat sahadat, bukan berarti Ahmadiyah sudah kembali ke ajaran Islam yang benar. Ahmadiyah dinyatakan tidak menyimpang jika mengakui dan menyakini Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi dan rasul.
Menurut dia, aliran Ahmadiyah sudah diangap sesat oleh seluruh umat Islam di dunia. MUI juga berpijak pada Keputusan Majma al-Fiqh al-Islami, Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dalam Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, 22-28 Desember 1985 yang menentang Ahmadiyah. “Di Pakistan sendiri, Ahmadiyah dinyatakan sebagai nonmuslim,” kata Ma’ruf.

Perbedaan penafsiran ini pun yang memicu kekerasan antarkelompok. Karena itu, Patrialis menyatakan, negara berhak mengatur tindakan penyalahgunaan agama. Dia tidak sepakat jika pengaturan yang dilakukan negara itu menghalangi kebebasan individu dalam menjalankan aktivitas agama. “Bayangkan jika ada suatu agama dimasukan unsur agama lain yang prinsipnya berbeda, sehingga akan memunculkan gejolak,” kata Patrialis.
Namun, kewenangan negara dalam kegiatan beragama itu yang dinilai kalangan aktivis HAM bertentangan dengan Pasal 28 E, Pasal 28 I, dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Konstitusi menegaskan jaminan negara akan kemerdakaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. “Kebebasan beragama adalah hak konstitusional setiap warga negara,” kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdal Kasim.
Namun, Patrialis mengingatkan, penegakan HAM di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Menurut dia, memahami kebebasan dan pengakuan HAM seperti diatur dalam konstitusi harus secara komprehensif guna menghindari distorsi yang membahayakan negara.

About these ads
This entry was published on 21/02/2010 at 4:59 am and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: